Gubernur Sumbar Serukan Pilkada Damai

Padang- Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerukan warga di empat daerah yang sedang menggelar pilkada, mengedepankan nilai-nilai (demokrasi dan kekeluargaan. Khusus pada para kandidat Wali Kota/Wakil Walikota, Gubernur mewanti-wanti agar mengingatkan massa pundukung masing-masing menjaga suasana kondusif.

Para kandidat kepala daerah dan pendukungnya diserukan menerapkan pilkada badunsanak, Jika ada dugaan kecuragan, Gubernur mengingatkan jangan sampai bertindak anarkis, tapi diselesaikan melalui jalur hukum,  “Empat daerah yang akan menggelar pilkada, saya ingatkan jangan sampai kekisruhan pilakada di daerah lain terjadi pula di sini," ujar Irwan Prayitno, kemarin (2/4).

Gubernur tidak menafikan maraknya gangguan keamanan di seantero Indonesia, termasuk di Sumbar, dapat memacu konflik sosial. Perebutan sumber daya alam, sengketa tanah atau berbagai bentuk perselisihan yang dapat menggunggu keamanan dalam negeri. “Kondisi kemnunan Sumbar relatif lebih kondusif. Kendati begitu, kewaspdaaan terhadap ancaman yang dapat mengganggu situasi keamanan patut diwaspadai. Sekecil apapun permasalahan yang terjadi harus diselesaikan sesegera mungking,” tegas Irwan Prayitno.

Dia menjelaskan, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Ganguan Keamanan Dalam Negeri, memberikan perintah kepada Gubernur menciptakan keamanan. Untuk memudahkan koordinasi itu di bentuklah tim terpadu di tingkat Provinsi, kabupaten/kota di Sumbar.

Inpres ini dapat menjadi panduan kita untuk dapat memahami dan mengambil langkah-langkah tertentu, terhadap hal-hal yang dapat mengganggu keamanan seperti teroris, perkelahian antarkampung, perebutan lahan dan sebagainya. Namun penanganannya tetap berpedoman pada HAM serta aturan hukum yang ada,” ucapnya.

Meski situasi dan kondisi keamanan di Sumbar kondusif, Gubernur tidak menampik potensi gangguan keamanan dapat terjadi kapan saja. Sekecil apa pun potensi itu, tambah Irwan Prayitno, tetap menjadi perhatian, termasuk masalah BBM. Selain itu, persiapan calon legislatif atau masalah agama, perlu dijadikan perhatian yang serius,“Itulah peran dari Forkompinda sesuai tugasan

kewenangan, dalam penanganannya kita bentuk tim, bagaimana mengambil langkah cepat dan mengurangi jatuh korban serta menangani secara dini setiap ada peristiwa," tuturnya.

Pengamat politik dari Unand, Asrinaldi menambahkan, pilkada damai harus tercipta di Sumbar sesuai pencanangan “pilkada badunsanak”. Komitmen para elite politik yang paling diutamakan dalam mewujudkan pilkada damai ini. Jika elitenya punya komitmen, saya yakin pendukungnya nurut. Jika dicurigai ada kecurangan, laporkan ke lembaga berwenang, Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Konflik pilkada umumnya akibat ulah elite politik itu sendiri yang tidak memiliki komitmen. Bahkan, elite politik itu yang menyebabkan pendukungnya bergejolak hingga membuat kerusuhan," tambahnya. Untuk itu, dia menyaran-

kan para elite politik intens berkomunikasi dengan pendukungnya. Jangan sebatas komunikasi ketika pilkada saja tapi melakukan pendidikan dan pendewasaan politik. Aturanya sudah jelas, kalau tidak bisa menerima kekalahan karena melihat ada indikasi yang salah, laporkan ke MK,” ulasnya.

Untuk menjaga komunikasi dan komitmen ini, elite harus mampu menggandeng tim sukses. Pasalnya, tim sukses bisa dijadikan penghubung dengan pendukung. “Saya menilai MK merupakan lembaga yang masih bersih dan keputusanya memang objektif tanpa ada intertensi dari pihak manapun," tuturnya. (ayu/ek)

*Padang Ekspres

posted by @A.history