pic

Powered by Blogger.

Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi

Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...

Search This Blog

Latest Post

Militer, Media, dan Intervensi Asing sebagai #UjianDemokrasiMesir | Kultwit by @Muzzammil_Yusuf

Written By Unknown on 04 July, 2013 | July 04, 2013

  1. Sangat disayangkan di era modern ini masih ada kudeta militer. #UjianDemokrasiMesir
  2. Pdahal Presiden Mursi adalah Pres Mesir yg dipilih langsung oleh rakyat Mesir dgn perolehan 51,7% pd Pilpres 2012. #UjianDemokrasiMesir
  3. Beliau juga telah menunjukan prestasi selama 1 tahun memimpin Mesir. #UjianDemokrasiMesir
  4. Referendum Konstitusi Mesir baru yg dpersoalkan olh oposisi dan militer, menunjukan 63% rakyat Mesir mendukungnya. #UjianDemokrasiMesir
  5. Fenomena kudeta militer ini menunjukan kemunduran Mesir jauh ke belakang. #UjianDemokrasiMesir
  6. Klmpk minoritas Mesir yg oposisi trhdp pemerintah tdk siap brdemokrasi. Mereka tdk siap kalah dan tidak siap diatur. #UjianDemokrasiMesir
  7. Meskipun jumlah yg anti Pres Mursi lebih kecil drpd pendukung Mursi tp mrka miliki sumber kekuatan politik yg besar. #UjianDemokrasiMesir
  8. Kekuatan politik utama mereka adalah militer, media, dan dukungan Asing. #UjianDemokrasiMesir 
  9. Dukungan Asing ini akan berdampak pada dukungan dana, senjata, dan intelijen. #UjianDemokrasiMesir
  10. Dugaan saya, Israel dan Barat dibalik agenda penggulingan Presiden Mursi. #UjianDemokrasiMesir
  11. Kejadian ini mengulang kudeta militer terhadap FIS di Aljazair tahun 1992, Sudan, dan Palestina. #UjianDemokrasiMesir
  12. . Mereka jg sdg brusaha menggulingkan pemerintahan Turki. Ke dpn mereka sangat mungkin menargetkan Tunisia dn Maroko. #UjianDemokrasiMesir
  13. . Sejak awal mereka merasa terancam dengan kepemimpinan Presiden Mursi di Mesir dan pemimpin gerakan Islam lainnya. #UjianDemokrasiMesir
  14. Meski terpilih scr demokratis via Pemilu, mereka tdk ingin pemimpin gerakan Islam menang dn memimpin pemerintahan#UjianDemokrasiMesir 
  15. Kejadian ini,menunjukan ketidakkonsistenan pidato Obama yang pernah disampaikannya di Al Azhar, Mesir pada 2009. 
  16. Presiden Obama pernah mengatakan ingin bergandengan tangan dan bekerjasama dengan pemerintahan Islam. #UjianDemokrasiMesir
  17. Menarik utk diamati, peran media masa d Mesir yg dikuasai olh partai oposisi bekerjasama dgn media internasional. 
  18. Mrk mnyebarkan pemberitaan yg masif ttg demontrasi yang anti Pres Mursi sampai ke seluruh dunia,termasuk Indonesia. 
  19. Sedangkan aksi besar2an yg dlakukn pendukung Pemerintahan Mursi dan prestasi Presiden Mursi tidak mereka siarkan. #UjianDemokrasiMesir
  20. Seakan-seakan yang mendukung Presiden Mursi itu jumlahnya sedikit dan pemerintahan Mursi telah gagal memerintah. 
  21. Apalagi saat ini 3 stasiun TV yang mendukung Pemerintahan Mursi ditutup oleh Militer sehingga tidak bisa bersiaran. #UjianDemokrasiMesir
  22. Agenda setting media dalam kudeta militer di Mesir ini sangat kuat. #UjianDemokrasiMesir
  23. Mrk mrekayasa realitas Mesir dgn mmunculkan berita yg sesuai dgn agenda mrk dn menutup berita yg rusak agenda mrk. #UjianDemokrasiMesir
  24. Kepada Pemerintah Indonesia, saya mendesak agar Presiden SBY tidak mengakui pemerintahan Mesir hasil kudeta militer. #UjianDemokrasiMesir
  25. Mendukung kudeta militer bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yg dipahami rakyat Indonesia. #UjianDemokrasiMesir
  26. Jk qt konsistn,sharusny Pak SBY tdk akui presiden baru Mesir hasil kudeta militer yg mlawn pemrntahan sipil yg sah. #UjianDemokrasiMesir

posted by @A.history

PILKADA PADANG: MAHYELDI – EMZALMI Mendaftar Pertama


Padang – Teka-teki siapa pendamping Mahyeldi di Pilkada Padang mendatang, akhirnya terjawab. Dia Emzalmi, mantan Sekdako Padang yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dengan begitu, pasangan ini menjadikan dua partai Islam, PPP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai koalisi. Mereka menamakannya, Koalisi Batiniah.

Koalisi ini pun baru diketahui selasa malam sebelum mereka mendaftar ke KPU Padang keesokan harinya. Padahal sebelumnya digadang-gadang PKS akan menggandeng PDIP.

Pasangan incumbent itu menjadi yang pertama mendaftar ke KPU Padang. Mereka datang sekitar pukul 13.30 WIB dengan diantar ratusan pendukung.

Ketua DPD PKS Padang Muhidi menyatakan, pembicaraan dua partai ini sudah dijalin sejak beberapa tahun lalu. Saat ketua DPC PPP Kota Padang Irwan Fikri masih di DPRD Padang.

“Jadi sudah lama dibicarakan. Kerjasama ini hanya didasari saling percaya. Makanya sebelum mendaftar ke KPU, kami awali dari Masjid,” kata Muhidi didampingi ketua DPC PPP Irwan Fikri.

Dia menjelaskan koalisi terbangun karena kesamaan visi dan misi dari kedua partai. “Sebelum menentukan sikap, PKS juga membuka diri dengan partai lainnya. Komunikasi tentu sudah biasa dilakukan antara parpol. Namun akhirnya, kita menetapkan pilihan pada memilih PPP,”ulasnya.

Sedangkan, Mahyeldi yang masih menjabat Wakil Walikota, mengakui Kota Padang masih perlu dibenahi. Selama berpasangan dengan Fauzi Bahar, banyak program yang belum tuntas. Karenanya, jika terpilih nanti, ia akan berusaha lebih memajukan kota ini.

“Sejumlah program pemerintah belum tercapai dengan baik. Karena itu, jika saya terpilih kembali tentunya program itu akan dilanjutkan,” katanya.

Apalagi, Emzalmi merupakan pamong senior. Mantan sekda itu tentu juga paham tentang persoalan masyarakat.

Selain pendukung, pendaftaran pasangan ini juga dihadiri ninik mamak Kuranji dan Pauh IX. Sementara, di KPU, mereka disambut Komisioner M. Sjahbana Sjams.

Pada pendaftaran itu, didapati ada dua persyaratan yang belum dilengkapi. Yakni surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Niaga medan dan keterangan tidak menuggak pajak.

Sekeretaris DPD PKS Padang, Muharlion menjelaskan surat tersebut masih dalam proses. Kemungkinan baru akan selesai dalam minggu ini. “KPU telah menerima pendaftaran kami. Soal kekurangan syarat tidak mempengaruhi. Itu bisa menyusul belakangan,” ulasnya. [hariansinggalang]


posted by @A.history

Bawa 2 Milyar Bantuan, Mensos Kunjungi Gempa Aceh


Gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala richter mengguncang Aceh. Kementerian Sosial bergerak bersama instansi lainnya guna penanganan pasca bencana.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang menimpa rakyat di Aceh, ” kata Menteri Sosial Salim Segaf AlJufri saat akan berangkat menuju Aceh di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Menurut Mensos, pagi ini tim langsung dikirim ke lokasi untuk mengecek kondisi warga para korban bencana. Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyiapkan berbagai bantuan di masa darurat.

“Berbagai bantuan untuk penanganan di masa darurat sudah disiapkan dan secepatnya dikirim ke lokasi bencana gempa bumi di Aceh, ” tandasnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 22 orang, 210 orang luka-luka dan ribuan rumah rusak berat. Jumlah korban di Aceh Tengah 10 orang meninggal, 140 orang luka-luka dirawat di RSUD dan Puskesmas terdekat, lokasi pengungsi terdapat di 10 titik, 1.500 rumah dan fasilitas umum rusak berat.

“Di lokasi Bener Meriah, 12 orang meninggal, 70 orang luka-luka dirawat di RSUD, kerusakan masih dalam pendataan, ” ujarnya.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemsos, Margo Wiyono menjelaskan, bantuan disalurkan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Aceh di masa darurat.

“Bantuan berupa, beras 4 ton untuk 2 kabupaten, mie instan, gula pasir, sambal saos, kecap, minyak goreng, sardencis, kain sarung, kain batik, baju kaos, daster, foodware, kidsware, family kit, matras serta tenda gulung senilai Rp 498.126.760, ” katanya.

Bantuan dari Kemensos berupa, beras 30 ton, sandang 4.000 paket, tenda gulung 400 lembar, tenda family 20 unit, tenda pengungsi 10 unit, matras 500 lembar, tenda dapur umum 4 unit.

Selain itu, kata Mensos, juga didirikan dapur umum lapangan 2 paket, velbed 25 unit, genset 2 unit senilai Rp 1.700.124.600.

“Total bantuan yang diberikan Rp 2.198.251.360,” tandasnya Mensos.

Untuk itu, Mensos minta, faktor terpenting dalam penanggulangan bencana adalah kesiapan masyarakat itu sendiri. Pihaknya, sudah perintahkan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana) secepatnya bergerak dari wilayah ke lokasi bencana.

Selain itu, perlu mengedepankan prosedur tetap (protap) dan sistem penanganan bencana. Artinya, sudah dipetakan, siapa paling teracam, beresiko dan prioritas.

“Ketiga hal itu, akan memberikan jaminan bagi ketepatan sasaran, ketepatan bantuan, ketepatan waktu serta ketepatan jumlah, ” kata Mensos. [tribunnews]


posted by @A.history

KPK diambang kegagalan


JAKARTA – Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat begitu cepat mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Fasilitas Pemberian Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Seperti memeriksa Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat, pejabat Bank Indonesia di Australia dan mengeledah Gedung BI.

Berkardus-kardus dokumen pun disita oleh KPK. Beragam komentar dari Pimpinan KPK pun bersumbar, intinya Kasus Century menemui titik cerah. Namun, setelah itu semua seakan seperti angin lalu, KPK kembali terlihat mandek.

Semenjak penggeledahan hingga hari ini, tidak ada saksi yang di panggil KPK dan tidak ada perkembangan yang dapat diungkapkan KPK ke publik. Berkali-kali Media Indonesia bertanya tentang Century, KPK mengatakan hal yang sama yaitu sedang tahap mempelajari dokumen yang disita untuk mengungkap lebih jauh kasus itu.

Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan, KPK belum berhasil atau diambang kegagalan dalam mengungkap kasus Century. Ada dua faktor yang menyebabkan potensi kegagalan itu, yaitu apakah kelemahan ada di KPK yang tidak serius dan fokus menanganinya atau karena begitu kompleksnya kasus tersebut sehingga sulit diungkapkan.

“Apa yang dilakukan KPK mungkin karena tidak menemukan bukti hukum sehingga terus mencari, atau karena KPK kurang mencurahkan perhatian cukup,” kata Agustinus di Gedung KPK, Jakarta, hari ini.

Menurut Agustinus, menjadi wajar ketika KPK terlihat kesulitan mengungkap kasus Century karena merupakan tindak pidana yang disusun dan dilakukan secara terorganisir oleh para kerah putih (kelas kakap) sehingga dipersiapkan agar sulit diungkapkan. Ditambah lagi rentan waktu yang panjang antara peristiwa dan masa pengungkapan membuat kasus itu cukup sulit.

Tapi, itu bukan menjadi alasan bagi KPK untuk berlama-lama mencari bukti, tanpa melakukan tindakan nyata sehingga menimbulkan pandangan negatif adanya unsur politisasi. Kewenangan KPK yang superbody harus dimanfaatkan secara maksimal guna menyelesaikan kasus itu.

KPK dapat dikatakan berhasil ketika mampu menjerat aktor-aktor besar yang bermain di kasus tersebut, dan tidak terhenti hanya penetapan tersangka kepada Mantan Deputi V Bidang Pengawasan BI Budi Mulya.

“KPK harus menetapkan tersangka lain yang menjadi otak dibalik kasus itu, seperti para pejabat BI yang memiliki otoritas keuangan dan mengelontorkan dana itu,” ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan muncul tersangka sangat besar karena pada umumnya tindak pidana korupsi melibatkan banyak pihak. Semakin kompleks dan besar kerugian negara yang ditimbulkan, maka semakin banyak orang yang terlibat. Bayangkan, untuk kasus Hambalang yang kerugian lebih kecil saja, KPK sudah menetapkan empat tersangka, tapi untuk Century hanya satu tersangka.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa penyidik KPK sedang melakukan pendalaman dan melakukan sinkronisasi antara keterangan dan dokumen yang disampaikan, khususnya untuk melihat keterlibatan mantan Gubernur BI saat itu yaitu Boediono.

“Dari hasil sinkronisasi dokumen dan keterangan itu maka disitu dapat disimpulkan adakah keterlibatan Gubernur BI atau tidak. Kapan waktunya, tunggu,” kata Abraham Samad seusai Acara Diklat Caleg PDIP di Wisma Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. [fh.com]


posted by @A.history

Fakta Survei, Bahwa Masyarakat Ragu KPK Serius Tangani Kasus Besar


Janji Abraham Samad ketika dilatik sebagai ketua KPK adalah menyelesaikan kasus besar seperti mega skandal Bank Century. Publik pun mulai berharap besar terhadap janji ketua baru KPK ini untuk dapat membawa lembaga super body ini menuntaskan beberapa kasus korupsi besar lainnya.

Namun belakangan publik mulai meragukan keseriusan KPK dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi besar. Realita itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) tentang kinerja Kepolisian, KPK, dan Budaya Korupsi. Survey dilakukan sepanjang 19-25 Juni 2013 dan dilakukan terhadap 1.100 responden yang tersebar di 33 provinsi, dengan margin of error sebesar +/- 2.87 % serta tingkat kepercayaan 95 %.

Menurut Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, survei telah mencoba menanyakan beberapa kasus korupsi yang saat ini sering menjadi pemberitaan media massa kepada para responden, seperti kasus suap impor daging sapi, kasus simulator, kasus suap PON, kasus korupsi Al Quran, kasus Century, dan kasus Hambalang.

“Dari pertanyaan yang dilemparkan itu, diketahui bahwa publik menilai kesriusan KPK dalam menangani kasus Century hanya 25 persen, untuk kasus hambalang kepuasan publik tinggal 35 persen,” katanya.

Rico menambahkan, untuk kasus korupsi dengan potensi kerugian negara lebih kecil, keseriusan KPK di mata publik malah terlihat lebih tinggi.

Berdasarkan hasil survei, dalam kasus korupsi Al quran, publik menilai keseriusan KPK mencapai 55 persen, untuk kasus suap PON keseriusan KPK mencapai 55 persen, sedangkan dalam kasus simulator 57 persen. Dan yang lebih menarik, keseriusan terhadap kinerja KPK yang terbesar adalah dalam penanganan kasus suap impor daging sapi, yaitu 85 persen.

“Hasil survey menunjukkan bahwa publik menilai keseriusan para pimpinan KPK menangani kasus korupsi besar seperti dalam skandal Bank Century dan Hambalang hanya sebatas pada janji saja. Bahkan publik merasakan adanya kesenjangan keseriusan KPK dalam menangani kasus besar dan kasus yang lebih kecil,” kata Rico Marbun.

Menurut dia, sangat disayangkan bahwa keseriusan KPK dalam menangani skandal Century terlihat paling rendah, dibandingkan kasus-kasus korupsi lainnya. Padahal skandal Century tergolong mega korupsi karena melibatkan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.

“Patut disayangkan, karena dari sisi opini KPK relatif memperoleh dukungan tinggi dari publik dibandingakn lembaga penegak hukum lainnya. Sayangnya yang dilakukan KPK malah membongkar kasus berskala puluhan miliar, bukan ratusan, apalagi triliunan rupiah,” pungkasnya. [beritadewan/suaranews]


posted by @A.history

Pesan

More on this category »

Popular Post

 
Support : Creating Web | PKS Padang | Mas Temp
Copyright © 2011. PKS KOTA PADANG - All Rights Reserved
Template Created by PKS Padang Published by Mas Temp
Proudly powered by Blogger