MAHYELDI - EMZALMI Resmi Launching sekaligus Mendaftar ke KPU

Menghadapi Pilkada Kota Padang tahun ini, PKS dan PPP Kota Padang sudah sepakat untuk mengusung Mahyeldi sebagai Calon Walikota dan Emzalmi sebagai wakilnya dari partai koalisi yang kedua-duanya punya lambing ka’bah. Tepat jam 13.00 pada hari Rabu, tanggal tiga Juli 2013, Tim Sukses kedua partai ini menghantarkan pasangan Mahyeldi- Emzalmi ke kantor KPU Kota Padang, setelah sebulumnya dilaksanakan deklarasi pasangan calon di Masjid Nurul Iman.

Berhasilnya kedua partai ini membangun koalisi, tidak terlepas dari komunikasi intens antara pengurus, anggota Dewan dan Tim pemenangan kedua partai sejak beberapa bulan yang lalu. Berangkatdarikesadaranmasing-masingPengurus, bahwa mereka tidak bisa mengusung pasangan kecuali dengan berkoalisi, permasalahan Kota Padang adalah permasalahan  yang sangat berat, sehingga tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi harus bersama bergandengan tangan, menghimpun semua potensi. Inilah latarbelakang kedua partai bias bekerjasama dengan harapan masyarkat juga mendukungnya, demikian imbuh ketua  DPD PKS Kota Padang- Drs Muhidi.MM.

Pasangan Mahyeldi-Emzalmi dianggap sebagai pasangan yang punya potensi besar meraih kemenangan, karena keduanya punya elektabilitas yang cukup tinggi di bandingkan competitor lain, dan ditambah lagi keduanya memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin kota Padang, setidaknya lima tahun kedepan. Mahyeldi sebelumnya adalah wakil walikota Padang dan Emzalmi juga punya trackrecord bagus dimata birokrat, karena beliau sebelumnya adalah Sekda Kota Padang. Semoga kemenangan berpihak kepada mereka.

MM

 

posted by @Adimin

Akhirnya, FITRA Semakin Menyadari Bahwa PKS Korban Konspirasi

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencurigai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minim menetapkan tersangka dalam kasus impor daging sapi.

Pasalnya diduga dari kuota sebesar itu FITRA yakin ada keikutsertaan pihak lain seperti Menteri Koordinator perekonomian Hatta Rajasa. 

"Kalau tidak diperluas oleh KPK, maka ini politis, bukan murni penanganan korupsi. Saya curiga ini banyak bermain, dan KPK telah menunjukkannya," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Ghadafi saat dihubungi wartawan, Selasa (2/7/2013).

Uchok menuturkan, kecurigaan itu terlihat. Sebab penambahan quota impor daging terkesan dipaksakan dan dipandang tidak perlu. Menimbang, harga daging sapi saat itu stabil dan tidak ada keharusan untuk diakukan adanya penambahan.

"Impor itu berlebihan dan harusnya sedikit," ujarnya.

"Maka dari sini ada indikasi suap untuk adanya penambahan kuota. Dan Kementerian Pertanian disini hanya berperan sebagai operasional. Pada ranah kebijakan ada pada menteri kordinator ekonomi. Dari sana harusnya dibidik KPK dan diperiksa," tambahnya.

Uchok juga meyakini adanya keterlibatan orang besar di luar LHI dari lingkaran Istana. "Pengusaha dekat dengan penguasa itu biasa, dan siapa yang mendukung para importir itu, KPK harus membukanya. Nah itu patut dibuka oleh KPK," ujarnya.

 

"Jika tidak dibuka dengan seluas-luasnya dan kasus ini berhenti. Maka, benar kasus ini politis dan KPK menjadi alatnya," ujarnya

 http://www.suaranews.com/2013/07/akhirnya-fitra-semakin-menyadari-bahwa.html

posted by @Adimin

Margarito: Keterangan Yudi Setiawan, KPK Diminta Periksa Dipo & Sudi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lingkar dalam Istana dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Dimana, dua menteri yang dikenal dekat dengan Presiden SBY yakni Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga disebut turut andil dalam kasus mantan Presiden PKS itu.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, institusi tindak kejahatan korupsi itu perlu mengungkap peran masing-masing dari kedua nama tersebut.

"KPK harus dalami keterangan Yudi Setiawan yang menyebutkan Dipo Alam dan Sudi Silalahi," kata Margarito, kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Menurutnya, setiap kesaksian sebagai rujukan bagi KPK untuk menyelidiki kasus tindak kejahatan korupsi. Untuk itu, KPK perlu melakukan pemeriksaan terhadap Dipo Alam dan Sudi Silalahi.

"Kalau itu disebutkan dalam berita acara itu patut didalami. Maka keliru KPK kalau tidak mendalami, pada titik itu KPK wajib melakukan pemeriksaan," tegasnya.

Namun demikian, kata Margarito, setiap orang memiliki kewajiban untuk melaporkan kejahatan korupsi kepada aparat penegak hukum. Justru, akan menjadi keliru jika pejabat negara tidak melaporkan tindak kejahatan korupsi kepada penegak hukum.

"Siapapun punya kewajiban untuk pemberantasan korupsi, andai benar siapapun bisa melapor kepada aparat penegak hukum. Keliru jika Istana mengetahui tapi tidak melaporkan," kata Margarito.

Sebelumnya diberitakan, kasus LHI tidak hanya berdimensi hukum saja. Ada dimensi politik yang menyeruak. Tak tanggung-tanggung, lingkar dalam (inner circle) Istana terbawa dalam pusaran kasus LHI. Bagaimana ceritanya?

Adalah Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah yang mengungkapkan ada andil sejumlah lingkar dalam Istana dalam kasus LHI. Ia menyebut dua menteri yang dikenal dekat dengan Presiden SBY yakni Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Pintu masuk keterlibatan dua menteri yang dikenal dekat dengan SBY itu dimulai dari nama Yuddi Setiawan, saksi yang dipinjam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Yuddi juga terlibat dalam pembobolan Bank Jabar Banten (BJB), Bank Jatim, serta kasus narkoba.

Menurut Fahri, Yuddi Setiawan kerap membawa dua nama menteri tersebut. “Nama yang sering dibawa dia (Yuddi Setiawan ) adalah Sudi Silalahi dan Dipo Alam. Setiap ketemu LHI, Yuddy selalu mengucapkan ada salam dari Sudi Silalahi,” ujar Fahri yang baru saja bertemu dengan Luthfi Hasan Ishaaq sebelum sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/7/2013). [mes/inilah] 

posted by @A.history

Fitnah PKS, Yudi Setiawan dan Lingkaran Dalam Istana | by @novandrisaja

 

Apa yang dikatakan Yudi Setiawan kepada media adalah kebohongan guna memfitnah dan menjatuhkan PKS.

Yudi Setiawan gunakan Wisnu yang punya koneksi luas terhadap media untuk buat opini-opini publik untuk menjatuhkan PKS.

Tapi mari kita lihat apa maksud di balik ini semua. Siapakah Yudi Setiawan?

1. Waktu lalu,saya buat chirp soal kbusukan Yudi Setiawan dlm kredit BJB, yg berimbas pd upaya penjatuhan PKS. Lihat: http://t.co/vd9KRkl11T
2. Siapakah Yudi Setiawan (YS) sesungguhnya? Ia merupakan pengusaha muda asal Surabaya. Saat ini berkantor di Jl. Cipaku, Senopati, JakSel.
3. Yudi Setiawan memiliki hubungan dekat dgn Andi Arief (Staf Khusus Presiden), Wisnu Agung Prasetyo (Asisten Staf Khusus).
4. Selain itu, Yudi Setiawan juga dekat dgn Jemmy Setiawan (Anggota DepHum DPP Demokrat), & Setiawan Purnomo (dekat dgn petinggi Polri).
5. Keempat serangkai ini difasilitasi oleh YS sebuah kantor bersama di kawasan Tebet, Jakarta. Selain itu, masing2 diberi mobil oleh YS.
6. Wisnu dapat Mercy CLK, Jemmy Setiawan dapat Jeep Wrangler, sementara Setiawan/Iwan dapat Nissan Teana. Mobil mewah semua!
7. Dari mana YS punya uang sebanyak itu? Sumber dana YS diduga dari hasil pembobolan Bank JaBar (BJB) sebanyak 55 Miliyar.
8. Menurut sumber yg patut dipercaya, dana 55 M itu dipakai YS untuk biaya operasional bisnis sesuai proposal yg diajukan k BJB sbanyak 5 M.
9. Tapi sisanya 50 M dilenyapkan oleh YS. Entah untuk apa, yg jelas tidak digunakan sebagaimana peruntukan proposal bisnisnya.
10. YS memberi keterangan palsu lewat media masa Tempo, dll, sperti jg penuturan pengacara YS melalui siaran TV. Dia coba fitnah orang2 PKS.
11. Katanya, YS telah memberikan uang kpd LHI & Anis Matta, melalui AF. Tp keterangan YS tsb tdk menjelaskan pemberian mobil kpd mereka.
12. YS dan kawan-kawannya mengatur rencana2 bisnisnya d kantor DIPO ALAM (Menteri Sekertaris Kabinet). Mereka pun mengendalikan media massa.
13. Kawan2 YS adalah orang2 yg memiliki kendali pemberitaan media massa. Maka mudah sekali mereka menyerang & memfitnah PKS.
14. Mereka menyebarkan informasi bahwa Yudi Setiawan telah memberi uang kepada LHI dan Anis Matta. Padahal ini bohong.
15. Kenyataan sesungguhnya, YS dan kroni-kroninya berposko di kantor Dipo Alam (Menseskab). YS adalah sumber dana bg Dipo Alam (Menseskab).
16. Kenyataan sesungguhnya, kawan-kawan YS adalah orang2 yg mengatur berita-berita kepresidenan.
17. Dengan ini semua, patut diduga bahwa YS menghamburkan uang dr BJB itu kepada kelompok Dipo Alam untuk membentuk opini publik.
18. Aneh juga kalau YS beri uang ke orang-orang PKS. Pasalnya backgroud YS adalah penguasaha keturunan & beragama non-Muslim.
19. Izinkan saya menceritakan kronologisnya. Awalnya, kredit Bank Jawa Barat (BJB) Yudi Setiawan (YS) adalah adanya fasilitas stand by loan.
20. 20. Fasilitas stand by loan ini diperoleh Cipta Inti Pharmindo (CIP) sbesar 250 M. Fasilitas ini untuk kegiatan project APBN & BUMN.
21. BJB setuju kredit lewat SP persetujuan kredit no.153/SBY-KOM/2011, 22 Juli 2011, untuk fasilitas stand by loan sebanyak 250 M.
22. Kredit ini tidak ada hubungannya dgn EDA, apalagi dgn AF/LHI, karena belum kenal. MOU Kredit dtandatangani BJB Cab. Surabaya & PT. CIP.
23. Penanda tangannya adlh Direktur YS, komisaris Yan Gunadi, Carolina Gunadi tanggal 3 feb 2012. Tidak ada sangkut pautnya dengan EDA.
24. Dlm bbrp kesempatan,Yudi selalu blg dia punya stand by loan dr BJB senilai 250 M & menawari bila ada proyek2 atau SPK,dia siap mendanai.
25. Salah satunya soal hubungannya dgn Deni Pasha, Direktur E-Farm, yg merupakan anak perusahaan Sanghyang Seri (SHS) salah satu BUMN.
26. Perusahaan ini jg sedang menggarap sektor perikanan & sedang menjajaki proyek di kementrian kelautan.
27. Dedi Yamin & Denni Pasha dikenalkan kepada Yudi Setiawan. Seiring waktu, komunikasi berjalan & terjadi hubungan d antara mereka.
28. Dedi&Deni kerap presentasi proyek yg dtanganinya kpd YS. Selain sektor kelautan jg bidang investasi sektor perkebunan&peternakan ayam.
29. Tak cukup sampai di situ, mereka juga membentuk unit usaha PT. Cipta Kelola Bersama (CKB) antara Efarm dan Yudi.
30. Seiring waktu, YS dan Dedi Yamin semakin dekat. YS minta Dedi mbuat MOU kerjasama dlm rangka persiapan Proyek Pengadaan Pakan Ikan.
31. MOU itu untuk proyek di Kementrian Kelautan antara Efarm & PT. Cipta Terang Abadi (CTA) yg merupakan group CIP.
32. Kontrak kerjasama ditandatangani oleh YS & Dedi Yamin sbg Dirut E-Farm paraf Hery Tryatna & Denni Pasha dtandatangani pd 21 Maret 2012.
33. Dlm permohonan tsb, CTA butuh modal kerja untuk beli bahan baku pakan & operasional proyek sebesar 60 M.
34. Uang 60 M itu adalah 80% dr nilai kontrak dgn E-Farm 75,1 M. Vendor yg ditunjuk CTA sbg suplier yakni Dana Simba, Nirwana, & Radina.
35. Perusahaan2 ini sdh mlakukan survey khusus untuk pengadaan bahan baku pakan d bbrp daerah. Masing2 dapat PO dari CTA pada 24 April 2012.
36. Soal proses persetujuan pencairan fasilitas kredit ini, Radina tidak tahu bahwa BJB akan mcairkan fasilitas ini kepada Radina.
37. Radina tidak pernah ajukan fasilitas kredit ke BJB. Di sisi lain BJB jg tdk pernah lakukan verifikasi legalitas kantor & alamat Radina.
38. Pada 25 April, tiba2 ada informasi dana masuk 110 M ke rekening Radina dan YS minta dikembalikan ke rekening yg dia tunjuk.
39. Pada 25 dan 26 April, dana tersebut seluruhnya dikembalikan melalui rekening Yudi.
40. Penggunaan dana itu tdk terkontrol dalam perusahaan karena yg mengetahui pengeluaran dana tersebut hanya Yudi.
41. Bbrp orang dekatnya yg mungkin tahu jalurnya adlh istrinya, Carolina, Akuntingnya, Hedwig Andre Lesmana, Mohammad Ikhsan &Herry Triatna.
42. Melihat aktivitas kegiatan Yudi Setiawan (YS) & secara fakta penggunaan uang ini banyak digunakan untuk urusan pribadi.
43. Selain untuk beli aset kendaraan, uang itu jg untuk proyek2 (beli tanah, ternak sapi, perkebunan singkong, pembuatan stasiun tv lokal).
44. Di awal, telah dijelaskan bahwa YS itu dekat dgn Andi Arif, Wisnu Agung Prasetyo, Jemmy Setiawan, & Setiawan Purnomo.
45. Hubungan mereka ini terjalin dgn Dipo Alam, & YS selalu mengaku sbg keluarga istana, shg dia dpt kemudahan keluar masuk dgn mudah.
46. Bahkan saking bebasnya, Yudi Setiawan bisa menggunakan nomor mobil kendaraan dengan stiker sekneg B 94 RFS.
47. Orang2 tsb diberi mobil mewah dan mbuat kantor khusus di daerah Tebet, dibuat untuk kantor pengacara hukumnya, Eben Eser Ginting.
48. Wisnu adalah salah satu orang yang pada saat penangkapan Yudi ada di apartemenny sedang menggunakan narkoba.
49. Namun,pada saat itu dilepaskan dan BB dimanipulasi karena jaminan orang istana.
50. 50. Wisnu mempunyai hubungan dengan media2 online yang sampai saat ini membantu Yudi dalam mengemas opini2 publik demi kepentingannya.
51. Mereka memutar balikan fakta2 di media2, terutama berkaitan dengan hubungannya dengan kasus LHI dan AF. Mereka coba jatuhkan PKS.
52. Media tv lokal di Lombok adalah salah satu kerjasama antara Yudi, Wisnu, dan Butapi Lombok Tengah. Mereka gunakan ini untuk sebar opini.
53. Liciknya, dlm brdiskusi,tdk hanya dgn LHI & AF, Yudi selalu mengarang cerita. Memotret presentasi d whiteboard seolah sbg notulen rapat.
54. Yudi dan Wisnu begitu dekat. Yudi manfaatkan Wisnu. Bahkan hari2 terakhir, Wisnu sering menginap atau bahkan tinggal di apartemen Yudi.
55. Selain itu, Bupati Lombok sering jd tamengnya dlm mengerjakan brbagai hal, trmasuk dlm pencairan dana BJB dirancang masuk ketiga vendor.
56. Sesuai dgn target pembuatan industri pakan, maka dibuatlah jadwal pengadaan bahan baku yg hrs dilaksanakan oleh ketiga vendor.
57. Hanya thd regina semua order dibatalkan, padahal pengumpulan bahan baku sudah mulai dilaksanakan.
58. Sedangkan dgn dua vendor lainnya, Yudi berkomunikasi sangat intensif tnpa spengetahuan EDA & DPA.
59. Yudi memerintahkan DY dan DPS untuk tidak menginformasikan hal ini kepada EDA dan DPA.
60. Akan tetapi, kalau ada telepon dr BJB yg menanyakan progres pengiriman bahan baku, Yudi selau mengarahkannya ke EDA.
61. Alhasil EDA bingung & bertanya ke Yudi dan Herry Triatna. Tp mereka malah minta EDA menjawab apa adanya sesuai schedule. Mereka bohong.
62. Di saat2 terakhir, EDA tidak mau menjawab lg karena sudah merasa tdk bekerja lagi dgn group CIP/CTA.
63. EDA merasa begitu karena sempat diinformasikan oleh anak2 buah Yudi kalau bunda (bgitu sebutan EDA) tidak perlu k Cipaku (kantor) lagi.
64. Dr bbrp penjelasan kronologis tsb, maka dpt disimpulkn bahwa fakta2 penjelasan Yudi terkait proses kredit BJB di Tempo tidaklah benar.
65. Yudi bilang ke Tempo, bhwa kredit BJB dbantu & dimediasikan LHI/AF. Itu tidak benar. Karena kredit itu sudah terjadi sblm kenal AF/LHI.
66. Yudi bilang k Tempo,bhwa kredit BJB ada campur tangan Gubernur Jabar. Itu tdk benar. Sepenuhnya kekuasaan dikendalikan oleh jaringan YS.
67. Jadi, pemberitaan di majalah Tempo tidaklah benar. Ini hanya upaya Yudi Setiawan menjatuhkan PKS lewat kasus yg melilitnya. Konspirasi!

         *sumber: http://chirpstory.com/li/93231

posted by @A.history

Membongkar "Pemain Besar" Dibalik Kasus LHI | by @MahfudzSiddiq

1. Mengisi weekend saya iseng2 baca surat dakwaan jaksa tipikor thd terdakwa LHI. Hmm... saya menemukan ada "Pemain Besar".
2. Jaksa ajukan 5 dakwaan berlapis yg intinya sih 2 dakwaan aja: dakwaan tipikor tuk kasus kuota impor dan dakwaan tppu.
3. Tapi tuk dakwaan tppu dibuat berlapis 4 atas profil harta-kekayaan yg relatif sama. Smntr kasus pokok/asalnya hanya 1 dakwaan.
4. Dakwaan atas kasus pokok/asal yaitu tipikor adl dugaan menerima suap dan perdagangkan pengaruh thd kementan soal kuota impor.
5. Dipaparkan dlm dakwaan upaya PT Indoguna melobi LHI via AF tuk dpt tambahan kuota impor dr Kementan th 2012/13 plus iming2nya.
6. Menurut Jaksa, Kementan tolak permohonan PT Indoguna ter-tgl 8 nov 12 krn sdh tak ada kuota & tak sesuai permentan.
7. Jaksa jg sebutkan ajuan kedua dr PT Indoguna ter-tgl 27 nov 12 juga ditolak Kementan dgn alasan yg sama.
8. Krn gagal dapat tambahan di 2012 PT Indoguna coba ajukan kuota impor tuk th 2013. Tgl 18 des 12 mrk ajukan surat ke Kementan.
9. Ajuan PT Indoguna ke Kementan adl dapat kuota impor 8000 ton di th 2013 atas nama 5 perusahaan.
10. Mereka juga ajukan surat atas nama Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia ke Menko-Ekuin. Padahal blm mulai pembahasan.
11. Namun dlm dakwaan, Jaksa tdk elaborasi proses komunikasi antara ASPIDI dgn Kemenko-Ekuin. Hanya disinggung sekilas. (hmmm)
12. Terkait ajuan kuota impor 8000 ton tuk th 2013, PT Indoguna janjikan fee 40-M via AF jika disetujui oleh Kementan.
13. Tuk yakinkan Kementan, PT Indoguna ajukan argumen bhw data BPS salah dan swasembada ancam ketahanan daging dlm negeri.
14. Tgl 11 Jan 13 difasilitasi LHI dan AF, MEL (Maria Elisabeth Liman) dr PT Indoguna dipertemukan dgn Mentan tuk jelaskan soal ajuan dan argumentasinya.
15. Di pertemuan itu MEL dr PT Indoguna paparkan krisis daging sapi shg harga tinggi lalu perlu tambahan kuota impor.
16. Menurut Jaksa, paparan MEL ditanggapi Suswono bhw data tsb tdk valid dan minta MEL lakukan uji publik atas datanya.
17. Suswono juga minta MEL serahkan data perusahaan yg tlah lakukan praktek jual beli Surat Persetujuan Impor.
18. Pada 28 Jan 13, AF hub MEL minta komitmen PT Indoguna yg kemudian siapkan uang 1 M ke AF tuk diambil esok harinya.
19. Tgl 29 jan 13 AF ambil uang 1 M trus ke Hotel Le Meridian, tempat ia kemudian ditangkap-tangan oleh KPK.
20. Ada info lain bhw KPK tdk bisa menunggu uang di AF itu sampai ke LHI, krn ada indikasi akan dipakai AF tuk urusan pribadinya.
21. Tapi info lain ini tdk masuk dlm dakwaan krn bisa mengaburkan keterkaitan antara AF dan LHI soal uang 1 M minus 10 juta. (hmmm)
22. Dan selang berikutnya LHI yg seharian sdg pimpin rapat ditahan oleh KPK dgn dugaan menerima suap dan dakwaan lakukan tipikor.
23. Fakta lain yg tdk dimasukkan dlm dakwaan bhw Kementan tetap bersikukuh thd data kebutuhan daging yg batasi kuota impor 2013.
24. Atas dakwaan kasus pokok/asal ini LHI diancam pidana dgn UU Tipikor.
25. Lalu 4 dakwaan berikutnya terkait dgn TPPU (pencucian uang -ed) dimana Jaksa paparkan profil harta-kekayaan LHI dan pergerakannya dlm kurun 2003-2013.
26. Saya kita tugas Tim Kuasa Hukum LHI tuk berargumentasi di persidangan ttg keabsahan data-2 tsb.
27. Namun yg menarik adalah paparan Jaksa pada dakwaan ke-5 juga masih soal TPPU. Krn muncul nama Yudi Setiawan.
28. Berawal di akhir 2011 dmn LHI dikenalkan oleh PT Indoguna dan AF dgn Yudi Setiawan, pemilik dan direktur beberapa perusahaan.
29. Dlm pertemuan 12 Juli 2012, Yudi Setiawan paparkan rencana perolehan sumber dana dari 3 Kementrian dgn target 2 Trilyun.
30. Kalau saya bahasakan dari dakwaan Jaksa, Yudi Setiawan akan memposisikan diri sbg "Pemain Besar" proyek 2 Trilyun tsb.
31. Sbgm umumnya "Pemain Besar" Yudi Setiawan dlm dakwaan Jaksa lakukan "treatment" tuk muluskan misinya.
32. AF lagi-lagi diperankan sbg perantara tuk himpun data termasuk dari DPR. Salah satu data diambil AF dari Anis Matta.
33. Dalam dakwaan Jaksa, komunikasi AF dgn Anis Matta terhenti pada data yg diklaim AF berasal dari Anis Matta.
34. Tidak ada paparan lanjutan dlm dakwaan Jaksa terkait komunikasi AF dgn Anis Matta.
35. Krn skenario proyek versi Yudi Setiawan untuk 2013, dakwaan Jaksa tdk lakukan paparan lanjutan krn Yudi sblmnya ditangkap KPK.
36. Yg menarik dari dakwaan Jaksa adalah link: Maria E Liman - Elda D Adiningrat - Yudi Setiawan. Dimana nampak yg terakhir sbg "Pemain Besar".
37. Saya jadi penasaran siapa sosok Yudi Setiawan ini? Sedikit ada jawaban di TL @si_butet_indo.
38. Jika data ttg Yudi Setiawan dari @si_butet_indo benar, maka tersambung benang-merah dgn info lain dlm proses hukum di KPK.
39. Bahwa ada invisible-hand yg ternyata punya hajat besar untuk main di Kementrian. Termasuk nama komisaris di PT Indoguna.
40. Dan ada penumpang gelap yg manfaatkan sikon di Kementan untuk buka besar-besaran kran impor pangan dgn tangan lain.
41. Saya sangat mendukung jika pengadilan Tipikor bongkar seluas-2nya modus kasus ini.

          [piyungan]


posted by @A.history

Fahri: Dipo Alam Kerjasama dengan Penyidik KPK

 Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam dituding telah melakukan kerjasama dengan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah mengatakan, Dipo Alam bekerjasama dengan tim penyidik KPK guna menyeret LHI dalam pusaran kasus korupsi daging sapi impor.

"Dipo Alam kerjasama dengan penyidik (KPK) dan Dipo senang sekali," kata Fahri, kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Menurutnya, hingga saat ini PKS masih mendalami motif Dipo Alam dibalik kasus korupsi tersebut. "Selain melapor sedang kita dalami lagi, tapi yang jelas dia (Dipo Alam) sudah ngaku (dalam wawancara televisi)," kata anggota Komisi III DPR itu.

Kata Fahri, penegakan hukum semestinya tidak mendapat intervensi dari politik kekuasaan. Sebab, hal itu akan merusak sistem penegakan hukum di tanah air.

"Tugas saya di komisi III adalah memantau dan mengawasi penegakan hukum jangan sampai dirusak oleh politik kekuasaan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus LHI tidak hanya berdimensi hukum saja. Ada dimensi politik yang menyeruak. Tak tanggung-tanggung, lingkar dalam (inner circle) Istana terbawa dalam pusaran kasus LHI. Bagaimana ceritanya?

Adalah Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah yang mengungkapkan ada andil sejumlah lingkar dalam Istana dalam kasus LHI. Ia menyebut dua menteri yang dikenal dekat dengan Presiden SBY yakni Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Pintu masuk keterlibatan dua menteri yang dikenal dekat dengan SBY itu dimulai dari nama Yuddi Setiawan, saksi yang dipinjam KPK untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Yuddi juga terlibat dalam pembobolan Bank Jabar Banten (BJB), Bank Jatim, serta kasus narkoba.

Menurut Fahri, Yuddi Setiawan kerap membawa dua nama menteri tersebut. “Nama yang sering dibawa dia (Yuddi Setiawan ) adalah Sudi Silalahi dan Dipo Alam. Setiap ketemu LHI, Yuddy selalu mengucapkan ada salam dari Sudi Silalahi,” ujar Fahri yang baru saja bertemu dengan Luthfi Hasan Ishaaq sebelum sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/7/2013). [mes/inilah]

posted by @A.history

PKS: ICW Jangan Korupsi Kebenaran

JAKARTA - Hujan kritik terus mengalir untuk Indonesia Corruption Watch. Hal itu terjadi setelah ICW mengeluarkan data 36 calon anggota legislatif yang dianggap memiliki komitmen antikorupsi lemah.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan keanehan dalam data versi ICW tersebut. Menurut Hidayat, analisis yang digunakan tidak jelas sehingga mengeluarkan hasil yang tidak tidak kuat secara argumentasi.

Hidayat memberi contoh, dalam data ICW terdapat empat nama politisi PKS yang masuk dalam kategori diragukan komitmen antikorupsinya. Salah satunya adalah politisi PKS sekaligus anggota Komisi VI DPR, Zulkieflimansyah. Zulkieflimansyah, kata Hidayat, merupakan salah satu kader PKS yang terkenal pro pada pemberantasan korupsi. Karena itu, ia mengaku heran saat ada nama Zulkieflimansyah dalam daftar hitam ICW.

"Zulkifliemansyah, dia yang dipuji Dahlan (Menteri BUMN) karena menolak suap. Dia yang dipuji malah masuk ke kelompok tidak pro-pemberantasan korupsi," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Selain itu, Hidayat juga tak menemukan alasan mengapa nama Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah ikut masuk dalam daftar ICW. Padahal, kata Hidayat, Fahri merupakan kader PKS yang konsisten memberikan kritik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kinerja lembaga antikorupsi itu dapat meningkat.

"ICW jangan mengorupsi kebenaran," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam data ICW ada 36 caleg yang dianggap memiliki komitmen antikorupsi lemah. Sejumlah nama yang disebut bereaksi keras dan melaporkan ICW ke Bareskrim Mabes Polri dengan tudingan pencemaran nama baik. Menanggapi itu, ICW mengaku siap menghadapinya secara hukum. [kompas.com]

posted by @A.history