pic

Powered by Blogger.

Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi

Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...

Search This Blog

Latest Post

PKS Desak Amandemen UU Penempatan dan Perlindungan TKI

Written By mediapkspadang on 20 December, 2015 | December 20, 2015

JAKARTA (20/12) – Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinilai tidak mampu menjawab berbagai macam permasalahan pekerja migran Indonesia. 

Presiden PKS Mohamad Sohibul menekankan amandemen UU 39 Tahun 2004 perlu segera dilakukan dan meningkatkan aspek perlindungan pekerja di luar negeri.

“Saat ini sebagian besar substansi UU 39 Tahun 2004 mengatur tentang penempatan. Supaya aspek-aspek perlindungan pekerja migran lebih dominan, perlu ada atase sosial di luar negeri,” kata Sohibul Iman dalam acara Peringatan Hari Buruh Migran Internasional di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Ahad (20/12/2015).

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini meyakini pada dasarnya seorang warga negara Indonesia ingin bekerja di negerinya sendiri. Ia menyebut keputusan bekerja di luar negeri bukan keterpaksaan, tetapi karena ada pilihan. 

“Kalau terpaksa, pekerjaan seadanya diterima. Tetapi kalau pilihan, berarti ada kesempatan lebih baik yang bisa diambil. Namun sayang, kesempatan itu biasanya pekerjaan di sektor-sektor yang kurang skill, seperti menjadi asisten rumah tangga,” ujar Kang Iman.

Kang Iman menegaskan PKS siap melakukan pendampingan bagi para pekerja migran di luar negeri melalui Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP). PIP PKS, lanjut Kang Iman, tersebar di berbagai negara, termasuk negara dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang cukup besar.

“PIP PKS siap melakukan pendampingan TKI yang purna. Masalah tiap negara beragam, perlu pendampingan pemerintah, kedutaan termasuk PKS untuk memberikan pemahaman,” jelasnya.

Mengenai hukuman mati di Arab Saudi, Kang Iman menilai nasib pekerja migran merupakan tanggung jawab pemerintah. Tidak hanya menghormati hukum di negara yang bersangkutan, tetapi pemerintah juga wajib mempertanggungjawabkan nasib pekerja migran Indonesia disana.

“Asal kita tidak terlambat, dasarnya kasus-kasus hukuman mati itu kita bisa bebas. Tetapi kalau pembelaan terlalu dekat dengan waktu eksekusi, maka wakil pemerintah di negara yang bersangkutan pun sulit melakukan lobi.Quick a lot, perlu kesiapan jauh-jauh hari,” papar Kang Iman.

Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) DPP PKS menggelar peringatan Hari Pekerja Migran Internasional bersama kelompok purna pekerja migran yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Purwakarta.

Bersama pimpinan DPP PKS, mereka melakukan video conference dengan para pekerja migran Indonesia di lima negara, antara lain Hongkong, Korea, Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi. [pks.id]
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan paparan dalam Peringatan Hari Buruh Migran Internasional di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Ahad (20/12/2015).


posted by @Adimin

Sohibul Iman: PKS Siap Perjuangkan Pekerja Migran

JAKARTA (20/12) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan pihaknya siap berkhidmat untuk para pekerja migran. Ia mengungkapkan tiga masalah utama yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri. 

“49 persen masalah pekerja migran di luar negeri karena gaji, 16 persen masalah penempatan, dan 11 persen karena sakit. PR kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu,” kata Sohibul Iman saat memberikan arahan dalam acara Peringatan Hari Buruh Migran Internasional di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Ahad (20/12/2015).

Sohibul Iman menjelaskan makna berkhidmat pada tagline PKS mengandung tiga level. Pertama, terkait pelayanan (charity) kepada para pekerja migran agar masalah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

“Kedua adalah pemberdayaan, dengan memberdayakan purna pekerja migran agar tidak muncul masalah baru sekembalinya dari luar negeri. Ketiga adalah advokasi atau pembelaan. Ini masuk ranah hukum dan kebijakan,” jelasnya.

Terkait advokasi, Sohibul Iman berharap kader-kader PKS di dalam struktur, legislatif, dan eksekutif betul-betul memperjuangkan para pekerja migran. Supaya pelayanan dan pemberdayaan yang dilakukan PKS dapat memiliki payung kebijakan.

Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) DPP PKS menggelar peringatan Hari Pekerja Migran Internasional bersama kelompok purna pekerja migran yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Purwakarta.

Bersama pimpinan DPP PKS, mereka melakukan video conference dengan para pekerja migran Indonesia di lima negara, antara lain Hongkong, Korea, Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi.

Selain Sohibul Iman, hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah, serta Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS Taufik Ramlan Wijaya. 

Hadir pula purna pekerja migran yang sukses setelah kembali dari luar negeri. Diantaranya, Ribut yang menjadi anggota legislatif dari Dapil Ponorogo, Jawa Timur serta Ali yang sukses menjadi pengusaha oleh-oleh di rest area KM 97 Tol Cipularang, Jawa Barat. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan paparan dalam Peringatan Hari Buruh Migran Internasional di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Ahad (20/12/2015).

posted by @Adimin

80 Persen Masalah Buruh Migran Ada di Dalam Negeri

JAKARTA (20/12) - Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Ledia Hanifa Amaliah menyebut 80 persen masalah buruh migran Indonesia ada di dalam negeri.

Ledia menyampaikan banyak keruwetan sudah terjadi jelang keberangkatan para buruh migran termasuk saat kepulangan. Ia mencontohkan tak sedikit buruh migran menghabiskan tabungan selama bekerja di luar negeri dengan cara yang tidak tepat.

"Di Indonesia ini masalah buruh migran mulai gaduh ketika pekerja kita di luar negeri akan dihukum mati. Contoh lainnya, masalah perubahan isi kontrak kerja beberapa jam sebelum keberangkatan. Fenomena ini menunjukkan keruwetan undang-undang di Indonesia mengatur buruh migran," kata Ledia dalam acara Peringatan Hari Buruh Migran Internasional di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Ahad (20/12/2015).

Ledia menegaskan PKS telah melakukan berbagai aksi membantu para pekerja di luar negeri. PKS, lanjutnya, bergerak melalui Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) di luar negeri untuk melakukan pembinaan dan pendampingan.

"Alhamdulillah, banyak purna TKI kita yang sukses setelah kembali dari luar negeri. Ada yang berhasil mengembangkan usaha pertanian juga perikanan. Ini menunjukkan adanya potensi yang memang pendampingannya tidak mudah. Semoga dengan acara yang PKS gelar ini bisa memberikan semangat bagi para pekerja dan keluarganya," ujar Ledia.

Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) DPP PKS menggelar peringatan Hari Pekerja Migran Internasional bersama kelompok purna pekerja migran yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Purwakarta. Pimpinan DPP PKS menyempatkan menyapa para pekerja migran Indonesia di lima negara, antara lain Hongkong, Korea, Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi melalui video conference. 

Selain Ledia, hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, dan Ketua Badan Pembinaan dan Pengembagan Luar Negeri DPP PKS Taufik Ramlan Wijaya. 

Hadir pula purna pekerja migran yang sukses setelah kembali dari luar negeri. Diantaranya, Ribut yang menjadi anggota legislatif dari Dapil Ponorogo, Jawa Timur serta Ali yang sukses menjadi pengusaha oleh-oleh di rest area KM 97 Tol Cipularang, Jawa Barat. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Ledia Hanifa Amaliah memberikan paparan soal nasib buruh migran dalam Peringatan Hari Buruh Migran Internasional di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Ahad (20/12/2015).

posted by @Adimin

Tanggapi Keluhan Warga yang Sering Kebanjiran, Mahyeldi Langsung Cek Gorong-gorong di Lubeg

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo terus merespon setiap keluhan warganya. Kali ini, orang nomor satu di Kota Padang itu turun ke Kecamatan Lubuak Bagaluang (Lubeg).

Kamis (17/12), Walikota Padang melakukan inspeksi medadak ke daerah tersebut. Mahyeldi mencek langsung tali bandar serta kondisi gorong-gorong di Penggambiran dan Batuang Taba.

Ini dilakukan Walikota setelah mendapat laporan atas keluhan warga yang selalu terendam banjir bila hujan tiba. Ditambah lagi kondisi jalan Bypass yang semakin tinggi dari pemukiman penduduk karena tengah dilakukannya pengerjaan dua jalur.

Bersama Camat Lubuak Bagaluang Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Fatriarman, Kepala Bagian Humas dan Protokol Mursalim, termasuk lurah di kedua tempat, Walikota berjalan kaki keluar masuk gang sempit. Walikota menelusuri setiap tali bandar yang berada di pemukiman warga Penggambiran dan Batuang Taba.

"Satinggi apo aia kalau banjir? (setinggi apa air kalau banjir?)," tanya Walikota kepada seorang warga.

"Kalau di siko katiko banjir masuak ka rumah. Aia satinggi lutuik, Pak (kalau di sini ketika banjir masuk ke rumah. Air setinggi lutut, Pak)," jawab ibu yang sedang menyuapi anaknya itu.

Saat turun ke kawasan Lubeg itu memang cukup banyak permasalahan yang ditemui. Walikota mendapati kondisi bandar dan gorong-gorong yang menyempit karena harus tergusur akibat dibangunnya rumah dan gang. Kondisi bandar yang tidak begitu dalam dan tidak lancarnya air akibat tersumbat juga menjadi perhatian Walikota.

"Daerah ini dulunya areal pertanian dan persawahan. Kini banyak bangunan dan menjadi pemukiman warga, otomatis bila terjadi hujan, air tidak terserap. Ditambah lagi terjadinya penyempitan gorong-gorong," kata Mahyeldi.

Mahyeldi juga mengakui bahwa penyebab terjadinya banjir di kawasan Lubeg selain penyempitan dan tidak lancarnya air di gorong-gorong, kondisi perumahan warga yang berada cukup rendah dari badan jalan juga menjadi penyebab banjir.

Agar banjir di kawasan ini teratasi, Walikota menyebut bahwa pihaknya akan segera bersinergi dengan pelaksana proyek pekerjaan Bypass. Sehingga nantinya gorong-gorong dapat menampung air bila hujan tiba dan warga tidak kebanjiran.

"Ini akan kita sinergikan bagaimana ketika pengerjaan Bypass, kita juga memperbaiki yang lain seperti gorong-gorong dan lainnya. Jangan hanya memanfaatkan bandar yang lama. Tetapi juga membangun yang baru. Camat agar segera mensinergikan dengan pelaksana proyek sehingga warga tidak lagi kebanjiran," pungkas Walikota.

sumber: humas dan protokol kota padang
 

posted by @Adimin

KPU Tetapkan IP-NA Peraih Suara Terbanyak Pilgub Sumbar 2015

Irwan Prayitno - Nasrul Abit saat kampanye terbuka di lapangan imam bonjol
Pasangan calon nomor urut 2, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA) dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil dan penghitungan suara dari setiap TPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pemilihan serentak 2015, Sabtu (19/12/2015).

Pasangan yang diusung PKS dan Partai Gerindra ini, meraih perolehan suara sebanyak 1.175.858 atau 58,62 persen dari suara sah sebesar 2.005.989 (96,49 persen) dan suara tidak sah sebanyak 73.074 (3,51 persen). Sementara, pesaingnya, calon nomor urut 1, Muslim Kasim dan Fauzi Bahar meraup suara sebesar 830.131 atau 41,38 persen dari suara sah.

"Walau pasangan saksi calon nomor urut 1, menyatakan menolak hasil rekap ini, namun hal itu tidak mempengaruhi proses yang tengah berlangsung," terang Ketua KPU Sumbar, Amnasmen usai pleno yang berakhir sekitar pukul 22.00 WIB.

Jika tidak ada pasangan calon yang melakukan gugatan perselisihan hasil penghitungan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK), terang Amnasmen, maka penetapan calon akan dilangsungkan paling lama tiga hari kedepan.

"Jika terjadi gugatan PHP ke MK, tentu kita menunggu proses ini dulu sampai selesai. Aturan mewajibkan KPU untuk menetapkan pasangan calon ini sehari setelah putusan MK diterbitkan," ungkap mantan ketua KPU Kota Solok itu.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar ini, memiliki partisipasi sebesar 58,69 persen yang pemungutan suaranya dilaksanakan di 11.121 TPS pada 1.130 PPS dan 179 PPK. [valora.co.id]


posted by @Adimin

PKS Juara II Turnamen Futsal Antarparpol

JAKARTA (19/12) - Tim Futsal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil sebagai Juara II Turnamen Futsal Antarparpol Peserta Pemilu yang diselenggarakan dalam rangka HUT Partai Hanura, Sabtu (19/12) di Lapangan Futsal Hanggar di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam turnamen satu hari itu, Tim PKS maju ke babak final setelah di penyisihan mengalahkan Tim Futsal Hanura dengan skor 7-1. Dalam pertandingan kedua menundukkan Tim Partai Amanat Nasional (PAN) dengan skor 6-2.

Menang dua kali pertandingan Tim PKS maju ke semifinal menghadapi Tim Kementerian Perindustrian, satu-satunya tim nonparpol yang ikut berpartisipasi di turnamen Dalam pertandingan ini Tim PKS kembali membukukan kemenangan telak 5-1.

Dalam pertandingan final Tim PKS ditantang Tim Nasdem. Tim PKS yang diperkuat anggota Komisi VI DPR RI Refrizal harus mengakui keunggulan Tim Nasdem dengan skor 6-7. Di babak pertama PKS sempat unggul 2-0.

Namun di babak kedua Tim Nasdem bangkit dan sempat unggul 7-3. PKS bermain ngotot dan mampu mengejar hingga skor menjadi 7-6 untuk kemenangan Tim Nasdem.

Meski hanya menduduki posisi runner up, Refrizal mengaku senang dan menyambut positif pelaksanaan turnamen ini.

"Ini ajang siltaruhim antarparpol yang menyehatkan," katanya.

Susunan Tim PKS : Refrizal, Hartono, Saiful, Fauzi, Abdullah, Lucky, Aang, Beni, Ansory, Basri Waji, Kurniawan Hidayat, Saiful Anwar, Usman. [pks.id]


posted by @Adimin

Pesan

More on this category »

Popular Post

 
Support : Creating Web | PKS Padang | Mas Temp
Copyright © 2011. PKS KOTA PADANG - All Rights Reserved
Template Created by PKS Padang Published by Mas Temp
Proudly powered by Blogger