Politisi PKS Ini Ragu Delapan Capim Mampu Jadi Pimpinan KPK

JAKARTA (21/9) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengaku ragu dengan kapabilitas dari delapan nama Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 1 September lalu, Panitia Seleksi (Pansel) KPK telah resmi menyerahkan delapan nama Capim KPK ke meja Presiden Jokowi.

"Melihat calon-calon yang diajukan, saya pribadi skeptis," ujar Nasir Djamil saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Senin, 21 September 2015. 

Nasir mengaku bahwa selama 10 tahun berada di Komisi III, dia sudah memahami kinerja KPK dan orang-orang seperti apa yang pantas untuk memimpin lembaga itu, guna mengoptimalkan kinerja pemberantasan korupsi. 

Atas dasar pengalaman itu, politisi PKS ini meragukan delapan calon yang diajukan tim Pansel, untuk mampu mengoptimalkan kinerja KPK.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai kapan Komisi III akan menggelar Fit and Proper Test (FPT) untuk para Capim tersebut, Nasir menyatakan komisi hukum DPR belum membahas hal tersebut.

"Belum ada pembicaraan kapan Komisi III mau mengadakan Fit and Proper Test itu," jelasnya.

Pada 1 September lalu, Tim Pansel KPK telah menyerahkan delapan nama Capim KPK ke Presiden Jokowi. Rekomendasi delapan nama dibagi menjadi empat kategori. Pertama, kategori pencegahan yang terdiri dari atas Saut Situmorang dan Surya Chandra, lalu Kategori Penindakan yang terdiri atas Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan. Selanjutnya adalah Kategori Manajemen yang terdiri dari Agus Raharjo dan Sujanarko, dan terakhir adalah Kategori supervisi dan pengawasan yakni Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhhamad Syarif.

Sumber: http://nasional.news.viva.co.id

posted by @Adimin

PKS Bengkulu Gelar Muswil Pertengahan Oktober

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bengkulu akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada pertengahan Oktober mendatang. 

"Berdasarkan hasil rapat Badan Pengurus Harian (BPH) Insya Allah kita akan menyelenggarakan Muswil pada tanggal 14 - 17 Oktober 2015 ini, dan berharap kepada seluruh kader se-Provinsi Bengkulu untuk bisa mensukseskan acara ini," ujar Muhammad Ikhsan, S.Si Ketua Bidang Humas DPW PKS Provinsi Bengkulu dalam siaran persnya, Selasa (22/9/2015).

Lebih lanjut Ikhsan menjelaskan, Muswil DPW PKS Provinsi Bengkulu ini juga akan diramaikan dengan beberapa rangkaian acara diantaranya bazzar murah, jalan santai, dan tabligh akhbar. Dengan rangkaian acara seperti itu ia berharap masyarakat Bengkulu bisa turut berpartisipasi dan terlibat memeriahkan acara muswil DPW PKS Bengkulu.

Masih menyangkut momentum yang sama Dedy Haryono, ST selaku Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa keberadaan PKS di Provinsi Bengkulu akan meneruskan semua kebijakan dari Pengurus Pusat sesuai amanat Munas ke-4 PKS kemarin yang diantaranya adalah semua DPW harus sudah menyelenggarakan Muswil dalam rentang waktu dua (2) bulan pasca Munas. Sehingga DPW PKS Provinsi Bengkulu segera mengagendakan Muswil pertengahan Oktober ini dengan mengangkat tema yang sama yakni Berkhidmat untuk Rakyat.

"Dalam Munas ke-4 PKS kemarin, PKS berkomitmen terus berkhidmat untuk rakyat, nah oleh karena itu DPW PKS Bengkulu pun akan mengokohkan kembali perannya berkhidmat untuk rakyat, ini akan kita matangkan pembahasannya pada Muswil nanti" tutur Edy Haryono.

Seperti diketahui PKS telah selesai menyelenggarakan Munas ke-4 pada 14 - 15 September lalu di Depok Jawa Barat. Tema Munas ke-4 berkhidmat untuk rakyat dipilih untuk meneguhkan kembali kiprah PKS berkhidmat kepada rakyat Indonesia.

posted by @Adimin

Perkuat Daya Beli Rakyat, PKS Dorong Pemerintah Turunkan Harga BBM Premium

JAKARTA (21/9) - Inflasi perekonomian nasional saat ini cukup tinggi akibat pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Untuk menguatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM premium perlu dipertimbangkan pemerintah.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan menyatakan, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi paling bijak.

“Di Munas PKS kemarin Presiden PKS telah menyerukan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan penguatan daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini terus menurun. Mempertimbangkan harga minyak internasional yang jatuh dan inflasi nasional yang cukup tinggi, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi,” ujar Memed di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/9).

Memed mengatakan, dalam Munas kemarin Presiden PKS sempat menawarkan kebijakan cash transfer untuk melindungi daya beli masyarakat yang tergerus. Dia menambahkan, cara lain untuk meningkatkan daya beli rakyat selain dengan cash transfer adalah dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

“Ini cara paling cepat dan cukup efektif mengurangi beban masyarakat. Itu usulan yang bagus. Tapi sepertinya tidak mudah karena ada hambatan likuiditas yang dialami pemerintah saat ini," imbuh Memed.

Dia juga mengatakan, penguatan daya beli masyarakat sangat krusial karena berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015, terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu sebanyak 860.000 masyarakat miskin.

“Jumlah orang miskin meningkat signifikan. Ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah, harus ada respon cepat!” tegasnya.

Studi LPEM FEUI menyebutkan, setiap penurunan harga BBM premium 5 persen atau RP 400 per liter diperkirakan akan menyelamatkan 165 ribu rakyat miskin. “Dengan merujuk studi tersebut, kalau pemerintah turunkan sebesar Rp 2.000 per liter saja, akan membantu mengurangi angka kemiskinan sekitar 825 ribu jiwa. Ini opsi yang perlu dicoba,”ujar politisi PKS asal Jawa Timur ini.

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai 46,22%.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar minus 1,07%, dari target penerimaan sebesar Rp 604.712,33 triliun. Realisasi penerimaannya pun sebesar Rp 598.270,63 triliun. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan.

posted by @Adimin