Dialog di RRI Nasional, Wako Padang Fokus Kembangkan Potensi

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyapa seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara dalam dialog interaktif selama satu jam yang disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Barat, Jakarta, pukul 10.00 WIB, Kamis (28/5)

Dialog ini dipandu Teh Is (Zulaiha) dan Yanti didampingi Kasi Hubungan Lembaga Dan Promosi Kantor Penghubung Sumetra Barat di Jakarta Virse Dwi Rozanita, Kabag Humas dan Protokol Kota Padang Mursalim dan dua awak peliput Majalah Pemko KABA PADANG Derius Utama dan Charli Ch. Legi.

Sejak awal dialog ini, Walikota Padang disuguhi pertanyaan terkait potensi ibu kota provinsi Sumatera Barat yang mengunggulkan Pariwisata, Pendidikan, Perdagangan dan Budaya, juga potensi bahari. Sekaligus tentang pengembangannya.

Menurut Walikota, Padang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul karena disini terdapat lebih dari 50 perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri tertua. "Otomotis memiliki potensi SDM yang besar dan diharapkan mampu mengembangkan potensi lainnya seperti pariwisata dan potensi bahari," ujar Wako.

Saat ini, Wako menambahkan, Pemko Padang fokus dalam pengembangan pariwisata dengan konsep yang disebut Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang. KWT ini meliputi, Pantai Aia Manih yang dikenal dengan legenda Batu Malin kundang-nya, Gunung Padang dengan cerita Siti Nurbaya, kawasan Kota Tua Muaro yang banyak bangunan heritage, serta Pantai Padang.

Sebagai kota yang memiliki garis pantai yang panjang dan kota terbesar di kawasan pantai barat Indonesia, Padang memiliki arti strategis untuk kemajuan maritim Indonesia seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, kata Wako, Kota Padang mengambil peran selaku tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Luar Negeri negara - negara yang tergabung dalam The Indian Ocean Rim Association (IORA) yang beranggotakan 2o negara yang terletak di pantai Samudera Hindia.

"Menlu sudah menyetujui ini, kita sudah mempersiapkan kegiatan yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang ini," kata Mahyeldi.

Ia mengatakan, sebagai negara maritim dengan kawasan laut terluas, maka patutlah Indonesia lebih berperan dalam mengembangkan kawasan pantai barat Samudera Hindia. "Dari sini nanti, bukan saja perdagangan lokal yang akan berkembang pesat. Jalur perdagangan lintas negara di kawasan Samudera Hindia akan lebih bergairah sehingga menjadi pusat maritim dunia," sebut Wako.

Sedangkan dalam bidang kebudayaan, ulas Wako, melalui lven - iven dan kegiatan kesenian, berbagai tradisi budaya dihidupkan lagi, seperti selaju sampan dan kesenian tradisional.

Disamping itu, tentunya berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur juga mendapat prioritas, seperti pembangunn jalan dan pembenahan pasar serta terminal.

"Kita mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat. Mudah - mudahan di masa kepemimpinan kami bersama bapak Emzalmi, hal itu dapat terwujud. insya Allah," tutupnya. [humas pemko]

posted by @Adimin

DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perpres Pengendalian Harga Bahan Pokok

Jakarta (28/05) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal meminta Pemerintah agar lebih serius memperhatikan kondisi naiknya harga bahan pokok. Menurutnya, pengawalan terhadap kenaikan harga bahan pokok perlu dilakukan agar rakyat tidak semakin kesulitan. Refrizal mengatakan hal ini di Jakarta, Kamis (28/5).

Dia mengungkapkan Pasal 25 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur tentang pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Peraturan Presiden (Perpres) Pengendalian Harga menjadi relevan untuk segera diterbitkan. Faktanya, kenaikan harga bahan pokok sudah mulai terjadi terutama di wilayah Pulau Jawa.

“Pemerintah dapat menjadikan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai senjata untuk mengendalikan harga barang pokok dan penting lainnya. Melihat gejala kenaikkan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, saya mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya. Dengan adanya Perpres ini, Kementerian Perdagangan akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan intervensi pasar. Nantinya, Menteri memiliki wewenang untuk menetapkan harga yang wajar,” paparnya.

Refrizal berharap, Perpres Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok bisa terbit sebelum bulan Ramadhan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan harga.

Solusi

Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di ASEAN. Inflasi akan semakin tinggi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Bila Pemerintah tidak serius mengendalikan harga-harga bahan pokok, inflasi akan semakin tinggi, pada akhirnya akan merugikan masyarakat kecil terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap,” ungkap politisi kelahiran 54 tahun silam ini.

Pemerintah melalui Kementerian Pedagangan, masih kata Refrizal, dapat mengendalikan harga bahan pokok dan barang penting lainnya melalui tata distribusi bahan pokok. Selain itu, Bulog harus menjalankan fungsi sebagai buffer dengan sebaik mungkin.

Lebih lanjut Refrizal berharap, pemerintah dapat memperbaiki distribusi dari barang pokok dan penting lainnya. Selain itu, Pemerintah juga dapat mengoptimalkan sistem informasi perdagangan yang merupakan amanat dari UU No 7 tahun 2014. Sehingga setiap ada kenaikan harga, masyarakat dapat ikut mengawasi.

Diketahui, tiga pekan menjelang Bulan Suci Ramadhan, harga kebutuhan pokok mulai naik tidak wajar, kenaikan cukup signifikan terjadi di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Sepekan terakhir harga bawang merah di Pasar Kramat Jati naik sekitar 18-20% dari Rp32.000 menjadi Rp38.000, padahal harga bawang merah di awal tahun 2015 hanya Rp20.000. Begitu pula dengan harga telur, naik dari Rp19.000/kg menjadi Rp22.000/kg. Beberapa hari menjelang puasa nanti, dipastikan harga-harga bahan pokok akan kembali naik.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal.

[pks.id]


posted by @Adimin