Sudah 400 Ribu Orang Download “Aplikasi Boikot Yahudi”

Aliansi Organisasi Boycot Israel di Amerika meluncurkan generasi baru aplikasi smart phone untuk digunakan mendeteksi barang-barang asal zionis-israel maupun produk perusahaan internasional yang bekerjasama dengan pihak penjajah Israel.

 

Dalam siaran persnya, Selasa (16/12/2014) dikutip PIC, aplikasi dengan nama “Buycott App” ini mengalami pengembangan baru, terdapat alat pencari nama perusahaan dimaksud, yang menjual produk zionis, dan melihat barkode perusahaan tersebut dengan sangat cepat. 

Aplikasi ini dilakukan Lembaga Manajemen Aliansi Boycot penjajah israel di Amerika ini berisikan keterangan yang rapi tentang perusahaan yang dimaksud, dengan tiga tahapan: pertama kelompok perusahaan zionis, kedua perusahaan internasional yang mendukung zionis dan ketiga perusahaan internasional yang bekerjasama dengan penjajah.

Aplikasi juga berisi informasi mengenai sebab ditempatkannya perusahaan dalam organisasi boikot, yang bisa digunakan pada perangkat Iphone maupun Android, termasuk bisa dipakai untuk mengirimkan pesan kepada perusahaan yang diboikot.

Tokoh gerakan pemboicotan, Dr. Ghassan Barkat, yang juga anggota Majelis Nasional Palestina menyebutkan, acara deklarasi bagi aplikasi baru ini ditujukan untuk merespon kejahatan penjajah israel yang telah membunuh Menteri Ziyad Abu Ain, saat melakukan demonstrasi damai menentang pemukiman zionis.

Barkat menegaskan, gerakan boikot Israel merupakan gerakan rakyat internasional, dan bagian dari perlawanan melawan penjajah israel, melalui perangkat hukum yang legal di luar wilayah Palestina.

Sementara itu, menurut Sky News, lebih dari 400.000 orang telah mendownload aplikasi Buycott sejak diunggah pada 30 Juli 2014 ini.

hidayatullah

posted by @Adimin

MPR: Menteri BUMN Harus Klarifikasi Larangan Berjilbab Panjang

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soewandi mengklarifikasi informasi tentang pelarangan menggunakan jilbab melebihi batas leher dan janggut bagi pegawai di kementeriannya.

"Harus diklarifikasi apa benar ada pelarangan seperti itu," kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (17/12).

Hidayat mengatakan jika larangan itu benar maka DPR harus memanggil Rini. Menurutnya larangan yang dibuat Rini tidak sesuai dengan semangat kerja yang dicanangkan Presiden Jokowi. "Apa relevansi larangan berjilbab, janggut, dan celana dalam bekerja?," tanya Hidayat.

Rini mestinya membuat larangan yang mendorong produktifitas kinerja BUMN. Seperti larangan untuk tidak membolos, bekerja secara produktif, tidak korupsi, dan kewajiban mencapai target-target yang dicanakan Kementerian BUMN.

Hidayat khawatir larangan menggunakan jilbab panjang dan janggut akan menimbulkan stigma negatif yang berujung pada perlakuan diskriminatif. Padahal menurutnya saat ini jilbab justru tengah menjadi trend yang popular di masyarakat.

Pada akhirnya Hidayat berharap informasi larangan berjilbab melebihi batas leher tidak benar. Menurutnya rakyat sudah terlalu lelah dengan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi. "Saya harap itu tidak benar. Karena tidak sesuai prinsip ketuhanan dan hak azasi manusia," katanya.

DPP

posted by @Adimin