Polisi Harus Merespons Cepat Dugaan Penistaan Agama

Jakarta (12/10) - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pihak berwajib dalam hal ini polisi harus merespons cepat hasil kajian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengategorikan pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama soal surah Al Maidah ayat 51 memiliki konsekuensi hukum.

Nasir menyebut MUI yang merekomendasikan kepada aparat hukum untuk memproses dugaan penistaan agama mengindikasikan umat Islam masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini.

"Karena kita negara hukum, maka MUI dan beberapa elemen masyarakat kemudian masih percaya dengan hukum di negeri ini. Itu yang harus kita acungkan jempol. Masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Tapi mereka masih percaya bahkan MUI pun masih percaya dengan penegakan hukum. Sebagai institusi hukum maka harus merespons dengan cepat," kata Nasir di Jakarta, Selasa (11/10).

Menyerahkan persoalan dugaan penistaan agama ke ranah hukum,papar Nasir,menunjukkan umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah sangat dewasa menyikapi hal-hal seperti itu.

"Bayangkan kalau ada unjuk rasa, merusak dan sebagainya, itu akan memberikan image umat Islam dalam menyikapi ini. Ini bukan pertama kali banyak peristiwa dimana Islam dilecehkan tapi umat Islam tetap dewasa dalam menyikapi," kata dia.

Nasir meminta polisi menunjukkan profesionalitas dan netralitasnya dalam ajang demokrasi ini. Ia mengharapkan kepolisian harus bisa adil, objektif dan kemudian profesional serta bertanggung jawab dalam menangani laporan masyarakat soal dugaan penistaan agama.

"Jangan diambang-ambang karena itu akan meninggalkan ketidakpastian dan keadilan. Sekali lagi, memang umat Islam memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi penegakan hukum dalam hal ini kepolisian. Maka sudah saatnya kemudian kepolisian meresponnya dengan adil, tanggung jawab, profesional dan objektif," ujar politikus asal Aceh itu.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Terima Kunjungan Kader Perempuan, Jazuli Paparkan RUU Ketahanan Keluarga

Jakarta (11/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap konsisten memerjuangkan aspirasi kaum perempuan dan perbaikan keluarga Indonesia untuk menjadi lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat menerima Kader Perempuan PKS dari DPC Pancoran, Jakarta Selatan, di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (11/10).

“PKS sangat menghormati perempuan. Oleh karena itu, Fraksi PKS berinisiatif membentuk RUU Ketahanan Keluarga yang dimulai sejak periode 2009 silam. Bahkan, di periode ini, kita sudah masukkan ke dalam prolegnas long list 2014-2019,” jelas Jazuli.

Jazuli menegaskan hal tersebut, sebab, kerusakan moral anak-anak dimulai dari persoalan di masing-masing keluarga.

“Jarang ada orang tua yang mapan, ibadahnya rajin, sakinah, mawaddah, warohmah, anaknya begajulan itu jarang. Umumnya anak yang bermasalah itu karena orang tuanya juga bermasalah, broken. Orang tuanya tidak concern mengurus anaknya. Insya Alloh, dengan adanya RUU ini kita akan menyelesaikan persoalan bangsa mulai dari elemen terkecil, bernama keluarga,” tambah wakil rakyat DPR sejak tahun 2004 ini.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas keluarga Indonesia, selain berinisiatif menghasilkan RUU Ketahanan Keluarga, Fraksi PKS juga telah berhasil mengesahkan UU Kewirausahaan sebagai inisiatif Fraksi PKS.

“Kita ingin ibu-ibu dan masyarakat ini mandiri, mudah mengakses modal. Kita ingin akses modal dipermudah dan bunganya juga rendah. Di UUD kita jelas, kemiskinan itu diperangi. Caranya, melalui kewirausahaan. Nanti akan ada regulasi turunan, baik PP atau Permen untuk menjadi juknis dari UU tersebut,” jelas Doktor Bidang Manajemen SDM dari UNJ ini.

Diketahui, dalam silaturahim ini, para Kader Perempuan PKS DPC Pancoran ini turut belajar soal pendidikan politik perempuan. Oleh karena, menurut Ketua Seksi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK) DPC PKS Pancoran, Nurlaila, peran ibu sangat strategis dalam hal politik, khususnya dalam menghadapi momen Pilkada DKI 2017.

“Kami di sini juga mengajak para tokoh masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, dan Majelis Taklim, agar senantiasa mendapatkan pencerahan bagaimana seharusnya perempuan menghadapi momen politik, hingga nanti setelah pertemuan ini akan menjadi bekal kami menyampaikan ke masyarakat,” jelas Nurlaila.

Selain Jazuli Juwaini, turut pula Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II Hidayat Nur Wahid, Anggota Komisi II Hadi Mulyadi, dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin