PKS Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Mediasi Investigasi

SURABAYA (14/10) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyarankan pemerintah membentuk tim mediasi dan investigasi untuk menyelesaikan insiden pembakaran gereja di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Makmur, Aceh Singkil, pada Selasa (13/10).

"Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan sesegara mungkin menyelesaikannya agar tidak sampai meluas," ujar Presiden PKS M. Sohibul Iman kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/10).

Pihaknya mengaku prihatin dan menyesalkan insiden yang diduga dilakukan oknum warga itu dan berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini agar segera selesai.

"Pemerintah Daerah setempat dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat mengusut kasus ini, agar tidak meluas ke tempat lain," ucapnya.

Menurut dia, pembentukan tim investigasi diperlukan agar bisa mendapatkan fakta yang sebenarnya, sekaligus menemukan fakta apa yang terjadi dan motif di belakang insiden tersebut.

Sedangkan, lanjut dia, tim mediasi dibutuhkan karena bagaimanapun kasus-kasus ini terjadi karena tidak ada komunikasi antarelemen-elemen atau komponen masyarakat yang ada.

"Dengan adanya mediasi maka komunikasi bisa terjalin dan kesalahan-kesalahan dapat terhindarkan, serta tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Tidak itu saja, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi karena adanya isu ini, baik di kawasan Aceh maupun daerah-daerah lainnya.

"Kalau masyarakat terprovokasi maka kejadian bukannya diselesaikan, malah akan melebar dan ini sangat jauh dari sifat-sifat masyarakat Indonesia," katanya.

Dalam kondisi saat ini, kata dia, PKS sebagai elemen di parlemen akan mendesak pemerintah agar serius membuat tim investigasi agar masyarakat bisa cepat mengetahui latar belakang insiden tersebut.

"Karena itulah, kehadiran tim mediasi dan investigasi sangat penting sehingga bisa menemukan kesalahannya. Kita juga tak bisa menduga-duga motifnya sebelum ada hasil kepastian aparat," katanya.

Sumber: http://skalanews.com


posted by @Adimin

PKS: Satu Tahun Jokowi-JK, Bidang Hukum Suram

JAKARTA (15/10) – Pada 20 Oktober 2015 nanti pemerintah di bawah komando Jokowi-JK genap berusia setahun.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai fokus pemerintah di bidang hukum masih lemah dan banyak yang harus dibenahi.

"Penegakan hukum kita masih suram," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 15/10).

Penilain itu Nasir dapatkan dari banyak laporan masyarakat ke Komisi III dan hasil kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil kunker, masih ada oknum institusi hukum yang main-main dengan penegakan hukum, dan banyak masyarakat yang masih menjadi korban kriminalitas," ungkap dia.

Selain itu, sinergi dan koordinasi antara penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) masih jauh dari harapan.

Di Kejaksaan, lembaga pimpinan HM. Prasetyo itu juga disoroti‎ karena sudah beberapa kali kalah di Praperadilan.

Tidak hanya itu, gesekan di tengah masyarakat seperti tragedi Tolikara, pembunuhan aktivis Salim Kancil di Lumajang, dan terakhir kekerasan di Aceh Singkil membuktikan penegakan hukum di tanah air masih buruk.

"Ini tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk masa mendatang," pungkas Nasir.

Sumber: http://www.rmol.co

posted by @Adimin

Politisi PKS: Negara Mengabaikan Rakyat Kecil

JAKARTA (15/10) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta Ph.D. sangat berharap paket kebijakan ekonomi keempat yang akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini betul-betul berdampak kepada rakyat kecil.

“Ketiga kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya hanya berdampak kepada pengusaha kelas menengah dan atas. Belum memberikan bantalan ekonomi dan perlindungan sosial kepada rakyat kecil,” kata Sukamta, Kamis (15/10).

Bahkan, lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini, gara-gara tiga paket kebijakan ekonomi sebelumnya itu pula negara oleh banyak kalangan dinilai telah mengabaikan rakyat kecil.

“Ini menimbulkan kesan negara abai dan lalai mengurus rakyat kecil yang terdampak langsung oleh pelemahan dan perlambatan ekonomi global dan nasional,” tegas lulusan S3 di Salford University Inggris itu.

Menurutnya, rakyat kecil dan buruh terkesan dibiarkan semakin miskin dan bergulat dengan nasibnya masing-masing tanpa proteksi dari pemerintah ini.

“Saya harapkan kebijakan ekonomi keempat ini betul-betul membela rakyat kecil,” ujar Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Yogjakarta ini.

Sumber: http://www.jpnn.com


posted by @Adimin

Ribuan Penonton Padati Pemutaran Perdana Film Rindu Sang Murabbi

JAKARTA (15/10) – Sutradara Film Dokumenter “Rindu Sang Murabbi” Ali Eunoia berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menerima karyanya yang mengangkat kisah perjalanan hidup (Alm) KH Rahmat Abdullah.

“Kami ingin film ini diterima di setiap lapisan masyarakat, bukan hanya yang sudah mengenal Alm. Ust Rahmat Abdullah saja,” kata Ali saat konferensi pers di sela pemutaran perdana film Rindu Sang Murabbi di Ruang Al Hambra Menara 165 Lantai 1, Jakarta, Rabu (14/10).

Pemutaran perdana film Rindu Sang Murabbi digelar dalam tiga sesi. Sesi pertama ditayangkan pada pukul 13.30 WIB dengan jumlah penonton lebih dari 1100 orang. Sesi kedua dimulai pukul 16.20 dengan jumlah penonton yang tak kalah banyaknya dari sesi pertama.

Sedangkan sesi terakhir digelar pada pukul 19.30 WIB di Granada Hall Menara ESQ 165. Penonton tidak hanya terdiri dari tamu undangan, namun juga petinggi-petinggi negara Indonesia, petinggi Yayasan IQRO, dan kader PKS.

Rindu Sang Murabbi merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang dakwah Alm. Ustd Rahmat Abdullah persembahan Empower Indonesia dan Warna Pictures. Tidak hanya pemutaran film, acara juga diisi dengan pelelangan barang-barang peninggalan dan lukisan diri Alm. Ust Rahmat Abdullah. Terdapat pula pembacaan puisi oleh penulis best seller Helvy Tiana Rosa.

Sumber: Cindy Tri Septiani (Humas Gala Premiere Film Rindu Sang Murobbi)


posted by @Adimin