Snack Bihun Kekinian Membuat Lingkungan Anak Makin Tidak Aman, Harus Dilawan

Jakarta (4/8) - Peredaran makanan ringan (snack) Bihun Kekinian di masyarakat membuat kondisi lingkungan untuk anak-anak makin tidak aman. Pasalnya, kemasan makanan ringan produksi kota Bandung itu mengandung unsur pornografi.

"Sungguh memprihatinkan dengan adanya makanan ringan yang tidak layak itu, anak kita sedang dalam kondisi yang semakin tidak aman," ucap Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih di Jakarta, Kamis (4/8).

Karena itu menurutnya, produsen yang sengaja berniat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia harus dilawan.

"Dilawan dengan edukasi yang tiada henti kepada orangtua hati-hati mendidik, mengasuh, dan menjaga anak-anaknya. Selain itu juga harus memberi batasan jajanan pada anak dengan memenuhi dua syarat yakni baik dan halal," terang Wirianingsih.

PKS menurut Wirianingsih, sangat mendukung dorongan publik agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendesak produsen Bihun Kekinian snack menarik produknya yang dianggap tidak layak karena menampilkan gambar pornografi dan memasang tagline yang sangat tidak baik.

"Kami sangat mendukung sekali keputusan YLKI untuk menarik makanan ringan itu," ucapnya.

Wirianingsih mendesak kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus bersatu dan bekerja sama untuk menyelamatkan anak Indonesia dari ancaman pornografi.

"Sekarang seluruh pemangku kepentingan anak harus bersatu dan bekerja sama serta bergandengan tangan untuk menyelamatkan anak Indonesia. Masyarakat harus betul-betul peduli dan mengawasi lingkungan yang memberi dampak buruk pada perkembanhan anak. Anak adalah sumber daya paling potensial terhadap masa depan negara dan bangsa," ucap Wirianingsih.

Diketahui Kepala Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Ngargono memprotes camila bermerk Bihun Kekinian Snack. Produk Bihun Kekinian Snack dinilai tidak layak diedarkan karena jajanan ini memiliki kemasan berbau pornografi. Kemasan itu bisa meracuni pikiran anak-anak terkait tindakan tidak senonoh. Produk itu juga dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam peraturan itu diatur bahwa produk makanan harus dikemas secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat.

Kepala Dinas Perindustridan dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Hening Widiatmoko bahkan menegaskan snack Bihun Kekinian akan ditarik dari peredaran. [pks.id]

posted by @Adimin

HNW: Semua Fraksi MPR Setujui GBHN

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahdi mengatakan, fraksi di MPR sudah menyetujui penerapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Persetujuan ini didasari atas keinginan agar proses pembangunan berjalan terarah.

“Menyangkut haluan negara, wacana ini sudah disetujui seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR. Bahkan, masyarakat kampus dan organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah dan NU, juga ikut mendukungan,” kata Hidayat usai menerima kunjungan Lembaga Pengkajian MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Snin (1/8).

Wacana menyangkut kembalinya GBHN, lanjut Hidayat oleh sebagian masyarakat dikaitkan dengan keinginan memperkuat kewenangan MPR ini dilakukan agar kewenangan MPR membuat haluan negara juga diikuti kewenangannya dalam mengawasai pelaksanaan haluan negara.

Namun, rencana tersebut tidak akan mudah terwujud karena sebagian masyarakat juga menghendaki kewenangan MPR tetap seperti sekarangan. Persetujuan para fraksi diharapkan dapat segera diproses lebih lanjut.

editor: erdy nasrul

Sumber: Harian Republika, 3 Agustus 2016

posted by @Adimin

Iklim Menahan Diri dan Menghormati Harus Diperkuat

Jakarta (4/8) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmi Alaydroes mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan iklim menahan diri dan saling menghormati. Hal tersebut berkaitan dengan kasus ujaran kebencian dari salah seorang warga Tanjungbalai yang memicu konflik.

"Hendaknya, kita semua berkewajiban menumbuhkan iklim menahan diri dan saling menghormati. Melarang supaya tidak ada tindakan satu pihak menzhalimi, melukai, menghina, mengganggu pihak lain. Terlebih dalam konteks SARA," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2016).

Menurutnya, sikap menahan diri menjadi penting karena peluang gesekan ditengah perbedaan sangat terbuka lebar.

"Alangkah indahnya apabila semua kita yang berbeda ini saling menahan diri dan saling menghormati. Menahan diri menjadi penting karena peluang gesekan dan konflik di tengah-tengah perbedaan sangat terbuka lebar, apalagi bila ada pihak ketiga yang memang sengaja hendak membuat onar," terangnya.

Selain itu, Fahmi juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati antarsesama, terutama bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

"Sementara itu, sikap saling menghormati, saling menjaga dan saling memahami merupakan keniscayaan dalam hidup berdampingan. Bila kita saling menghormati, pasti akan melahirkan suasana damai. Islam sangat menekankan pentingnya toleransi dan interaksi yang penuh kedamaian dan saling menjaga dan menghormati. Dalam hadits lain, baginda Nabi SAW juga berpesan berbicaralah yang baik atau diam," papar Fahmi.

Dirinya juga mengimbau kepada seluruh pemuka agama untuk memberikan pendidikan dan keteladanan yang baik mengenai hidup berdampingan dengan kelompok lain.

"Setiap pemuka agama, pemuka suku dan tokoh-tokoh masyarakat hendaknya selalu memberikan pendidikan dan keteladanan bagaimana kita hidup berdampingan dengan kelompok lain yang berbeda. Harus saling menghormati, dan menjunjung tinggi toleransi," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin