Presiden PKS Sayangkan Kerusuhan di Tanjungbalai

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyayangkan terjadinya kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara yang berujung pada perusakan vihara dan klenteng.

"Ya kita pertama menyayangkan kejadian itu. Kedua adalah kami mempercayakan sepenuhnya kepada aparat untuk mengusut ini semua," katanya usai menghadiri halal bihalal DPW PKS Jawa Timur di Hotel Royal Orchids Garden, Minggu (31/7/2016).

Menurutnya, kehidupan warga Indonesia dengan suku, ras dan agama yang berbeda sudah harmonis.

Sehingga, dia meminta kepada semua pihak untuk menjaga diri dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Menurut saya kehidupan kita selama ini sudah harmonis dan bagus. Sehingga kita semua harus menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang menyinggung hal-hal sensitif yang lain, antar satu suku dan suku yang lain, antar satu agama dan agama yang lain," kata dia.

Beragamnya ras, suku dan agama di Indonesia, menurut Sohibul, berpotensi menyebabkan gesekan.

Gesekan bisa dihindari dengan cara saling menghargai dan tidak saling menyinggung antara yang satu dan yang lainnya.

"Memang itu yang potensial. Karena Indonesia itu memang beragam di sisi itu. Sukunya, agamanya, rasnya antar golongannya kan beragam. Itu harus dijaga," Sohibul menegaskan.

Menurutnya, banyak hal yang menyebabkan kerusuhan atas dasar perbedaan itu terjadi. Salah satunya adalah karena ada pihak yang menghasut. Selain itu, muncul persoalan kecil yang tiba-tiba menjadi besar.

"Karena itu kita serahkan ke aparat untuk menemukan penyebabnya," tambah dia.

Seperti telah diberitakan, kerusuhan terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara pada Sabtu (30/7/2016) dini hari.

Amuk massa mengakibatkan beberapa vihara dan klenteng terbakar.

Tempat-tempat ibadah yang terbakar itu antara lain Vihara Tri Ratna, Vihara Avalokitesvera, Klenteng Dewi Ratna, Klenteng Dewi Samudera, Klenteng Tio Hai Bio di Jalan Asahan dan Klenteng Lyoung di Jalan Sudirman.

Massa juga merusak Vihara Vimalakirty, Klenteng Hien Tien Siong, Klenteng Macho, Klenteng Lin Kioe Ing Tong Jalan Ahmad Yani, dan Klenteng Huat Cu Keng di Jalan Juanda.

Selain itu, massa juga merusak gedung Yayasan Sosial Kemalangan dan Yayasan Putra Esa. Enam kendaraan juga dibakar dan dirusak, termasuk tiga sepeda motor dan satu becak motor.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, kerusuhan tersebut disebabkan persoalan individu dalam bertetangga.

Polisi juga sudah mengamankan tujuh remaja yang terlibat dalam penjarahan saat kerusuhan berlangsung.

Sumber: Kompas.com


posted by @Adimin

Wirianingsih: Pemberantasan Pornografi Harus dari Hulu dan Hilir

Jakarta (1/8) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Wirianingsih menjelaskan bahwa pemberantasan pornografi di Indonesia harus ditangani dari hulu dan hilirnya, tidak bisa parsial.

"UU pornografi sudah disahkan pada tahun 2008. UU perlindungan anak sudah ada, UU ITE, UU Penyiaran. Semua UU itu belum cukup untuk menahan laju akses anak pada pornografi. Ada beberapa hal yang penting dilakukan di hulu dan hilir. Hulu seperti memperkuat ketahanan keluarga. Perbaiki pengasuhan anak sejak dini di rumah. Rengkuh anak-anak dengan kasih sayang, tumbuhkan kepercayaan diri yang kuat , dampingi anak dalam masa tumbuh kembangnya secara tepat," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2016).

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Wiwik ini juga menekankan pentingnya kohesivitas sosial yang harus terus dibangun dan peran sekolah serta guru sebagai upaya pemberantasan pornografi pada tingkat hulu.

"Kohesivitas sosial harus terus dibangun dan diperkuat dalam upaya mengawasi pergaulan anak-anak diusia rentan (SD-SMA). Sekolah dan lembaga keagamaan juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Terutama sekolah dan guru menjadi rumah kedua bagi anak. Jadikan rumah kedua ini juga tempat yang aman,nyaman, dan dipercaya anak," terang Wirianingsih.

Sedangkan dari hilir, menurut Wirianingsih perlu adanya kepastian dari penegakan hukum yang ada. Selama ini menurutnya bukti penegakan hukum terkait pornografi masih minim.

"UU sudah ada, buktikan penegakan hukum itu tegak. Hukum pelaku kejahatan terhadap anak sesuai UU. Pengedar pornografi dihukum sesuai UU," tegasnya.

Wirianingsih juga menambahkan, pelaku media di industri hiburan juga perlu memperhatikan urgensi pornografi dan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan bisnis saja.

"Industri hiburan jangan memikirkan kepentingan bisnis saja sehingga menabrak norma, nilai, dan budaya masyarakat kita. Akibatnya anak dengan mudah mengakses materi tayangan pornografi dan kekerasan. Ini berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Hukuman Mati Pengedar Narkoba Upaya Bentengi Anak Bangsa

Jakarta (1/8) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmi Alaydroes menilai bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba juga bisa dimaksudkan untuk membentengi anak bangsa dari ancaman narkoba.

"Hukuman mati bagi pengedar narkoba dimaksudkan untuk membentengi anak bangsa dari ancaman narkoba. Dalam perspektif Islam, hukuman balasan yang seimbang (qishash) itu diterapkan untuk melindungi kehidupan," ujarnya di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, efek dari narkoba yang menghancurkan tersebut berpotensi menghancurkan sebuah generasi bangsa kedepannya.

"Narkoba akan merusak dan menghancurkan kehidupan penggunanya, memporak porandakan keluarga mengancam kehidupan masyarakat, dan pada gilirannya akan menghancurkan generasi," jelasnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga berasumsi bahwa boleh jadi peredaran narkoba dilakukan oleh sindikat dan jaringan mafia yang dengan sengaja mengincar negeri Indonesia sebagai pasar mereka.

"Narkoba beredar di kalangan pengguna melalui peran pengedar yg dengan sengaja menyebarkannya, dengan motif mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan boleh jadi peredaran narkoba dilakukan oleh sindikat dan jaringan mafia yg dengan sengaja menjadikan negeri kita sasaran bagi pasar besar mereka," ujar Fahmi.

Fahmi juga sepakat bahwa hukuman mati terhadap pengedar narkoba merupakan bentuk upaya negara melindungi masyarakatnya.

"Hukuman mati bagi terpidana Narkoba, yang sudah jelas terbukti dengan meyakinkan mengedarkan narkoba dalam jumlah yang besar, adalah upaya negara melindungi kehidupan rakyat dan bangsanya," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin