H. Mahyeldi Goro Bersama Ibu-ibu Timbun Jalan Lada Kaladi

Padang - Hamparan padi tengah menghijau, selesai disiangi, para kaum ibu juga sedang tak punya kegiatan, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Drs. H. Hariadi Dahlan datang menawarkan pekerjaan untuk menimbun badan jalan Ladang Kaladi, Rt 04 Rw 06 Kelurahan Sungai Sapiah, Kecamatan Kuranji. Sebanyak 88 kaum perempuan menyambut dengan gembira bekerja menimbun badan jalan di daerahnya sepanjang 1 Km. Sehubungan dengan itu, Wakil Walikota H. Mahyeldi Ansharullah meninjau kaum ibu-ibu yang sedang bersitungkin bekerja, Kamis (11/4).

Memperhatikan dan mengamati kaum ibu-ibu mengayunkan cangkul, mengangkut tanah, Wakil Walikota H. Mahyeldi Ansharullah tersenyum dan terpana sejenak, karena terik sangsurya mulai terasa menyegat. Tapi kaum ibu-ibu tetap bersemangat melakukan pekerjaan menimbun badan jalan Ladang Kaladi itu. Maka untuk makan siang, Wakil Walikota H. Mahyeldi Ansharullah memberikan 100 nasi bungkus kepada kaum ibu –ibu dan yang lainnya. Akhirnya H. Mahyeldi ikut serta goro bersama –sama kaum ibu ibu tersebut dan tak peduli celananya kotor.

Kadis Sosial dan Tenaga Kerja H. Hariadi Dahlan yang akrab disapa mamak Awang oleh warga daerah itu menyebutkan, memang benar mayoritas yang melakukan penimbunan badan jalan Ladang Kaladi ini kaum ibu-ibu, kebetulan pertanian mereka, padi sedang tumbuh subur, hanya menunggu berbuah dan masak, jadi senggang waktu itu dimanfaatkan mereka semua. Dan ternayata bersedia, memperoleh gaji setengah hari setiap Rp 45 ribu selama satu bulan. Lumayan menambah penghasilan mereka.

Selain itu, sebahagian lelaki, mencor jembatan yang pernah rubuh dulu akibat dilewati kendaraan bermuatan berat. Kenyataan, mereka senang bekerja, sebab memperbaiki badan jalan yang akan dilalui sendiri, lalu dibayar. Maka dalam waktu yang tak lama lagi, semua mereka dengan mudah mengangkut hasil pertanian dengan kendaraan roda empat (mobil), sekejab mata bisa sampai di pusat keramaian Sungai Sapiah atau ke Lubuak Minturun. (*) Irwandi Rais

*padang.go.id

posted by @A.history

KPK Kolaborasi Dengan TEMPO....

Sebarkan jika bermanfaat:

KPK Kolaborasi Dengan TEMPO Juga Bermain Politik Busuk, Sembunyikan Koruptor Dan Fitnah Kader PKS (Rama Pratama)

1. Jhonny Allen Marbun secara terang terlibat kasus suap Abdul Hadi Djamal. Tapi diselamatkan KPK.
2. Mari kita buka berkas perkara Abdul Hadi Djamal. Kita buktikan KPK bermain politik dg kasus pemberantasan korupsi.
3. Anda tahu Abdul Hadi Djamal (AHD) tertangkap tangan terima suap utk proyek ditangani kemenhub.
4. HAD ditangkap bersama Dharmawati, pegawai kemenhub, karena menerima suap dari Hontjo Kurniawan (HK) pada 2009.
5. Bacalah semua berkas perkara AHD, HK dan Dharmawati. Dalam kasus suap itu terlihat kronologis suap yg terang.
6. Agar singkat, kita mulai saja dari pergerakan uang suap dari lokasi sate senayan.
7. Uang suap sempat dua hari di tangan AHD. KPK awalnya masih menunggu.
8. Sebab ada sadapan, uang itu bakal mengalir lagi ke Jhonny Allen.
9. Uang itu sempat dibawa ke rumah walau masih di bagasi mobil.
10. Sehari kemudian uang itu diantar ke sebuah apartemen di kuningan, tempat tinggal Jhonny Allen saat itu.
11. Namun uang tidak diterima langsung Jhonny Allen, tapi ajudannya bernama Resko.
12. Setelah uang diserahkan ke Resko, sekitar 2/3 tiga total suap yg awalnya diterima AHD, muncul keanehan.
13. KPK menghentikan operasi pengintaian dan mengubahnya jadi operasi tangkap tangan.
14. Yg ditangkap hanya Abdul Hadi Djamal seorang dari kalangan DPR.
15. Abdul Hadi Djamal ditangkap bersama Dharmawati dan Hontjo Kurniawan.
16. Anda bacalah putusan pengadilan tipikor terhadap Abdul Hadi Djamal, Dharmawati dan Hontjo Kurniawan.
17. Akan terbaca keanehan penyusutan barang bukti suap secara drastis.
18. Hontjo

terbukti menyuap lebih dari tiga miliar rupiah. Abdul Hadi Djamal terbukti trima suap hanya satu miliar.

19. Sisanya kemana? Kepada Dharmawatikah? Tidak. Perempuan itu hanya perantara. Suap Hontjo utk DPR.

20. Sisanya ada pada Jhonny Allen. KPK tak mau tangkap karena intervensi demokrat dan SBY saat itu.

21. Ini tunggakan perkara sejak 4 tahun lalu ingin dikubur KPK karena publik gampang lupa.

22. Bila KPK dikritik soal ini, nanti KPK dan ICW tuduh serangan balik koruptor. Padahal siapa yg koruptor hehehe…

23. Awalnya Abdul Hadi Djamal dan Hontjo mau bicara karena tak terima perlakuan tak adil KPK.

24. Tapi mereka dibungkam dg bujukan hukuman ringan plus hehehe…

25. Anda semua sudah baca vonis ketiganya. Kini mereka semua sudah bebas, selesai jalani hukuman plus dapat hehehe…

26. Untuk tutupi dampak buruk kasus Jhonny Allen, KPK buat rekayasa seakan2 dana suap juga utk Rama Pratama dari PKS.

27. Isu ini dilempar ke pers lewat Tempo hehe… Soal ini saya sudah bikit nanyak tuist dan dichripstorikan Mang Usil

28. Padahal semua berkas yg berisi ratusan berita acara pemeriksaan (BAP) tidak ada nama Rama.

29. Mengapa Rama dijadikan isu. Untuk pengalih perhatian.

30. Dengan dukungan Tempo dan pers medioker lainnya, publik sibuk berspekulasi soal Rama dan PKS.

31. Anda tahu. Itu terjadi menjelang Pemilu 2009. Kepentingan politik dan hukum berkelindan.

32. Persis seperti tahun sekarang. Tahun politik dan hukum hehehehe…

33. Anda pun tahu hasilnya soal Jhonny Allen serta sialnya Rama dan PKS.

34. Setelah pemilu 2009, isu Rama hilang dan PKS yg awalnya diprediksikan melejit suaranya tertahan di 8 persen.

35. Demokrat yg banyak kasus korupsi, justru melejit sendirian.

36. Kasus Jhonny Allen hilang. Yang apes dan jadi korban, PKS karena dikerjai habis2an saat itu.

37. Oh ya, Jhonny Allen ini kuat karena ia banyak jasa di awal berdirinya demokrat.

38. Sekian informasi yg diambil dari saksi yg menyaksikan langsung kejadian 2009 itu, semoga berguna.

sumber: @DangTuangku

posted by Adimin

Tidak Miliki Badan Hukum, Kredit Mikro Kelurahan Dilebur Ke KJKS BMT

Padang - Menindak lanjuti kebijakan Pemerintah RI yang dituangkan dalam Keputusan Bersama 3 Menteri dan Gubernur BI tahun 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum, yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat yang mengelola dana-dana masyarakat harus ditrasnformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum dalam bentuk (salah satunya) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BUMD/BUMK, atau Koperasi.

Pemko Padang melalui Perwako No. 15 Tahun 2010 menjelaskan penyaluran Kredit Mikro Kelurahan (KMK) yang dikelola Pokja ditrasformasikan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Kelurahan yang berbadan hukum.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP pada Rapat Koordinasi Transformasi Pokja KMK Menjadi KJKS BMT Kelurahan di Palanta Kediaman Walikota, Rabu (10/4). Dihadiri oleh SKPD terkait, antara lain Dinas Koperasi Kota Padang, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Perindagtamben, dan Bagian Perekonomian Kota Padang, serta Pokja KMK, Pengurus KJKS BMT, dan Lurah se-Kota Padang.

Dijelaskan, program KMK di 50 Kelurahan yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Padang (tahun 2008 di 24 Kelurahan dan tahun 2009 di 26 Kelurahan) mengalokasikan dana sebesar Rp 300 Juta per Kelurahan. Dana tersebut merupakan sharing antara APBD Propinsi Sumbar dan APBD Kota Padang. Program KMK merupakan program penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk masyarakat melalui musyawarah.

“Dengan dileburnya KMK Kelurahan menjadi KJKS BMT Kelurahan akan memperkuat keberadaan KJKS BMT Kelurahan dalam membantu modal usaha bagi masyarakat miskin, serta dana 300 juta tersebut juga bisa menjadi modal awal pendirian KJKS BMT bagi kelurahan yang belum memiliki KJKS BMT,” terang Mahyeldi. 

Program KJKS BMT di Kota Padang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2010 di 54 kelurahan sasaran bekerjasama dengan Pinbuk Pusat dan Bank BRI Syariah Pusat, dilanjutkan pada tahun 2011 di 20 kelurahan sasaran, dan pada tahun 2012 ini dilanjutkan lagi pembentukannya di 30 kelurahan sasaran yang juga berkerjasama dengan Pinbuk dan Bank BRI Syariah.

“Harus ada kejelasan dan titik terang keberadaan dana KMK sebesar Rp 300 Juta per Kelurahan tersebut, karena setiap sen uang negara yang digunakan harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan, walaupun belum diserahkan sepenuhnya, pada tahun 2011, 20 Kelurahan yang menerima dana KMK telah menyerahkan dana tersebut ke KJKS BMT sebesar Rp 2,22 Milyar, dan Rp 1,01 Milyar di tahun 2012 diserahkan 15 kelurahan penerima dana KMK.

“Untuk memaksimalkan pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin, diharapkan kepada Camat, Lurah dan masyarakat untuk tetap melakukan pengawasan terhadap operasional dan perkembangan KJKS BMT Kelurahan ditempatnya masing-masing,”harap Mahyeldi.

*MinangkabauNews

posted by @A.history

Wawako Padang : “Pendidikan Pramuka Akan Dimasukan Jadi Kurikulum Sekolah”

Padang -- Dalam rangka sosialisasi UU nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka, Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan Kota Padang akan memasukan pendidikan pramuka ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar, SMP dan SMA bahkan perguruan tinggi.

Wakil Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansyarullah,SP ketika membuka sosialisasi UU nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka di Balikota Padang Rabu, (9/4) mengatakan pasal 33 UU nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang memut tentang fungsi dan kedudukan Pemerintah daerah peningkatan pendidkan keprmukaan ini, ketentuan dalam UU ini merupahkan payung hokum bagi kita dalam mengendalikan kemerosotan moral generasi muda seperti tawuran, free sex dan narkoba karan nilai-nilai kepramukaan perlu dipratekan oleh generasi muda sebagai penangkal dari penyimpangan moral tersebut. “Pencegahan dari pengaruh buruk ini, bisa dilakukan dari pendekatan sebaya di sekolah, lingkungan masyarakat dan pemahaman tentang satya dan dasadarma Pramuka,” katanya.

Hal yang sams juga disampaikan Kadis Pemuda dan Olahrag Sumbar Effendi Bachtiar, nilai-nilai kepramukaan perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Sebagai anggota pramuka para kader dituntut jujur, professional dan mandiri,maka hal ini bisa menjadi benteng bagi mereka untuk bisa menyelamatkan mereka dari pengaruh buruk tidak saja untuk dirinya bahkan juga untuk orang di sekitarnya

*MinangkabauNews

posted by @A.history

"Keterlibatan Staffsus Presiden Dalam Masalah Impor Bawang"

1. Semoga KPK tak ganti singkatan menjadi Komisi Pesanan Koruptor.

1. Tahukah Anda, siapa salah satu mafia impor bawang putih yg paling besar? Yaitu salah satu staf khusus Presiden.


2. Semua orang di kementan, khususnya badan karantina tahu, bahwa ia lebih berkuasa dan berpengaruh dari menteri pertanian.


3. Pernah dengar penyelundupan bawang di Tanjung Perak dan Belawan kemarin? Ujung dari cerita itu akan mengarah ke staf khusus Presiden tadi.


4. Dia lah salah satu otak dibalik gunjang ganjing mahalnya harga bawang hingga untung satu triliun lebih.


5. Pernah baca laporan koran tempo dua hari berturut2 soal bawang? Laporan itu sengaja dibatasi tak menyentuh sampai staf khusus.


6. Sebab, bila laporan yg katanya 'hasil investigasi' itu tak dibatasi, maka yg terkena staf khusus presiden, bukan menteri pertanian.


7. Staf khusus presiden berinisial YW ini juga terlibat pembelian pesawat untuk merpati.


8. Impor memang selalu menjadi jalan pintas oknum pejabat untuk mengeruk fee. Makanya pemerintah dari dulu doyan impor.

@DangTuangku

*sumber: http://chirpstory.com/li/64212

posted by Adimin