Pengamat: Sikap PKS Sudah Benar

JAKARTA -- Sikap PKS yang tidak menarik tiga menterinya dari kabinet SBY dinilai sudah benar. 

"Dulu SBY yang mengangkat ketiga menteri dari PKS, maka SBY pula yang berhak memberhentikan mereka," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah di Jakarta, Kamis, (13/6).

Jika PKS menarik ketiga menterinya dari kabinet, ujar Iberamsjah, PKS justru menunjukkan mereka seolah-olah marah karena usulan agar harga BBM tidak dinaikkan ditolak pemerintah. 

"Justru menunggu SBY menggunakan hak prerogatifnya merupakan sikap yang sangat tepat saat ini," ujarnya.

PKS, terang Iberamsjah, kali ini bertindak benar dengan menolak kenaikan harga BBM. PKS berani melawan kebijakan koalisi yang menyengsarakan rakyat.

"PKS justru terlihat berbeda, tidak bersikap menjilat SBY seperti partai lain seperti PAN, Golkar, PKB yang mau menerima keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Padahal mereka tahu kenaikan harga BBM hanya akan menyusahkan rakyat," kata Iberamsjah.

Apalagi, ujar Iberamsjah, harga BBM dinaikkan pada saat menjelang puasa dan lebaran. Harga barang pokok bisa melambung tinggi, padahal harga BBM tidak naik saja saat menjelang lebaran harga barang pasti naik.

Menurut Iberamsjah, PKS menolak kenaikan harga BBM bukan untuk melakukan pencitraan guna menaikkan elektabilitasnya. "Tidak ada hubungannya dengan pencitraan sebab PKS selama ini memang konsisten menolak kenaikan harga BBM," katanya.

PKS, ujar Iberamsjah, tak perlu mengundurkan diri dari koalisi. Sebab dulu SBY yang meminta mereka masuk ke dalam koalisi, maka SBY pula yang berhak mengeluarkan mereka dari koalisi.

"Saya bukan pendukung PKS maupun partai manapun. Namun sikap PKS menolak kenaikan harga BBM kali ini harus didukung oleh semua pihak," kata Iberamsjah.

*http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/06/13/moc33y-pengamat-sikap-pks-sudah-benar

posted by @A.history

Pakar Tata Negara: Parpol Sama Sekali Tidak Bisa Menarik Menteri dari Kabinet

Partai politik yang tergabung dalam sekretariat gabungan (Setgab) tak berhak secara konstitusional menarik menteri-menterinya hengkang dari kabinet. Sekalipun partai politik asal menterinya tersebut keluar dari setgab. 

"Parpol tidak mempunyai hak konstitusional memberhentikan seorang menjadi menteri atau bahkan memerintahkan seorang menteri untuk mundur secara subjektif dari jajaran kabinet presiden," kata pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin di Jakarta, Selasa (11/6).

Dia menjelaskan, menteri yang sudah masuk atau duduk di kabinet sesungguhnya sudah menjadi properti atau onderdil -onderdil negara alias pembantu presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Dalam Pasal 17 UUD 45, disebutkan bahwa presiden dibantu oleh menteri menteri negara, yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan menteri tersebut diangkat dan diberhentikan presiden.

"Jadi parpol yang mrencanakan menarik kadernya dari kabinet atau memerintahkan kadernya keluar dari kabinet itu sama saja mau menggembosi kekuasaaan presidensial negara," tandasnya.

Bahkan menurut Irman, jika itu terjadi sesungguhnya bisa memutus atau merusak pelayanan negara atau pemerintahan kepada rakyat, terutama menyangkut sandang, pangan, papan serta relasi kehidupan sosial lainnya. Dan penarikan menteri tersebut juga bisa dinilai sebagai langkah parpol yang ingin menjatuhkan kekuasaan presiden di tengah jalan.

"Karena mencopot onderdil-onderdil kekuasaan presiden itu meski onderdil itu adalah kader parpol yang keluar dari setgab," tambahnya.

Hal ini, tegasnya, sama saja mau merendahkan konsepsi bernegara atau konsepsi pemerintahan hanya sekedar "permainan politik" dari sebuah konsep besar yaitu melindungi dan memajukan kesejahteraan umum seluruh bangsa indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaaan UUD 45.

"Tujuan bernegara adalah melindungi dan memajukan kesejahteraan umum seperti yang ada dalam UUD 45," demikian Irman. [ysa/rmol]

posted by @A.history

Fraksi PKS Disambangi PB HMI dan Aktivis '98 Dalam Rangka Mendukung Sikap PKS Tolak Kenaikan BBM

Jakarta - Sikap tegas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan BBM mendapat dukungan dari berbagai pihak. Setalah mayoritas publik sebanyak lebih dari 80 persen mendukung sikap PKS menolak kenaikan BBM, kini giliran PB HMI dan aktivis '98 menyatakan dukungannya kepada PKS.

Siang hingga sore tadi, Fraksi PKS disambangi sahabat-sahabat PB HMI dan disusul secara terpisah, sahabat-sahabat Aktivis 98 yang dahulu menduduki gedung DPR pada reformasi 1998. Kedua komponen ini mendukung sikap PKS menolak kenaikan harga BBM. Aktivis 98 juga memberi boneka anak macan sebagai simbol untuk PKS tetap memelihara keberanian membela kepentingan rakyat. 

Seperti diberitakan, dari hasil rapat yang digelar di Bandung memutuskan bahwa PKS sepakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap ini merupakan keputusan final karena diambil bersama DPTP yang merupakan Badan Pekerja Majelis Syuro. (fbhnw/AR/kabarpks)

*http://www.kabarpks.com/2013/06/fraksi-pks-disambangi-pb-hmi-dan.html

posted by @A.history

Galau PKS versus Galau Partai Demokrat

Pernyataan Ruhut memang menarik untuk dikaji lebih dalam terutama tentang kegalauan PKS. Disebutkan bahwa kicauan PKS soal menolak kenaikan BBM merupakan bentuk dari kegalauan atas kasus yang menimpa salah satu tokoh partai Islam tersebut. Menggelikan! itulah komentar Ruhut. Namun sebagai masyarakat yang cerdas tentu kita pernah pula menyaksikan kegalauan-kegalauan partai lain.

Berikut ini kegalauan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menurut saya, dengan melihat perspektif pemberitaan yang ada di media massa:

Galau Pergantian Anas dan LHI

PKS mengalami badai hebat pasca penangkapan LHI sebagai tersangka dugaan kasus suap impor daging. LHI pun melepas mandat jabatan presiden kepada Majelis Syura PKS. PKS mengalami ‘kegalauan’ dalam menentukan pengganti kepemimpinan pasalnya ada 2 calon yakni, junior dan senior. Sebagian pengamat politik dan kader melihat sosok Hidayat Nur Wahid sebagai figur yang tepat di kondisi saat ini. Walau demikian, kandidat Anis Matta pun tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam prahara yang besar ini, PKS mampu menyelesaikan ‘kegalauan’ dengan singkat dan apik. Tak lama berselang, AM dipilih sebagai presiden PKS dan menguatkan konsolidasi partai dalam menghadapi badai politik yang kian memanas.

Ternyata PD juga mengalami kegalauan. Kasus yang menimpa Anas Urbaningrum menjadi polemik istimewa bagi PD. Mulai dari isu dugaan terkait kasus Hambalang, bocornya sprindik, dugaan pelengseran AU dan penandatanganan Pakta Integritas. Akhirnya AU mundur dari jabatannya. Namun kegalauan PD tidak berhenti sampai disini. Kekosongan jabatan ketua umum harus segera diisi mengingat pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan sudah di depan mata. Menjelang KLB di Bali, lagi-lagi muncul polemik galau dalam memilih figur yang tepat dalam memimpin PD menjelang Pemilu 2014. Hingga akhirnya SBY harus rela menyelamatkan partai sebagai ketua umum dengan beberapa syarat diantaranya penambahan struktur partai dan masa jabatan yang singkat.

Galau Pecah Koalisi/Setgab

Mendepak PKS dari setgab bukan lagi isu asing di media. Beberapa kali PKS diisukan akan dikeluarkan dari Koalisi namun tampak angin galau yang kencang. Entah angin ini berpihak pada siapa? Tetapi keduanya sama-sama dinilai galau oleh publik. Di satu sisi, kegerahan partai-partai yang berkoalisi dalam setgab terhadap ketidaksejalanan PKS dan PKS tetap berkicau hebat dalam menolak kenaikan BBM. Di sisi lain, kebimbangan setgab untuk mendepak PKS dari koalisi yang belum memutuskan apa-apa. Akankah kegalauan ini terobati?

Lembaran dan Bukti Galau

Kegalauan point ini mungkin sudah lenyap tertelan waktu. Karena isu tentang lembaran-lembaran pernyataan Anas belum terekspos sama sekali. Tetapi kegalauan lembaran-lembaran itu sempat menjadi kegalauan yang rumit pasalnya seperti terjadi adu statemen. PD siap menghadapi lembaran-lembaran AU. PD mempersilahkan AU membuka lembaran PD dan sebagainya.

Bukti galau PKS seperti ketidakjelasan status LHI dan bukti-bukti yang tidak jelas menyudutkan LHI. Sampai saat ini, Kasus LHI masih terus digoreng namun alot. Entah kapan ‘gorengan’ ini akan matang? Terlebih peristiwa penyitaan mobil di DPP PKS oleh tim penyidik KPK tanpa membawa surat penyitaan. PKS menilai ada festivalisasi dalam kasus yang menimpa mantan presidennya. 

:: Suryadi Firdaus ::

*http://www.dakwatuna.com/2013/06/13/35088/galau-pks-versus-galau-partai-demokrat/#axzz2W6M7sc00

posted by @A.history

Operasi SS terhadap parpol Islam

Penghancuran secara opini terhadap kekalahan partai-partai Islam betul-betul dilakukan secara sistematis, dan mengejawantah dalam angka-angka kekalahan pemilu demi pemilu di era reformasi.

Belum sampai ujungnya, menyusul pertarungan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mulai mencuat prakarsa KPK dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi yang menimpa Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), kini mengarahkan keterlibatan PKS secara institusi. Arah ini terbuka setelah akhirnya KPK berhasil menyita enam buah mobil di kantor DPP PKS Jakarta, sekaligus melakukan penggeledehan  dan menyita berkas dua kardus. Jika KPK terus menyeret PKS dan membuktikan keterlibatannya dalam kejahatan korporasi dan terkena delik pidana korporasi, apakah hal ini berarti PKS, harus dibubarkan ?

Sebelumnya, lebih dari sepekan masyarakat luas disuguhi drama “pertarungan” PKS versus KPK dalam perdebatan di media televisi yang sangat panas dan keras. Pihak PKS selain diwakili para lawyer yang membela  LHI, acap tampil Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah. Sementara KPK selalu diwakili juru bicaranya Johan Budi. Semua TV berulang-ulang menampilkan perdebatan keduanya, juga koran dan media online, dan radio. Perdebatan berkisar pada penyitaan mobil-mobil  LHI yang diparkir di halaman DPP PKS, di mana Fahri Hamzah menuduh KPK menyita tanpa dibekali surat perintah penyitaan. Sementara Johan Budi berkeras bahwa para penyidik dibekali surat penyitaan. Pernyataan Johan Budi ini dituduh sebagai kebohongan publik dan akhirnya PKS melaporkan 10 orang penyidik yang melakukan penyitaan tidak prosedural dan melanggar hukum itu ke Polri. Fahri Hamzah bersikeras penyitaan itu tidak dilengkapi surat, seraya berkata sinis “Andaikata yang datang menyita itu ’anjing’ pun jika dilengkapi surat penyitaan selazimnya dalam prosedur, niscaya mobil-mobil itu akan kita serahkan. Jangankan hanya mobil, ketika  KPK hendak menahan presiden PKS—yang saat itu tengah memimpin rapat di DPP PKS—kita pun serahkan baik-baik,” kata Fahri yang selalu berbicara dengan nada ketus. Sehari setelah dlaporkan ke Polri, keesokan harinya (15 Mei 13) KPK datang lagi ke kantor DPP PKS, dan melaksanakan penyitaan. Kali ini mobil-mobil dipersilakan dibawa, bahkan di pintu gerbang kantor partai Islam ini dipajang spanduk berbunyi ucapan : Selamat Datang KPK, dan belasan penyidik pun diberi bunga melati. Mobil pun digiring ke kantor KPK Kuningan Jakarta Selatan.

Bersamaan kedatangan penyitaan itu, KPK juga melakukan penggeledehan, di kantor DPP PKS yang disebut-sebut sebagai pengembangan berdasarkan kesaksian sejumlah tersangka kasus impor daging sapi. Sejumlah koran ibukota dan LSM tertentu melihat kesaksian itu bisa mengarah kepada keterlibatan tindak pidana korporasi. Di antara kesaksian itu menyebutkan pembahasan kuota daging sapi itu juga dibicarakan di rumah Ketua Majlis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin di Lembang Bandung. Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS pengganti LHI, Anis Matta, pun telah dipanggil dan diperiksa KPK. Hilmi mengelak tuduhan dirinya meminta  kepada importir dagingj sapi jatah sebesar Rp 17 Milyar. enarkah  tuduhan yang mengarahkan PKS terlibat kejahatan tindak pidana korporasi ini? Sungguh mengerikan tuduhan ini ! Entah hal ini tuduhan yang dirancang alias rekayasa, atau dirancang dengan menemukan bukti-bukti telak, apapun niscaya akan menghancurkan partai dakwah ini.

Baru terkena kasus-kasus korupsi yang dilakukan pimpinan teras bahkan pimpinan puncak Partai Demokrat, kini sejumlah lembaga survei menyebutkan kemerosotan Partai Demokrat sampai ke titik tinggal 4% saja. Padahal pada Pemilu 2009 lalu Partai Demokrat tampil sebagai pemenang Pemilu dengan memperoleh suara di atas 20%. PKS pun kini merosot drastis, dikhawatirkan tidak lolos Parliamentary Threshold, bahkan lebih jauh kehancurannya jika terbukti terlibat kejahatan korporasi, dan benar-benar dibubarkan. Betapa mahal ongkos yang harus diderita PKS. Inilah maknanya kenapa sejumlah pimpinan teras PKS “menjerit” terhadap perlakuan KPK yang diskriminatif. Mengapa kasus yang menimpa presiden PKS ini langsung dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), padahal temuan dan tuduhan korupsinya hanya Rp 1 Milyar. Kenapa kepada tersangka Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh juga Bendahara  Umum M. Nazaruddin, tidak dikaitkan dengan TPPU. Angie terbukti korupsi sampai Rp 32 Milyar. KPK selalu berkilah kenapa begitu?. Akan dibuktikan dalam persidangan Tipikor. Dan kepada PKS diminta agar mempersiapkan diri untuk “bertarung”  saja dalam persidangan tersebut. Karena sikapnya ini Fahri Hamzah menuduh KPK sebagai lembaga superbody, seolah bebas berbuat apa saja, dan ujungnya selalu benar, selalu menang, sementara siapa saja yang menentangnya sudah di vonis bersalah . Apa saja pokoknya melawan KPK pasti salah. Dan siapa saja yang melawan KPK dianggap hendak melemahkan KPK. Siapapun harus mundur  dan kalah  jika berhadapan dengan KPK.

Tabloid Suara Islam ini, pada edisi 156 yang baru bulan lalu terbit, membuat Laporan Utama yang amat kritis terhadap KPK. Salah satu judul wawancara dengan pengacara Wirawan Adnan SH .memasang banner : Memang Seharusnya KPK Bubar.Ada lagi judul  : KPK = Komisi (Anti) Penyuap Kecil-kecilan, KPK Tak Mengubah Korupsi Sistemik, dan di cover ditampilkan banner besar : Koruptor Kakap Lewat Teri Dibabat. Dalam laporan itu KPK dipertanyakan  sikapnya yang arogan, sok kuasa, tapi ternyata, ketika  KPK sendiri mengidap masalah pembocoran Sprindik yang berbau keterlibatan kong kalikong dengan penguasa Partai Demokrat, khususnya SBY yang berkepentingan menetapkan Ketua Parta Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka, dan Ketua KPK Abraham Samad, ditengarai terlibat pembocoran Sprindik itu, tapi Komisi Etik KPK pimpinan Anies Baswedan, tidak berhasil memaksa Abraham Samad menyerahkan BB-nya untuk diperiksa. Lho, mengapa nggak mau diperiksa ? Sementara KPK seenak jidatnya sendiri menyadap, merampas, menahan dan memvonis orang dalam opini yang dibentangkan sebelum proses persidangan Tipikor. Suara Islam dalam edisi-edisi sebelumnya sudah sangat sering mempertanyakan sikap KPK, termasuk di masa kepemimpinan KPK yang kosong—karena ketuanya Antasari dipenjara—dengan munculnya kasus Cicak-Buaya beberapa tahun lalu. Ketika semua orang bahkan bagai seluruh rakyat Indonesia membela KPK tatkala Bibit dan Chandra M.Hamzah pimpinan KPK ditahan Polri, tabloid ini secara independen tetap mempertanyakan kemungkinan yang salah di tubuh KPK.Di tabloid ini juga dikupas kecurigaan terbentuknya KPK sebagai agenda Barat, seperti agenda lain misalnya Washington Concesus di bidang ekonomi dengan penerapan Pasar Bebas, penerapan Globalisasi , penjualan asset Negara di BUMN dengan program penjualan dengan alasan menghentikan korupsi, dan terakhir pemberantasan korupsi, serta perubahan UU yang ternyata menguntungkan asing untuk merampas dan mengeruk harta rakyat Indonesia.

Rencana Busuk Menghabisi Partai Islam

Sesuai missi tabloid Suara Islam yang sengaja dipajang di cover yakni  : Memperjuangkan Aspirasi dan Hak-Hak Umat, fenomena munculnya rencana bahkan skenario busuk menghabisi peranan partai Islam menyongsong Pemilu 2014, amat dicermati secara seksama. Dalam kasus korupsi kuota daging sapi impor yang mengenai presiden PKS LHI, tentu tidak bisa siapa saja membelanya jika kasus itu kemudian terbukti di persidangan. Entah hal itu sebagai jebakan, atau kasus murni jika terbukti maka LHI pantas dihukum seberat-beratnya. Dia seorang ustadz ternyata tidak bisa menjadi contoh. Apalagi kasus-kasus mesum dengan sejumlah wanita yang mengiringi, terbongkarnya kasus ini, tak bisa dibela oleh siapapun bahkan pantas dikutuk. Obatnya hanyalah : Taubatan Nasuha! Mohon ampun kepada Allah Swt terhadap dosa besar itu. Sejatinya jika terbukti  tindak zinahukum Islam nenetapkan hukuman rajam sampai mati. Ini hanya menunjukkan kebenaran peringatan Al Qur’anul Karim yang menyatakan : Manusia biasanya masih bisa bertahan di tengah cobaan berupa penderitaan bahkan musibah, namun ketika cobaan itu datang berupa kenikmatan duniawi, maka manusia justru tidak tahan akan godaan ini dan cenderung terjerumus dalam lembah dosa.

Apakah PKS saat ini tengah didiskreditkan dan dijatuhkan?. Belakangan ini muncul informasi terbatas adanya operasi intelijen menyongsong Pemilu 2014, yang disebut Operasi “SS” atau Operasi Sunyi-Senyap. Lawan-lawan politik dijebak, lalu dicokok, atau kasus-kasus lama diada-adakan untuk upaya pendiskreditan alias penghancuran. Seperti kasus yang kini diarahkan PKS, sejatinya, sudah terang benderang  telah terjadi sebelumnya kejahatan institusi Partai Demokrat yang sudah terbukti mengkorupsi pembangunan Wisma Atlet, dan Gelora Hambalang, dan seterusnya, di mana uangnya untuk sogok-menyogok kongres Partai Demokrat di Bandung. Mengapa Partai Demokrat tidak diarahkan sebagai pelaku tindak pidana korporasi? Pendiskreditan kepada PKS, bahkan terasa uapnya juga menyambar PBB (Partai Bulan Bintang) yang hampir-hampir dibenamkan dan tidak lolos ikut Pemilu 2014. PBB di bawah H.MS Kaban dan Yusril Ihza Mahendra cukup  gigih berkelit melawan rekayasa demi rekayasa, sehingga bisa mengikuti Pemilu 2014. Namun kondisi PBB sudah amat “lunglai” sebagai kontestan Pemilu 2014.

Penghancuran secara opini terhadap kekalahan partai-partai Islam betul-betul dilakukan secara sistematis, dan mengejawantah dalam angka-angka kekalahan pemilu demi pemilu di era reformasi. Kemenangan Islam memang dicegat di mana-mana. Ketika kelompok Islam mengikuti system politik yang dikehendaki Barat, yakni demokrasi, dan kelompok Islam mencapai kemenangan, maka kemenangan itu harus dibatalkan, diganggu bahkan dihancurkan. Itulah yang terjadi di Aljazair pada awal 1990-an di mana Barat (Prancis) mendiskreditkan pemenang Pemilu Front Islamique Du Salute (FIS). Menyusul kejadian yang sama di Turki, dan yang terakhir di sejumlah Negara Timur Tengah pasca Revolusi Flamboyan. Kini di Indonesia sedang “digarap”, percayalah, dan waspada !

HM Aru Syeiff Assadullah
 

posted by @Adimin

PKS Didepak Koalisi? Ini Kata Anis Matta

Foto : inilah.com

Bandung - PKS tak lagi dianggap anggota koalisi. Tinggal menunggu surat resmi dari SBY, PKS pun melenggang keluar dari koalisi secara resmi. Presiden PKS Anis Matta mengungkapkan kesiapan PKS menghadapi posisi apa pun.

Anis membenarkan ada utusan SBY yang telah menegaskan rencana mendepak PKS dari koalisi. Majelis Syuro PKS pun bersiap mengambil keputusan.

"Mestinya hari ini ada rapat Majelis Syuro, tapi batal karena kita mendengar akan ada surat dari Setgab yang terkait dengan dengan sikap Setgab terhadap PKS," kata Anis Matta kepada wartawan di Taman Tegalega, Bandung, Rabu (12/6/2013).

Menurut Anis, sejauh ini SBY belum mengambil sikap tegas soal posisi PKS di koalisi. Surat tanda 'cerai' pun tak kunjung datang.

"Iya soal koalisi, kita dijanjikan sejak minggu lalu ada surat tapi sampai sekarang tidak ada, jadi acara kita batalkan," katanya.

Anis belum mau berandai-andai PKS di posisi oposisi. Anis juga tak mau berandai-andai terkait risiko PKS bisa kehilangan 3 orang menterinya.

"Kita tidak mau mengandai-andai. Tapi kita tetap akan konsisten dengan sikap kita," tegas Anis.

*detik

posted by @A.history

Inilah 3 Alasan PKS Menolak Kenaikan Harga BBM

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat. BBM merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat.

Pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 ini. 

Disisi lain kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Oleh karenanya demi kepentingan rakyat PKS menolak kenaikan harga BBM itu dengan 3 alasan sebagai berikut. 

1. PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial.

2. PKS menilai kegagalan pemerintah melalui kementrian-kementrian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat. Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energy mix dan menyiapkan sistem serrta infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut. Jika cara ini yang diambil maka persoalan tidak akan selesai, sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban.

3. Kedepan pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix yang semakin sehat dalam jangka menengah. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS meminta pemerintah untuk: 

(a) Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek; (b) Melakukan diversifikasi energi; (c) Membangun infrastruktur energi secara kokoh; (d) Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG); (e) Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent); (f) Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM; (g) melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional; (h) melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri; (i) Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru; (j) Memperbaiki kinerja BUMN energi; (k) Pemerintah perlu mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan (l) Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu. [budi/islamedia]

*Islamedia

posted by @A.history

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan SLHD

SUMBAR menerima 24 penghargaan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2013. Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyerahkan secara langsung penghargaan di bidang lingkungan yakni, Piala Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di Istana Negara, Senin (10/6) kepada masing-masing kepala daerah, termasuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang kembali menerima penghargaan SLHD terbaik tingkat nasional.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia yang mengambil tema; “Think, Eat, Save, Reduce Your Food Print” (ubah prilaku dan pola konsumsi untuk keselamatan lingkungan) ini, Gubernurr Irwan menerima langsung penghargaan yang diberikan Presiden SBY.

Presiden SBY menyebut, pemberian penghargaan dilakukan setiap tahun, tidak lain sebagai bentuk motivasi bagi seluruh komponen masyarakat, agar lebih peduli terhadap lingkungan. Sesuai tema, mengubah prilaku dan pola konsumsi bukan sesuatu yang mudah. Sampai saat ini masih diperlukan bentuk insentif yang di antaranya melalui berbagai bentuk penghargaan.

Kata presiden, seberapa efektif penghargaan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena lingkungan hidup yang terjaga baik, sebenarnya tergantung pada program kerja pemerintah daerah itu sendiri.

Sementara Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat, pihak swasta, perguruan tinggi, LSM dan institusi, lembaga terkait yang telah saling bersinergi dan berkoordinasi, sehingga Sumbar memperoleh cukup banyak penghargaan lingkungan tahun ini. “Pemerintah daerah berkewajiban membuktikan secara nyata bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan bukan sesuatu yang sifatnya sesaat, tetapi secara berkesinambungan,” kata Irwan.

Menurutnya, basis data yang disajikan dalam buku SLHD, dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di bidang lingkungan. Apalagi dalam buku SLHD sudah menyebutkan media dan di mana lingkungan terkritis yang perlu diperhatikan, sumber tekanan dari kegiatan apa saja yang dominan mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan.

Gubernur melihat bahwa masing-masing dinas memiliki program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara parsial. Jika diperluas ruang lingkupnya, dapat menjadi lebih efektif sehingga bisa mengintegrasikan aspek ekonomi sekaligus aspek lingkungan. Contoh, pengembangan pertanian organik dapat disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat pengelolaan pasar untuk mengelola sampah melalui 3 R pada instiusi lain.

Demikian pula dengan pengembangan peternakan yang dapat disinergikan dengan pengembangan energi alternatif melalui biogas. Kemudian program Coorporate Soscial Responsibiliy (CSR) perusahaan disinergikan dengan program pemerintah daerah, agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, dengan bertambahnya indikator penilaian Adipura— tidak hanya bersih dan hijau, juga kualitas air dan kualitas udara (untuk kota besar), maka setiap daerah harus lebih giat dalam memerhatikan lingkungan.

“Penghargaan Adipura tidak hanya menunjukkan kinerja institusi yang berkaitan dengan sampah dan penghijauan, tetapi sudah melibatkan seluruh institusi. Untuk menjaga air dan udara tetap bersih, perlu upaya pengendalian sumber pencemaran dari berbagai sektor,” jelas Irwan yang menilai peran utama tetap terletak kepada masyarakat.

Irwan meminta setiap Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD) agar meninjau pengadaan sarana dan prasarana yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), agar manfaat dari pengadaan sarana tersebut dapat dipenuhi. Untuk itu komunikasi aktif dengan pemerintah pusat diperlukan, sehingga dana yang disalurkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menstimulasi keterlibatan masyarakat.

Adiwiyata Pembentukan Karakter

Irwan juga mengimbau bupati/ walikota lebih meningkatkan peran pendidikan intelektual anak dan mentalitas melalui pendidikan berkarakter. Salah satu karakter yang menjadi perhatian sekolah, anak yang peduli terhadap lingkungan. Program Adiwiyata sebagai program yang dikembangkan pemerintah untuk mewujudkan Sekolah Peduli Lingkungan, sudah dicanangkan sebelum tahun 2010. Namun, perkembangannya lambat. Hal itu terlihat dengan hanya satu, dua sekolah penerima Adiwiyata.

“Sejak dua tahun terakhir sudah mulai bermunculan minat sekolah terhadap pengembangan sekolah Adiwiyata. Sekolah mulai menyadari program Adiwiyata tidak memberatkan sekolah, karena mengintegrasikan pembelajaran dan pembiasaan ramah lingkungan dalam keseharian anak didik,” beber Irwan.

Gubernur berharap program Adiwiyata bisa dilaksanakan di seluruh sekolah di kabupaten/kota secara berkesinambungan. Ini untuk meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dan mendorong kreativitas anak melalui pemanfaatan media lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran.

Sementara, untuk kategori Kalpataru, pembina lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan dan pemerhati lingkungan, menurut Irwan, menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Sumbar, baik perorangan maupun kelompok semakin tinggi terhadap lingkungan. “Saya sangat mengapresiasi perorangan dan kelompok yang sangat peduli dengan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan, tanpa pamrih,” lugas Irwan.

*posmetropadang

posted by @A.history

PKS; Cinta, Kerja dan Harmoni Untuk Kejayaan Sumatera Barat

Padang -- Tidak ada yang abadi selain perubahan. Partai Keadilan Sejahtera mewujudkan perubahan itu dengan wajah baru. Wajah baru PKS tersinkronisasi dalam tagline baru partai dakwah tersebut.

Tagline baru PKS terukir dalam motto Cinta, Kerja dan Harmoni. Menurut ketua DPW PKS Sumbar, Trinda Farhan Satria, tagline cinta, kerja dan harmoni lanjutan dari motto bersih, peduli dan profesional. Tagline baru ini untuk menjawab target-teget PKS ke depan.

Motto cinta, kerja dan harmoni memiliki fungsi internal dan eksternal yang memperlihatkan bagaimana wajah PKS. “Fungsinya kedalam dan sekaligus gambaran kita keluar,” ujar Trinda Farhan Satria.

Esensi cinta menurut Farhan adalah bagaimana pembinaan dan aktivitas kader senantiasa didorong oleh cinta. Baik kepedulian kepada masyarakat, kerja kebaikan dan aktivitas berpolitik pun semuanya dilandasi cinta. Esensi cinta ini berhubungan pula dengan gesekan politik yang semakin kuat menjelang pemilu 2014 mendatang.

Karakter politik PKS didorong oleh cinta. Cinta baru sebagai pondasi awal PKS. Implementasinya jelas Farhan dikonkritkan dalam bentuk kerja nyata di masyarakat. “Kita tak hanya citra, tapi mewujudkan reputasi. Reputasi itu didorong oleh kerja nyata. Kerja untuk islam, kerja untuk dakwah dan kerja untuk masyarakat,” terang Farhan.

Sementara, motto harmoni senafas dengan misi PKS meraih tiga besar pada Pemilu 2014 mendatang. Dengan cita-cita menjadi tiga besar menurut Farhan, PKS bisa lebih banyak mengelola negara, mengelola masyarakat. Semua itu harus dilakukan dengan membangun harmonisasi semua elemen bangsa. PKS tegas Farhan senantiasa mendorong setiap kader bagaimana mengimplementasikan Islam rahmatan lil ‘alamin yang bisa dirasakan semua orang, walau berbeda suku, ras, agama dan latar sosialnya,” tambah Farhan.

Tagline baru PKS menurut Farhan tidak hanya sekedar slogan belaka. Menurutnya, tagline  itu berangkat dari apa yang telah dilakukan keder-kader PKS selama ini.

“motto ini berangkat dari apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita tingkatkan kedepannya,” ujar Farhan. (*)

*Singgalang, 12 Juni

posted by @A.history

Mahyeldi : Dekat dan Melayani - Ikut Bergoro, Blusukan ke Pasar

Padang - Seorang pemimpin hekdaknya mejadi pelayan masyarakat, berbaur dan ikut merasakan beban kehidupan yang didera oleh masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Mahyeldi Asharullah Wakil Walikota Padang bersama Camat Pauh pada tanggaln  4 Juni 2013 bergotong royong  membantu relokasi korban banjir bandang Batu Busuk.

Meskipun Mahyeldi sebagai Wakil Walikota Padang, tidak ada sungkan-sungkan untuk ikut mengangkut pasir dan berjibaku bersama masyarakat mendirikan tiang-tiang rumah di atas pondasi. Di tengah-tengah teriknya matahari ia mengatakan bahwa semua ini dilakukan sebagai sebuah pertanggungjawaban dirinya kepada masyarakat Padang dan khususnya kecamatan Pauh atas musibah yang menimpa mereka satu tahun yang lalu. "Ini tanggung jawab sebagai pemimpin. Di amana ada kesusahan masyarakat, di sana pemimpin dekat dan melayani masyarakat," ujar mahyeldi.

Masyarakat Pauh merasakan Mahyeldi merupakan pemimpin sangat dekat dengan masyarakat, tidak ada sekat-sekat antara pemimpin dan yang dipimpin. "walaupun kami ini rakyat yang berderai di mata mahyeldi kami merupakan masyarakat Kota Padang yang perlu diayomi. Dia pemimpin yang melayani bukan dilayani juga seorang yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Inilah pemimpin yang diidambakan oleh masyarakat," ujar salah seorang warga.

Kunjungan Wakil Walikota Mahyeldi ditutup dengan balanjuang basamo dengan sambal yang seadanya. Masyarakat senang dengan kehadiran Mahyeldi di tengah-tengah mereka untuk membantu bergotong-royong mendirikan rumah mereka.

Kedekatan dan semangat pelayanan yang menjadi ciri khas Mahyeldi juga dirasakan oleh masyarakat Nanggalo dan Siteba. Posisinya sebagai Wakil Walikota, tidak menghalanginya untuk ngobrol akrab dengan rakyat badarai. Ini dibuktikan dengan kunjungannya ke Pasar Siteba beberapa waktu lalu. Secara protokoler agendanya saat itu adalah pertemuan dengan KAN Nanggalo dalam rangka persiapan lomba KAN tingkat Provinsi Sumatera Barat. Tetapi acara inti belum dimulai, maka ia memanfaatkan waktu untuk mengunjungi Pasar Siteba.

Dalam kunjungan mendadak alias blusukan itu, Mahyeldi mengobrol akrab dengan para pedagang, mulai dari pedagang sayur, kue-kue, telor, ayam atau pun kebutuhan rumah tangga lainnya. Mahyeldi dengan serius mendengarkan keluhan dan harapan para pedagang Siteba. Dan bahkan meyempatkan diri untuk membeli onde-onde dari uang pribadinya. Tak segan Wakil Walikota itu berbelanja di pasar tradisional. Hal itu sekaligus bentuk perhatiannya terhadap pemberdayaan ekonomi kecil. Dengan berbelanja di pasar tradisional, kehidupan ekonomi pedagang di sana bisa tergerakkan. Mereka pun bisa tersenyum menatap masa depannya.

Demikianlah Mahyeldi. Secercah harapan masyarakat tertumpah pada dirinya untuk terus melakukan pelayanan kepada masyarakat. (*)   

*Singgalang, 11 Juni

posted by @A.history