Makna Dibalik Ungkapan Anis Matta "PKS akan Membuat Kejutan di 9 April"

Makna dibalik ungkapan @anismatta : PKS akan bikin kejutan pada 9 april

1. Degradasi moral kader pasca kasus LHI merupakan PR terbesar PKS #kejutan9april

2. Bahkan seluruh lembaga survey memprediksikan PKS tidak lolos ET dan hasil suara kisaran 2%an. #kejutan9april

3. Tampillah the right man on the right moment menyemangati kader dari keterpurukan mental. .#kejutan9april

4. Buah kerja keras organisasi dengan nahkoda Anis Matta sang pemimpin handal dengan bimbingan Allah, insyaALLAH... .#kejutan9april

5. Berhasil memulihkan kader yg terdegradasi moralnya, jadi semakin militan bak lentingan yang melesat lebih tinggi karena tekanan .#kejutan9april

6. Lentingan semangat itu bisa di ukur dengan tetap mengokohkan cita-cita menjadi 3 besar, dan nyaris menjadi sebuah keyakinan .#kejutan9april

7. Lentingan semangat itu bisa di ukur dari sedikit 'kekecewaan' melihat hasil QC lembaga survey .#kejutan9april

8. Rupanya #kejutan9april itu adalah kokohnya partai ini tetap berada atau tidak jauh dari perolehan hasil 2009.

9. Mari kita bersyukur dan sempurnakan syukur dengan mengawal suara dan sujud syukur .#kejutan9april

10. Semoga kader tetap yakin bahwa perjuangan Islam melalui partai politik tetapp kokoh .#kejutan9april

11. Meskipun mugkin banyak orang akan mengatakan bahwa ini adalah hukuman untuk PKS yang membawa2 agama dalam politik .#kejutan9april

12. Sedikit cela/cacat akan merusak citra baik partai berasaskan Islam .#kejutan9april

13. Sebagian masyarakat cemburu, kenapa agama ini seolah di klaim menjadi agama sebuah partai tertentu .#kejutan9april

14. Agama tak boleh ada cela, partai berbasis agama harus sempurna dan tak boleh salah. begitulah ungkapan hati manusia.#kejutan9april

15. Itulah tantangan partai berbasis agama, namun tidak ada kata lain kecuali partai ini menjaga kebersihan warna putih. kenapa? .#kejutan9april

16. Karena "innaka laala khuluqin adzim" sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlaq agung .#kejutan9april

17. Akhlak agung berat selalu berada dalam kondisi sempurna dan senentiasa menjaga dari yang merusaknya .#kejutan9april

18. RT"@MahfudzSiddiq: Perolehan SuaraPKS di angka 7-8% terjadi dlm situasi sulit dgn sebagian besar energi terpakai tuk konsolidasi internal

19. RT"@salimafillah @anismatta, nakhoda dalam badai. Di lapis berkah; yang kelak tumbuh & mekar lebih kokoh jika sabar melatihkan tetap & tegar

20. RT"@ustadzhilman: pidanakan dulu dengan UU kebebasan informasi publik, karena telah melakukan penyesatan opini "@AlGhuraba:#TutupLembagaSurvey""

21. Thanks untuk @anismatta @MahfudzSiddiq@ustadzhilman @salimafillah yang telah menjadi nara sumber di kulwit pg ini. .#kejutan9april


DR. Saproni M. Samin
Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Riau

[https://twitter.com/saproniriau]


posted by @Adimin

Petani Payakumbuh Puas Dengan Kinerja Walikota Riza Falepi

Nyaris tiga tahun tak turun ke sawah, akhirnya sejak Januari 2014, puluhan petani di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina), kembali bergairah masuk sawah. Lebih kurang 28 hektar sawah milik petani itu, sudah dialiri air, lewat sistem pipanisasi. Sebesar Rp150 juta lebih, dana APBD dikucurka, buat mengalirkan air ke sawah ini lewat pipa berukuran 300 mm.

Ketika Walikota Riza Falepi berkunjung ke Kelurahan Sungai Durian, Senin (14/4), petani setempat, langsung menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada walikota. “Terimakasih banyak pak walikota, kami sudah dapat bertanam (menanam padi, Red) kembali. Kalau tidak pertolongan pak walikota, entah bagaimana nasib kami petani kecil ini,” sebut Buyuang Bulan mewakili petani setempat.

Menurut Buyung Bulan, jika padinya menjadi, mereka berniat akan berikan beras buat keluarga walikota. “Meski tidak banyak, tapi pak walikota harus menikmati beras, dari hasil padi yang kami tanam,” kata Buyung Bulan.

Walikota Riza Falepi, di depan puluhan petani tersebut, mangaku terharu dengan pernyataan polos petani setempat. Pasalnya, sawah milik puluhan petani itu, selama ini sulit mendapatkan air. Hujan yang diharapkan pun, tak mampu menolong menyuplai air, karena tanah yang berpasir.

Melihat kondisi itu, Walikota Riza Falepi, perintahkan Kadis PU Muswendri Evites dan Kabid Pengaiaran Muslim, mencari solusi, agar petani setempat bisa turun ke sawah kembali. Solusinya diperoleh, dengan program pemasangan pipa dari saluran irigasi melewati Sungai Batang Lampasi, sepanjang 80 meter. Begitu kegiatan itu rampung Desember 2013, awal tahun 2014, petani tancap gas turun ke sawah, dan sekarang padinya sudah mulai menguning.

Menurut Muslim, program pipanisasi buat menyalurkan air ke sawah, program alternatif bagi Dinas PU untuk pengganti saluran irigasi. Program ini dilakukan, terhadap daerah yang berlembah-lembah, dan tak memungkin membuat saluran irigasi. Dibanding dengan pompanisasi yang butuh biaya operasional sangat besar, program pipa jauh lebih kecil. Tahun 2013, selain di Sungai Durian, program yang sama juga dibangun di Kelurahan Prambahan kecamatan yang sama. [rfk/pkspayakumbuh]

posted by @Adimin

Fahri Hamzah: Alhamdulillah Kembali ke DPR, Mereka Menilai Saya Vokal

JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah dipastikan kembali berkantor di Senayan setelah berhasil merebut kursi DPR-RI di daerah pemilihannya. Bermodal Rp1 miliar, Fahri meraih suara tertinggi di dapilnya Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga tanah kelahirannya.

"Alhamdulillah suara saya tertinggi di NTB, saya kembali ke DPR," ujarnya kepada VIVAnews, Jum'at 25 April 2014.

Berdasarkan rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Fahri memperoleh suara tertinggi di 10 wilayah kampanyenya. Mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tersebut meraup 115.477 suara dari total 2.209.341 suara yang diperebutkan.

Suara terbesar Fahri berasal dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Di Sumbawa, Fahri mendulang 45.369 suara, sementara di Sumbawa Barat ia mendapat 13.779 suara. Jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga berjaya di Kabupaten Dompu dan Kota Bima yang juga menjadi basis pemilihnya. Fahri mengungkapkan, ia terpilih kembali karena dinilai mampu menjawab kebutuhan konstituennya.

"Mereka menilai saya ini vokal, banyak bersuara, tidak seperti banyak anggota DPR lainnya," katanya.

Fahri mengamini pernyataan banyak caleg yang mempersoalkan maraknya praktik kotor dalam pemilihan legislatif 2014. Hal tersebut menurutnya tidak terlepas dari sikap ngotot para caleg yang ingin duduk di DPR. Tak pelak, para caleg pun kemudian menghalalkan segala cara demi meraih posisi tersebut.

"Regulasinya sudah benar, namun banyak caleg yang ngotot sehingga masuk wilayah privat dan terjadi aksi saling sikut dan menghalalkan segala cara," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun VIVAnews, selain Fahri ada dua caleg yang juga dipastikan lolos ke DPR dari NTB. Keduanya yakni HM Syamsul Luthfi dari Partai Demokrat dengan perolehan 83.030 suara dan Syamsul Mujahid dari Partai Hanura dengan jumlah perolehan suara sebesar 70.320 suara. [vivanews/pkssumut]

posted by @Adimin

Pelantikan Walikota Padang Tertunda

Pelantikan walikota dan wakil walikota Padang terpilih periode 2014-2019 tertunda. Soalnya, SK dari Mendagri baru akan diserahkan kepada Pemko pada 28 April depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretariat Daerah Kota Padang bersama DPRD sempat merencanakan pelantikan pada Selasa (29/4).

Seperti dikatakan, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang, Rosail kepada Singgalang, kemarin, SK tersebut diterima oleh Kepala Biro Pemerintahan Propinsi Sumbar pada Kamis (24/4), penyerahannya kepada Pemko Padang akan dilakukan pada Senin (28/4).

“Saat ini Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat bersama Asisten Pemerintahan Setda Kota Padang sedang berada di Jakarta untuk menjemput SK tersebut,” kata Rosail.

Setelah diterima Pemko Padang, ia mengatakan bahwa untuk selanjutnya diserahkan kepada DPRD Kota Padang. Kemudian, SK akan dibawa ke dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang untuk menentukan jadwal pelantikan.

Menurut kabar yang beredar dari beberapa sumber di DPRD Padang dan Setda Kota Padang pelantikan direncanakan pada 8 Mei mendatang.

“Namun belum dapat dipastikan karena masih dibahas di Bamus,” kata seorang sumber di Setko Padang.

Seperti diketahui, walikota dan wakil walikota terpilih periode 2014-2019 hasil Pilkada Padang putaran kedua dan keputusan KPU Padang serta putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahyeldi Ansharullah yang berpasangan dengan Emzalmi. [hariansinggalang]

posted by @Adimin

PKS Jabar Restui Opsi Duet Prabowo-Aher

DPW PKS Jawa Barat merestui jika akhirnya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiyanto akan meminang salah satu kandidat capres dari partainya, yakni Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014.

"Kami di DPW PKS Jabar orang yang percaya mekanisme yang ditempuh itu telah sesuai prosedur, maka semuanya akan taat," kata Ketua DPW PKS Jawa Barat Tate Qomarudin, ketika dihubungi melalui telepon, Kamis.

Pihaknya membenarkan bahwa Rabu (23/4) kemarin, Prabowo yang juga capres Partai Gerindra melakukan kunjungan ke rumah Hilmi Aminuddin di Kawasan Bandung Utara (KBU) Jawa Barat.

"Jadi kemarin itu (mekanisme pertemuan antara Prabowo dengan Hilmi Aminuddin) sudah ranah DPP, jadi saya tidak diberi tahu dan saya tidak ingin mencari tahu," ujar Tate.

Menurut dia, suhu politik jelang Pemilu Presiden 2014 ialah sedang musim lamar-melamar antara tokoh partai politik.

"Ya sekarang ini kan musim lamar-melamar atau mempersiapkan calon (capres/cawapres). Ya itu (kunjungan Prabowo ke Hilmi) bagian dari itu," kata dia.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan enggan berkomentar lebih lanjut tentang pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiyanto dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ustadz Hilmi Aminuddin tersebut.

Akan tetapi, dirinya mengetahui bahwa dua petinggi partai politik tersebut telah bertemu.

"Saya malah tahunya setelah baca di koran," kata Heryawan.

Ketika ditanyakan tentang pertemuan tersebut merupakan sinyal koalisi antara kedua partai, Aher tidak mengetahuinnya.

"Kalau untuk koalisi, silahkan tanya saja ke Pak Hilmi atau tanya pengurus DPP PKS. Jangan tanya saya nanti salah jawab. Yang jelas saya tahu dari koran," kata dia.

Dirinya juga belum menerima pemberitahuan dari DPP PKS tentang pertemuan antara Prabowo dan Hilmi Amuniddin.

"Mengenai pertemuan Prabowo dan Pak Hilmi seperti apa pembicaraannya saya tidak tahu hasil dari pertemuan tersebut saya tidak tahu dan belum diberi tahu. Mungkin kalau mau tahu konfirmasi ke pengurus DPP atau ke Ustad Hilmi," ujar dia.[antaranews/pksnogsa]

posted by @Adimin

Diantara Caleg PKS yang Terpilih, Ada Keturunan Kelima KH Hasyim Asy'ari (Pendiri NU)

Siapa mengira ternyata diantara jajaran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada keturunan langsung dari Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari pendiri Nadlatul Ulama (NU).

Beliau adalah Abdul Hadi Wijaya, salah satu pimpinan DPW PKS Jawa Barat yang di pemilu 2014 ini diamanahi sebagai caleg tingkat propinsi Dapil Karawang-Purwakarta.

"Anak pertama Hadratusy Syaikh bernama Choiriyah. Beliau menetap di Makkah dan melahirkan nenek saya (Abidah binti Ma'shum Ali)," tutut Abdul Hadi menyebutkan silsilah keluarganya.

"Nenek menikah dengan KH Mahfudz Anwar, pernah jadi ketua Lajnah Falakiyah PBNU. Ibu saya Hamnah adalah anak kedua mereka," lanjutnya.

Namun tak seperti umumnya keluarga Nahdliyin, Abdul Hadi Wijaya tidak dibesarkan di pesantren. Pria kelahiran Surabaya, 25 Nopembet 1967 ini mengenyam pendidikan umum sampai mendapat beasiswa luar negeri dari Habibie untuk kuliah S1 dan S2 di Delft University of Technology Belanda 1986-1995.

Menikah dengan Anak Tokoh Muhammadiyah

Uniknya juga, beliau menikah dengan anak tokoh Muhammadiyah.

"Saya menikah 1991 dengan cucu pendiri Muhammadiyah Banten yang juga mendapat beasiswa, bukan di Belanda tapi di Jerman," ujarnya. 

"Pernikahan ini asyik, semacam koalisi NU-Muhammadiyah," kelakarnya.

Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, istri beliau, adalah aleg PKS di DPRD Propinsi Jawa Barat dua periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Kenal Tarbiyah

Bagaimana beliau bisa kenal dan menjadi kader serta pimpinan PKS?

"Saya kenal tarbiyah saat di Eropa. Saat kuliah itu kami sering undang ustad-ustad dari Indonesia. Ada Ustad Anis Matta, Ahmad Heryawan, Tifatul, Tate Qomarudin, dll. Itu sebelum ada PKS," tuturnya.

Saat beliau kuliah di Belanda, beliau aktif jadi pengurus Persatuan Pelajar Indonesia, Delft, The Netherlands, 1986-1995. Diantara kegiatannya adalah mengadakan pengajian untuk pelajar-pelajar Indonesia yang sedang menimba ilmu di Belanda.

"Pulang dari Eropa kami kerja di PT Dirgantara Indonesia. Disitu kegiatan tarbiyah berlanjut, ikut aktivitas dakwah bareng Mang Oded Muhammad Danial wakil walikota Bandung dari PKS," tuturnya.

Jadi Caleg PKS

"Di pemilu 2014 Saya yang ditugaskan jadi caleg PKS, menggantikan istri yang pensiun. Dapilnya Karawang & Purwakarta. Ternyata banyak pesantren NU," tutur beliau.

"Saya bertemu KH Abun Bunyamin ketua PCNU dan MUI Purwakarta. Atas bantuan beliau, banyak buka pintu pesantren-pesantren. Alhamdulillah saya diterima baik, bahkan jadi icon NU," sambungnya.

Karena ijin Allah dan dukungan kalangan pesantren beliau mendapat suara terbanyak di caleg PKS dapil itu. Dan PKS dapat 1 kursi DPRD Propinsi.

"Doain agar saya bisa mewarisi kebaikan Hadratusy Syaikh," tutur beliau atas amanah yang diembannya.  



___
NB: Sebagai orang teknik lulusan Belanda, pengabdian beliau ke NU diaplikasikan dengan aktif di Ma'had 'Aly Al-Mahfudz (Konsentrasi Ilmu Falak), Jombang (Jatim), dari 2012-sekarang.

Profil lengkap beliau, KLIK INI

[pyg]

posted by @Adimin

Plus Minus Mengusung Capres Islam

Sebenarnya cukup riskan untuk membuat dikotomi tentang Islam dalam lingkup ketatanegaraan kita. Piagam Madinah menjadi gambaran awal bahwa Islam telah menggariskan untuk mengakomodasi seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan bernegara, termasuk terhadap non-muslim. Terlepas dalam praktek selanjutnya memang tidak seluruh umat Islam mampu mengimplementasikan substansi Piagam Madinah tersebut secara moderat.

Akan tetapi, dalam perjalanan negara ini maupun pengalaman di berbagai negara lain, seringkali umat Islam berada pada posisi sulit, mimpi buruk termarjinalisasi, terdiskriminasi, serta kesulitan untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh. Bahkan seringkali kediktatoran sebuah penguasa, kelaliman mereka dalam mengeksploitasi rakyatnya, berkorelasi dengan kondisi tidak baik yang didapatkan umat Islam.

Keyakinan terhadap kebaikan Islam dan tekad untuk mewujudkannya dalam kehidupan melahirkan sebuah komitmen bagi umat untuk mengambil peran optimal dalam kehidupan bernegara. Target ideal itu adalah mengusung Capres dari kalangan Islam, bertepatan dengan momen peningkatan suara yang diraih partai-partai Islam dalam Pileg 2014 ini, juga seiring terwujudnya komunikasi berbagai elemen kekuatan politik dan ormas Islam untuk menjalin koalisi dalam Pilpres mendatang.

Upaya ideal ini sebenarnya menyisakan masalah, ketika harus berhadapan dengan realita yang ada. Pertama, kekuatan politik Islam memiliki masa lalu yang tak pernah akur. Selama ini masih teramat sulit untuk memadukan langkah di antara elemen umat yang terpolarisasi dalam beragam corak. Persoalan friksi di antara umat ini tentunya tidak akan begitu saja terselesaikan dengan mudah.

Kedua, kekuatan politik Islam realitanya juga dibangun dari proses politik yang korup, juga belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari money politic. Tanpa keduanya parpol-parpol besar termasuk partai-partai Islam tak ubahnya akan seperti partai gurem. Inilah realitas yang dihadapi, termasuk kondisi masyarakat yang makin pragmatis, termasuk umat Islamnya. Sementara kekuatan pendanaan dan media yang dimiliki umat kalah jauh dengan yang dimiliki rival-rivalnya.

Kedua persoalan ini bisa menjadi bom waktu yang menjadi sandungan untuk menjalankan suatu pemerintahan bersama yang efektif.

Ketiga, Pilpres berbeda dengan Pileg. Elektabilitas tokoh yang diusung tak mesti berkorelasi dengan komposisi di legislatif. Bisa melihat dalam berbagai Pilkada, misalnya di Jawa Barat. Elektabilitas Aher lebih menentukan daripada kecilnya perolehan suara partai yang mengusungnya. Elektabilitas tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan Islam dalam beberapa Pilkada dan Pilpres terakhir, harus diakui memang masih merupakan problem. Kita tidak bisa mengesampingkan begitu saja test case Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Tokoh-tokoh umat seperti Amin Rais, Jusuf Kalla atau Hidayat Nur Wahid memiliki pengalaman elektabilitasnya jauh di bawah mesin politik yang mengusungnya dalam suatu pemilihan langsung.

Target optimal mengusung Capres dari kalangan Islam sendiri, sebenarnya juga memiliki resiko jika nantinya kalah dalam pertarungan, umat akan terdepak sepenuhnya dari pusat kekuasaan.

Bukan soal menang kalah semata, bukan soal keberanian menjadi oposisi, tetapi tentang kepentingan dan agenda keumatan. Di tengah bayang-bayang kekuasaan akan jatuh ke tangan pihak yang tidak ramah terhadap agenda keumatan, kekuasaan akan digunakan secara efektif untuk memuluskan agenda-agenda mereka, kaum sekuler, liberalis dan aliran sempalan, melalui kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan. Di sinilah kepentingan umat dipertaruhkan.

Bayang-bayang upaya memarjinalisasi secara represif terhadap umat Islam sebagaimana yang terjadi pada awal Orde Baru, meski bisa jadi terwujud dalam bentuk lain yang lebih halus tapi dahsyat, dalam situasi perang opini dan media. Kasus jilbab, kondomisasi, regulasi miras, jaminan produk halal dan RUU Ormas menjadi gambaran awal.

Di bawah opsi mengusung Capres sendiri, ada pilihan untuk mengusung Cawapres atau hanya sekedar mendukung calon dari kalangan lain yang dipandang paling bisa mengakomodasi kepentingan dan agenda umat, untuk meminimalisasi resiko, mempertimbangkan kepada realitas yang ada.

Meski juga bukan berarti tanpa resiko. Dunia politik yang tak mengenal balas budi. Gus Dur yang memenangkan pemilihan dengan dukungan kalangan Islam, begitu mudahnya menohok kalangan yang mengusungnya begitu berkuasa. Keberadaan JK sebagai Wapres dan keberadaan politikus Islam di kabinet dan Setgab, tidak bisa mendikte sepenuhnya pada kebijakan yang bersinggungan pada kepentingan umat. Faktor track record masa lalu dan posisi tawar ke depan menjadi penting diperhatikan.

Termasuk resiko kehilangan kesempatan bagi umat, pada saat memiliki momen bisa menyatukan visi bersama. Tetapi juga penting mencermati apakah prasyarat dan fase-fase untuk terwujudnya visi tersebut sudah ditempuh umat ini. Untuk membuat sebuah keputusan dengan seksama, sebelum semuanya terlambat. Keputusan terbaik, tak tersandera oleh keraguan, tapi juga tak terjebak pada optimisme semu.

Melihat beratnya kondisi yang dihadapi umat, semestinya masing-masing elemen umat tidak mengedepankan ego, emosi dan ambisi pribadi. 

Selayaknya mencermati dengan seksama setiap keputusan yang diambil, kepentingan umat sedang dipertaruhkan. Bukan sedang memperebutkan sebuah jabatan yang empuk tetapi memikul tanggung jawab yang berat menyangkut umat ini. Jangan sampai mengedepankan semata-mata ambisi pribadi mengatasnamakan kepentingan umat.

Oleh: Muhammad Fauzi 

[pksnongsa]


posted by @Adimin

PKS Partai Paling Efisien

Pemilihan legislatif (pileg) telah terselenggara 9 April kemarin. Sesuai jadwal dan tahapan pemilu, hasil resmi perolehan suara parpol nasional baru akan diumumkan KPU antara tanggal 7 dan 9 Mei 2014. Namun dari berbagai quick count yang dirilis berbagai lembaga survei menunjukkan hanya 10 partai politik yang lolos ke Senayan. Dua parpol gagal, PBB dan PKPI, karena tidak mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5 persen.

Dari hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), 3 parpol dengan dana kampanye terbesar adalah Partai Gerindra, PDIP dan Golkar. Sedang 3 parpol dengan dana kampanye terkecil adalah PKPI, PBB dan PKS.

Berikut data rangking dana pengeluaran kampanye parpol 2014:

1. Partai Gerindra: Rp 434,9 miliar
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): Rp 404,7 miliar
3. Partai Golkar: Rp 402 miliar
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): Rp 365,7 miliar
5. Partai Demokrat: Rp 307 miliar
6. Partai Nasdem: Rp 277,4 miliar
7. Partai Amanat Nasional (PAN): Rp 271,9 miliar
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp 244 miliar
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Rp 157 miliar
10. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp121 miliar
11. Partai Bulan Bintang (PBB): Rp 71,3 miliar
12. Partai Keadilan dan Pembangunan Indonesia (PKPI): Rp 52 miliar

(Data KPU terkait dana kampanye ini dirilis berbagai media kemarin)

Kalau menilik dari hasil quick count dan data dana kampanye, perbandingan antara suara yang didapat dengan dana kampanye yang dikeluarkan, maka PKS menjadi partai dengan pengeluaran terkecil untuk setiap 1% perolehan suara pemilih. Dengan kata lain, PKS adalah partai yang paling efisien megeluarkan dana kampanye Pemilu 2014 (lihat tabel).

[pyg]


posted by @Adimin