Walikota Bersama Isteri Hibur Rakyat Kota Padang di Lomba Selaju Sampan

Padang, - Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, SP bersama Isteri hibur rakyat Kota Padang dengan cara mendayung sampan di dayung, di saksikan ribuan penonton memadati bantaran di tepi sungai Batang Araw, di iringan tebukan tangan yang tak henti-hentinya, ini sebagai bukti sebuah kerinduan rakyat Kota Padang, tentang lomba Salaju Sampan Rang Palinggam yang fakum 12 tahun lamanya.

Kini lomba di gelar kembali atas keperkasaan para tua-tua salaju sampan Kota padang, di sambut baik Walikota Padang untuk dilaksanakan kembali acara tradisional Salaju Sampan tersebut karena lomba ini sudah di kenal di manca negara, akan di jadikan kalender tahunan.

Hal ini di sampaikan Walikota, usai menaiki Sampan bersama Isteri di anjungan garis finish, Kamis (23/5).

Walikota katakan kita harus melestarikan adat dan budaya serta tradisional rakyat kota padang yang hampir hilang seperti lomba salaju sampan rang palinggam, giling lado, pakaian kerudung dsb.

Di samping itu, daerah kita sangat indah dan cantik tentu sangat menarik di kunjungi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tentu semua tak terlepas dari promosi yang kita lancarkan nantinya, seperti elat lomba salaju sampan, tradisi Sebar Gula, Penca Silat akan kita bikin kalendernya.

Begitu juga dengan kesenian dan tradisi lainnya. sehingga orang yang datang kekota padang memiliki tujuan untuk cari hiburan dan menyenangkan, ujar Walikota. [tf/humas pemko]

posted by @Adimin

PKS: RAPBN 2016 Tidak Sensitif Kebutuhan Masyarakat

Jakarta (26/5) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta Pemerintah melakukan peningkatan kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat 1.

"Kondisi perekonomian nasional saat ini cukup mengkhawatirkan, akibat lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran dan tergerusnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga-harga," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap materi yang disampaikan Pemerintah pada Rabu (20/5) lalu, tentang Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2016, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/5).

Fraksi PKS, lanjut Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini, menyayangkan perencanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak komprehensif dan kurang tajam membaca realitas lapangan. Kegagalan tersebut, ungkapnya, tercermin dari kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melepasnya ke kisaran harga pasar.

"Kebijakan ini telah memperlemah daya beli masyarakat karena dampak inflasi yang ditimbulkan, akibatnya konsumsi dalam negeri menurun. Titik krusialnya adalah pemerintah gagal memitigasi secara struktural dampak kenaikan tersebut terhadap fluktuasi harga-harga. Sehingga kebijakan BBM ini melemahkan aggregate demandcukup serius," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Andi Akmal, penetapan target pertumbuhan ekonomi 2016 yang diasumsikan sekitar 5,8-6,2 persen tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan sebesar 6,0-6,6 persen.

"Fraksi PKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional sesungguhnya memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih berkualitas untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat," paparnya.

Terkait target angka kemiskinan 2016 sebesar 9-10 persen, lanjut Anggota Komisi IV DPR ini, Fraksi PKS memandang perlu dibuat lebih progresif. Hal ini sangat penting mengingat angka kemiskinan dan mendekati miskin (near poor) yang tinggi, dan ini dinilai mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam APBNP 2015 telah disepakati target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen.

"Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu, yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini sangat penting, mengingat kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan pedesaan dan pertanian. Basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, implementasi kebijakan reformasi agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah bagi petani dan kelompok tani juga sangat mendesak," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin usai menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/5).

[Humas Fraksi PKS DPR RI]


posted by @Adimin

“Islam Nusantara”: Islamisasi Nusantara atau Menusantarakan Islam? [1]

Islam tidak memerlukan predikat atau sifat lain. Jika Islam diberi sifat yang lain, justru akan mempersempit Islam itu sendiri

BELAKANGAN ini makin ramai diskusi di media sosial dan forum-forum tentang term “Islam Nusantara”. Agus Sunyoto, Wakil Ketua PP Lesbumi NU, menjelaskan istilah ini.

“Definisi Islam Nusantara, menurut saya, adalah Islam yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara yang memiliki ciri khas tersendiri, yang kelihatan berbeda sama sekali dengan Islam yang mainstream dilakukan di Timur Tengah. Tetapi ada juga sambungan-sambungan dan kaitan-kaitan dari pengaruh Timur-Tengah”, kata Agus Sunyoto dalam wawancara di Majalah AULA Mei 2015.

Dari segi terminologi, istilah “Islam Nusantara” kurang tepat. Karena bisa membawa pada pengertian bahwa  Islam Nusantara merupakan bagian dari jenis-jenis Islam yang banyak. Kita harus menyatakan bahwa Islam itu satu dan tidak plural (banyak). Adapun yang nampak banyak, sebenarnya adalah ‘madzhab’, aliran pemikiran, pemeluk dan lain-lain.

Menyematkan sifat pada kata Islam perlu hati-hati.

Pengggunaan kata sifat yang ditempelkan kepada Islam, misalnya “Islam Jawa”, Islam Bali”, “Islam Arab”, “Islam China”, “Islam Pluralis” “Islam Sekular” dan lain-lain akan membuat kesan bahwa Islam itu plural.

Prof. Syed M. Naquib al-Attas, pakar sejarah Islam Melayu, menekankan pemakaian bahasa secara benar sehingga makna yang benar mengenai istilah dan konsep kunci yang termuat didalamnya tifak berubah atau dikacaukan.  Setiap terminologi kunci mengandungkan sebuah paradigma (Syed M Naquib al-Attas,Islam dan Sekularisme, hal. 198).

Karena itu, term ‘Islam’ tidak memerlukan predikat atau sifat lain. Jika Islam diberi sifat yang lain, justru akan mempersempit Islam itu sendiri. Maka, seharusnya yang tepat adalah istilah “Muslim Nusantara” karena hakikatnya pemeluk Islam itu terdiri dari banyak bangsa dan suku, termasuk didalamnya Muslim yang ada di Nusantara ini. Atau lebih tepat menggunakan istilah “Islam di Nusantara”. Karena agama Islam telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk di Nusantara.

Kesan Islam itu plural dalam term “Islam Nusantara” merupakan bagian dari misi liberalisasi agama Islam. [Baca juga: “Islam Nusantara”, Makhluk Apakah Gerangan?]

Pemahaman bahwa Islam itu tidak satu tapi banyak merupakan proyek liberalisasi dengan mengusung ideologi relativisme dan pluralisme. Menggiring kepada sikap pembiaran terhadap model-model Islam yang lain yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Aroma relativisme dan permisivisme mendompleng dalam terminologi “Islam Nusantara” bisa disimak dalam pendapat Agus Sunyoto. Dia mengatakan: “Kalau dikumpulkan ya kelompok-kelompok dari aliran kepercayaan macam-macam itu sebetulnya yang mewarisi Islam Nusantara. Saya lama meneliti golongan kebatinan yang beraneka ragam. Karena mereka memiliki traidisi yang sama, tradisi kebudayaan dan keyakinan yang sama pula” (majalah AULA, Mei 2015 hal. 17).

Menurut pendapat tersebut, aliran kebatinan dan aliran-aliran kepercayaan — yang dipengaruhi animisme dan dinamisme — dimasukkan dalam rumpun model “Islam Nusantara” yang harus dirawat tidak boleh disalahkan.* (bersambung)

Oleh  A.Kholili Hasib

hidayatullah

posted by @Adimin