Kader PKS Harus Terdepan Layani Masyarakat

Tegal (2/9) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri meminta kepada kader PKS memaknai tagline berkhidmat untuk rakyat dengan kerja nyata di masyarakat tiap hari. Salah satunya dengan terus membuka kantor sekretariat PKS tiap hari demi melayani rakyat.

Hal ini dikatatan Salim Segaf Al Jufri dalam agendanya silaturahim kader bersama Tokoh dan Santri di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (1/9/2016).

“Kantor-kantor sekretariat PKS harus buka setiap hari, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita selalu siap melayani terdepan, apapun bentuk pelayanannya” tuturnya.

Salim juga menjelaskan, seluruh struktur kader baik ditingkat pusat maupun daerah punya potensi yang sama dalam melayani masyarakat, sehingga jangan ada rasa bangga diri dalam diri kader.

“Jangan pernah merasa puas dan berbangga atas pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, bekerjalah dengan ikhlas, biar Allah selebihnya yang akan menilai kerja-kerja kita,” ujarnya.

Salim Segaf Al Jufri menambahkan pentingnya silaturahim kepada masyarakat luas, demi menepis kritik-kritik yang tidak baik tentang PKS.

Silaturahim kader bersama tokoh dan santri Attauhidiyah ini di hadiri oleh pengasuh Pon-Pes At Tauhidiyah KH. Anwar Saidi, juga Anggota DPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih, Ketua Umum DPW PKS Jawa Tengah Kamal Fauzi, Mentri Pertanian Periode 2009-2014 Suswono, serta ratusan kader dan simpatisan se-kota/kabupaten Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang. [pks.id]

posted by @Adimin

Ledia: Perbaiki Kesemrawutan Data Kemiskinan

Jakarta (2/9) - Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan penanganan kemiskinan akan sulit terwujud bila data kemiskinan masih semrawut.

“Ketika melakukan kunjungan kerja saya banyak menerima curhat baik dari warga maupun ketua RT, RW dan lurah. Dalam kunker Agustus lalu saja di sekitar 40 wilayah kunker saya dapati curhat ini. Rata-rata mengeluhkan penerimaan bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya di Jakarta, Jumat (2/9/2016). 

Di antara curhatan yang dicatat Ledia terdapat keluhan soal warga miskin yang seharusnya mendapatkan berbagai program bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), KUBe (Kelompok Usaha Bersama), BSM (Bantuan Siswa Miskin) bahkan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) tetapi tidak dapat, sementara banyak warga tidak miskin, warga yang sudah pindah, bahkan warga yang sudah meninggal dunia justru terdata sebagai penerima program bantuan.

“Warga yang sudah meninggal dunia dapat kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat), ada pula anak SMA yang dapat kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) SD dan warga yang sudah menikah dapat kartu KIP, yang akibatnya terjadi keresahan dan komplain warga baik ke ketua RT, RW atau lurah,” ujarnya. 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat prihatin mengingat kesemrawutan ini salah satunya bermula dari proses validasi dan verifikasi data yang tidak termenej dengan baik. Ledia juga membeberkan bahwa data kemiskinan saat ini berbasis pada data tahun 2011, yang artinya sangat besar sudah terjadi perubahan di tengah masyarakat. Sementara Undang-undang Penanganan Fakir Miskin no 13 tahun 2011 yang mengamanahkan validasi data setiap 2 tahun belum terlaksana dengan baik.

“Kita ingat bagaimana upaya validasi data tahun 2015 sempat digesa di Bulan Oktober untuk terselesaikan pada Desember, padahal mencakup puluhan juta sasaran validasi dan verifikasi secara nasional, akhirnya tidak tercapai sehingga ujung-ujungnya data kemiskinan masih mengacu pada data 2011,” kata Ledia. 

Karena itu Ledia mengingatkan pemerintah agar rencana validasi dan verifikasi pada 2017 mendatang tidak mengulang kesemrawutan serupa. Termasuk laporan yang menyatakan bahwa dari 1,7 juta data yang sudah terhapus dari masterfile PBI JK ternyata baru terganti sekitar 850 ribuan nama.

“Pada 2017 akan ada lagi verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan target 94,4 juta jiwa serta verifikasi dan validasi data 50 juta PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Untuk itu saya meminta pemerintah bersiap sejak sekarang dan sekaligus mensosialisasikan mekanisme penggantian atau perubahan data secara meluas. Begitu pula para kepala desa, ketua RT, RW, Lurah harus menjadi mitra untuk perubahan data penduduk miskin ini sehingga ke depan tidak ada lagi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.” tegasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fahmy Alaydroes: Pemerintah Harus Sosialisasikan Travel Warning untuk Cegah Virus Zika Masuk

Jakarta (1/9) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan usaha pencegahan masuknya virus Zika ke Indonesia dengan sosialisasi early warning system dan travel warning.

Sebaiknya, kata Fahmy, ada kebijakan screening di bandara untuk deteksi dini dari orang asing dan orang balik dari luar negeri, terutama dari negara yang terjangkit virus tersebut.

"Penting adanya usaha sosialisasi early warning system bahaya virus Zika dan usaha pencegahan penularan dengan pemberatasan sarang nyamuk (PSN) sebagaimana pada virus dengue dan chikungunya, Dan pemerintah perlu memberikan travel warningkepada masyarakat yang hendak bepergian ke negara-negara terjangkit," kata Fahmy di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Fahmy menjelaskan bahwa virus Zika yang berasal dari benua Amerika kini sudah menyebar ke Asia bahkan sudah mulai merebak di Singapura.

Virus Zika, masih kata Fahmy, menular melalui gigitan nyamuk aedes layaknya virus dengue dan chikungunya. Virus Zika yang masuk ke tubuh manusia akan menimbulkan gejala ringan seperti demam, linu otot dan tulang dan sakit kepala.

"Yang fatal adalah bila menular pada Ibu hamil maka dapat menyebabkan timbul mikrosefali (otak berukuran kecil atau tidak berkembang). Tentunya bila ini meluas akan terjadi banyak dilahirkan bayi yang memiliki otak yang cacat dan berdampak pada muncul generasi yang akan menjadi beban keluarga dan pemerintah," kata Fahmy. [pks.id]

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Segera Bentuk Gugus Tugas Perlindungan Anak

Jakarta (1/9) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengimbau kepada pemerintah untuk membentuk gugus tugas perlindungan anak hingga tingkat desa atau kelurahan. Hal ini seiringan dengan munculnya berita prostitusi anak kepada kaum gay di kawasan Puncak, Bogor.

"Negara harus menjamin munculnya rasa aman orang tua terhadap anaknya. Segera bentuk gugus tugas perlindungan anak sampai tingkat desa/kelurahan. Sekarang ini kita jadi tidak tenang melepas anak untuk bermain atau berangkat ke sekolah," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016).

Wiwik juga mengapresiasi kepada Mensos dan Bareskrim yang bertindak cepat menangani kasus kejahatan terhadap anak ini.

Menurutnya, beragam kejahatan yang terus mengintai anak bangsa ini perlu ditangani secara terpadu dan simultan oleh semua pihak.

"Kejahatan terus mengintai anak Indonesia, ini perlu penanganan yang terpadu dan simultan, negara dan masyarakat harus bahu-membahu bergerak terus menerus serta secara sistematis untuk lindungi anak Indonesia," ungkap ibu yang akrap disapa Wiwik ini.

Dari sisi aparatur hukum, Wiwik meminta agar pencegahan terhadap tindak kejahatan seksual dengan memberikan rasa takut/efek jera kepada para pelakunya.

"Upaya penegakkan hukum harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Buat rasa takut atau efek jera kepada para penjahat terhadap anak," tegas Wiwik.

Tidak hanya itu, Wiwik juga mengimbau kepada seluruh orangtua agar memperkuat ketahanan keluarganya, seperti mendidik anak dengan baik agar memiliki karakter yang kokoh.

"Ketahanan keluarga harus diperkuat, orang tua harus aware (waspada), jaga anak-anaknya. Juga yang penting, asuh anak dengan baik agar mereka memiliki karakter yang baik dan kepribadian yang kokoh, agar kelak tidak menjadi 'pelaku kejahatan' berikutnya," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin