Dukung Pekan Imunisasi Nasional, FPKS Minta Jaminan Kehalalan Vaksin

Jakarta (12/3) – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini memberikan apresiasi dan sangat mendukung kampanye Kementerian Kesehatan terhadap pencegahan penyakit polio melalui Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 8-15 Maret 2016 sebagai program preventif kesehatan pada anak.

“Segala upaya untuk mencegah penyakit pada generasi bangsa tentu sangat baik dan wajib kita dukung. Karena generasi yang sehat akan melahirkan bangsa yang kuat. Oleh karena itu, PKS tidak tanggung-tanggung mengerahkan kadernya untuk berpartisipasi dan mengkampanyekan imunisasi vaksin polio,” katanya di Jakarta.

Lebih lanjut, Jazuli mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban dan konsen pemerintah untuk mewujudkan generasi yg sehat di republik ini. Pekan Imunisasi harus semakin masif dikampanyekan dan dilaksanakan agar sampai kepada rakyat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia.

Meski demikian, Legislator dari Dapil Banten III ini tetap meminta pemerintah harus memberikan jaminan dan kepastian kehalalan bahan vaksin tersebut. Pasalnya beberapa hari ini beredar informasi yang menyatakan bahwa bahan vaksin berasal dari enzim babi.

“Program promosi kesehatan adalah satu hal yang harus didukung, tapi tentu kehalalannya harus terjamin sehingga bukan cuma 'toyyib' (baik) tapi juga 'halal', apalagi Indonesia mayoritas penduduknya muslim dan kita punya UU Jaminan Produk Halal yang memproteksi umat Islam dari barang haram,” kata mantan Ketua Panja UU Jaminan Produk Halal ini.

Jazuli melanjutkan, Pemerintah harus serius mengklarifikasi dan memastikan kepada produsen vaksin bahwa informasi itu tidak benar, dan vaksin polio itu 100 persen halal tidak tercampur bahan yang diharamkan.

“Tentu saja ini tidak terbatas pada vaksin polio tapi semua jenis vaksin atau obat-obatan yang beredar di Indonesia harus dijamin kehalalannya jika dipasarkan atau dipergunakan untuk kalangan muslim, karena itu dijamin undang-undang” pungkas Jazuli

Terakhir, Anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar selain Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi resmi, pemerintah aktif menggandeng BPOM dan LPPOM MUI untuk melakukan uji kehalalan semua produk vaksin dan obat-obatan lalu dipublikasikan label halalnya sehingga masyarakat tenang dan tanpa ragu melakukan imunisasi bagi anak-anaknya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Hidayat Minta BKMT Aktif Cegah Narkoba dan Radikalisme

Jakarta (12/3) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menginginkan seluruh anggota ormas Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) ikut serta menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya terhadap ancaman narkoba dan pengaruh radikalisme, mulai dari keluarga masing-masing.

Demikian disampaikan Hidayat saat mengikuti acara Tasyakur Akbar Milad ke-35 BKMT di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/3).

“Ormas seperti BKMT yang sebagian besar anggotanya adalah kaum ibu jangan dipandang sebelah mata. Mereka bisa menekankan atau mengajarkan anak-anaknya di rumah agar waspada narkoba dan waspada pengaruh radikalisme,”jelas Hidayat.

Oleh karena itu, Hidayat meminta pemerintah hendaknya melibatkan Ormas BKMT untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Sebab, kiprah BKMT untuk menjadi elemen solutif bangsa menjadi signifikan untuk bekerjasama dengan pemerintah.

"Saya sangat bangga dan mengapresiasi peran aktif dan positif BKMT di tengah-tengah masyarakat. Sebagai umat Islam, BKMT harus terus berupaya memunculkan Islam yang baik dan bermanfaat untuk semua, karena Islam adalah rahmatan lilálamin," jelas Legislator PKS dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

Acara Tasyakur Akbar ini sekaligus sebagai silaturahim besar dari sekitar ribuan anggota BKMT se-Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan Perwakilan BKMT dari seluruh wilayah Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum BKMT Tutty Alawiyah, tokoh-tokoh nasional dan perwakilan negara-negara sahabat seperti Arab Saudi, Australia. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Lemahnya Kontrol Pengawasan, Travel Haji-Umrah Diduga Banyak yang Bermasalah

Jakarta (12/3) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menduga jumlah travel haji dan umrah bermasalah di Indonesia sangat banyak. Jumlahnya lebih dari yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Ledia beralasan, karena fungsi kontrol dari Kementerian Agama hanya dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan travel saja.

"Kurang. Harusnya lebih banyak. Karena ini problemnya ternyata kontrol dari pihak Kemenagnya tidak continue (bersambung,red). Awalnya penyelenggara melaksanakan dengan benar, namun kontrol saat pelaksaanaan oleh Kemenag minim sehingga rentan sekali bermasalah," ujar Ledia di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat lalu (12/3/2016).

Ledia menyatakan hal tersebut terkait kasus 14 travel haji dan umrah bermasalah yang mendapatkan sanksi dari Kemenag. Sanksi tersebut diumumkan Kemenang pada Jumat (11/3) lalu.

Ledia juga mengimbau kepada para calon jemaah haji atau umroh untuk berhati-hati dalam memilih jasa penyelenggara perjalanan ibadah.

"Cek di website resmi Kemenag. Pastikan juga tanggal keberangkatan, fasilitas yang diberikan. serta penerbangannya apa, rutenya apa jadi hal penting. Pastikan fasilitasnya jelas," pungkas Ledia.

Penyelenggara haji dan umrah yang berhak mengajukan izin resmi ke Kemenag adalah yang sudah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa

posted by @Adimin