Mahyeldi: Inpres II Segera Dituntaskan, Pedagang Sepakat Tempati Lantai I

PADANG - Pedagang di Pasar Inpres II yang sebelumnya merasa tidak diakomodir Pemerintah Kota Padang, akhirnya sepakat untuk menempati lantai I yang terdiri dari 304 petak kios. Kesepakatan tersebut terwujud, ketika Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah bersama SKPD terkait melakukan silaturahmi usai shalat Jumat di Masjid Kompleks Pasar Raya, Jumat (22/5) kemarin.

Menurut Walikota, lantai I Pasar Inpres II hanya jadi 304 petak kios, sedangkan jumlah kios pedagang sebelum gempa adalah 379, sehingga 75 sisanya harus memilih dari dua opsi. Bisa mengambil tempat di basement atau dibuatkan lokasi di bagian luar bangunan Inpres II.

"Setelah dihitung, jumlah yang bisa disediakan memang tidak memenuhi dari jumlah sebelumnya. Makanya kita kembalikan kepada pedagang, apakah mau menempati basement atau menempati tempat di luar bangunan," ujar Walikota.

Pada 2015 ini, lanjut Wako, Pasar Inpres II harus dituntaskan karena sudah dianggarkan dari APBD sebesar Rp 27 milyar. "Jika kita tidak segera menyepakati untuk jumlah yang ada, maka anggaran tersebut belum bisa kita gunakan," kata Mahyeldi.

Sedangkan untuk lantai II dan III dari Inpres II itu akan digunakan sebagai tempat parkir. Tapi jika sisa yang 75 bisa pindah di basement dan sebagian lagi dapat ditampung di lantai II bersama lokasi parkir.

"Jika Inpres II sudah kita tuntaskan maka Inpres IV juga segera dikerjakan. Saat ini sudah ada dana dar pusat sebesar Rp 7,5 miliar untuk pembangunannya," imbuh Mahyeldi.

Alhasil, dari pertemuan yang berlangsung akrab dalam masjid itu, akhirnya pedagang sepakat sisa yang 75 petak akan mereka rapatkan sesama pedagang. Pasalnya, dari jumlah 379 petak kios yang tercatat pasca gempa, 3 sampai 4 petak kios ada yang dimiliki oleh satu orang. Sehingga mereka rela mengurangi 'jatah' mereka itu agar semua bisa tertampung di lantai I.

Budi Syahrial selaku kuasa pedagang menyebut, sudah tidak ada masalah untuk lantai I Inpres II. "Hanya saja pedagang mengharapkan konsep bangunan dibuat lebih terbuka dengan tembok tidak perlu tinggi - tinggi sehingga suasananya lebih lepas.

Budi juga mengapresiasi Mahyeldi selaku Walikota Padang yang mau mendengarkan aspirasi pedagang." Beliau mau membuka komunikasi dengan kita sehingga permasalahan - permasalahan di Pasar Raya menjadi cair dan ada solusinya. Kita berharap di masa kepemimpinan beliau Pasar Raya tuntas semua," pungkasnya. [humas pemko]

posted by @Adimin

Pemko Padang Benahi Stadion Renang Teratai

PADANG - Pemerintah Kota Padang mulai membenahi stadion renang Teratai, Kompleks GOR H. Agus Salim. Dengan dukungan dana APBD sebesar Rp 5 milyar pembenahan ini diharapkan membuat stadion renang tersebut lebih representatif.

Menurut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, Stadion Teratai dipersiapkan untuk pesta olahraga, mulai dari Porkot, Porprov dan PON. Sehingga pembangunannya juga mengacu pada stadion yang memenuhi standar internasional, seperti di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

”Dilihat dari kondisi sekarang, beberapa fasilitasnya sudah memenuhi standar. Tinggal memperbaiki fisik berikut pagar stadion,” kata Mahyeldi saat meninjau Stadion Renang Teratai, Jumat (22/5).

Ia menambahkan, di arena Teratai ini selain sebagai lokasi pertandingan, juga dimanfaatkan sebagai pemusatan latihan olah raga renang atau untuk latihan bagi pemula.

"Seiring membenahi fisik bangunan dan melengkapi fasilitasnya, ke depan kita maksimalkan pengelolaannya,” kata Wako.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Suardi mengungkapkan, pengelolaan Stadion Renang Teratai tetap ditangani Pemko Padang. Sebab, ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Kita punya target PAD dari sini sebesar Rp 1,5 milyar. Hingga Mei ini tercapai 30 persen. Jika maksiml dikelola, tentunya target ini dapat dilampaui,” sebut Suardi.

Ia menambahkan, pendapatan ini selain berasal dari retribusi, juga dari sewa perkantoran yang terdapat di bangunan bagian depannya. [humas pemko]

posted by @Adimin

PKS Apresiasi Pemerintah Terkait Penanganan Pengungsi Rohingya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi Rohingya. Sebagaimana diketahui, meski baru bersifat fisik, pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menangani para pengungsi dari wilayah Myanmar itu.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, A. Fikri Faqih mengatakan sesuai Pasal 2-4 Konvensi Hak Anak Nomor 44 Tahun 1989, Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, serta Pasal 1 Butir 2 dan 15 UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, apabila ada anak yang terlantar, maka negara berkewajiban untuk memberikan jaminan.

“Meskipun belum meratifikasi, sebagai warga dunia yang baik, kita harus menampung pengungsi, kebetulan Rohingya. Meskipun belum menjadi UU khusus, karena ada konvensi tingkat PBB, semestinya kita juga membantu mereka,” katanya saat ditemui di sela Temu Anggota Legislatif PKS se-Jawa Tengah, Ahad (24/5) di Borobudur Ballroom Hotel Santika, Kota Semarang.

Lebih lanjut, Fikri menyampaikan bahwa pemerintah perlu menangani secara komprehensif para pengungsi Rohingya, karena ini adalah masalah kemanusiaan.

“Pemerintah juga harus melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) untuk memenuhi hak dasar anak sesuai dengan Convention on the Rights of the Child (CRC) Pasal 22 Butir 1 dan 2. Kemudian pemerintah juga perlu memenuhi semua hak dasar anak yang dijamin dalam CRC, terutama perlindungan anak terhadap kekerasaan, traumatik psikologis, dan keberlangsungan pendidikan,” paparnya.

Perlu diketahui, hingga saat ini jumlah pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Indonesia sebanyak 11.941 orang. Pengungsi yang ada di Aceh berjumlah 1.722 jiwa, terdiri dari 1.239 jiwa laki-laki, 244 jiwa perempuan, dan 238 jiwa anak-anak.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, A. Fikri Faqih saat memberikan keterangan kepada pewarta usai Acara Silaturahmi Anggota Legislatif PKS se-Jawa Tengah di Semarang, Ahad (24/5).

[Humas PKS Jawa Tengah]


posted by @Adimin