Fahri: Birokrasi Memainkan Anggaran

pkspadang.com, JAKARTA - Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa sesuai UUD 1945, DPR tak memiliki kewenangan menen tukan anggaran. Menurut nya, kewenangan itu ada di pemerintah. Karenanya, dia menyesalkan pendapat yang cenderung menghakimi DPR atas kasus-kasus penyele- wengan anggaran.

“Pemerintah lah yang membuat RAPBN dan juga kemudian melaksanakannya. DPR itu tidak diberikan tools untuk mengkritik APBN. Justru birokrasilah yang memainkan. Saya dari dulu menolak masuk badan anggaran karena ketidakjelasan hal ini,” ujar Fahri dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (24/9).

Karena itu, dia menilai bahwa korupsi merajalela karena birokrasi. Korupsi birokrasi ini menurutnya sifatnya permanen. Sementara kalaupun ada anggota DPR yang korupsi paling lama sifatnya hanya lima tahunan. Karena itulah, dia tak setuju bila DPR dituding sebagai pusat korupsi.

“Saya justru khawatir DPR dijadikan target sistematis untuk dilemahkan dengan berbagai isu korupsi. Bagaimana pun kalau DPR nya lemah yang menjadi lembaga pengawas, maka yang diawasi akan semakin merajalela,” tegasnya. Dia berpendapat, tujuan pelemahan DPR adalah untuk memundurkan proses transisi bangsa. ”Makanya sekarang tidak heran, bumi, air dan udara yang kita miliki sudah dikuasai oleh asing saat ini.

Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis, mengatakan bahwa satu-satunya UU yang DPR tidak memiliki hak inisiatif adalah UU APBN. UU ini adalah murni domain pemerintah, padahal di negara-negara lainnya lembaga perwakilan mereka memiliki hak untuk mengajukan APBN.

“Untuk masalah anggaran DPR hanya voting untuk menentukan harga BBM. Tapi untuk anggaran infrastruktur, anggaran kesejahteraan rakyat, anggaran pendidikan, dan lain-lainnya DPR tidak bisa mengoreksinya,” ujar Harry.

*http://www.republika.co.id 

PKS Berjuang di Tengah "Badai" Politik Cerdik

PALANGKARAYA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan opitimistis bisa meraih prestasi pada pemilihan umum legislatif 2014, meskipun berjuang di tengah "badai" politik cerdik menimpa partai tersebut.

"Kami optimistis target yang disepakati sebelumnya dapat dicapai sesuai dengan harapan para kader PKS," katanya dalam pertemuan dengan puluhan wartawan media cetak dan elektronik yang bertugas provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Palangka Raya, Senin (23/9).

Dalam acara yang dipandu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalteng H Sutransyah, Anis Matta mengatakan bahwa "badai" politik yang cerdik dewasa ini memberi spirit bagi partainya untuk mencapai target yang disepakati sebelumnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu berada di ibu kota Provinsi Kalteng yang dijuluki "Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila" tersebut untuk menghadiri palantikan Wali Kota pasangan HM Riban Satia dan Mofit Saptono Subagio oleh Gubernur Agustin Teras Narang.

"Saya sudah dua kali melakukan kunjungan kerja di ibu kota provinsi Kalteng. Hari ini saya hadir di sini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia dan Wakil Wali Kota Mofit Sabtono Sobagio," ujarnya.

Perjuangan di tengah "badai" politik cerdik itu, partai yang lahir di era reformasi tersebut bersama kadernya di seluruh Indonesia bertekad meraih kemenangan pada pemilu legislatif 2014, dan khusus untuk Kalteng diharapkan mendapat satu kursi DPR RI.

"Target kami satu kursi DPR RI dari Provinsi Kalimantan Tengah," kata Anis tanpa menyebut target perolehan kursi secara nasional dalam pemilu legislatif 2014 yang sejak dipercayakan sebagai Presiden partai tersebut dihantam badai politik di negeri ini.

Perjuangan meraih kemenangan pada pemilu 2014 diharapkan sekaligus dapat membawa negeri ini untuk memasuki babak baru dan kuat dalam percaturan dunia di masa mendatang. Menjadi negara kuat tidak mesti diktator, kata Anis.

Indonesia sekarang kuat dalam demokrasi, dan ini menjadi landasan positif untuk lebih kuat di masa mendatang. Indonesia pada 2014 akan menjadi negara Islam yang kuat sejalan dengan jumlah penduduk yang mayoritas, ujarnya.

*http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/09/23/mtklu0-pks-berjuang-di-tengah-badai-politik-cerdik

Politisi PKS Seru Pemerintah Apresiasi Timnas U-19

JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Zainuddin, mengatakan pemerintah mesti mengapresiasi dan memberikan penghargaan tinggi kepada Timnas U-19 Indonesia yang sukses meraih juara Piala AFF U-19 2013.

Dengan memenangkan pertandingan sepak bola se-Asia Tenggara tersebut, persepakbolaan Indonesia mengakhiri paceklik gelar juara selama kurun waktu dua dekade terakhir.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menilai kemenangan Indonesia atas Vietnam lewat drama adu penalti membuktikan bahwa proses pembinaan sepak bola harus dimulai sedini mungkin.

“Vietnam punya tim yang bagus. Mereka telah dibina sejak enam tahun,'' kata Zainuddin dalam rilisnya yang diterima Republika Online.

''Jika tim Garuda Muda yang baru dibina sekitar beberapa bulan saja sudah mampu menjuarai piala AFF, bagaimana kalau tim itu dibina sejak usia 10 tahun?" katanya, Selasa (24/9).

Zainuddin yakin tim Garuda Muda bisa jauh lebih baik jika mereka dibina sejak kecil. Sebab, prestasi mereka saat ini saja sudah sangat membanggakan.

Zainuddin menyerukan Kemenpora dan PSSI harus bahu-membahu dalam melakukan pembinaan olah raga bagi generasi muda. Dia berharap prestasi juara bukan diraih karena kebetulan saja, tapi merupakan hasil dari proses yang sudah terprogram dan terencana sejak awal.

*http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/13/09/24/mtm7tv-politisi-pks-seru-pemerintah-apresiasi-timnas-u19

Mahyeldi Ansharullah: Dishub Harus Tertibkan Odong-odong

Maraknya keberadaan kendaraan odong-odong yang menjadi salah satu alat transportasi baik untuk tujuan wisata atau hal lain, membuat Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah angkat bicara. Tak tanggung-tanggung, dalam hal ini Mahyeldi meminta secara tegas kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk segera mengambil tindakan dan langkah cepat untuk menertibkan keberadaan odong-odong tersebut.

Dikatakan Mahyeldi Ansharullah, kepada Padang ekspres (group Padang today), menurut pantauan di lapangan saat ini banyak kendaraan odong-odong yang beroperasi di jalan umum, tak sedikit pula masyarakat yang mengeluh dan berkomentar tentang ini, hal ini perlu dipertegas lagi terutama menyangkut dengan aturan odong-odong sendiri, jika memang melanggar aturan maka harus ditindak tegas.

"Kalau memang sudah melanggar aturan main, apalagi sampai kejalanan umum, sudah seharusnya Dishub harus bertindak tegas, karena itu memang sudah wewenang dari Dishub. Jangan tunggu pula banyak komentar baru bertindak," ketus, Mahyeldi, Selasa (24/9).

Lebih lanjut Mahyeldi, keberadaan odong-odong saat ini syarat dengan pelanggaran, kenapa tidak, pertama ada perubahan fungsi dari kendaraan, kedua pengoperasian odong-odong tersebut sama sekali tidak mengantongi izin seperti kendaraan, "semua kendaraan termasuk odong-odong kan juga harus mengantongi izin dari kepolisian," tambah, Mahyeldi. 

Selain itu keberadaan odong-odong juga mengganggu aktivitas umum lainnya, di samping dapat membahayakan penumpang yang rata-rata didominasi anak-anak. Maka dari itu secara tegas Mahyeldi meminta agar dinas perhubungan melakukan koordinasi dengan kepolisian secara maksimal untuk mencari langkah-langkah terbaik dalam rangka penegakan aturan dan pengurangan resiko kerugian dan korban jiwa, jika terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Kota Padang, Raju Minropa mengakui saat ini memang pihaknya belum mengambil tindakan tegas atau penertiban terhadap odong-odong tersebut, yang kita lakukan baru sebatas sosialisasi berupa pelarangan kepada pengusaha dan sopir odong-odong.

“Saat ini kita baru melakukan sosialisasi pelarangan dengan bentuk memberikan surat edaran pada pengusaha dan sopir bahwa usaha yang mereka lakukan itu tidak sah, ini hasil rapat kita dengan forum lalu lintas termasuk polisi,” terangnya.

Walau demikian Raju menambahkan tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan tindakan tegas terhadap keberadaan odong-odong tersebut secara bertahap, setelah itu baru kita lakukan penertiban bersama dengan polisi,” tutupnya. (*)

Sumber : http://padangtoday.com/today/detail/48536?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Keadilan adalah azas dari Kekuasaan

Para ulama kita mengatakan bahwa al ‘adlu asaasul mulki; keadilan merupakan asas kekuasaan. Kalimat emas itu di sebagian negara dijadikan sebagai motto tertulis di kementerian hukum. Menunjukkan bahwa keadilan merupakan segi fundamental dalam kekuasaan dan keberlangsungan eksistensi negara.

Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ath Thuruq Al Hikamiyyah Fi As Siyaasah Asy Syar’iyyah berkata: “Menegakkan keadilan di tengah manusia merupakan salah satu tujuan terbesar nizham Islami. Dan bahwasanya hal itu bisa terwujud melalui (penyelesaian) hukum di tengah manusia.”[1]

Ketika keadilan telah hilang maka berakibat kerusakan hukum, moral, sosial, bahkan juga praktek keagamaan. Indonesia menjadi contoh negeri tanpa keadilan. Akibatnya kerusakan terjadi disegala bidang kehidupan.

Kuncinya ada pada para hakim. Saat mereka tidak menyadari dan memahami bahwa urusan qadha` (peradilan) sangat besar bahayanya di dunia dan terutama di akhirat maka hilanglah visi keadilan dari jiwa mereka.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab As Sunan bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa diserahi urusan qadha` (peradilan) atau dijadikan seorang qadhi di tengah manusia maka sungguh dia telah disembelih tanpa pisau.”

Maksudnya bahwa orang yang diangkat menjadi qadhi/hakim padahal dia tidak memiliki kelayakan atau dia tidak memutuskan hukum dengan benar maka dia telah celaka dan binasa. Dan dia termasuk qadhi yang diganjar dengan neraka.

Dari Buraidah radhiyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Qadhi itu ada tiga macam. Dua tempatnya di neraka dan satu tempatnya di surga. (Pertama): seorang (qadhi) yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengannya maka dia di surga. (Kedua): seorang (qadhi) yang mengetahui kebenaran tetapi dia tidak memutuskan dengannya dan berlaku lalim dalam hukum maka dia di neraka. (Ketiga): seorang (qadhi) yang tidak mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan untuk orang berdasarkan kebodohan maka dia di neraka.” (HR. Al-Arba’ah, dan dishahihkan oleh Al Hakim).

posted by @Adimin

KPK Verifikasi Kekayaan Cawako dan Cawawako

Untuk memastikan jumlah kekayaan calon walikota (Cawako) dan wakil walikota Padang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi langsung ke seluruh calon. Senin (23/9), tim KPK mulai mengundang calon untuk mencocokkan jumlah kekayaan mereka dengan yang telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) yang telah diumumkan KPU beberapa waktu lalu. 

Verifikasi ini dilakukan secara bertahap hingga Kamis mendatang.
Hari pertama kemarin, calon yang diundang, yakni Mahyeldi, Wahyu Iramana Putra, Asnawi Bahar, Surya Budhi, Maigus Nasir dan Desri Ayunda. Proses ini dimulai dari pukul 08.00 WIB di salah satu ruangan yang ada di kantor KPU Padang. Masing-masing calon dipanggil dan diperiksa secara tertutup. Media pun tidak bisa mengambil gambar atau melihat proses pemeriksaan. Bahkan komisioner KPU Padang tidak terlibat dalam verifikasi ini.
 

Ketua KPU Padang Alison mengakui kalau tim yang datang ini telah menyampaikan kalau mereka bekerja secara tim. Jadi, KPU hanya diminta menyediakan ruangan dan memberi tahu calon yang akan diverifikasi. Kedatangan tim KPK ini untuk memastikan nilai barang atau aset yang dimiliki calon.

“Jadi, bisa saja nilai kekayaan calon yang telah diumumkan sebelumnya itu berubah. Bisa lebih besar atau kecil, tergantung hasil dari pemeriksaan KPK. Nanti akan diumumkan setelah KPK memberikan hasil kerjanya ke KPU,” ulasnya.

Ketika ditanyakan, apakah kedatangan tim KPK ini menandakan kecurigaan KPK terhadap calon pejabat negara ini? Alison tidak bisa memberikan jawaban pasti, sesuai yang diinformasikan tim KPK ini, mereka datang untuk verifikasi. Tidak ada pembicaraan terkait kecurangan data kekayaan yang diberikan calon-calon ini.

Selain itu, KPK juga memiliki program yang bisa dintegritaskan dengan program KPU Padang. Ini merupakan salah satu agenda yang diintegritaskan dengan KPU. Alison menilai jika tidak mengganggu tahapan yang telah disusun, tidak ada persoalan dengan tawaran KPK untuk memprogram pilkada berintegritas.

Terpisah, Cawako yang telah melakukan verifikasi Asnawi Bahar menjelaskan, kalau dia diminta menjelaskan kembali rincian harta kekayaan yang dimilikinya. Dia menyebutkan, secara rinci sesuai dengan yang dilaporkan sebelumnya. Asnawi Bahar mengakui sepertinya KPK menemukan ketidakcocokan nilai dan diperkirakan nilai kekayaan yang dimilikinya akan menjadi naik.

Asnawi membantah jika ada penambahan objek kekayaan yang ditemui KPK terkait naiknya nilai kekeyaannya. Dia menjelaskan, nilai kekayaan yang dimilikinya ini ditaksir sesuai dengan harga pada saat pelaporan. Tapi dari tim KPK ini, ada sejumlah assetnya yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan dirinya.

“Cuma taksiran nilai saja, karena KPK melihat asset tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi kemungkinan nilai harta kekayaan saya bertambah dibandingkan sebelumnya,” ulasnya.
Pada pelaporan secara administrasi yang telah diumumkan KPU Padang sebelumnya, Asnawi Bahar memiliki kekayaan sekitar Rp16,864 miliar.

Begitu pun dengan Mahyeldi yang sebelumnya melaporkan ‘hanya’ memiliki kekayaan sekitar Rp245,422 juta. Dia tidak mengetahui apakah nanti akan ada perubahan setelah diverifikasi KPK atau tidak.

“Saya telah melaporkan kekayaan saya sesuai ketentuan. Tidak ada yang ditutupi. Silahkan orang lain menilainya,” ujar Mahyeldi. (*)

 

Sumber : http://hariansinggalang.co.id/kpk-verifikasi-kekayaan-cawako-dan-cawawako/ 

posted by @Adimin