PKS Tegaskan Lagi Usulan Revisi UU KPK Baiknya dari Pemerintah

JOGJAKARTA (10/10) - Inisiatif revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya datang dari pemerintah. Hal ini agar proses pembahasannya lebih konstruktif dan efektif.

Hal itu ditegaskan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman di sela-sela menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 DPW PKS Jogjakarta, Sabtu (10/10).

“Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk mengonsolidasikan lembaga-lembaga penegak hukum menyusun usulan perbaikan UU KPK. Usulan yang konkrit lalu disampaikan ke DPR untuk kemudian diproses menjadi amandemen yang konstruktif,” kata Sohibul Iman saat ditanya wartawan terkait amandemen UU KPK.

Dia menambahkan, perbaikan undang-undang yang mengatur lembaga antirasuah yang telah berjalan selama 15 tahun ini merupakan keniscayaan. Namun poin utamanya adalah perbaikan itu harus memperkuat penegakan pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

“Proses usulan amandemen UU KPK seperti yang kemarin tidak akan menghasilkan usulan yang konstruktif. Saat itu DPR diminta menandatangani usulan yang belum dibahas sebelumnya,” tambah Sohibul Iman.

Jika dipaksakan usulan revisi UU KPK berasal dari DPR, lanjut mantan wakil ketua DPR ini, maka prosesnya akan lebih panjang. PKS juga menilai draf usulan yang saat ini telah beredar disusun secara tergesa-gesa dan diperkirakan hanya akan menghasilkan usulan yang prematur.

“PKS melihat usulan amandemen UU yang ada justru melemahkan dan bukan menguatkan KPK,” tegas Sohibul Iman.

Partai Papan Atas

Proses regenerasi mesin politik yang terjadi di DPW Jogjakarta makin menegaskan target PKS untuk beranjak dari posisi papan tengah. Dari sebelumnya memperoleh 7 persen suara pada pemilu 2014 menuju partai papan atas dengan perolehan di atas 10 persen suara pemilih nasional.

“Jogjakarta, Insya Allah akan memberi sumbangan suara untuk mencapai target di tingkat nasional. Saat ini PKS Jogjakarta sudah mampu menyumbang 11 persen suara pada pemilu 2014, saya kira tahun 2019 akan lebih besar lagi,” kata Sohibul Iman.

Selama dua pekan terakhir, PKS terus memanaskan mesin politiknya dengan menggelar secara serentak musyawarah wilayah di semua provinsi hingga akhir bulan Oktober. Rencananya pada 3-6 November 2015 akan digelar musyawarah kerja nasional (mukernas) yang akan dihadiri oleh semua pengurus baru dari tingkat pusat hingga wilayah.

Pada acara Muswil ke-4 tersebut juga dilantik kepengurusan DPTW (Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah) PKS Jogjakarta periode 2015-2020, yakni:

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW): Arif Budiono

Sekretaris MPW: Nandar Wirono

Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW): Ahmad Chudori

Sekretaris DSW: Agus Sofwan

Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW): M Darul falah

Wakil Ketua Umum DPW: Agus Mashudi

Sekretaris Umum DPW: Dwi Budi Utomo

Bendahara Umum DPW: Huda Tri Yudiana

Ketua Bidang Kaderisasi DPW: Muhamad Rosyidin

Acara Muswil DPW Jogjakarta menyuguhkan sejumlah kegiatan bersama rakyat, di antaranya pementasan Wayang Kampung Sebelah yang berisi sindiran politik, disajikan dalam bentuk guyonan segar. Pada Ahad (11/10) pagi juga digelar kegiatan fun bike dengan sejumlah door prize berupa aneka ragam sepeda bermerek.

Saat ini PKS mengusung tagline “Berkhidmat untuk Rakyat” dengan tetap memperkuat nilai-nilai bersih, peduli, dan profesional.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (tengah) didampingi Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta (kanan) dan Sigit Soesiantomo (kiri) saat konferensi pers Muswil ke-4 DPW PKS Jogjakarta, Sabtu (10/10).

posted by @Adimin

HNW Ingatkan Bahaya Keluar dari Falsafah Berbangsa

JAYAPURA (11/10) - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyatakan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang digalakkan oleh MPR RI mempunyai tujuan agar rakyat Indonesia terus membangun komitmen bersama dalam berbangsa dan bernegara.

“Harapan dari kegiatan sosialisasi empat pilar ini ialah agar seluruh warga bangsa termasuk yang di Papua ini komitmen berbangsa dan bernegaranya selalu tersegarkan, sebagaimana disampaikan oleh para founding father kita,” ungkap Hidayat di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (10/10/2015).

Menurut Hidayat, salah satu komitmen kita ialah memahami empat pilar berbangsa dan bernegara lantas mengamalkannya. "Pahami konstitusi kita, Pancasila kita, UUD kita, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika untuk kemudian diimplementasikan supaya punya kontribusi bagi perbaikan Indonesia ke depan,” sambung Hidayat.

Hidayat mengungkapkan banyak faktor destruktif yang muncul karena keluar dari falsafah berbangsa dan bernegara.

“Sosialisasi ini penting dilakukan mengingat selama ini banyak orang yang keluar dari falsafah bangsa kita yang menjadi penyebab terjadinya berbagai kejahatan, seperti kejahatan pada anak-anak, pada keluarga, pada perempuan, menghadirkan begitu banyak perilaku kriminal, perilaku menyimpang. Dan ini perlu dikoreksi,” kata legislator dari PKS ini.

Hidayat menyampaikan untuk melakukan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini, banyak bentuk kegiatan telah dilakukan oleh MPR RI.

“Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk outbond mahasiswa, cerdas cermat untuk anak sekolah, ada juga melalui teleconferencedengan para dosen, dengan para pejabat, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Menurut Hidayat, penerapan nilai-nilai dari empat pilar akan bisa menjadi solusi atas berbagai penyimpangan yang terjadi.

“Kalau kita kokoh dan kuat dalam hal penerapan empat pilar berbangsa dan bernegara ini, bisa menjadi jawaban untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang ada,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid.

posted by @Adimin

HNW: Berikan Hak Orang Papua, Cara Efektif Papua Nyaman Bersama NKRI

PAPUA (11/10) - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah untuk terus melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia.

“Kami selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat Papua agar tetap nyaman berada di dalam negara Indonesia. Semua hak-haknya diberikan, otonomi khusus direalisasikan, termasuk juga anggaran-anggarannya direalisasikan," papar Hidayat di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Wilayah ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Papua di Hotel Sahid Papua, Sabtu (10/10/2015).

Hidayat mengingatkan agar semua komitmen dari pemerintah pusat itu dijaga dan dilaksanakan, sehingga dana besar dari otonomi khusus itu untuk memajukan Papua dan menghadirkan segala kebaikan bagi Papua.

Terkait dengan janji-janji pemerintah terhadap masyarakat Papua, Hidayat memaklumi jika ada masyarakat Papua yang berusaha menagihnya.

“Kami memaklumi kalau warga Papua yang mengingatkan Pak Jokowi tentang janji-janjinya bagi Papua untuk kemudian bisa dilaksanakan, karena itu sudah menjadi bagian dari janji presiden saat kampanye dulu, yang layak untuk diingatkan agar direalisasikan,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat, realisasi dari janji-janji Presiden terhadap Papua tersebut adalah cara untuk tetap menjadikan Papua bagian tak terpisahkan dari Indonesia.

“Realisasi janji-janji Presiden itu merupakan bagian dari cara efektif untuk menghadirkan Papua tetap bersama Indonesia,” tambahnya.

Hidayat juga mengingatkan kepada pemerintah di daerah agar kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dijalankan dengan baik.

“Kemudian ketika negara sudah merespons dengan memberikan sejumlah hal bagi Papua, ada otonomi khusus, ada anggaran khusus. Harapannya ialah agar anggaran dan kewenangan yang sudah diberikan dilaksanakan dengan amanah, dengan maksimal, sehingga menghadirkan pembangunan terus-menerus yang akan meningkatkan kualitas kehidupan yang terus membaik di Papua ini,” tutup Hidayat.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (tengah, duduk batik merah) bersama kader PKS Papua di Jayapura, Sabtu (10/10/2015).

posted by @Adimin