PKS: Teror Terhadap Umat Manusia Tidak Dibenarkan Islam

Jakarta (28/1) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam berbagai aksi terorisme atas nama agama yang terjadi di Indonesia. Islam tidak pernah membenarkan tindakan teror umat manusia.

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS KH Dr Surahman Hidayat mengatakan, PKS mengecam tindakan terorisme karena bertentangan dengan Islam. Sikap resmi PKS terhadap tindakan terorisme dijelaskan dalam penjelasan (bayan) DSP yang dikeluarkan baru-baru ini. 

“Orang muslim itu orang yang mampu menjamin rasa tenang, aman bagi orang-orang Islam yang lainnya dari perbuatan dan dari ucapannya,” kata Surahman di Gedung DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (28/1).

Surahman mengatakan, bayan DSP PKS dikeluarkan terkait tindakan terorisme yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Apalagi aksi itu menyasar masyarakat umum yang mayoritas umat Islam.

Lebih lanjut, Surahman mengatakan bahwa DSP mempunyai tugas untuk membuat penjelasan tentang pandangan dari sisi syariah.

“Bayan itu bagaimana pandangan PKS atau pemahaman PKS dari perspektif Islam terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi,” ujar Surahman.

Setiap bayan, Surahman menjelaskan, DSP mengutip satu ayat yang menjadi standar apakah sesuatu tindakan itu menyimpang atau sesuai dengan Al Quran. Bila tindakan atau paham tersebut menggerus atau menodai arkanul iman (rukun-rukun Iman), arkanul Islam (rukun-rukun Islam) itu jelas menyimpang.

“Kalau pemahaman dan tindakan itu adalah merusak hubungan silaturahim, itu juga menyimpang. Kalau tindakan itu merusak seperti infrastruktur, sumber daya alam, sumber daya manusia, merusak di permukaan bumi, melakukan kerusakan, berbagai kerusakan itu adalah menyimpang,” jelas Surahman.

Selengkapnya bayan DSP tentang tindak terorisme silakan klik di sini.

Keterangan Foto: Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS KH Dr Surahman Hidayat

posted by @Adimin

FPKS: Menpan-RB Harus Segera Angkat THK 2 menjadi CPNS

Jakarta (27/1) – Anggota Komisi II DPR RI Sa’duddin mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi untuk segera mengangkat Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Pasalnya, berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) per tanggal 15 September 2015, disepakati bahwa THK II yang berjumlah 439.956 orang harus segera diangkat secara bertahap menjadi CPNS, mulai tahun 2016 hingga 2019," jelas Sa’duddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Namun demikian, pada tanggal 20 Januari 2016, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II, tiba-tiba Menpan-RB Yudi Chrisnandi menyatakan tidak bisa mengangkat THK 2 menjadi CPNS.

“Alasan Kemenpan-RB mengambil langkah tersebut adalah karena masalah anggaran dan juga UU ASN,” jelas Legislator PKS yang pernah menjabat bupati di Kabupaten Bekasi periode 2007-2012 ini.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sedang menyiapkan surat resmi yang ditujukan kepada Menpan-RB Yudy Chrisnandi untuk segera mengangkat THK 2 ini menjadi CPNS.

“Ini harus disampaikan kepada Menpan, baik lewat Raker Komisi II, maupun lewat surat secara khusus atas nama resmi dari Fraksi PKS berdasarkan laporan yang diterima,” ujar Jazuli pasca menerima aduan dari enam orang perwakilan THK 2 Kota Serang di Ruang Pleno, Selasa (26/1). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Sa'duddin

posted by @Adimin

Pelantikan Gubernur Sumbar Dijadwalkan Februari

Ilustrasi. (ANTARA FOTO)

Padang, (AntaraSumbar) - Sekretaris Daerah Sumatera Barat Ali Asmar menyampaikan pelantikan gubernur Sumbar terpilih dijadwalkan dilaksanakan pada pertengahan Februari 2016 oleh Presiden Joko Widodo.

" Kalau tidak ada kendala, karena sengketa di Mahkamah Konstitusi sudah selesai, pelantikan gubernur terpilih akan dilaksanakan pertengahan Februari," kata dia di Padang, Selasa.

Menurut dia soal jadwal tersebut sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah hanya mengikuti saja.

"Harus ada gubernur definitif yang memimpin Sumbar, kalau penjabat sementara akan terkendala karena harus menjalankan tugas lain," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menetapkan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai calon gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada 23 Januari 2016.

Irwan-Nasrul terpilih menjadi gubernur Sumbar periode 2016-2021 berdasarkan hasil rekapitulasi surat suara pada rapat pleno dengan perolehan 1.175.858 suara atau mengungguli pasangan nomor urut satu Muslim Kasim-Fauzi Bahar dengan perolehan 830.131 suara.

Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengapresiasi kinerja KPU Sumbar yang telah berhasil sampai pada tahapan rapat pleno penetapan cagub terpilih.

"Selanjutnya demokrasi ini tentunya akan dilanjutkan dengan paripurna di DPRD Sumbar dan rakyat akan bersama-sama menanti konsep pelantikannya," katanya.

Calon Gubernur Sumbar terpilih Irwan Prayitno menyampaikan kemenangan yang diperolehnya adalah kemenangan masyarakat karena mereka diusung oleh masyarakat Sumbar dan tidak akan sampai pada tahapan penetapan calon terpilih tanpa dukungan tersebut.

"Penetapan KPU ini adalah penetapan rakyat dan kemenangan ini ialah kemenangan mereka pula," ujarnya.

Pilkada Gubernur Sumbar diikuti dua pasang calon yaitu Muslim Kasim-Fauzi Bahar dan Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang digelar pada 9 Desember.

KPU Sumbar mencatat jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 sebanyak 3.496.836 orang. [antarasumbar.com]

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi : Harapkan Sertifikasi, Lahirkan Tuo Silek yang Handal dan Penuh Dedikasi

PADANG – Dengan adanya pemberian sertifikasi bagi para "Tuo Silek" (guru besar silat, red) se-Kota Padang, berarti menandakan keberadaan peranan yang profesional, dalam memotifasi pesilat-pesilat yang ada di Kota Padang ke depan.

Demikian disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Padang, H Emzalmi, sewaktu membuka kegiatan Sertifikasi bagi Tuo Silek se-Kota Padang di salah satu hotel di Padang, Senin (25/1) kemaren.

“Untuk itu diharapkan, sertifikasi ini akan melahirkan Tuo Silek-Tuo Silek yang handal dan penuh dedikasi dalam memegang setiap peranan yang diemban," ujarnya.

Wawako menyebutkan, sertifikasi bagi Tuo Silek ini, merupakan bahagian implementasi Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

yang bekerjasama dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Padang. Maksud dan tujuannya antara lain, juga dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai seni di tengah kehidupan masyarakat dan warga Kota Padang.

“Sebagaimana nilai-nilai adat seperti silat minang, mempunyai nilai luhur yang perlu kita pertahankan dan dilestarikan. Walaupun kemajuan zaman dan teknologi, terus membaur dalam kehidupan kita,” ujar Emzalmi.

Emzalmi juga mengharapkan, semoga silat, baik sebagai kegiatan seni maupun sebagai kegiatan iven, akan terus memberikan kemajuan dan membuat harum nama daerah. Di samping itu, juga mampu mendorong sinergi antar semua lapisan masyarakat demi kemajuan Kota Padang ke depan.

"Semoga, dengan sertifikasi yang diterima Tuo Silek se-Kota Padang ini, dapat menjadikannya lebih fokus dalam membina atlet. Seperti dalam waktu dekat menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat mendatang. Harapan kita, semoga di cabang silat ini, meraih medali tentunya,” imbuh putra daerah Kuranji ini mengakhiri.

Dalam pembukaan Sertifikasi Tuo Silek se-Kota Padang tersebut, juga dihadiri Ketua Ipsi Padang, Zulhardi Z Latif beserta pengurus dan anggota, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Medi Iswandi dan para Tuo Silek se-Kota Padang.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin