Rizal Ramli: Yg Terjadi kemarin adalah . . . . . .

 

Rizal Ramli: Yg Terjadi kemarin adalah di Sidang Paripurna Kemarin Kejahatan Luar Biasa Parpol dalam Setgab

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya.
Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin, ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit Parpol. Karena itu, Rizal Ramli mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie atau Ical ARB terkait alokasi anggaran tersebut.
“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/6/2013) seperti dirilis itoday.
“Saya mau bertanya kepada ARB, apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia  membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa,” ujar Rizal Ramli.
Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.
Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.
Menurut Rizal Ramli, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global. (itoday), salam-online
- See more at: http://salam-online.com/2013/06/rizal-ramli-yang-terjadi-di-sidang-paripurna-kemarin-kejahatan-luar-biasa-parpol-dalam-setgab.html#sthash.bRPxmcEa.dpuf

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya.
Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin, ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit Parpol. Karena itu, Rizal Ramli mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie atau Ical ARB terkait alokasi anggaran tersebut.
“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/6/2013) seperti dirilis itoday.
“Saya mau bertanya kepada ARB, apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia  membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa,” ujar Rizal Ramli.
Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.
Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.
Menurut Rizal Ramli, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global. (itoday), salam-online
- See more at: http://salam-online.com/2013/06/rizal-ramli-yang-terjadi-di-sidang-paripurna-kemarin-kejahatan-luar-biasa-parpol-dalam-setgab.html#sthash.bRPxmcEa.dpuf

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya.
Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin, ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit Parpol. Karena itu, Rizal Ramli mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie atau Ical ARB terkait alokasi anggaran tersebut.
“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/6/2013) seperti dirilis itoday.
“Saya mau bertanya kepada ARB, apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia  membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa,” ujar Rizal Ramli.
Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.
Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.
Menurut Rizal Ramli, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global. (itoday), salam-online
- See more at: http://salam-online.com/2013/06/rizal-ramli-yang-terjadi-di-sidang-paripurna-kemarin-kejahatan-luar-biasa-parpol-dalam-setgab.html#sthash.bRPxmcEa.dpuf

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya.
Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin, ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit Parpol. Karena itu, Rizal Ramli mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie atau Ical ARB terkait alokasi anggaran tersebut.
“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/6/2013) seperti dirilis itoday.
“Saya mau bertanya kepada ARB, apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia  membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa,” ujar Rizal Ramli.
Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.
Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.
Menurut Rizal Ramli, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global. (itoday), salam-online
- See more at: http://salam-online.com/2013/06/rizal-ramli-yang-terjadi-di-sidang-paripurna-kemarin-kejahatan-luar-biasa-parpol-dalam-setgab.html#sthash.bRPxmcEa.dpuf

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya.
Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin, ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit Parpol. Karena itu, Rizal Ramli mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie atau Ical ARB terkait alokasi anggaran tersebut.
“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/6/2013) seperti dirilis itoday.
“Saya mau bertanya kepada ARB, apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia  membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa,” ujar Rizal Ramli.
Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.
Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.
Menurut Rizal Ramli, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global. (itoday)

- See more at: http://salam-online.com/2013/06/rizal-ramli-yang-terjadi-di-sidang-paripurna-kemarin-kejahatan-luar-biasa-parpol-dalam-setgab.html#sthash.bRPxmcEa.dpufKetua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya. 

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Golkar yang memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya.

Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin, ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit Parpol. Karena itu, Rizal Ramli mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

Patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie atau Ical ARB terkait alokasi anggaran tersebut.
 

“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (18/6/2013) seperti dirilis itoday.

“Saya mau bertanya kepada ARB, apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia  membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa,” ujar Rizal Ramli.

Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.

Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.

Menurut Rizal Ramli, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global

http://salam-online.com/2013/06/rizal-ramli-yang-terjadi-di-sidang-paripurna-kemarin-kejahatan-luar-biasa-parpol-dalam-setgab.html

posted by @Adimin

Din Syamsuddin: Demi Kepentingan Umat Islam, Parpol Islam Bersatulah!

Jumlah umat Islam di dunia sekitar 1,5 milyar. Dari jumlah yang sangat besar itu sekitar 207 juta berada di Indonesia. Artinya jumlah umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Tapi sayangnya, jumlah umat Islam yang mayoritas itu belum menjadi faktor penentu dalam kehidupan politik.

"Umat Islam mayoritas tapi belum menjadi faktor penentu dalam politik, karena itu pengkajian politik Islam sangat penting dan harus didukung," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin saat menyampaikan sambutan dibukanya "Pengajian Politik Islam" di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (16/6/2013).

Din menyebut hal itu sebagai kesenjangan antara cita-cita politik dengan realitas umat Islam. 

"Kegiatan ini penting, kita hadiri terus menerus. Harus mampu membawa perubahan. Sayang 207 juta umat Islam belum mampu menentukan politik nasional," lanjutnya.

Din mengaku, sebelum pemilu 2004 pernah mendorong parpol-parpol Islam dan Parpol berbasis massa Islam supaya bersatu, namun sayangnya hal itu tak bisa terjadi. malah mereka ramai-ramai berkoalisi dengan orang dan Partai yang sekarang menjadi penguasa.

"Kalau mereka bersatu bisa mencalonkan presiden dari umat Islam sendiri. Gabungannya lebih dari 25 persen," kata Din.

Karena parpol Islam tak mau berkoalisi, kata Din, jadilah koalisi yang sekarang ini. Din menyebutnya sebagai koalisi sesat.

"Saya nilai sekarang koalisi sesat. Latajtamiu umati ala dholal. Apa yang mereka tampilkan semua pro rakyat, tapi memilih opsi yang tak berhubungan dengan rakyat. Ini koalisi sesat," kata Din.

Karena itu, dari atas Mimbar Masjid Agung al-Azhar, Din menyerukan kembali supaya parpol Islam dan berbasis massa Islam bersatu kembali bdalam sebuah koalisi strategis. "Sekarang saya dorong bersatulah. Demi kepentingan umat Islam," serunya

http://www.suara-islam.com/read/index/7457/Din-Syamsuddin--Demi-Kepentingan-Umat-Islam--Parpol-Islam-Bersatulah-

posted by @Adimin

Wow..!! Rp 155 M untuk Lumpur Lapindo Masuk RAPBN-P 2013

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Dalam pasal tersebut disebutkan "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Di dalam pasal itu juga ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Kemudian, pada poin selanjutnya alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong. Pagu paling tinggi yang diusulkan adalah sebesar Rp 155 miliar.

Saat dikonfirmasi, politisi DPR asal Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, menilai dana sebesar itu wajar digelontorkan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat setempat. Pasalnya, semburan lumpur di kawasan Sidoarjo telah dinyatakan sebagai bencana alam, dan pemerintah wajib membantu masyarakat yang menjadi korban.

Ketua DPP Partai Demokrat ini juga menjamin alokasi anggaran untuk penanggulangan Lumpur Lapindo jauh dari unsur politis.

"Di Sidoarjo itu gejala alam, wajar pemerintah menanggulangi melalui APBN. Menurut saya utamakan dulu kepentingan rakyat," ujarnya.

*http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/17/15381191/Rp.155.M.untuk.Lumpur.Lapindo.Masuk.RAPBN-P.2013

posted by @A.history

Fahri: Ada Anomali dalam Kenaikan Harga BBM

Bersuara dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, politisi PKS Fahri Hamzah tidak kehilangan ketajaman muatan pembicaraan. Fahri menyebut adanya anomali dalam rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Dalam rapat paripurna di DPR, Senin (17/6), Fahri menyebut salah satu anomali itu tercermin pada alasan penyelamatan APBN. Pemerintah menyatakan, APBN bisa jebol jika harga BBM tidak dinaikkan.

"Di satu sisi kita bicara penyelamatan dan peningkatan APBN. Tapi di sisi lain, kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," tandas Fahri.

Fahri juga menyebut pemerintah tidak sensitif terhadap rakyat kecil. Pemerintah selalu menyalahkan masyarakat karena konsumsi BBM masyarakat yang besar, tetapi mengaturnya dengan cara dinaikkan harganya.

"Publik tidak bisa menerima jika pemerintah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik (mengelola APBN). Dan kegagalan itu malah ditimpakan ke masyarakat," tegas Fahri lagi.

Fahri juga menyebut pemerintah gagal mengembangkan infrastruktur energi. Walhasil, Indonesia harus menyerahkan pengolahan minyak dan gas bumi ke pihak asing. Ujung-ujungnya, masyarakat harus membeli energi dengan harga mahal. Tapi pemerintah tetap saja tidak sensitif.

"Masyarakat terpaksa membeli energi yang mahal. Sudah dipaksa, tapi disalahkan pula. Dari hari ke hari kita menyaksikan orkestra yang fals ini," ucap anggota Komisi III DPR ini.[berita99]

posted by @A.history

PKS Kirim Surat Cinta kepada Presiden SBY

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengirimkan surat cinta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Surat tersebut adalah sebagai bentuk penolakan atas kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi.

Surat cinta kepada Presiden SBY itu dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah, saat membacakan pandangan Fraksi PKS, dalam sidang paripurna, Senin (17/6/2013).

Berikut surat cinta kepada Presiden SBY;

"Tahan tanganmu wahai Presiden, tahanlah keinginanmu untuk mengirimkan beban tambahan, yang tulang punggungnya sangat lemah."

Menurutnya, penaikan harga BBM bersubsidi memang bukan kewenangan DPR, melainkan kewenangan Presiden SBY.

"Hingga saat ini, Presiden bisa mengumumkan kenaikan harga bbm, tapi sampai malam ini Presiden tidak mengumumkan itu. Maka besok Presiden tetap bisa menaikan harga BBM, karena UU No. 19 masih tetap berlaku," kata Fahri.

Penolakan PKS, menurut Fahri, karena kenaikan harga bbm akan memukul masyarat secara menyakitkan. Sehingga, akan bertambah banyak masyarakat yang menjadi miskin.

"Akan banyak usaha rumahan terganggu, semakin banyak rakyat yang semakin miskin," imbuhnya. [ton]

*http://nasional.inilah.com/read/detail/2000885/pks-kirim-surat-cinta-kepada-presiden-sby#.Ub845-fFnVo

posted by @A.history

PKS Tetap Solid Tolak Pengesahan RAPBN-P 2013

Jakarta - Jelang pengambilan voting untuk menentukan RUU APBN-P 2013, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengutarakan pandangannya. PKS pun konsisten sejak awal untuk tidak akan membebani masyarakat dan menolak pengesahan RAPBN-P 2013.

"Kami hanya ada satu kata dan itu adalah kami menolak kenaikan harga BBM," tegas Anggota DPR F-PKS, Fahri Hamzah di ruang rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (17/6).

Lebih lanjut, Fahri juga menegaskan jika F-PKS tidak akan menambah beban masyarakat miskin dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"F-PKS tetap konsisten dari awal tidak akan menambah beban rakyat miskin dengan menyetujui penaikan harga BBM subsidi," tegasnya.

Sementara itu, Fahri juga menambahkan bahwa F-PKS tetap optimistis meskipun sidang paripurna hari ini menolak pengesahan RUU APBN-P, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan tetap bisa menaikan harga BBM subsidi.

Tidak hanya itu, PKS melalui Fahri Hamzah juga menambahkan baahwa pihaknya sudah mengirimkan pesan cinta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Yang isinya, tahanlah keiginginan mu untuk memberikan beban tambahan kepada rakyatmu yang tulang punggungnya masih lemah, pungkasnya.

*http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/17/1/161945/PKS-Tetap-Solid-Tolak-Pengesahan-RAPBN-P?utm_source=metrotvnews.com&utm_medium=twitter

posted by @A.history