Cegah Paham Radikalisme Lewat Pondok Pesantren

Sukabumi (5/5) - Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri Menegaskan bahwa Pondok Pesantren merupakan salah satu benteng pertahanan NKRI dalam menangkal paham radikalisme.

“Melalui pesantren lah kita memiliki pemahaman yang benar, karena berbagai disiplin ilmu yang dia ajarkan para kiai dan ustadz sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas” terang Habib salim saat bersilaturahim di Pondok Pesantren An-Nizom, Sukabumi, Jum’at (4/5).

Habib salim juga menjelaskan peran ulama di masa lalu yang ikut berjuang mempertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah.

Sementara Pimpinan Pon Pes An-Nizom KH. Abdullah Mukhtar meminta kepada PKS agar selalu memberikan pemahaman yang baik tentang pemahaman ahlu sunah wal jamaah melalui kegiatan politik PKS.

“Kembali mengikuti ahlu sunnah wal jamaah merupakan salah satu cara kembali mempersatukan umat, untuk itu PKS harus terdepan sebagai Partai Islam”, Jelas Kiai Abdullah Mukhtar yang lebih akrab di Panggil Abuya ini.

Dalam silaturahim ini juga dihadiri Anggota DPR RI dari PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi, mendengarkan masukan-masukan dari para ‘Alim Ulama se-kabupaten Sukabumi. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri

posted by @Adimin

Indonesia Harus Serius Dorong OKI Selesaikan Permasalahan Palestina

Jakarta (4/3) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta Pemerintah Indonesia serius mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam membela Kedaulatan Palestina. Rofi berharap konferensi ini juga memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan Palestina yang lebih komprehensif dan strategis.

Demikian disampaikan Rofi menjelang berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI tentang Al-Quds dan Palestina pada tanggal 6 dan 7 Maret di Jakarta.

“Penguatan komitmen negara-negara OKI diperlukan, dengan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan keberpihakan kepada palestina yang selama ini menjadi sasaran agresi Israel,” jelas Rofi di Jakarta, Jumat (4/3)

Rofi menambahkan sudah saatnya anggota OKI mampu mengembangkan jaringan, menguatkan soliditas, dan komitmen bersama secara terus menerus untuk memperjuangkan kedaulatan Palestina di berbagai forum internasional. Hal itu karena persoalan Palestina bukan hanya masalah Keumatan, namun juga perjuangan terhadap nilai-nilai Kemanusiaan yang menentang penjajahan di dunia.

“Isu palestina ini sudah sekian lama mengemuka bersamaan dengan berdirinya OKI, namun sejalan dengan konflik di Palestina masih terus terjadi konflik bersamaan dengan memburuknya kawasan timur tengah secara umum,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Rofi berpendapat sudah saatnya antar negara OKI lebih intensif meningkatkan kerjasama. Sebab, di tengah kelesuan ekonomi global saat ini, kerjasama antar negara Islam tersebut, menurut Rofi dapat dimanfaatkan untuk kembali menggairahkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang lebih kompetitif dan saling menguntungkan.

“Peran Indonesia dalam mendukung Palestina, tidak hanya menghentikan kekerasan. Namun juga memperluas pasar-pasar dari negara Islam sehingga membangkitkan kembali perekonomian bangsa Palestina,” jelas Rofi.

Ditilik dari sejarah, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969. Lalu, lahirlah Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak asasi manusia.

Pembentukan OKI awalnya didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang diahadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin

Fraksi PKS Setujui RUU Nelayan dengan Delapan Catatan

Jakarta (4/3) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk dibawa pada pembahasan Tingkat II dan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) Fraksi PKS DPR RI Rofi Munawar saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas RUU tersebut di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3).

“Keberpihakan negara untuk melindungi profesi ini sangat dibutukan, karena sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian bangsa,” jelas Rofi.

Berikut adalah 8 (delapan) catatan akhir terkait pembahasan RUU tersebut.

“Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa perkembangan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, telah sesuai dengan keinginan dan diharapkan menjadi role model (acuan) bagi pembahasan RUU lainnya,” papar Rofi.

Kedua, Fraksi PKS menilai RUU ini dapat melindungi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat, termasuk perempuan dan keluarga nelayan melalui pemberian beasiswa.

“Fraksi PKS berharap pemberian beasiswa dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar para nelayan mendapatkan pengetahuan lebih dan lepas dari belenggu persoalan utama pendidikan selama ini,” tambah Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Ketiga, Fraksi PKS mendukung pencantuman nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagai salah satu jenis pekerjaan yang diakui dalam pencatatan administrasi kependudukan.

“Sehingga, hal tersebut dapat memudahkan negara dalam melayani pemberian bantuan berupa asuransi, subsidi, dan pembiayaan secara tepat sasaran,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini.

Keempat, Fraksi PKS menilai asuransi nelayan yang mudah dan terjangkau dalam RUU tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan usaha perikanan dan pergaraman.

“Oleh sebab itu, Fraksi PKS menekankan pemerintah bertindak profesional dan tepat sasaran dalam mekanisme pembayaran asuransi. Sehingga, alokasi asuransi tersebut dapat menjadi prioritas dalam APBN,” ujar Rofi.

Kelima, RUU ini memberikan komitmen dalam pemberian subsidi sehingga dapat meringankan beban dalam melaksanakan proses produksi.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS akan terus mengawal pemerintah dalam proses implementasinya, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” jelas Rofi.

Keenam, Fraksi PKS juga mengajak kepada seluruh pihak, terutama kepada pemerintah, untuk senantiasa menghindari segala bentuk praktek importasi, baik dalam perikanan laut, budidaya ikan, maupun garam.

Ketujuh, Fraksi PKS meminta pemerintah pula agar secara serius menindaklanjuti proses pasca RUU Ini dengan segera mengeluarkan peraturan turunan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Ini diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” tegas Rofi.

Kedelapan, dengan hadirnya RUU ini, Fraksi PKS ingin memastikan bahwa negara hadir secara lebih konkrit dalam melakukan perlindungan, pelayanan, dan keberpihakan kepada nelaya, pembudidaya ikan, dan petambak garam. “Karena mereka adalah Aset Negara,” jelas Rofi.

Dengan lahirnya UU ini, Fraksi PKS berharap negara semakin jelas dan kuat keberpihakannya kepada para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, yang selama ini masih terpinggirkan secara ekonomi. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) Fraksi PKS DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin