FPKS Dukung Pembentukan Pansus Pilpres

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dilakukannya Panitia Khusus (Pansus) Pelanggaran Pilpres karena ada masyarakat yang mengkritik pelaksaan pilpres.

"Secara prinsip kita mendukung Pansus Pilpres. Bagi kami ini hak anggota DPR dalam melakukan peran kontrol sebagai penyuara rakyat. Selama reses, kita menemukan masyarakat yang mengkritik pelaksanaan pilpres kemarin. Wajar kalau kami mendalami persoalan itu dalam bentuk pansus," kata Ketua Fraksi PKS di DPR RI Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/8).

Dikatakannya, pembentukan Pansus Pilpres tidak dalam rangka menggagalkan kemenangan Jokowi-JK.

"Pansus ini tidak dalam rangka menganulir calon tertentu. Ini meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dirasa begitu banyak kejadian yang tidak sesuai semangat pilpres dan UU," kata Hidayat.

Ia yakin, meskipun masa sidang tinggal satu setengah bulan lagi, Pansus Pelanggaran Pilpres bisa selesai dan bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat.

"Justru kami ingin di sisa waktu yang sedikit ini akan membuat DPR khusnul khotimah. DPR harus benar-benar aspiratif dengan berbagai kritik masyarakat terhadap penyelenggaran pilpres," kata mantan Ketua MPR RI itu.[dm/antaranews] 

posted by @Adimin

Gugatan Prabowo-Hatta ke MK Sesuai Konstitusi

Gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Karena itu, tak ada yang aneh dengan langkah politik yang diambil Prabowo-Hatta demi mencari keadilan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Ivan Riansa mengatakan, ketidakpuasan hasil Pilpres 2014, dengan membawa ke MK adalah cara yang konstitusional. "Yang berlangsung saat ini di MK adalah sesuatu yang sangat wajar," katanya di Jakarta, Senin (4/8).

Ivan menyatakan, masyarakat hendaknya tidak perlu memandang negatif gugatan hasil Pilpres 2014 tersebut. Pasalnya, cara yang ditempuh itu sesuai dengan semangat demokrasi di Indonesia.

Karena itu, BEM UI meminta kepada kedua pihak pasangan capres agar menghormati proses yang berlaku. "BEM UI mendukung proses penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK, agar menghasilkan putusan demi tegaknya hukum dan demokrasi," kata Ivan.

Dia melanjutkan, walaupun pleno KPU memutuskan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan raihan suara 53,15 persen, namun hasil final akan terjadi di MK. Karena itu, proses pemilihan umum masih belum berakhir, dan harus menunggu keputusan MK. [dm/rol]

posted by @Adimin

PKS Protes Sikap KPU yang Mengizinkan Buka Kotak Suara

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho, memprotes sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang mengizinkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membuka kotak suara. 

"KPU tidak bisa main buka (kotak suara) gitu saja," ungkapnya di Jakarta, Senin (4/8).

Taufik menegaskan, yang berhak mengintruksikan untuk membuka kotak suara adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Karena, lanjut Taufik, saat ini kotak suara tersebut telah masuk ke ranah MK terkait gugatan pilpres Prabowo-Hatta mengenai hasil Pilpres pada 9 Juli lalu. 

"Meskipun KPU menyatakan punya hak untuk melakukan itu, namun, sengketa ini sudah masuk ranahnya MK," tegasnya.

Sebelumnya, KPU mengeluarkan surat edaran pada tanggal 25 Juli 2014 tentang instruksi KPU Pusat kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membuka kotak suara dalam rangka mengantisipasi gugatan Prabowo-Hatta ke MK.[dm/gatranews]

posted by @Adimin