Siap Menangkan H. Mahyeldi – PKS Gelar Konsolidasi Tim Pemenangan Hingga Tingkat Kelurahan

Padang – Jelang pemilihan kepala daerah (PILKADA) 30 Oktober 2013 nanti, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang menggelar acara konsolidasi Tim Pemenangan PILKADA. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Serbaguna Yayasan Ranah Minang, Minggu (19/05). Peserta konsolidasi melibatkan seluruh struktur DPC dan DPRa (kelurahan) PKS.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Padang, Muhidi menekankan kembali dihadapan pengurus, bahwa PKS Kota Padang insya Allah akan mengusung H. Mahyeldi -Wakil Wali Kota Padang sekarang yang juga merupakan kader PKS- maju sebagai Calon Wali Kota.

Selain itu, ia juga menyampaikan tiga hal penting yang menjadi kekuatan bersama untuk bisa memenangkan pertarungan dakwah ini. 

Pertama, pertolongan Allah SWT. Tanpa pertolongan Allah mustahil kemenangan dakwah ini akan tercapai, untuk itu beliau mengharapkan kepada seluruh struktur DPC dan DPRa yang hadir agar lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT dan berdo’a agar perjuangan ini dimudahkan.

Kedua, kompak bekerja. Caranya adalah membangun dan meningkatkan komunikasi  antar pengurus baik di tingkat DPC maupun DPRa agar tetap satu arah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Ketiga adalah mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau dukungan dari masyarakat sudah didapatkan insya Allah kemenangan dakwah di Kota Padang bisa terwujud. Untuk itu, mulai dari sekarang kader harus terjun langsung ke tengah masyarakat membangun komunikasi dan jangan malu-malu untuk bersosialisasi serta berkontribusi nyata.  

   

Konsolidasi Tim Pemenangan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar; Irwan Prayitno, Ketua DPW PKS Sumbar; Trinda Farhan Satria, Hermanto (Anggota DPR RI FPKS), dan H. Mahyeldi  Calon Wali Kota yang diusung PKS.

Trinda Farhan Satria dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa PKS sudah mantap untuk mengusung H. Mahyeldi untuk menjadi Walikota Padang dan juga siap memenangkannya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno juga berpesan di hadapan pengurus yang hadir. “Kader diminta agar inklusif terhadap masyarakat. Sudah saatnya kita merubah cara pandang masyarakat yang mengatakan PKS itu eklusif. Tidak lagi secara individual tapi bersosial bersama masyarakat,” ujarnya.

“Jika dengan cara-cara seperti ini kita lakukan, inklusif dan bersosial, maka PKS insya Allah akan bisa diterima oleh masyarakat dan makin dicintai, serta anggapan-anggapan miring terhadap PKS juga akan hilang dengan sendirinya," tambahnya.

Dalam acara ini juga di tampilkan Senam Mahyeldi Style yang merupakan salah satu icon untuk pemenangan H. Mahyeldi dan icon tersebut sudah diunggah di Jejaring Sosial You Tube. Di akhir acara konsolidasi, seluruh peserta bertekad dan siap untuk memenangkan H. Mahyeldi menjadi Wali Kota Padang 2013-2019.

Kesiapan dan kebulatan tekad ini ditandai dengan penyerahan panji-panji kemenangan yang diwakilkan oleh masing-masing Ketua DPC PKS. Panji-panji kemenangan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD PKS Padang dan disaksikan langsung oleh H. Mahyeldi. (Al/humas)

posted by @A.history

PKS: Dana Kampanye Murni dari Kader, 'Uangku Sakuku'

"Partai punya mekanisme selama 15 tahun, uangku sakuku," kata Fahri.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, Senin 20 Mei 2013 mengaku heran dengan adanya pengakuan pengusaha pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan, bahwa partainya menargetkan "menggasak" Rp2 triliun dari tiga 'kementerian PKS': Kementan, Kemeninfo, dan Kemensos.

Sebab, kata Fahri, selama 15 tahun, dana keuangan partai berasal dari kadernya sendiri. "Partai punya mekanisme yang selama 15 tahun, uangku sakuku. Makanya 15 tahun ini tidak ada kasus apa pun, murni pada basis kemampuan kader, karena sistem politik kita ini belum ideal," kata Fahri di Gedung DPR.

Mekanisme itu, kata Fahri, dilakukan PKS karena saat ini mekanisme keuangan partai di Indonesia ini tidak terlalu diatur. Dengan mekanisme ala PKS itu, PKS aman dari KPK selama 15 tahun.

"Tapi tiba-tiba ada masalah ini, saya katakan ini percakapan yang tidak ada approvalnya di dalam. Jadi orang boleh omong bluffing disadap seolah-olah itu fakta. Mungkin terkait pada orang bercanda wah kami butuh uang, kalau dijadikan seolah-olah itu fakta kan nggak benar," kata dia.

Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan di majalah Tempo mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera. PKS mengejar target dana partai triliunan rupiah unttuk kampanye pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".

Yudi mengaku melakukan pertemuan bersama Luthfi Hasan Ishaaq pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, Jalan Cipaku I nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjadi Presiden PKS. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.

Di dalam pertemuan, itu Luthfi mengungkapkan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. Ada papan tulis yang mencatat semua pembicaraan, dan seorang karyawan Yudi yang memotretnya.

Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya pada tiga kolom tertulis masing-masing Kememterian Komunikasi dan Informarika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

Yudi pun mulai mengikuti proyek di Kementan yakni pengadaan benih kopi, dan teh senilai Rp189 miliar dan alat laboratoriun pertanian senilai Rp100 miliar. Semenjak Yudi mengikuti lelang, Luthfi kerap menagih dana. Yudi pun menyerahkan sejumlah uang kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah. (umi)

*http://politik.news.viva.co.id

posted by @A.history

"Melawan Hegemoni Rezim Intelejen" | by @Fahrihamzah

by @Fahrihamzah

1. Hukum tidak mencari kesalahan orang, hukum adalah untuk 'penjahat'. Operasi intelijen bukanlah penegakan hukum.


2. Kalau ada yg tak pernah salah di dunia ini, tunjukkan padaku, aku akan menjadikannya nabi.


3. Tapi, nabi sdh tak ada, Tuhan menghentikannya 15 abad silam. Artinya tak ada lagi orang ma'sum (bersih dari salah).


4. Bahkan nabi yang ma'sum itu pun pernah berbuat salah tetapi kesalahannya langsung ditegur Tuhan dan menjadi dalil.


5. Nabi pernah mengharamkan madu bagi dirinya maka Tuhan tegur, "mengapa kau haramkan yg dihalalkan... (66:4).


6. Tapi kita, adakah Tuhan akan menegur kita jika berbuat salah? itu private sifatnya. Tak ada lagi nabi...tak ada lagi..


7. Tapi hukum tidak berlaku di wilayah private kita, biarlah Tuhan menegur kita sendiri pada wilayah iman kita masing2.


8. Hukum yang berlaku di wilayah private baru menjadi masalah jika terkait dengan orang lain.


9. Jika ia individu disebut perdata dan jika ia negara di sebut pidana...karenanya pidana disebut hukum publik.


10. Kembali karenanya pada fungsi hukum...dia tdk mencari orang salah..dia mencari orang jahat.


11. Apa beda "orang jahat" dan "orang salah"? Bedanya pada motif perbuatan.


12. Orang jahat, punya niat dan merencanakan kejahatannya untuk tujuan yang jahat juga.


13. Tetapi orang seperti itu tidak banyak dan kalau ada yg mencuci otak publik seolah ("orang jahat" itu) banyak, curigailah...


14. Pasti itu adalah "proyek" pemberantasan kejahatan "untuk merampok" uang negara secara legal.


15. Apalagi jika mereka kampanye terus bahwa kejahatannya tambah banyak... kita perlu tambah curiga.


16. Karena sebetulnya mereka orang2 gagal tapi memakai kampanyenya agar kita memaklumi kegagalannya.


17. Orang jahat itu sedikit apalagi dalam tubuh bangsaku yang mulia... aku menangis melihat tuduhan mereka.


18. Orang yang meniatkan kejahatan atau merencanakan kejahatan pun sebetulnya tidak bisa dihukum.


19. Karena itu di seluruh dunia, operasi intelijen dan hasil sadapan tdk bisa jadi alat bukti hanya bisa menjadi petunjuk.


20. Di Indonesia semua itu jadi alat negara untuk memukul rakyatnya... operasi intelijen dan sadapan kentara dalam hukum.


21. Saya teringat desertasi Busyro Muqaddas saat membela Abubakar Baasyir... Hegemoni Rezim Intelijen.


22. Tapi Busyro sekarang berkuasa.. dan apa yang ditentangnya dipakainya atas nama Negara Darurat Korupsi.


23. Mirip orde baru yang menumpas rakyat dengan opsus atas nama Negara Darurat Subversi.


24. Sementara kita, yang lahir sebagai anak kandung reformasi telah menuliskan amandemen ke-4 (UUD).


25. Negara telah kita awasi ketat dan hak-hak rakyat sipil telah dikuatkan... ini fight kita.


26. Fight kita adalah mempertahankan kebebasan sipil dan mencegah negara menggunakan kekuasaan semena-mena.


27. Negara boleh darurat korupsi atau teroris atau narkoba atau apapun... tapi akal lah yg bisa mengatasinya bukan kuasa tok!


28. Kekuasaan yang besar pada aparat yang sama bego-nya hanya hasilkan komplikasi masalah.


29. Bagaimana tidak komplikatif jika membedakan salah dan jahat saja tidak sanggup.


30. Akhirnya merekayasa supaya kesalahan sama dengan kejahatan.. alat bukti dibuat dan dicuri... dan menghukum jadi prestasi.


31. Demokrasi tidak bekerja seperti ini... ini adalah respon negara otoriter yang sudah kita tinggal.


32. Demokrasi bekerja dengan asumsi terbalik... bahwa rakyat lebih penting dari negara... (kapan2 kita bahasa). End.

*pkspiyungan

posted by @A.history

Fahri Hamzah: Uang Kami Berasal dari Kantong Kami

JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menegaskan, partainya tidak pernah meminta bantuan dana kepada tersangka dugaan supa sapi impor, Ahmad Fathanah.

Fahri mengatakan polemik soal hubungan Fathanah dengan PKS tak perlu diteruskan."Dia bukan kader dan mengaku makelar. Itu sudah selesai," kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Fahri mengatakan, partainya sangat ketat dalam hal pendanaan partai. Menurutnya pendanaan roda organisasi partai bersumber dari sumbangan internal kader. "Fund rising diatur dalam prinsip kantong kami dana kami," ujarnya.

Selama 15 tahun, ujarnya, PKS menyandarkan keuangan partai dari internal. Menurutnya, PKS tidak pernah mengalami masalah. Semua, kata Fahri berjalan dengan baik.

Hal ini, imbuh Fahri juga didukung oleh aturan partai yang melarang kader berbisnis atas nama partai. "Itulah 15 tahun tidak ada sandungan korupsi," katanya.

Hanya, pernyataan Fahri berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu. Dalam persidangan, Fathanah mangaku menyumbang sejumlah dana ke PKS.

*republika.co.id

posted by @A.history