Anis Matta: Prabowo Demokratis sekaligus Kuat

Jakarta (17/5) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi mengumumkan dukungan politik untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia pada Sabtu (17/5) siang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden PKS Anis Matta mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang berkarakter kuat sekaligus demokratis untuk membawa Indonesia lebih baik dalam masa Reformasi.

"Kita butuh presiden yang berkepribadian kuat dan demokratis untuk mengkonsolidasi elemen bangsa lebih baik dan cepat. Presiden mendatang harus langsung take off di hari pertama dia dilantik. Visi yang jelas, sosok demokratis dan berkepribadian kuat tercermin dari sosok Prabowo," tuturnya di Gedung DPP PKS, Jakarta, Sabtu (17/05/2014).

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku mendapat kehormatan dengan dukungan resmi kepadanya dari PKS. "Ini kepercayan yang demikian besar. Hanya dengan kekuatan Yang Maha Kuasa lah, saya akan mempu melaksanakan tugas ini dan juga saya tidak mungkin melaksanakan tugas ini sendiri," paparnya.

Prabowo melihat kader PKS punya berbagai kekuatan, yaitu cerdas dan punya pemahaman tentang kebangsaan. Dia mengungkapkan PKS dan Gerindra memiliki banyak kesamaan visi dan dapat membangun "Kita ingin yang terbaik bagi bangsa kita, bagi rakyat kita. Dengan kekuatan religius nasionalis dan kekuatan nasionalis religius, saya kita ini adalah perpaduan yang tepat untuk bangsa kita," paparnya.

Dalam deklarasi dukungan PKS untuk Prabowo hadir petinggi kedua partai antara lain Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin, Presiden PKS Anis Matta, Sekjen PKS Taufik Ridho, Ketua Umum Gerindra Suhardi, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Sekjen Gerindra Fadli Zon. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Siang Ini PKS-Gerindra Teken Kontrak Politik

JAKARTA – Kemana arah koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan presiden 2014 yang akan diselenggarakan Juli mendatang semakin jelas. Jika tidak ada aral melintang, Sabtu (17/5) siang PKS akan menekan kontrak politik dengan Gerindra di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menurut Kepala Bidang Koordinasi Kehumasan DPP PKS Mardani, kontrak politik yang akan diteken merupakan hasil dari komunikasi politik yang selama ini intensif dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Setelah pembicaraan intensif selama beberapa waktu belakangan ini antara tim PKS dan tim Gerindra, maka hasilnya akan ditantangani Sabtu siang ini,” kata Mardani di Jakarta, Sabtu (17/5).

Salah satu poin penting dalam kontrak politik tersebut, lanjut Mardani, tentu saja adalah dukungan PKS kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres Juli 2014 mendatang.

Sementara itu terkait dengan cawapres, Mardani mengemukakan, PKS sudah mengajukan tiga nama kepada Prabowo untuk dipertimbangkan sebagai pendamping. Jika berkenan Prabowo bisa mengambil satu dari tiga nama yang diajukan.

“Putusan ada pada Pak Prabowo,” kata Mardani. [tajuk/am/pkspadang]

posted by @Adimin

Sumbar Propinsi Terbaik Pelayanan Publik

PADANG – Ombusdman Republik Indonesia menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat pertama dari lima besar provinsi yang memiliki standar pelayanan publik di Indonesia yang baik. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana mengungkapkan hal itu dalam pertemuan dengan para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Jum'at (16/5).

Provinsi di Indonesia yang masuk lima besar tersebut adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Lima provinsi tersebut dipilih, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Dari lima provinsi yang ditetapkan sebagai lima besar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercatat sebagai daerah yang paling cepat merespon untuk melakukan pembenahan pelayanan publik di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meskipun demikian, Pemprov Sumatera Barat diminta membenahi waktu pelayanan, biaya, dan prosedur di sejumlah SKPD.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan akan berupaya membenahi apa yang disarankan Ombudsman RI. Akhir bulan semua persyaratan yang diminta ombudsman sesuai dengan UU 25/2009 tentang pelayanan publik akan dipenuhi untuk dapat dijadikan penilaian dan dokumen laporan ombudsman kepada presiden.

“Sehingga pada bulan 18 Juli nanti Sumatera Barat mudah-mudahan dapat meraih yang terbaik seperti yang kita harapkan bersama,” kata Irwan.

Irwan Prayitno juga mengatakan, penilain yang diberikan Ombusdman RI terhadap standar pelayanan publik Pemprov Sumbar bukan karena ingin dinilai Ombusdman. Pada dasarnya pelayanan itu adalah suatu kebutuhan dan kewajiban setiap SKPD penyelenggara birokrasi pemerintah. Jadi ada ataupun tidak penilain ombudsman SKPD harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. [tajuk/am/pkspadang]

posted by @Adimin

Hidayat Nur Wahid Sebut Hatta Rajasa Baru Sekedar Usulan PAN

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan nama Hatta Rajasa belum resmi menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Nama cawapres untuk Prabowo menurut dia akan dibahas dalam rapat bersama semua partai mitra koalisi.

"Kami konfirmasi Ketum Gerindra, Pak Waketum Fadli Zon, itu baru sekadar usulan dari rekan-rekan PAN. Nah, kami hormati usulan kawan dari PAN. Seperti dikatakan Pak Prabowo terhadap kami, kalau cawapres dibicarakan secara bersama-sama. Kami akan mengadakan rapat forum bersama-sama dengan mitra koalisi soal ini," kata Hidayat saat dihubungi detikcom, Jumat (16/5/2014).

Anggota Majelis Syuro PKS ini menambahkan sejak awal persoalan cawapres bakal dibicarakan bersama-sama dengan mitra koalisi. Hal ini menurutnya jangan sampai dilanggar seperti koalisi pada 2009. Saat itu, kata dia, Partai Demokrat dengan Soesilo Bambang Yudhoyono menentukan Boediono sebagai posisi cawapres di Pilpres.

"Waktu itu pak SBY memilih pak Boediono. Kita dikejutkan. Jangan sampai ini terulang. Koalisi itu kan harus fair. Waktu itu rekan-rekan dari Gerindra dan Pak Prabowo sudah menyampaikan," sebutnya.

Lantas, bagaimana kalau keputusan akhir Hatta Rajasa tetap diusung sebagai cawapres Prabowo? Hidayat enggan berspekulasi. Yang pasti menurutnya, Gerindra, PAN, PPP harus bersedia duduk bersama untuk membahas persoalan ini.

Lagipula, kata dia, semua yang ada saat ini masih bisa berubah karena masih ada peluang kalau Partai Demokrat serta Hanura bergabung dalam koalisi yang diusung Gerindra. Begitupun dengan peluang Golkar.

"Kan tadi sudah semua akan dibahas dalam forum bersama. Jadi, beban ini bisa dipahami, bahwa porsi dalam oposisi masih sama. Dari PAN mengusulkan Pak Hatta, dari PKS dari Majelis Syuro. Dengar-dengar kalau PPP tidak mengusulkan nama cawapres. Semua bisa berubah, kalau Demokrat, Hanura terus Golkar jadi gabung ya mesti dengar suara mereka juga kan," kata mantan Ketua MPR itu. [abuhuz/detik/pkspadang]

 

posted by @Adimin

Sepakat Berkoalisi, PKS Ajukan 28 Syarat ke Partai Gerindra

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Namun, Dewan Syuro PKS mengajukan 28 catatan sebagai syarat dukungan pencapresan Prabowo tersebut.

"Majelis Syuro tidak ada masalah, mereka menyetujui dengan catatan ada 28 syarat," kata Ketua DPP PKS Bidang Komunikasi Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (15/5/2014) malam.

Kesepakatan tercapai dalam pertemuan petinggi kedua partai, termasuk dihadiri oleh Prabowo Subianto, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Kamis (15/5/2014) siang.

Menurut Mardani, 28 catatan yang diminta oleh Majelis Syuro seputar program kerja yang harus dilaksanakan oleh Prabowo Subianto jika kelak terpilih menjadi presiden.

Kini, 28 catatan Dewan Syuro masih akan difinalisasi untuk tercapai kesepakatan konkrit di antara kedua partai mitra koalisi ini. "Seperti bagaimana membereskan pemilu, ekonomi kerakyatan dan subsidi BBM," terangnya.[dtk/dm/pksnongsa]

 
posted by @Adimin

Sumbar Kembali Raih WTP

 

Padang – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh BPK-RI dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Ir. Yulteknil, MM di Ruang Sidang Utama DPRD, Selasa siang (13/5). Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota BPK RI , Wakil Gubernur Muslim Kasim, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sumbar, Forkopinda, Sekdaprov, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat serta kepala SKPD di lingkungnan Pemprov Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutanya menyampaikan, “Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 33 Ayat (3), telah dilaksanakan Review oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebelum diserahkan ke BPK-RI. Dari Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Tugas tanggal 26 April 2014.”

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2013 telah kami siapkan berdasarkan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 dan telah disampaikan kepada DPRD.”

Di tahun lalu ungkap Irwan Prayitno, kita telah mendapatkan Opini WTP dari BPK, untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Opini WTP. Keberhasilan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) ini, karena komitmen kita bersama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

“Sepanjang tahun 2013 kita berusaha mempertahankan predikat opini WTP dengan mematuhi ketentuan yang ada, menyajikan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah serta menindaklanjuti temuan tahun sebelumnya. Paragraf penjelasan dalam opini BPK tahun lalu adalah mengenai aset lain-lain senilai satu trilyun empat puluh dua milyar rupiah lebih. Selama tahun 2013 Pemprov Sumbar menyelesaikan permasalahan tersebut secara bertahap dan telah berhasil mengurangi senilai empat ratus dua puluh sembilan milyar rupiah lebih, berupa: penghapusan aset, penghapusan pencatatan ganda, hibah kepada pihak ketiga dan reklasifikasi aset,” ujar Irwan.

“Penyelesaian masalah tersebut dilakukan sebagai implemenatasi rencana aksi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK termasuk dengan melaksanakan sensus barang, dengan demikian Opini WTP dapat kita peroleh kembali hari ini,” ungkapnya

Gubernur Sumatera Barat juga mengatakan untuk pestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 ini berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala SKPD beserta jajarannya yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Kasubag Umum/Pengurus Barang, Pejabat/Panitia Pengadaan atas kerja keras selama ini.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengahadapi satu tantangan berat di kedapan nanti, dalam pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu : Penerapan Akuntasi Berbasis Akrual. Hal ini merupakan ketentuan yang sudah ditetepkan dalam Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010. Pedoman Penerapan bagi Pemerintah Daerah, baru diatur dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Dan akan mengambil langkah-langkah, 1. Menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014, tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap. 2.Mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi dan bintek PP 71 tahun 2010 baik untuk lingkungan SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, penyelenggaraannya sudah dilaksanakan 7 Aprilyang lalu untuk angkatan pertama dan 12 Mei kemaren untuk angkatan kedua.

3. Menyiapkan kebijakan akuntasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Insya Allah diterbitkan bulan Mei ini, juga dengan sistem dan prosedurnya. 4. Sedangkan untuk update aplikasi komputer SIPKD berbasis akrual telah diminta bantuan kepada Dirjen Keuangan Daerah baik melaui surat resmi maupun secara langsung lisan.

“Dalam temuan BPK diungkapkan masih adanya kekosangan mengenai SDM yang berlatar belakang akuntasi pada 6 SKPD. Untuk itu kami akan melakukan mapping lagi dan menetapkan SDM yang berlatar belakang akuntasi secara merata pada seluruuh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Laporan Keuangan Besbasis Akrual sebagai uji coba,” ujar Irwan Prayitno. [humasprov//irwan-prayitno.com]

posted by @Adimin