Perjuangan Buya Hamka Memajukan Umat dan Bangsa

Hamka membentuk Badan Pembela Negara dan Kota (BPNK), barisan perlawanan gerilya terbesar di wilayah Sumatera Barat.

 

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Buya Hamka bergerilya di hutan sekitar Medan. Kiprah Hamka dalam perjuangan nasional sepanjang 1945-1949 kian meningkat berbarengan dengan terjadinya perang revolusi menentang kembalinya penjajah Belanda yang terus kian merebak di seluruh Tanah Air.

Demikian dituturkan Guru Besar UIN Jakarta, Prof Azyumardi Azra dalam seminar nasional tentang Buya Hamka. Ia mengungkapkan, jasa-jasa Buya Hamka melewati batas-batas perjuangan politik dalam kehidupan umat dan bangsa Indonesia.

“Buya Hamka berjuang untuk memajukan umat dan negara-bangsa dalam berbagai lapangan kehidupan sejak dari kesusastraan, pemikiran keagamaan (terutama tasawwuf dan tafsir), pendidikan modern Islam, dakwah, politik, dan perjuangan melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan,” tuturnya pada acara di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (15/02/2018) itu.

Azra menceritakan, pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional dengan anggota Chatib Sulaeman, Udin, Rangkayo Rasuna Said, dan Karim Halim.

Selain itu, lanjut Azra, Hamka juga diangkat Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Sekretaris Front Pertahanan Nasional yang merupakan gabungan dari berbagai partai politik. Ketua Front ini adalah Bung Hatta sendiri.

Selanjutnya, Hamka membentuk Badan Pembela Negara dan Kota (BPNK) yang merupakan barisan perlawanan gerilya terbesar di wilayah Sumatera Barat. Hamka sendiri sangat aktif bergerilya dan hampir tidak pernah bisa ditemui di satu tempat tetap.

Sebagai sastrawan, kata Azra, Hamka memiliki intelektualisme yang kosmopolitan melalui bacaannya atas karya sastrawan, filsuf, sejarawan, ideolog, dan lain-lain seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Akkad, Mustafa al-Manfaluti, Hussain Haykal, Albert Camus, William James, Sigmud Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, Pierre Loti, dan banyak lagi.

“Hamka dengan demikian memberikan contoh tentang keluasan bacaan, tanpa prasangka yang kemudian dia refleksikan secara kritis,” ucapnya.

Sikap intelektual Hamka seperti ini, menurutnya, sangat relevan dan sesuai dengan konteks tantangan kaum intelektual dan ulama Indonesia masa kini dan mendatang, yang harus terus membuka perspektif dan horizon intelektualisme kritis mereka di tengah lingkungan yang terus berubah dan berkembang sangat cepat

hidayatullah.com

posted by @Adimin

DPC Lubuk Begalung adakan Kegiatan Jumat Berbagi

pkspadang.com : Dalam rangka mendekatkan PKS dengan masyarakat dan lebih memaksimalkan kemanfaatan dari eksistensi PKS maka DPC Lubuk Begalung mengadakan kegiatan jumat berbagi. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap jumat sore di wilayah DPC Lubuk Begalung.

Masyarakat kurang mampu di wilayah DPC Lubuk Begalung sangat menunggu dan mengapresiasi kegiatan tersebut, bahkan berharap agar kegiatan itu semakin masif dan diadakan secara rutin dengan diupayakan dengan penambahan volume bantuan. Mensikapi apresiasi dan harapan masyarakat tersebut maka Ketua DPC Lubug Begalung yang saat ini diemban oleh Yudi Saputra, ST beliau mengharapkan juga support dan doa masyarakat Lubuk Begalung agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa mendukung seluruh kegiatan yang diadakan PKS. 

 

posted by @Adimin

Cita-cita PKS untuk Indonesia: Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghafur

Depok (7/3) - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan cita-cita partainya untuk Indonesia. Menurutnya, PKS bercita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang aman, adil dan makmur.

"Tidak ada kendala yang dimiliki oleh PKS dalam membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur, negeri yang subur makmur adil dan aman," ujar Hidayat dalam sesi Leaders Talk di Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (7/3/2017).

Menurut Hidayat, tidak ada kendala yang cukup berat bagi PKS untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Karena itu, dia menyerukan Hidayat kepada seluruh kader PKS untuk senantiasa berijtihad dalam mencapai cita-cita tersebut.

"Terus berijtihad dan berkontribusi untuk negara dan bangsa yang kita cintai. Jika itu adalah komitmen kita, maka dia juga komitmen pada umat, agama, dan Tuhan," imbuhhnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, kekhasan dari partai politik adalah kemauan mereka bergerak bersama rakyat. Termasuk partai politik yang ber-platform Islam, termasuk PKS.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, sudah banyak yang dilakukan oleh PKS dalam hal memperjuangkan kemajuan bangsa.

"Kehadiran PKS sebagai partai politik adalah proses keberlanjutan perjuangan untuk berkhidmat pada bangsa kita." jelasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Humas PKS Berikan Progressive Achievement Award

Prosesi penyerahan Progressive Achievement Award di Rakornas PKS, Selasa (7/3) (Faruq/PKS Foto)

Depok (7/3) -- Rapat Koordinasi Nasional Partai Keadilan Sejahtera (Rakornas PKS) turut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se-Indonesia. Wakil Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi, mengatakan Rakornas PKS juga mengumpulkan ketua bidang humas DPW se-Indonesia.

Dedi menuturkan, pada kesempatan Rakornas 2017 seluruh bidang humas DPW bersama bidang humas DPP membahas program kerja pengokohan untuk 2017. Selain itu, papar Dedi, bidang humas DPP memberikan penghargaan Progressive Achievement Award
kepada bidang humas DPW yang melakukan pertumbuhan kinerja yang progresif. "Kriterianya dinilai oleh komunitas dan pimpinan. Yang dinilai pertumbuhan atau progresivitas kinerja," ujar Dedi di sela-sela Rakornas PKS di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/3/2017).

Dedi menuturkan ada tujuh kriteria penilaian yakni karya videografi PKStv, karya fotografi, karya relawan digital, karya desain grafis, karya literasi, pengelolaan website dan pengelolaan fanspage terprogresif.

Berikut daftar pemenang Progressive Achievement Award 2017 bidang humas DPP PKS

1. Karya Videografi PKStv untuk DPW Riau

2. Karya Fotografi/ PKS Foto untuk Sumatera Barat

3. Relawan Digital untuk DPW Jawa Barat

4. Karya Desain Grafis untuk DPW Jawa Tengah

5. Karya Literasi untuk DPW Kaltim

6. Pengelolaan website untuk DPW Banten

7. Pengelolaan fanpage untuk DPW Kepri

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Doa untuk Negeri dari Rakornas PKS

Depok (6/3) - Seluruh elemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Indonesia menghelat hajat nasional Rakornas PKS 2017 di Depok, Jawa Barat, Senin (6/3/2017) hingga Rabu (8/3/2017). Berkumpulnya elemen PKS se-Indonesia turut diiringi kabar sejumlah bencana yang melanda Tanah Air.

Sebelum memulai sambutan, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengajak hampir 800 peserta Rakornas PKS untuk bersama mendoakan rakyat Indonesia yang sedang diuji dengan bencana. "Mari kita sama-sama memberikan rasa duka cita kepada warga masyarakat yang sampai hari ini masih mengelami bencana khususnya bencana banjir," ujar Sohibul Iman di pembukaan Rakornas PKS, Senin (7/3/2017).

Presiden PKS mendapatkan laporan beberapa laporan bencana dari Kalimantan Tengah dan Riau. Termasuk yang baru saja menelan korban jiwa adalah banjir di Kabupaten Limapuluh kota di Sumatra Barat. Sohibul meminta agar seluruh peserta Rakornas PKS mengirimkan doa terbaik untuk korban maupun pengungsi korban bencana alam.

"Kita sama-sama turut berduka dan mereka yang mendapatkan musibah banjir atau longsor diberikan ketabahan serta korban meninggal dunia mendapat tempat yang terbaik disisi Allah," tutup Sohibul sembari memimpin pembacaan al-Fatihah bersama. [pks.id]

posted by @Adimin

Pejabat Publik dari PKS Diinstruksikan Advokasi Rakyat

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan sambutan di Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (6/3). (Faruqi/PKSFoto)

Depok (6/3) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menginstruksikan kadernya yang menjadi pejabat publik untuk intensif melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Sebab banyak kebijakan pemerintah yang harus dikoreksi.

Hal tersebut dikatakan Sohibul Iman dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (6/3/2017).

Di depan 800-an pengurus dan anggota legislatif PKS dari tingkat pusat hingga provinsi, Sohibul Iman mengatakan, khidmat bagi PKS terdiri dari tiga level, yaitu pelayanan,  pemberdayaan dan advokasi atau pembelaan.

“Saya percaya, antum semua dalam bab pelayanan tidak perlu diajari lagi, karena itu adalah rutinitas kita semua. Seperti sekarang ketika terjadi bencana, antum semua melakukan pelayanan kepada rakyat,” ujar Sohibul Iman.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengatakan, di aspek pemberdayaan PKS juga sudah banyak bergerak. PKS menurutnya harus mengefektifkan tindak lanjut pemberdayaan tersebut.

Dia mendorong agar kader PKS belajar dari pemberdayaan yang dilakukan calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Shalahuddin Uno melalui program OK Oce.

“Dari sisi advokasi, saya meminta kepada seluruh pejabat publik kita untuk melakukan ini, lakukan advokasi kebijakan dan advokasi secara hukum. Hari ini, posisi kita ada di luar pemerintahan, sehingga fungsi advokasi harus benar-benar dilakukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut bahkan menurutnya, banyak kebijakan dari pemerintah dan hukum saat ini yang masih harus dikoreksi. “Karena itu saya meminta kepada antum semua untuk benar-benar melakukan advokasi dari ketiga level khidmat yang kita lakukan ini,” pungkas Sohibul Iman. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Tolak Kenaikan Tarif Pelabuhan Internasional

Partai Keadilan Sejahtera Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menolak tarif Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura naik dari Rp13.000 menjadi Rp50.000 karena pelayanan yang diberikan masih minim.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Tanjungpinang Ismiati mengatakan, PT Pelindo belum saatnya menaikan tarif pelabuhan internasional karena masih membangun infrastruktur pelayanan.

"Seharusnya, infrastruktur dibangun terlebih dahulu, baru pungut retribusi di pelabuhan, bukan sebaliknya. Tarif pelabuhan yang buru-buru dinaikkan mulai 1 Maret 2017 menimbulkan kesan, PT Pelindo memungut uang dari pengguna pelabuhan untuk membangun insfrastruktur," katanya, Selasa (28/2/2017).

Ismiati mengingatkan prinsip retribusi atau pungutan publik yang harus ditaati PT Pelindo, seperti sosialisasi, kajian dan peningkatan kapasitas pelayanan.

PT Pelindo selama ini diberikan hak oleh negara untuk memonopoli pengelolaan pelabuhan, seharusnya menyosialisasikan setiap rencana kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik, seperti menaikan tarif masuk pelabuhan.

"Secara ekonomi juga harus ada kajian, ada rumus hitungannya, bukan seenak-enaknya menetapkan tarif masuk pelabuhan yang tinggi, karena pengguna pelabuhan internasional itu bukan hanya wisman, melainkan masyarakat lokal, karena Tanjungpinang itu bertetangga dengan Malaysia dan Singapura," ungkapnya.

Sikap PKS sama seperti Fraksi Hanura DPRD Tanjungpinang. Kedua fraksi ini menolak kenaikan tarif karena pembangunan infrastrutur baru selesai dibangun Agustus 2017.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Tanjungpinang Reni mengatakan PT Pelindo tidak patut menaikkan tarif masuk pelabuhan yang mulai diberlakukan 1 Maret 2017 karena fasilitas penumpang masih minim.

"Dalam beberapa bulan terakhir banyak fasilitas penumpang yang dirobohkan sehingga tidak pantas ketika pelayanan kurang, tarif masuk pelabuhan dinaikkan," ujarnya anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang itu.

Berdasarkan hasil sidak di Pelabuhan Sri Bintan Pura sehari yang lalu, Reni menjelaskan, fasilitas pelayanan untuk penumpang tampak tidak memadai akibat perbaikan bangunan. Pembangunan infrastruktur pelabuhan sejak Agustus 2016 hingga sekarang masih berjalan dan ditargetkan tuntas Agustus 2017. "Kalau ada rencana kenaikan, seharusnya tunggu fasilitas memadai, bukan sekarang," katanya.

pks.id

posted by @Adimin

Politikus PKS: Kunjungan Raja Salman ke RI Bersejarah dan Langka

Jakarta - Politikus PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengapresiasi kinerja pimpinan DPR untuk mempersiapkan penyambutan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia. Ia menilai kunjungan tersebut merupakan kesempatan yang langka dan bersejarah.

"Sepertinya pimpinan ingin memberikan sambutan terbaik untuk Raja Salman, mengingat ini merupakan kunjungan yang bersejarah, kesempatan yang langka dan oportunity yang bagus buat Indonesia. Oleh karenanya, Setya Novanto dan pimpinan lain sangat memperhatikan detail persiapannya, mulai dari tangga bahkan kursi yang dipakai," ujar Aboe Bakar kepada wartawan, Senin (27/2/2017).

Anggota Komisi III DPR ini menilai kunjungan Raja Salman akan memberikan dampak positif untuk Indonesia. Khususnya akan berdampak kepada investasi global Indonesia.

"Jika Raja Salman saja percaya dengan keamanan dan masa depan investasi di Indonesia dengan menanamkan dana hingga seperlima APBN, pastilah hal ini menjadi pertimbangan khusus bagi para investor lain dari luar negeri," terang Aboe Bakar.

Aboe Bakar memberikan sanjungan kepada Raja Salman yang akan bertandang ke gedung DPR sebagai bentuk penghormatan demokrasi di Indonesia. Hal ini mengingat Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarki.

"Kita semua tahu bahwa Saudi Arabia tidak menerapkan sistem demokrasi, namun Raja Salman sangat menghormati pilihan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk berdemokrasi. Karenanya parlemen Indonesia pun memberikan apresiasi yang tinggi atas penghormatan Raja Salman ke lembaga demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Sumber: detik.com


posted by @Adimin

Wali Kota Padang Pindahkan 6.000 Pedagang tanpa Gejolak

Padang (24/2)  -- Relokasi pedagang di berbagai daerah acap kali diwarnai gejolak dan bentrokan. Tapi hal seperti ini tidak berlaku bagi pedagang di kota Padang.

Pedagang justru secara sukarela pindah ke lokasi baru. Bagaimana model pendekatan yang dilakukannya? Dengan bersahaja, Wali Kota Padang H Mahyeldi Ansharullah SP membeberkan kisah di balik relokasi yang berlangsung pascagempa bumi di Padang, 2009 lalu.

"Saya ajak para pedagang untuk bicara apa keinginan dan yang menjadi tujuan. Saya juga sampaikan rencana saya untuk lokasi relokasi," kata Mahyeldi ketika menerima silaturahim Wakil Pemimpin Redaksi Republika Nur Hasan Murtiaji, Rabu (22/2) di rumah dinas wali kota.

Ia melanjutkan, setelah mengetahui apa yg mereka kehendaki dan tanggapan atas rencana pemerintah kota,  pedagang langsung memberikan respons positif. "Kami langsung membangun Pasa Raya empat lantai dan sekarang menampung 6.000 orang pedagang," katanya. 

Menurut dia, para pedagang memang butuh bukti bukan janji. Ia juga memberikan jaminan tidak ada kepentingan pemerintah kota selain hanya ingin menata pedagang.

Setelah gempa bumi 2009 lalu, pedagang kehilangan tempat berjualan. Karena pasar maupun ruko hancur. Akhirnya mereka berjualan di tepi jalan dan menjadi masalah baik dari kemacetan maupun keindahan.

 "Alhamdulillah waktu kita berembug di lokasi Pasar Raya sembari makan bersama. Ketika peresmian pun kita akhiri dengan makan bersama," ucap dia.

Dia mengakui memindahkan 6.000 pedagang bukanlah pekerjaan mudah. Namun dia mengakui yang penting dalam melaksanakan pekerjaan itu dilandasi dengan niat baik. "Jangan sampai kita membohongi rakyat atau pedagang. Kalau itu yang kita lakukan maka program apa pun yang akan dilaksanakan selalu dicurigai oleh rakyat. Kita ajak pedagang dalam proses pembangunan pasar raya, sehingga mereka pun tahu dan ikut mendukung," katanya. 

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Berikan Perlindungan Bagi Nelayan Wako Mahyeldi Serahkan Asuransi 160 Juta

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan secara simbolis klaim asuransi bagi nelayan yang meninggal dunia di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Selasa sore (14/2). Turut dihadiri Camat Padang Utara dan Camat Padang Barat.

Asuransi sebesar 160 juta tersebut, masing-masing diterima ahli waris dari Yulmatias nelayan Ulak Karang dan Auzar nelayan Purus.

Dikesempatan itu, dijelaskan Mahyeldi, premi asuransi yang dibayarkan Pemko Padang ke Asuransi Jasindo sebagai bentuk perhatian untuk melindungi nelayan dari resiko pekerjaannya.

"Disamping asuransi, Pemko Padang juga membantu nelayan dengan sarana dan prasarana lainnya, seperti bantuan mesin, jaring, dan bantuan lainnya", ujar Mahyeldi.

Namun, Mahyeldi sangat menyayangkan atas perilaku sebagian nelayan yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut, malahan ada yang menjual bantuan yang diberikan pemerintah.

"Berarti nelayan tidak mau mengubah nasibnya, sehingga nelayan selalu identik dengan kemiskinan", kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengajak ahli waris untuk memanfaatkan klaim ansuransi yang cukup besar itu untuk keberlanjutan usaha dan pendidikan, sehingga mampu mengubah nasib menjadi lebih baik dan sejahtera.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Zalbadri menjelaskan, asuransi nelayan diberikan kepada nelayan kecil yang memiliki kapal dibawah 10 GT, memiliki kartu nelayan dan umur maksimal 65 tahun.

"Untuk nasional, asuransi nelayan ditargetkan 100 juta nelayan, sedangkan untuk Kota Padang ditargetkan 2000 nelayan, namun baru terealisasi 823 nelayan", tambah Zalbadri. 

[sumber: humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Bicara Padang di Seminar Internasional Wisata Syariah

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo akan bertindak sebagai pembicara dalam seminar internasional wisata syariah. Seminar yang diselenggarakan dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) itu dilaksanakan, Selasa (10/1) di Bogor.

"Ya, Bapak Walikota Padang ditunjuk sebagai pembicara dalam acara tersebut," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi membenarkan, Senin (9/1) siang.

Ditunjuknya Walikota Padang sebagai pembicara dalam seminar itu sesuai surat yang dikirimkan Ketua Umum DPP Asphurindo H Hafidz Taftazani. Surat tersebut bertanggal 14 Desember 2016 dengan nomor OB/DPPASPHURINDO/XII/2016.

"Acara seminar digelar di Ballroom Royal Tulip Hotel Gunung Geulis Bogor," sebut Medi.

Seminar internasional wisata syariah ini mengangkat tema "Wisata Syariah Sebagai Lokomotif Inbound Bagi Indonesia". Seminar dimulai pukul 08.00 Wib.

"Kita sudah siapkan materi yang akan disampaikan Bapak Walikota di acara tersebut," jelas Medi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Seminar dan Munas II Asphurindo ini akan diikuti sejumlah undangan. Termasuk 10 duta besar serta 100 travel penyelenggara haji dan umrah seluruh Indonesia.

sumber: humas kota padang

posted by @Adimin

Walikota Resmikan Jembatan Lasuang, Mimpi Warga Menjadi Kenyataan

PADANG – Sekian lama menunggu, akhirnya mimpi warga Lasuang Kampuang Pinang jalan Akhirat Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab) untuk memiliki sebuah jembatan telah menjadi kenyataan. Jembatan yang dialiri sungai Batang Timbalun itu telah selesai dibangun oleh Pemko Padang dan diresmikan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt. Marajo, Sabtu (7/1).

“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur jembatan Lasuang jalan Akhirat telah selesai dibangun. Keberadaan jembatan ini sangat penting, karena merupakan akses penghubung yang didambakan warga selama ini,” sebut Walikota pada kesempatan itu.

Mahyeldi melanjutkan, ia pun mengapresiasi dukungan dan semangat kebersamaan yang dilihatkan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut. Dengan semangat kegotongroyongan itulah jembatan Lasuang dapat dibangun secara baik.

“Jika kita bersama-sama membangun daerah ini tidak ada yang tidak mungkin. Dimana yang susah akan menjadi mudah dan yang berat pun pasti akan terasa ringan. Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Padang, kita berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama warga yang telah mendukung pembangunan jembatan ini,” ungkapnya.

Sementara itu Arpendi Dt. Tan Bagindo anggota DPRD Padang dapil setempat yang juga Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus menyampaikan, keberadaan jembatan Lasuang jalan Akhirat ini diyakini akan berdampak bagi kemajuan ekonomi di daerah tersebut ke depan. Dimana daerah yang dikelilingi persawahan dan perbukitan itu sekarang telah memiliki jembatan yang representatif, Akses transportasi yang sebelumnya terhambat pun sekarang menjadi lancar dan sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

“Pembangunan jembatan ini terwujud berkat kegigihan warga semua. Alhamdulillah Pemko Padang mendukungnya,” tukas Arpendi.

Dalam peresmian jembatan Lasuang itu juga dihadiri Camat Bungus Zulkadri, unsur Forkopimka Bungtekab, lurah se-Bungtekab, ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan seluruh unsur masyarakat setempat. 

sumber: humas kota padang

posted by @Adimin

PKS Tetap di Luar Pemerintahan

Jakarta (9/1) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partai akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut, kata Jazuli, sesuai dengan keputusan Majelis Syuro agar tetap berada di luar pemerintahan dengan berbagai alasan.

"Alasan pertama, PKS sadar tidak ikut berkeringat dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK sehingga rasanya tidak etis begitu Jokowi-JK menang, lalu PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat," ujar Jazuli di Jakarta, Senin (9/1).

Kedua, kata dia, agar tetap terjadi check and balances dalam menjalankan pemerintahan. Namun, Jazuli menegaskan bahwa PKS tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan kepentingan rakyat.

"Jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama rakyat kecil, maka PKS akan memberikan tusiyah atau mengingatkan, bukan menganggu, demi bangsa dan Negara. Dalam konteks ini, PKS ini menjadi oposisi yang konstruktif," tandas dia.

Hal senada diungkapkan juga oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, di luar kabinet merupakan bagian dari demokrasi. Bila, PKS memenangkan pemilu maka berada di dalam kabinet.

"Majelis syuro sudah memutuskan, kami akan istiqomah di luar kabinet, istiqomah di luar kabinet itu bukan menjadi asal beda, asal mengkritik. Jadi, Kalau kita kalah ya di luar kabinet, kami hormati pilihan politik kawan-kawan yang lain silakan, kami sudah memutuskan itu dan hormatilah sikap kami," kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (8/1).

PKS, kata Hidayat, akan mengawasi kinerja pemerintahan dalam membangun Indonesia dari luar kabinet. Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan goyah terkait keputusan tersebut.

"Kami sudah punya pengalaman dua-duanya, zaman SBY-JK kami di dalam kabinet, era gusdur kami dalam kabinet, zaman Mega kami di luar kabinet dan baik-baik saja. Itu kan hal biasa dalam demokrasi," pungkas dia.

Sumber: beritasatu.com

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Bertekad Kembalikan Kejayaan Pasar Raya

VALORAnews - Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo ingin mengembalikan kejayaan Pasar Raya seperti tempo dulu. Dimana, pasar ini jadi pusat perdagangan terbesar di Ranah Minang sekaligus jadi destinasi wisata belanja yang ramai dikunjungi masayarakat Sumatera Barat dan provinsi lainnya di Sumatera.

"Pasar Raya Padang mesti kembali bangkit seperti kejayaannya di masa lampau. Disini juga akan menjadi destinasi wisata belanja yang nyaman dikunjungi," kata Mahyeldi kepada wartawan, usai serah terima gedung Pasar Raya Blok II, Blok IV dan Pasar Tradisional Lubuk Buaya, di Pasar Raya Padang, Kamis (5/1/2017) malam.

Menurut Mahyeldi, semua itu tergantung kemauan para pedagang untuk menjaga kebersihan dan ketertiban sehingga memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

"Jika ingin ramai dikunjungi pembeli, pedagang disini harus menjaga ketertiban dan kebersihan supaya nyaman," ingat Mahyeldi.

Dia menambahkan, pembangunan Pasar Raya ditargetkan tuntas hingga 2018. Secara bertahap sejak 2015, beberapa blok dari Pasar Raya atau Pasar Inpres I, II dan IV sudah selesai dan dapat mengakomodir pedagang yang menempati lokasi sementara pascagempa 2009 lalu.

"Dengan demikian, fungsi jalan atau lorong di sekitar kawasan Pasar Raya mulai rapi dan kondusif untuk akses jalan," sebutnya.

Pedagang pun menumpangkan harapan kepada Pemko Padang, agar bisa menyelesaikan pembangunan pasar legendaris ini. Hampir 7 tahun para pedagang mengalami kondisi darurat, sejak gempa 2009.

"Kami berharap, Pemko secepatnya menyelesaikan pembangunan Pasar Raya, karena cukup lama kami berdagang dalam kondisi memprihatinkan," ungkap Eman, salah seorang pedagang yang hadir malam itu.

Acara serah terima gedung pasar yang selesai dibangun ini, dihadiri Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra, anggota Komisi II DPRD Padang, Yandri Hanafi dan Masrul serta jajaran SKPD terkait dan pihak kontraktor serta puluhan pedagang.

sumber: www.valora.co.id

posted by @Adimin

Bantu Korban Gempa Aceh, Wako Mahyeldi Ajak Warganya Meraih Surga

PADANG - Kota Padang peduli gempa Aceh. Sejak gempa melanda Aceh pada Desember 2016 lalu, warga masyarakat Kota Padang menggalang dana bantuan. Hingga kini bantuan tersebut sudah mencapai ratusan juta rupiah.

"Dana bantuan gempa Aceh sudah Rp 224 juta," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, kemarin.

Walikota berharap bantuan gempa terus bertambah. Karena membantu saudara yang tertimpa musibah wajib hukumnya.

"Saya berharap dana bantuan terkumpul Rp 1 miliar atau lebih," ungkap Mahyeldi.

Jika bantuan terkumpul hingga Rp 1 miliar, walikota berencana membangun rumah dan kampung bagi korban gempa.

"Paling kurang kita bangun 100 rumah bagi mereka," terang Mahyeldi.

Walikota mengajak warganya untuk menolong saudaranya yang tertimpa musibah di Aceh. Walikota mengajak warganya meraih surga.

"Uang yang menolong kita nantinya bukan yang ada di kantong, tetapi yang kita sedekahkan," imbaunya.

Sementara itu, Pemko Padang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja, Bagian Kesra, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang akan membangun rumah bagi korban gempa Aceh. Seperti yang pernah dilakukan di Padang, rumah yang dibangun untuk korban gempa Aceh itu senilai Rp 20 - 25 juta perunitnya.

"Saya sudah bertemu Sekda serta jajaran kerja setempat dan menyampaikan maksud tersebut, rencana Rabu depan Dinsosnaker, Bagian Kesra, dan Baznas berangkat ke Aceh," ungkap Mahyeldi.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Walikota: Pemuda Hari Ini Pemimpin Masa Datang

PADANG - Pada saat berusia 100 tahun nanti, Indonesia mendapat berkah dari Allah SWT. Berkah itu yakni bonus demografi. Dimana penduduk Indonesia didominasi generasi muda yang produktif.

"Lebih 60 persen penduduk Indonesia berusia produktif saat itu," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo saat menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Agung Nurul Iman, Jumat (6/1).

Tepat 100 tahun usia Indonesia nanti, Indonesia dijuluki sebagai "Negara Muda". Saat itulah kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar.

"Itulah saat kita menunjukkan bahwa kita bangsa besar dan tidak bisa disepelekan bangsa lain," ujarnya.

Karena itu Mahyeldi mengajak seluruh jamaah masjid dan orangtua di Kota Padang untuk membekali anaknya dengan perhatian serius. Memberi pendidikan yang baik.

"Termasuk menanamkan keimanan. Sebab pemuda saat ini adalah pemimpin di masa datang," terang Walikota Padang.

Setelah memberi bekal kepada anak, orangtua diharapkan dapat menanamkan semangat kesatuan dan persatuan. Sebab, pemuda merupakan tonggak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Itu makanya, jika ada yang ingin menghancurkan sebuah bangsa, caranya mudah, hancurkan pemudanya," ungkapnya.

Walikota menyebut, tercapainya kemerdekaan Indonesia tak terlepas dari kekompakkan pemuda di seluruh Tanah Air. Setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, beberapa tahun kemudian Indonesia merdeka.

"Kenapa ketika di zaman Belanda belum juga merdeka? Karena waktu itu kita belum menghadirkan pemuda beriman yang memiliki pengetahuan dan kekompakkan," sebut Mahyeldi.

Di penghujung khutbahnya, Mahyeldi berpesan kepada seluruh jamaah untuk memproteksi anak muda dari bahaya narkoba, tontonan porno dan lainnya yang merusak. Dengan itu nantinya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dengan pemimpin yang bertakwa, berilmu pengetahuan, serta disegani.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi: Islam Tidak Pernah Cederai Agama Lain

PADANG - Islam merupakan agama yang toleran. Islam selalu mengajarkan yang baik. Karena seluruh umat Islam berpedoman hidup kepada Alquran.

Demikian antara lain disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo saat di depan puluhan santri Al Ihsan Boarding School asal Kampar, Riau, yang hadir dan bertatap muka di ruang Abu Bakar Jaar, Balaikota Padang, Rabu (4/1).

"Karena itu Islam tidak pernah mencederai agama lain," tegas Mahyeldi.

Dalam pertemuan dengan santri itu, Walikota Padang sempat berpesan kepada seluruh santri agar menjadi pemuda dan pemudi yang berkualitas. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sejak dulu sudah cukup banyak yang mencoba untuk menghancurkan NKRI. Kita wajib merawat NKRI, jika kita terpecah, orang lain akan masuk. Sebab mereka yang ingin memecah belah NKRI tahu bahwa keberadaan Indonesia sangat strategis dalam kemajuan Islam," ungkap Walikota Padang.

Walikota Padang juga sempat menyampaikan harapan besarnya kepada seluruh santri yang hadir. Walikota berharap seluruh pemuda-pemudi menjauhi hal negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, dan lainnya. Walikota mengingatkan agar generasi muda bergaul dengan orang yang baik-baik.

"Kalau berteman dengan orang baik, kita juga akan terbawa baik. Demikian juga sebaliknya, berteman dengan orang tidak baik, kita juga terbawa begitu. Jika kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan baik juga," sebutnya.

Seperti diketahui, Indonesia akan meraih bonus demografi. Dimana sekitar 15 atau 20 tahun mendatang penduduk Indonesia akan diisi oleh usia produktif. Walikota Padang berharap, penduduk berusia muda saat ini dapat menjadi pemimpin bangsa pada 20 tahun mendatang.

"Kita berharap peranan orangtua dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya. Sehingga nanti dapat menjadi pemimpin bangsa yang agamais dan berkarakter tanpa tersentuh narkoba dan pergaulan bebas," ucap Mahyeldi.

sumber: humas kota padang

posted by @Adimin

PKS Minta Pemerintah Jokowi Tunda Kenaikan TDL dan BBM

Jakarta (5/1) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan kebijakan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang menaikkan biaya kebutuhan masyarakat. 

Kenaikan itu meliputi biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan listrik 900 watt, serta bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax.

PKS meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. 

"Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (5/1/2017).

Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan konsistensi Fraksi PKS saat pembahasan Rancangan APBN 2017. Berdasarkan atas realitas tersebut, lanjut Jazuli, tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL. ‎

"Untuk itu Fraksi PKS meminta Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat, khususnya rakyat kecil," tuturnya.

Dia menyarankan agar pemerintah lebih memfokuslan upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan menaikkan sejumlah kebutuhan masyarakat. 

Jazuli mengatakan, ‎seharusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

Apabila langkah itu sudah ditempuh, kata dia, kebijakan menaikkan BBM dan TDL tidak terlalu membebani masyarakat. 

"K‎alau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, jelas ini akan menjadi 'kado pahit' tahun baru 2017," kata anggota DPR dari Banten ini.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

Jakarta (5/1) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegas menyatakan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kenaikan harga untuk semua jenis BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hal itu ditegaskan Jazuli sebab saat ini masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang rendah, dan angka pengangguran yang masih tinggi.

“Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” tegas Jazuli di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL pada awal tahun 2017 ini. Penaikan harga BBM mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017

Dengan realitas tersebut, Jazuli menilai tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL.

“Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil,” kata wakil rakyat dari Banten sejak tahun 2004 ini.

Doktor Bidang Manajemen ini juga menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.

“Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, lanjut Jazuli, jelas ini akan menjadi “kado pahit” tahun baru 2017.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pemko Padang Imbau ASN untuk Hentikan Aktivitas 30 Menit Sebelum Waktu Shalat Masuk

PADANG (KBK) – Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, SP mengimbau jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri di Lingkungan Kota Padang untuk menghentikan seluruh aktivis 30 menit sebelum waktu shalat Zuhur dan Ashar masuk.

Imbau itu dipublish oleh Humas Pemerintah Kota (Pemko) Padang di akun resmi media sosial humas Pemko Padang, Kamis (5/1/2017).

Isi imbauan tersebut sebagai berikut :

I M B A U A N

W A L I K O T A P A D A N G

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diberitahukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, agar MENGHENTIKAN AKTIVITAS 30 menit sebelum masuk waktu Shalat Zuhur dan Shalat Ashar.

Khusus Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Bagian Umum Setdako agar mengumumkan imbauan ini melalui pengeras suara yang dimiliki.

Demikian imbauan ini agar dimaklumi.

Walikota Padang.

H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, SP

sumber: www.kbknews.id


posted by @Adimin