Sumandjaya: Ketua MS PKS Dipilih Agustus

JAKARTA (30/7) – Musyawarah Majelis Syuro (MMS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan digelar dalam waktu dekat. Ketua Badan Penyelenggara Pemira Nasional (BPPN) PKS Sumandjaya mengatakan, musyawarah tersebut akan digelar pertama kali awal Agustus. 

Perhelatan ini akan menggelar sidang-sidang penting untuk PKS. Salah satunya untuk memilih ketua MS menggantikan ketua MS saat ini, Hilmi Aminuddin. Beberapa nama sempat disebut muncul sebagai calon kuat pengganti Hilmi Aminuddin di kursi ketua MS. Di antaranya, Hidayat Nurwahid, Surachman Hidayat, serta Tifatul Sembiring. 

Seluruh anggota MS, menurut Sumandjaya, dilarang untuk mengampanyekan diri. Sumandjaya pun membantah informasi yang menyebutkan bahwa MMS sudah dilakukan.

"Musyawarah MS belum diselenggarakan," kata Sumandjaya kepada Republika, Kamis (30/7).

Selain mencari pengganti Hilmi Aminuddin, MMS akan mengagendakan pemilihan presiden PKS yang saat ini, dijabat oleh Anis Matta.

Sumber: http://www.republika.co.id


posted by @Adimin

PKS Usung 150 Calon Kepala Daerah

Jakarta (31/7) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung 150 calon kepala daerah dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2015.

"Ikut serta di 212 Pilkada dan mengusung 150-an kandidat," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan INILAHCOM, Jumat (31/7/2015).

Menurutnya, jumlah tersebut masih dapat bertambah. Pasalnya, KPU memberikan perpanjangan waktu pendaftaran untuk pasangan calon kepala daerah.

"Mungkin nanti bisa saja bertambah (jumlah calon kepala daerah yang diusung)," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tengah mempersiapkan kader-kadernya yang akan didukung untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015.

"Mereka akan mengikuti seluruh proses pilkada, kader akan mendukung keputusan PKS," katanya di Jakarta.

Disinggung soal target PKS di Pilkada, pria yang akrab disapa HNW ini, mengaku tidak mengetahui secarai detail. Namun yang pasti PKS mengutamakan kadernya untuk maju di tempat yang strategis demi menguatkan demokrasi.

"Bila tidak memungkinkan, ya berkoalisi yang berkomitmen dengan arah KMP, banyak tempat (koalisi)," tutupnya. 

Sumber: http://nasional.inilah.com


posted by @Adimin

Jubir PKS Nilai Parpol Harus Introspeksi Soal Regenerasi Kader

JAKARTA (31/7) – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera membantah anggapan bila minimnya kader yang hendak dimajukan di dalam Pilkada serentak adalah karena dominasi pragmatisme partai politik (parpol). Namun diakui parpol harus introspeksi demi memperbaiki kualitas kadernya.

Pragmatisme itu kerap dianggap terjadi karena parpol tak punya kader sendiri yang bisa menjadi calon kepala daerah yang populer. Sehingga parpol kerap mengambil jalan pintas dengan mengajukan sosok seperti artis. Menurut dia, anggapan demikian perlu dicek ulang.

Menurut Mardani, telalu dini juga bila minimnya calon kepala daerah di Pilkada serentak sebagai cermin dari kegagalan kaderisasi parpol.

"Masih terlalu dini mengatakan itu semua terjadi karena pragmatisme dan gagal kaderisasi parpol. Perlu dicek," kata Mardani, Kamis (30/7).

Walau demikian, dia menekankan bahwa kondisi yang terjadi saat ini, termasuk soal minimnya calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak, harus menjadi momentum bagi parpol untuk merenung. Artinya, perlu bagi parpol untuk lebih bijaksana melihat situasi, sehingga bisa mendorong adanya perubahan yang lebih baik.

"Apapun itu, parpol perlu introspeksi," pungkas Mardani.

Sumber: http://www.beritasatu.com

posted by @Adimin

Akar Rumput Sigap Bergerak Menangkan IP-NA

JAKARTA (31/7) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal mengatakan kader-kader PKS di akar rumput sudah bergerak untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pencalonan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA) sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) pada Pilkada Desember 2015.

“Langkah PKS-Gerindra mengusung kadernya pada pencalonan gubernur kali ini merupakan langkah untuk me­nang dan meraih simpati ma­syarakat. Kami sudah mengerahkan kader-kader kami ke masyarakat untuk menjelaskan soal program-program yang akan di­lan­jut­kan,” kata Refrizal kepada pewarta, Jumat (31/7).

Menurut Refrizal, Irwan Prayitno merupakan sosok gubernur yang punya kemampuan lobi sangat teruji. Anggaran pusat untuk perbaikan infrastruktur berhasil diboyong ke Sumbar untuk per­baikan.

“Anda lihat sendiri kan saat ini. Jalan-jalan yang dulunya tak rancak, kini sudah mulus semua. Jalur ke Pasaman, ke Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat yang kini tengah dikerjakan, meru­pakan bagian dari upaya Gubernur meraih dana pusat untuk pem­bangunan Sum­bar,” kata Legislator PKS asal Pariaman itu.

Oleh karena itu, gubernur yang tak punya pengalaman di DPR akan sulit meraba-raba kantong ang­garan agar bisa diboyong ke daerah. Irwan dengan peng­a­la­mannya selama dua periode penuh di DPR, kata Refrizal, sudah mem­buktikannya.

“Sumbar itu merupakan pro­vinsi terbesar di Sumatera yang berhasil menggaet dana pusat untuk infrastruktur,” tegas pria yang akrab dengan Program Bedah Lapau ini. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Inilah 5 Nama yang Berpeluang Jadi Presiden PKS

JAKARTA - Lima nama mencuat sebagai kader potensial yang akan dipilih menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2015-2020, calon yang akan diajukan oleh Anggota Majelis Syuro nantinya akan dipilih dalam Musyawarah Majelis Syuro.

Sebelumnya, sebanyak 66 Anggota Majelis Syuro PKS sudah dipilih dalam Pemilu Raya (Pemira) PKS yang digelar secara serentak di 34 provinsi.

"Namanya yang berpotensi jadi Presiden PKS yakni, Presiden PKS saat ini Anis Matta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna," kata Ketua DPP PKS, Indra saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis 30 Juli 2015.

Indra menjelaskan, tidak ada calon yang mengkampanyekan diri dalam sistem pemilihan di PKS. Yang jelas, yang menjadi acuan Masjelis Syuro untuk memilih Presiden PKS yakni, penjaringan dari kader, kapasitas dan kapabilitas memimpin partai, dan kepiawaian yang bersangkutan.

"Kalau dikaitkan dengan Pileg 2014, memang secara jumlah pemilih meningkat tapi kursi di DPR menurun, apakah itu kegagalan atau tidak, akan jadi pertimbangan bagi Majelis Syuro," jelas mantan Anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Indra, Anis Matta dapat dikatakan cukup sukses dalam memimpin PKS di tengah kondisi PKS yang melalui sebuah goncangan pada kasus Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah kemarin.

Anis dapat melanjutkan kepemipinan saat badai menerjang PKS dan mampu membawa PKS dalam Pemilu 2014 sehingga masih dipercaya publik. "Tapi HNW juga figur yang kuat, berintegritas, bagi saya dua nama ini mungkin," ujarnya.

Namun lanjutnya, apabila Hidayat Nur Wahid terpilih nantinya sebagai Presiden PKS, maka Hidayat harus mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR. Karena, jabatan merupakan amanah, dan siapapun kader yang terpilih harus fokus untuk mengurus partai.

"Siapapun yang terpilih sebaiknya mudnur, melanjutkan budaya lama, bisa jadi HNW mundur," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pelaksana Pemilu Raya (BPPR) PKS TB Soenmandjaja membantah jika sudah ada beberapa nama kandidat yang muncul sebagai calon kuat Presiden PKS.


Karena di PKS, tidak ada kader yang bisa mendaftar sebagai calon presiden, mereka semua diajukan oleh Anggota Majelis Syuro dengan memperhatikan aspirasi Anggota Majelis Syuro

"Pemilihan Presiden jadi otoritas Majelis Syuro, dan tidak ada calon yang mencalonkan dirinya sendiri," kata Soenman saat dihubungi Koran SINDO.

Menurut Soenman, kalaupun mencuat sejulah nama yang berpotensial menjadi Presiden PKS, itu merupakan usulan-usulan tidak resmi yang muncul dari pembicaraan-pembicaraan informal kader PKS di luar Musyawarah Majelis Syuro.

"Karena nama-nama itu tidak resmi, maka enggak ada pengaruhnya," tegas Anggota Komisi III DPR itu.

Soenman menjelaskan, 66 Anggota Majelis Syuro yang dipilih dari Pemira kemarin pun belum ditetapkan secara resmi sebagai Anggota Majelis Syuro periode 2015-2020. Setelah pengesahan baru ada penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syuro Nasional.

Dalam musyawarah itu, dirinya akan menyampaikan laporan ke Majelis Syuro untuk kemudian diterima dan ditetapkan, lalu akan memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syuro, lalu memilih dan menetapkan kepengurusan PKS.

"Mulai dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Presiden PKS, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara Umum (Bendum) PKS," paparnya.

Lebih dari itu, ia menambahkan, ada tiga kategori Anggota Majelis Syuro yakni, 66 anggota yang dipilih dalam Pemira PKS, tiga anggota tetap, dan 30 anggota yang dipilih oleh Anggota Majelis Syuro. 30 kursi ini diserahkan kepada 66 ditambah tiga Anggota Majelis Syuro tersebut untuk memilih anggota yang dinilai layak.

"Belum ada undangan resmi kapan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syuro nasional, tapi sepertinya akan dilakukan pada Agustus ini," pungkasnya. [sindonews]


posted by @Adimin

Jazuli Juwaini: 4 Alasan Pilkada 2015 Sepi Peminat

JAKARTA (30/7) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menilai ada empat penyebab pelaksanaan Pilkada serentak sepi peminat untuk bertarung dalam kontestasi tersebut. Salah satunya, calon kepala daerah sulit mendapatkan kendaraan politik untuk bisa ikut Pilkada karena buruknya komunikasi yang dibangun.

"Banyak faktor yang membuat peminat Pilkada menurun dibanding sebelumnya. Pertama, lemahnya komunikasi politik sehingga melahirkan sulitnya mencari 'perahu partai' yang mencukupi untuk maju," kata Jazuli, Kamis (30/7).

Dia mengatakan, faktor kedua adalah prosedural teknis yang diatur dalam UU Pilkada dan peraturan yang dinilai berat seperti buat calon perorangan. Faktor ketiga, kuatnya incumbent (petahana) yang maju untuk kedua kali membuat pesaing agak takut lalu ditambah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan anggota legislatif mundur ke Pilkada.

"Ketika tokoh lokal tidak ada yang berani, lalu tokoh pusat pun enggan maju karena harus mundur," ujarnya.

Dia memahami para anggota legislatif yang ingin maju dalam Pilkada serentak, tidak maju dalam kontestasi tersebut. Hal itu menurut dia, para legislator harus mengorbankan posisinya di legislatif yang diraihnya dengan susah payah.

"Hal itu disebabkan harus mengorbankan posisinya di legislatif yang diraihnya dengan susah payah sementara di Pilkada belum tentu menang jadi mereka berpikir berkali-kali untuk ikut Pilkada," kata Jazuli Juwaini.

Dia mengatakan, faktor keempat yaitu Pilkada menghabiskan biaya yang banyak karena prinsip demokrasi belum tegak seutuhnya. Selain itu, menurut dia, ditambah praktik politik uang yang selalu terjadi bahkan ada beberapa daerah yang terang-terangan menerima 'serangan fajar'.

"Kondisi itu juga membuat terjadinya pergeseran kontestasi demokrasi menjadi kontestasi uang dan pragmatisme," katanya.

Jazuli menilai, faktor internal parpol yang kurang dalam rekrutmen calon kepala daerah, tidak dominan karena kenyataannya kandidat yang maju dalam Pilkada adalah orang parpol. Menurut dia, hanya karena persyaratan minimal kursi maka harus berkoalisi dengan parpol yang lain.

"Coba lihat yang daftar dari calon perseorangan ada berapa, lalu bandingkan dengan dari jalur partai politik," katanya.

Lambannya rekrutmen selain itu menurut dia, Pilkada bukan hanya ruang bagi parpol namun juga ruang publik melalui calon perseorangan. Jazuli tidak ingin ada stigmasasi tentang lemahnya rekrutmen parpol tanpa fakta dan bukti.

"Karena ketika Pemilu Legislator bermunculan tokoh-tokoh partai dengan berbagai levelnya maka saya sebutkan beberapa poin dominan," ujarnya.

Sumber: http://www.merdeka.com

posted by @Adimin