pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
Irwan Prayitno: MES Sumbar Agar Lebih Aktif Sosialisasikan Ekonomi Syariah
Written By Unknown on 20 June, 2013 | June 20, 2013
Padang - Perkembangan sistem ekonomi syariah sudah mulai mengglobal di beberapa negara Timur Tengah, Jerman, Australia dan lainnya. Ini menandakan orang melihat pilihan untuk perkembangan ekonomi yang lebih baik. Di daerah minoritas muslim kepengurusan Bank Syariah juga diisi oleh orang non-muslim dan sudah banyak orang-orang non-muslim memasukkan modalnya ke bank syariah.
Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat Periode 1433-1436 H, di aula BI, Rabu pagi (19/6). Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati /Walikota, tokoh dan pakar ekonomi Sumbar, Kepala BI cabang Sumbar, Kepala Bank Nagari serta beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemprov. Sumbar.
Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, Sumatera Barat dengan filosofi ABS-SBK sangat cocok dengan sistem perekonomian syariah ini, karena itu kita berharap pengurus MES Sumbar dapat lebih aktif meningkatkan sosialisasi sistem bank syariah ini.
Saat ini sistem ekonomi syariah bukan lagi jadi alternatif dari sistem bank konvensional yang lebih bersifat kapitalis. Sistem ekonomi syariah sesungguhnya sesuatu yang penting dalam ajaran perekonomian yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW sebagai upaya mendapat berkah dan saling menguntungkan.
Sistem bank syariah telah dikenal selama lebih dari 10 tahun di Indonesia, dan dari waktu ke waktu terus memperlihatkan peningkatan yang menggembirakan. Dari data sementara pertumbuhan perbankan ekonomi syariah baru mencapai- 5-6 persen, oleh karena itu perlu kita dorong lebih kuat lagi bagaimana sistem bank syariah ini dapat mendominasi, sehingga sistem perekonomian kapitalis dapat ditekan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, ajak nya
Irwan juga menyampaikan harapan pengurus MES Sumbar yang baru dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pengetahuan profesional, tentunya dapat mengembangkan sistem bank syariah ini lebih baik lagi di masa-masa mendatang.
Kita amat yakin Ketua MES Sumbar, akan mampu berkontribusi bersama kawan-kawan pengurus lain dalam mewujudkan kemajuan sistem bank syariah di ranah Minang ini. Dari beberapa kenyataan telah banyak orang -orang non-muslim memanfaatkan sistem syariah ini, dan mereka merasa nyaman menyimpan dan berinvestasi, ungkapnya. [sbb/dakwatuna]
posted by @A.history
Cara Curang KPK Membidik LHI
Sampai saat ini bukti-bukti menjadi
tersangkanya LHI tetap masih misteri. Meskipun sidang di pengadilan
tipikor soal dugaan suap impor sapi sudah beberapa kali digelar dengan
tersangka dari Indoguna.
Sidang perdana untuk LHI pun sudah digelar, Namun isinya baru sekedar tuntutan jaksa kepada LHI. Dari tuntutan jaksa tersebut, terlihat kemana arah tembakan jaksa :
1. Dalam tuntutan jaksa, terlihat bahwa jaksa menyebutkan status bahwa LHI adalah anggota DPR sekaligus Presiden PKS saat itu.
2. Uang 1,3 milyar, yang dalam persidangan tersangka dari Indoguna, terlihat jelas bahwa uang tersebut tidak mengalir ke LHI. Namun jaksa, mengatakan bahwa sanggahan 1,3 milyar tidak mengalir ke LHI ternyata bukti-buktinya lemah dan terbantahkan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya.
Dalam sidang-sidang sebelumnya, terlihat jelas bahwa Indoguna berusaha mendekati AF karena dia teman dekat LHI sebagai Presiden PKS bukan sebagai
Sidang perdana untuk LHI pun sudah digelar, Namun isinya baru sekedar tuntutan jaksa kepada LHI. Dari tuntutan jaksa tersebut, terlihat kemana arah tembakan jaksa :
1. Dalam tuntutan jaksa, terlihat bahwa jaksa menyebutkan status bahwa LHI adalah anggota DPR sekaligus Presiden PKS saat itu.
2. Uang 1,3 milyar, yang dalam persidangan tersangka dari Indoguna, terlihat jelas bahwa uang tersebut tidak mengalir ke LHI. Namun jaksa, mengatakan bahwa sanggahan 1,3 milyar tidak mengalir ke LHI ternyata bukti-buktinya lemah dan terbantahkan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya.
Dalam sidang-sidang sebelumnya, terlihat jelas bahwa Indoguna berusaha mendekati AF karena dia teman dekat LHI sebagai Presiden PKS bukan sebagai
Anggota Legislatif. Bila alasan ini,
seluruh pakar hukum sudah jelas mengatakan, bila statusnya sebagai
Presiden PKS, maka semua itu bukan sebagai suap atau mengarah suap.
Agar KPK bisa menembak dan mematahkan argumentasi para pakar hukum ini, KPK saat ini sangat gencar memanggil Setjend DPR. Salah satu yang digali dari Setjend adalah bahwa Setjend DPR lah yang mengenalkan pihak Indoguna dan asosiasi impor sapi ke LHI.
Bila Setjend mengatakan iya dan mengaku yang memperkenalkannya, maka KPK mempunyai alibi yang kuat bahwa mereka mendekati LHI karena statusnya sebagai anggota legislatif bukan sebagai presiden PKS.
Namun Setjend sudah mengatakan bahwa dia tidak memperkenalkan Indoguna ke LHI.
Mengenai uang 1,3 milyar, ada saksi mengakui bahwa uang tidak mengalir ke LHI. Yang 300 juta ke kementrian daerah tertinggal. Yang 1 milyar, ternyata sudah ditunggu oleh penagih hutangnya AF.
Namun jaksa penuntut umum, mengatakan seluruh saksi yang diperiksa menunjukan adanya pertentangan sehingga pengakuan-pengakuan diatas dianggap lemah.
Namun ada fakta baru dari persidangan suap impor sapi, yang tidak dibombardir oleh media yaitu disebutnya Hatta Radjasa oleh pihak Indoguna ? Mengapa semua media diam ?
Agar KPK bisa menembak dan mematahkan argumentasi para pakar hukum ini, KPK saat ini sangat gencar memanggil Setjend DPR. Salah satu yang digali dari Setjend adalah bahwa Setjend DPR lah yang mengenalkan pihak Indoguna dan asosiasi impor sapi ke LHI.
Bila Setjend mengatakan iya dan mengaku yang memperkenalkannya, maka KPK mempunyai alibi yang kuat bahwa mereka mendekati LHI karena statusnya sebagai anggota legislatif bukan sebagai presiden PKS.
Namun Setjend sudah mengatakan bahwa dia tidak memperkenalkan Indoguna ke LHI.
Mengenai uang 1,3 milyar, ada saksi mengakui bahwa uang tidak mengalir ke LHI. Yang 300 juta ke kementrian daerah tertinggal. Yang 1 milyar, ternyata sudah ditunggu oleh penagih hutangnya AF.
Namun jaksa penuntut umum, mengatakan seluruh saksi yang diperiksa menunjukan adanya pertentangan sehingga pengakuan-pengakuan diatas dianggap lemah.
Namun ada fakta baru dari persidangan suap impor sapi, yang tidak dibombardir oleh media yaitu disebutnya Hatta Radjasa oleh pihak Indoguna ? Mengapa semua media diam ?
Oleh : Nasrullah
http://muslimina.blogspot.com/2013/06/cara-curang-kpk-membidik-lhi.html?spref=fb
posted by @Adimin
Menata Ulang Imej PKS
Hinggar binggar pemberitaan media terkait kasus dugaan suap impor sapi yang melibatkan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq (LHI) masih terasa sampai sekarang. Blow up media itu sangat mungkin telah berdampak pada rusaknya opini (sebagian) masyarakat tentang imej baik yang selama ini dimiliki oleh PKS. Walaupun proses persidangan untuk kasus LHI sendiri baru saja akan berjalan, dan tentu saja belum memiliki status hukum tetap (inkracht), namun persepsi publik berlari jauh lebih cepat dari vonis pengadilan. Festivalisasi pemberitaan kasus ini di banyak media mainstream itu, suka atau tidak suka, telah menggiring opini sebagian masyarakat bahwa PKS adalah partai yang ‘kurang lebih sama’ dengan partai lain yang juga terlibat korupsi.
Opini miring tentang PKS ini dengan mudah bisa dilihat dan ditelusuri dalam banyak arus komunikasi di media sosial, seperti facebook, twitter, ataupun di kompasiana. Momentum kasus LHI sepertinya benar-benar dimanfaatkan dengan cerdik oleh banyak pihak yang selama ini sudah tidak suka dengan PKS, terutama oleh mereka yang berideologi berseberangan dengan PKS. Bola liar pemberitaan kasus LHI ini bahkan merembet ke mana-mana. Mereka yang berseberangan dengan PKS tidak hanya berusaha mendegradasi citra PKS yang selama ini dikenal sebagai partai yang relatif bersih, namun mereka juga berusaha menyerang eksistensi institusi PKS, dengan menyebarkan wacana pembubaran PKS, jika terbukti terlibat dalam korupsi korporasi.
Kalangan internal PKS sendiri barangkali merasa diberlakukan tidak adil oleh massifnya pemberitaan media terhadap kasus LHI ini. Apalagi ditambah dengan kecenderungan KPK yang ‘tebang pilih’ dalam mengusut banyak kasus korupsi yang selama ini mengendap di KPK. Namun, apapun itu, PKS harus menerima fakta bahwa bola liar itu kini telah ‘memakan’ cukup banyak korban.
Jika festivalisasi pemberitaan media itu memang sengaja diciptakan untuk mendegradasi citra PKS, maka tujuan awal dari blow up berita itu bisa dikatakan sudah mencapai sasarannya. Ini misalnya bisa dilihat dari sebagian mereka yang selama ini berada pada posisi netral, para swing voter yang mungkin dulu sebagian memilih PKS, dan sekarang mulai gamang dengan pilihannya pada pemilu 2014. Sebagian mereka malah berencana golput, karena mereka seperti kehilangan harapan tentang parpol alternatif untuk menggantungkan pilihan mereka dalam pemilu.
Dampak pemberitaan itu ternyata juga tidak hanya berpengaruh pada para swing voter, tetapi juga pada sebagian pemilih kultural PKS. Walaupun barangkali tidak langsung berhubungan dengan kasus LHI, dideklarasikannya Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI) oleh sebagian mantan aktivis PKS pada 9/06/2013 di Masjid Kampus Ukhuwah Universitas Indonesia sepertinya juga perlu menjadi perhatian internal PKS. LDKI adalah bentuk institusionalisasi para ‘mantan kader’ yang selama ini kritis terhadap beberapa kebijakan PKS, yang dulu menghimpun diri dalam komunitas bernama Forum Kader Peduli (FKP). Jumlah kelompok ini mungkin belum signifikan, namun melihat beberapa nama tokoh yang ikut mendeklarasikan lembaga ini, apalagi dengan adanya rencana deklarasi LKDI di beberapa daerah, bukan tidak mungkin organisasi ini bisa menjadi ‘warna’ tersendiri bagi bangunan PKS di masa yang akan datang.
Refleksi Internal dan Mendengar Empatik
Tantangan paling serius bagi PKS saat ini menjelang pemilu 2014 adalah bagaimana membangun ulang imej baik (image rebuilding) PKS yang telah dirusak pemberitaan media itu. Suka atau tidak, pada kenyataannya panggung pertarungan politik kita masih cenderung lebih banyak bermain di wilayah artifisial, bukan substansi. Para politisi kita lebih cenderung fokus pada bagaimana persepsi baik terbentuk, sementara masalah benar atau salah seringkali menjadi secondary. Ini mungkin suatu hal yang paradoks. Tapi begitulah seringkali sandiwara politik disuguhkan kepada kita. Seperti kata Castle, “this is politic, perception is reality, while the truth is not a matter.” Saya tentu tidak sedang mengatakan bahwa PKS tidak perlu memperhatikan aspek substansi dalam berpolitik. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa betapa persepsi dan opini itu bekerja sangat dahsyat sebagai salah satu variabel dalam memenangkan pertarungan.
Merefleksi pemilu 1999 dan 2004, ketika PKS masih bernama Partai Keadilan, PK/S sukses membentuk opini masyarakat, terutama kalangan terdidik di perkotaan yang melek informasi. Jargon ‘bersih dan peduli’ yang dibawa PK mampu menyihir banyak orang untuk menumpangkan harapan kepada partai yang terlahir di era reformasi ini. Jargon ini semakin menjadi magnet kuat ketika di lapangan, masyarakat melihat kader-kader PK tampil beda dari kebanyakan kader parpol lain. Apalagi ketika media massa juga pernah menjadikan PK/S sebagai media darling pada dua kali pemilu awal, maka lengkap sudah political marketting yang dilakukan PK/S pada dua kali pemilu awal. Hasilnya suara PKS meloncat tajam pada pemilu 2004, dari hanya sekitar 1,4 juta suara pada pemilu 1999 menjadi lebih 8 juta suara pada pemilu 2004. Tidak hanya itu, PKS juga sukses mencatatkan diri sebagai partai pemenang di jantung ibu kota – Jakarta.
Walau ada beberapa catatan kritis, sebelum kasus LHI mencuat ke publik, sebenarnya PKS masih dipersepsi ralatif berperforma baik oleh kalangan swing voters. Ini terutama karena sejauh itu belum ada satupun kader PKS yang terbukti di pengadilan tersangkut kasus korupsi. Dengan kata lain, imej bahwa PKS sebagai partai bersih dan anti korupsi masih cukup baik tersemat dalam benak publik. Namun, sekali lagi, dramatisasi cerita dan pemberitaan kasus LHI (dan AF) sepertinya memang telah membuat imej itu mengalami perubahan.
Jika PKS tidak mampu mengelola isu dan memperbaiki citranya menjelang pemilu 2014, bukan tidak mungkin target PKS menjadi 3 besar pemilu 2014 akan menjadi berat. Karenanya PKS harus bekerja ekstra keras memanfaatkan sisa waktu sekitar tahun ini. PKS harus bisa melihat ke dalam (baca: pembenahan internal), dan pada saat yang sama harus mampu mendengar secara empatik terhadap suara publik yang kadang sangat bising.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan PKS terkait usaha image rebuilding ini. Pertama, konsisten menyerahkan sepenuhnya kasus LHI kepada proses hukum. Dan kalaupun nanti LHI dinyatakan bersalah oleh pengadilan, seperti kata Anis Matta, PKS harus legowo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan oleh DPP PKS yang melarang struktur PKS dan kader PKS membicarakan kasus LHI sudah tepat. Ini penting agar berbagai pembelaan yang dilakukan banyak kader – yang kadang cenderung berlebihan – tidak justru kontraproduktif. Perang opini yang digerakkan oleh kader PKS terkait kasus LHI dengan memunculkan isu konspirasi dan sejenisnya di berbagai social media, jika tidak hati-hati, justru bisa membuat publik yang sebelumnya netral menjadi antipati.
Kedua, terus menjaga harmoni dengan banyak pihak, sebagaimana tagline baru PKS. Apa yang dilakukan oleh Anis Matta dengan roadshow tak henti ke berbagai kalangan segera setelah dia ditunjuk menjadi presiden PKS adalah satu hal yang bagus. Silaturahim ke berbagai kelompok ini penting, agar mereka yang selama ini melihat PKS dari jauh menjadi semakin mengenal PKS dari dekat. Menjaga hubungan baik dengan mantan kader yang sekarang bergabung dengan LKDI, menurut saya juga perlu, agar kehadiran LKDI tidak menjadi ‘kerikil’ tersendiri bagi perjalanan PKS di masa depan.
Harmonisasi ini juga penting dilakukan PKS dengan lembaga penegak hukum, seperti KPK. Karenanya, dalam konteks ini, suara-suara (sebagian) kader PKS yang mewacanakan pembubaran KPK, seperti yang disampaikan Fahri Hamzah perlu dikaji ulang. Saya sendiri bisa memahami substansi pemikiran Fahri Hamzah terkait kritikannya kepada KPK. Ide Fahri Hamzah itu dibangun atas dasar konstruksi logika yang kuat, namun disampaikan di waktu yang kurang tepat.
Ketiga, terus bekerja nyata di lapangan. Basis masa terdidik yang loyal adalah satu hal yang menjadi kekuatan PKS, dan tidak banyak dimiliki parpol lain. Para kader ini harus terus diarahkan untuk bekerja dan melayani rakyat secara nyata di lapangan. Penolakan PKS terhadap rencana kenaikan BBM, misalnya, harus disosialisasikan secara efektif ke masyarakat bahwa penolakan itu benar-benar karena ingin membantu rakyat yang sedang kesulitan ekonomi, bukan karena motivasi politik pencitraan menjelang 2014, seperti yang dituduhkan banyak pihak.
Saya percaya bahwa pada akhirnya para pemilih akan lebih realistis menilai PKS, dengan melihat apa aksi nyata para kader PKS di lapangan. Kalaupun apa yang ditulis media tidaklah sejalan dengan apa yang dikatakan PKS, saya yakin para calon pemilih akan lebih merujuk apa yang mereka lihat di lapangan, ketimbang realitas yang disajikan media. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, seluruh jajaran fungsionaris dan para kader PKS mesti well-performed. Apa yang diserukan oleh tazkirah Dewan Syariah PKS dalam surat nomor 4/TK/DSP-PKS/1434 tentang menghindari hal-hal yang berpotensi fitnah harus menjadi perhatian. Bahwa seluruh kader dan fungsionaris dihimbau untuk menjaga iffah, berhati-hati dengan hal syubhat, dan memastikan semua amal yang dilakukan sudah aman secara syari, legal, dan citra di masyarakat.
Epilog
Sebagai partai Islam terbesar di tanah air, PKS masih menjadi salah satu harapan untuk dijadikan gerbong yang akan memperjuangkan kepentingan umat di kancah politik. Perjuangan di jalan politik memang tidak akan pernah semudah membalik telapak tangan. Semoga semua prahara yang menimpa PKS belakangan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kebesaran PKS di masa datang. Kalau tidak, harga yang harus dibayar PKS tentu akan sangat mahal di masa depan. Kita tentu tak ingin PKS hanya akan menjadi cerita indah pada tiga kali sejarah pemilu di tanah air. Selamat berjuang pada pemilu 2014.
Opini miring tentang PKS ini dengan mudah bisa dilihat dan ditelusuri dalam banyak arus komunikasi di media sosial, seperti facebook, twitter, ataupun di kompasiana. Momentum kasus LHI sepertinya benar-benar dimanfaatkan dengan cerdik oleh banyak pihak yang selama ini sudah tidak suka dengan PKS, terutama oleh mereka yang berideologi berseberangan dengan PKS. Bola liar pemberitaan kasus LHI ini bahkan merembet ke mana-mana. Mereka yang berseberangan dengan PKS tidak hanya berusaha mendegradasi citra PKS yang selama ini dikenal sebagai partai yang relatif bersih, namun mereka juga berusaha menyerang eksistensi institusi PKS, dengan menyebarkan wacana pembubaran PKS, jika terbukti terlibat dalam korupsi korporasi.
Kalangan internal PKS sendiri barangkali merasa diberlakukan tidak adil oleh massifnya pemberitaan media terhadap kasus LHI ini. Apalagi ditambah dengan kecenderungan KPK yang ‘tebang pilih’ dalam mengusut banyak kasus korupsi yang selama ini mengendap di KPK. Namun, apapun itu, PKS harus menerima fakta bahwa bola liar itu kini telah ‘memakan’ cukup banyak korban.
Jika festivalisasi pemberitaan media itu memang sengaja diciptakan untuk mendegradasi citra PKS, maka tujuan awal dari blow up berita itu bisa dikatakan sudah mencapai sasarannya. Ini misalnya bisa dilihat dari sebagian mereka yang selama ini berada pada posisi netral, para swing voter yang mungkin dulu sebagian memilih PKS, dan sekarang mulai gamang dengan pilihannya pada pemilu 2014. Sebagian mereka malah berencana golput, karena mereka seperti kehilangan harapan tentang parpol alternatif untuk menggantungkan pilihan mereka dalam pemilu.
Dampak pemberitaan itu ternyata juga tidak hanya berpengaruh pada para swing voter, tetapi juga pada sebagian pemilih kultural PKS. Walaupun barangkali tidak langsung berhubungan dengan kasus LHI, dideklarasikannya Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI) oleh sebagian mantan aktivis PKS pada 9/06/2013 di Masjid Kampus Ukhuwah Universitas Indonesia sepertinya juga perlu menjadi perhatian internal PKS. LDKI adalah bentuk institusionalisasi para ‘mantan kader’ yang selama ini kritis terhadap beberapa kebijakan PKS, yang dulu menghimpun diri dalam komunitas bernama Forum Kader Peduli (FKP). Jumlah kelompok ini mungkin belum signifikan, namun melihat beberapa nama tokoh yang ikut mendeklarasikan lembaga ini, apalagi dengan adanya rencana deklarasi LKDI di beberapa daerah, bukan tidak mungkin organisasi ini bisa menjadi ‘warna’ tersendiri bagi bangunan PKS di masa yang akan datang.
Refleksi Internal dan Mendengar Empatik
Tantangan paling serius bagi PKS saat ini menjelang pemilu 2014 adalah bagaimana membangun ulang imej baik (image rebuilding) PKS yang telah dirusak pemberitaan media itu. Suka atau tidak, pada kenyataannya panggung pertarungan politik kita masih cenderung lebih banyak bermain di wilayah artifisial, bukan substansi. Para politisi kita lebih cenderung fokus pada bagaimana persepsi baik terbentuk, sementara masalah benar atau salah seringkali menjadi secondary. Ini mungkin suatu hal yang paradoks. Tapi begitulah seringkali sandiwara politik disuguhkan kepada kita. Seperti kata Castle, “this is politic, perception is reality, while the truth is not a matter.” Saya tentu tidak sedang mengatakan bahwa PKS tidak perlu memperhatikan aspek substansi dalam berpolitik. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa betapa persepsi dan opini itu bekerja sangat dahsyat sebagai salah satu variabel dalam memenangkan pertarungan.
Merefleksi pemilu 1999 dan 2004, ketika PKS masih bernama Partai Keadilan, PK/S sukses membentuk opini masyarakat, terutama kalangan terdidik di perkotaan yang melek informasi. Jargon ‘bersih dan peduli’ yang dibawa PK mampu menyihir banyak orang untuk menumpangkan harapan kepada partai yang terlahir di era reformasi ini. Jargon ini semakin menjadi magnet kuat ketika di lapangan, masyarakat melihat kader-kader PK tampil beda dari kebanyakan kader parpol lain. Apalagi ketika media massa juga pernah menjadikan PK/S sebagai media darling pada dua kali pemilu awal, maka lengkap sudah political marketting yang dilakukan PK/S pada dua kali pemilu awal. Hasilnya suara PKS meloncat tajam pada pemilu 2004, dari hanya sekitar 1,4 juta suara pada pemilu 1999 menjadi lebih 8 juta suara pada pemilu 2004. Tidak hanya itu, PKS juga sukses mencatatkan diri sebagai partai pemenang di jantung ibu kota – Jakarta.
Walau ada beberapa catatan kritis, sebelum kasus LHI mencuat ke publik, sebenarnya PKS masih dipersepsi ralatif berperforma baik oleh kalangan swing voters. Ini terutama karena sejauh itu belum ada satupun kader PKS yang terbukti di pengadilan tersangkut kasus korupsi. Dengan kata lain, imej bahwa PKS sebagai partai bersih dan anti korupsi masih cukup baik tersemat dalam benak publik. Namun, sekali lagi, dramatisasi cerita dan pemberitaan kasus LHI (dan AF) sepertinya memang telah membuat imej itu mengalami perubahan.
Jika PKS tidak mampu mengelola isu dan memperbaiki citranya menjelang pemilu 2014, bukan tidak mungkin target PKS menjadi 3 besar pemilu 2014 akan menjadi berat. Karenanya PKS harus bekerja ekstra keras memanfaatkan sisa waktu sekitar tahun ini. PKS harus bisa melihat ke dalam (baca: pembenahan internal), dan pada saat yang sama harus mampu mendengar secara empatik terhadap suara publik yang kadang sangat bising.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan PKS terkait usaha image rebuilding ini. Pertama, konsisten menyerahkan sepenuhnya kasus LHI kepada proses hukum. Dan kalaupun nanti LHI dinyatakan bersalah oleh pengadilan, seperti kata Anis Matta, PKS harus legowo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan oleh DPP PKS yang melarang struktur PKS dan kader PKS membicarakan kasus LHI sudah tepat. Ini penting agar berbagai pembelaan yang dilakukan banyak kader – yang kadang cenderung berlebihan – tidak justru kontraproduktif. Perang opini yang digerakkan oleh kader PKS terkait kasus LHI dengan memunculkan isu konspirasi dan sejenisnya di berbagai social media, jika tidak hati-hati, justru bisa membuat publik yang sebelumnya netral menjadi antipati.
Kedua, terus menjaga harmoni dengan banyak pihak, sebagaimana tagline baru PKS. Apa yang dilakukan oleh Anis Matta dengan roadshow tak henti ke berbagai kalangan segera setelah dia ditunjuk menjadi presiden PKS adalah satu hal yang bagus. Silaturahim ke berbagai kelompok ini penting, agar mereka yang selama ini melihat PKS dari jauh menjadi semakin mengenal PKS dari dekat. Menjaga hubungan baik dengan mantan kader yang sekarang bergabung dengan LKDI, menurut saya juga perlu, agar kehadiran LKDI tidak menjadi ‘kerikil’ tersendiri bagi perjalanan PKS di masa depan.
Harmonisasi ini juga penting dilakukan PKS dengan lembaga penegak hukum, seperti KPK. Karenanya, dalam konteks ini, suara-suara (sebagian) kader PKS yang mewacanakan pembubaran KPK, seperti yang disampaikan Fahri Hamzah perlu dikaji ulang. Saya sendiri bisa memahami substansi pemikiran Fahri Hamzah terkait kritikannya kepada KPK. Ide Fahri Hamzah itu dibangun atas dasar konstruksi logika yang kuat, namun disampaikan di waktu yang kurang tepat.
Ketiga, terus bekerja nyata di lapangan. Basis masa terdidik yang loyal adalah satu hal yang menjadi kekuatan PKS, dan tidak banyak dimiliki parpol lain. Para kader ini harus terus diarahkan untuk bekerja dan melayani rakyat secara nyata di lapangan. Penolakan PKS terhadap rencana kenaikan BBM, misalnya, harus disosialisasikan secara efektif ke masyarakat bahwa penolakan itu benar-benar karena ingin membantu rakyat yang sedang kesulitan ekonomi, bukan karena motivasi politik pencitraan menjelang 2014, seperti yang dituduhkan banyak pihak.
Saya percaya bahwa pada akhirnya para pemilih akan lebih realistis menilai PKS, dengan melihat apa aksi nyata para kader PKS di lapangan. Kalaupun apa yang ditulis media tidaklah sejalan dengan apa yang dikatakan PKS, saya yakin para calon pemilih akan lebih merujuk apa yang mereka lihat di lapangan, ketimbang realitas yang disajikan media. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, seluruh jajaran fungsionaris dan para kader PKS mesti well-performed. Apa yang diserukan oleh tazkirah Dewan Syariah PKS dalam surat nomor 4/TK/DSP-PKS/1434 tentang menghindari hal-hal yang berpotensi fitnah harus menjadi perhatian. Bahwa seluruh kader dan fungsionaris dihimbau untuk menjaga iffah, berhati-hati dengan hal syubhat, dan memastikan semua amal yang dilakukan sudah aman secara syari, legal, dan citra di masyarakat.
Epilog
Sebagai partai Islam terbesar di tanah air, PKS masih menjadi salah satu harapan untuk dijadikan gerbong yang akan memperjuangkan kepentingan umat di kancah politik. Perjuangan di jalan politik memang tidak akan pernah semudah membalik telapak tangan. Semoga semua prahara yang menimpa PKS belakangan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kebesaran PKS di masa datang. Kalau tidak, harga yang harus dibayar PKS tentu akan sangat mahal di masa depan. Kita tentu tak ingin PKS hanya akan menjadi cerita indah pada tiga kali sejarah pemilu di tanah air. Selamat berjuang pada pemilu 2014.
posted by @A.history
Mengatur Telkom dari Lapangan Golf, wow..wow..wow...wow... enak sekaleeee..
Siang
awal Mei lalu. Wahyu Sakti Trenggono tengah berbincang dengan ketujuh
koleganya di ruang tunggu Jakarta Golf Club Rawamangun, Jakarta Timur.
Bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) ini kemudian mengeluarkan ponsel
genggamnya. Sejurus ia memencet salah satu nomor yang tersimpan di
dalamnya. Melalui pengeras suara, bunyi nada panggilan pun terdengar
jelas.
Ketujuh koleganya pun menutup
mulut rapat-rapat. Mereka mendengarkan dengan seksama suara telepon
genggam Trenggono yang menanti jawaban. Begitu diangkat, pebisnis yang
dijuluki ”raja menara base transceiver station (BTS)” ini langsung
menyapa dan memberi kabar. ”Pak Hatta, kawan-kawan kita sudah kumpul.
Kawan-kawan ini nantinya yang akan mengamankan kita,” kata sumber yang
ikut dalam pertemuan itu, menirukan Trenggono.
Dari seberang telepon, pria yang
dipanggil Pak Hatta itu pun menimpali. “Tolong diatur yang baik. Pak
Trenggono tentu lebih tahu untuk tugas-tugas selanjutnya.” Pemilik suara
dari seberang telepon itu tak lain adalah Muhammad Hatta Rajasa,
Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid
II. Tujuh kolega Trenggono itu di antaranya Arif Yahya, Alex J Sinaga,
Rinto Dwi Hartomo, dan Abdul Satar.
Konteks pembicaraan mereka, lanjut
sumber, dalam rangka persiapan calon direksi PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk (Telkom) dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler
(Telkomsel). ”Itu langkah-langkah awal pertemuan. Selanjutnya, pada saat
mau dieksekusi, langsung dikumpulkan di rumahnya Pak Hatta Rajasa di
Cipete,” tutur sumber itu kepada Prioritas Rabu pekan lalu.
Menjelang penentuan direksi
Telkom dan Telkomsel, lanjut sumber, mereka kerap melakukan pertemuan.
Karena Trenggono hobi main golf, pertemuan pun kebanyakan dilakukan dari
satu lapangan golf ke lapangan golf yang lain. Paling sering di Jakarta
Golf Club (JGC) Rawamangun dan Klub Golf Bogor Raya. ”Setiap pertemuan,
selalu ada komunikasi dengan Pak Hatta Rajasa,” katanya.
Kegemaran Trenggono bermain golf diamini
penjaga rumahnya, Muslim. Menurut dia, Trenggono yang tinggal di Jalan
Cendana Raya Nomor 89, Bekasi Barat, Jawa Barat, lebih sering ke
lapangan golf ketimbang ke kantor. ”Bapak (Trenggono) hobi sekali. Kalau
ada turnamen pasti ikut. Karena bisnisnya kan dapat di golf,” kata
Muslim. Pernyataan senada juga disampaikan pihak Jakarta Golf Club (JGC)
Rawamangun. ”Sepekan bisa tiga kali. Kadang siang, kadang sore,” kata
Erna, Kasir Proshop JGC.
Sepekan setelah perbincangan di telepon
itu, tepatnya 11 Mei 2012, Arif Yahya terpilih menjadi Direktur Telkom
lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telkom. Ia menggantikan Rinaldi
Firmansyah untuk masa jabatan 2012 – 2017. Arief Yahya sebelumnya
menjabat Direktur Enterprise and Wholesale.
Pergantian ini tentu
mengagetkan. Mengingat banyak pihak yang mengatakan Rinaldi tak bakal
tergeser. Apalagi, berdasarkan RUPS Luar Biasa Telkom yang digelar awal
2011, Rinaldi bakal meneruskan jabatannya hingga 2015. Tak kalah
penting, saat ini kinerja Telkom sedang bagus-bagusnya. Pendapatan
bersih perusahaan telekomunikasi plat merah itu, di tahun 2011 saja
mencapai Rp 10,965 triliun.
Sakti Wahyu Trenggono
Berada di pucuk pimpinan Arief
Yahya diberi kewenangan penuh memilih susunan direksi di bawahnya oleh
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Bersih-bersih pun
segera dilakukan. Semua jajaran direksi warisan Rinaldi dibabat habis.
Satu-satunya yang tersisa tinggal Indra Utoyo, sebelumnya menjabat Chief
Information Technology.
Tak berhenti di situ, sepekan
kemudian, tepatnya 16 Mei 2012, Arief yang datang dengan gaung Solid,
Speed, dan Smart (3S) itu juga langsung merombak pejabat teras
Telkomsel. Alex Janangkih Sinaga ditahbiskan menjadi Dirut Telkomsel
menggantikan Sarwoto Atmosutarno. Lalu berlanjut ke jajaran direksi.
Pergantian besar-besaran itu
disinyalir sarat kepentingan politik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan
Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Riad Oscha Chalik mengatakan,
perombakan tersebut sebagai upaya memperkuat gerbong si rambut perak
alias Hatta Rajasa di perusahaan plat merah itu. Untuk membangun gerbong
itu, dipercayakan kepada Trenggono.
Riad menuturkan, kondisi Telkom
saat ini sudah seperti partai politik. Ketuanya Dirut Telkom dan Ketua
Hariannya Dirut Telkomsel. “Lalu ada Sekjennya, yaitu Rinto. Dia ini
tanpa jabatan, tapi tim lobi kanan kiri,” ungkap Riad. Selain itu, ada
nama Mukhlis Moechtar, Komisaris Telkomsel. “Dia orangnya Hatta Rajasa,”
tuturnya. Ditanyakan kemungkinan alasan perombakan itu, Riad menjawab,
“Untuk konsolidasi 2014.”
Terkait hal ini, Hatta Rajasa
bungkam. Saat dikonfirmasi usai mengisi diskusi di Kampus Stikes
Aisyiyah, Yogyakarta, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diam
membisu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, kecuali wajahnya
langsung memerah.
Upaya Prioritas mengkonfirmsi
Trenggono pun tak menuai hasil. Pria kelahiran Semarang ini terkesan
ogah menanggapi. Beberapa pesan pendek yang dikirim ke telepon
genggamnya tak direspon. Begitu juga puluhan panggilan, tak digubr
- See more at: http://www.prioritasnews.com/2012/10/22/mengatur-telkom-dari-lapangan-golf/#sthash.JtTRd9e1.dpuf
Perombakan
besar-besaran pejabat teras PT Telkom ditengarai sarat kepentingan
politik. Hatta Rajasa disebut-sebut terlibat dalam permainan itu. - See
more at:
http://www.prioritasnews.com/2012/10/22/mengatur-telkom-dari-lapangan-golf/#sthash.JtTRd9e1.dpuf
Perombakan besar-besaran pejabat
teras PT Telkom ditengarai sarat kepentingan politik. Hatta Rajasa
disebut-sebut terlibat dalam permainan itu.
Perombakan
besar-besaran pejabat teras PT Telkom ditengarai sarat kepentingan
politik. Hatta Rajasa disebut-sebut terlibat dalam permainan itu. - See
more at:
http://www.prioritasnews.com/2012/10/22/mengatur-telkom-dari-lapangan-golf/#sthash.JtTRd9e1.dpuf
Siang awal Mei lalu. Wahyu Sakti
Trenggono tengah berbincang dengan ketujuh koleganya di ruang tunggu Jakarta
Golf Club Rawamangun, Jakarta Timur. Bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) ini
kemudian mengeluarkan ponsel genggamnya. Sejurus ia memencet salah satu nomor
yang tersimpan di dalamnya. Melalui pengeras suara, bunyi nada panggilan pun
terdengar jelas.
Ketujuh koleganya pun menutup mulut
rapat-rapat. Mereka mendengarkan dengan seksama suara telepon genggam Trenggono
yang menanti jawaban. Begitu diangkat, pebisnis yang dijuluki ”raja menara base
transceiver station (BTS)” ini langsung menyapa dan memberi kabar. ”Pak Hatta,
kawan-kawan kita sudah kumpul. Kawan-kawan ini nantinya yang akan mengamankan kita,”
kata sumber yang ikut dalam pertemuan itu, menirukan Trenggono.
Dari seberang telepon, pria yang
dipanggil Pak Hatta itu pun menimpali. “Tolong diatur yang baik. Pak Trenggono
tentu lebih tahu untuk tugas-tugas selanjutnya.” Pemilik suara dari seberang
telepon itu tak lain adalah Muhammad Hatta Rajasa, Menteri Koordinator
Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Tujuh kolega Trenggono
itu di antaranya Arif Yahya, Alex J Sinaga, Rinto Dwi Hartomo, dan Abdul Satar.
Konteks pembicaraan mereka, lanjut
sumber, dalam rangka persiapan calon direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(Telkom) dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). ”Itu
langkah-langkah awal pertemuan. Selanjutnya, pada saat mau dieksekusi, langsung
dikumpulkan di rumahnya Pak Hatta Rajasa di Cipete,” tutur sumber itu kepada
Prioritas Rabu pekan lalu.
Menjelang penentuan direksi Telkom dan
Telkomsel, lanjut sumber, mereka kerap melakukan pertemuan. Karena Trenggono
hobi main golf, pertemuan pun kebanyakan dilakukan dari satu lapangan golf ke
lapangan golf yang lain. Paling sering di Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun
dan Klub Golf Bogor Raya. ”Setiap pertemuan, selalu ada komunikasi dengan Pak
Hatta Rajasa,” katanya.
Kegemaran Trenggono bermain golf
diamini penjaga rumahnya, Muslim. Menurut dia, Trenggono yang tinggal di Jalan
Cendana Raya Nomor 89, Bekasi Barat, Jawa Barat, lebih sering ke lapangan golf
ketimbang ke kantor. ”Bapak (Trenggono) hobi sekali. Kalau ada turnamen pasti
ikut. Karena bisnisnya kan dapat di golf,” kata Muslim. Pernyataan senada juga
disampaikan pihak Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun. ”Sepekan bisa tiga kali.
Kadang siang, kadang sore,” kata Erna, Kasir Proshop JGC.
Sepekan setelah perbincangan di telepon
itu, tepatnya 11 Mei 2012, Arif Yahya terpilih menjadi Direktur Telkom lewat
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telkom. Ia menggantikan Rinaldi Firmansyah
untuk masa jabatan 2012 – 2017. Arief Yahya sebelumnya menjabat Direktur
Enterprise and Wholesale.
Pergantian ini tentu mengagetkan. Mengingat
banyak pihak yang mengatakan Rinaldi tak bakal tergeser. Apalagi, berdasarkan
RUPS Luar Biasa Telkom yang digelar awal 2011, Rinaldi bakal meneruskan
jabatannya hingga 2015. Tak kalah penting, saat ini kinerja Telkom sedang
bagus-bagusnya. Pendapatan bersih perusahaan telekomunikasi plat merah itu, di
tahun 2011 saja mencapai Rp 10,965 triliun.
Berada di pucuk pimpinan Arief Yahya
diberi kewenangan penuh memilih susunan direksi di bawahnya oleh Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Bersih-bersih pun segera dilakukan.
Semua jajaran direksi warisan Rinaldi dibabat habis. Satu-satunya yang tersisa
tinggal Indra Utoyo, sebelumnya menjabat Chief Information Technology.
Tak berhenti di situ, sepekan kemudian,
tepatnya 16 Mei 2012, Arief yang datang dengan gaung Solid, Speed, dan Smart
(3S) itu juga langsung merombak pejabat teras Telkomsel. Alex Janangkih Sinaga
ditahbiskan menjadi Dirut Telkomsel menggantikan Sarwoto Atmosutarno. Lalu
berlanjut ke jajaran direksi.
Pergantian besar-besaran itu disinyalir
sarat kepentingan politik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi
(Apnatel) Riad Oscha Chalik mengatakan, perombakan tersebut sebagai upaya
memperkuat gerbong si rambut perak alias Hatta Rajasa di perusahaan plat merah
itu. Untuk membangun gerbong itu, dipercayakan kepada Trenggono.
Riad menuturkan, kondisi Telkom saat
ini sudah seperti partai politik. Ketuanya Dirut Telkom dan Ketua Hariannya
Dirut Telkomsel. “Lalu ada Sekjennya, yaitu Rinto. Dia ini tanpa jabatan, tapi
tim lobi kanan kiri,” ungkap Riad. Selain itu, ada nama Mukhlis Moechtar,
Komisaris Telkomsel. “Dia orangnya Hatta Rajasa,” tuturnya. Ditanyakan
kemungkinan alasan perombakan itu, Riad menjawab, “Untuk konsolidasi 2014.”
Terkait hal ini, Hatta Rajasa bungkam.
Saat dikonfirmasi usai mengisi diskusi di Kampus Stikes Aisyiyah, Yogyakarta,
besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diam membisu. Tak sepatah kata pun
keluar dari mulutnya, kecuali wajahnya langsung memerah.
Upaya Prioritas mengkonfirmsi Trenggono
pun tak menuai hasil. Pria kelahiran Semarang ini terkesan ogah menanggapi.
Beberapa pesan pendek yang dikirim ke telepon genggamnya tak direspon. Begitu
juga puluhan panggilan, tak digubr
http://www.prioritasnews.com/2012/10/22/mengatur-telkom-dari-lapangan-golf/
posted by @Adimin
Mahyeldi: Selaraskan Iman dan Ilmu dalam Memimpin
Generasi Qurani akan lahir dari Yayasan Pendidikan Islam Khaira Ummah karena puluhan siswa SD dan SMP di bawah naungannya lulus dengan bekal pengetahuan Alquran dan agama yang baik. Merekalah nanti yang akan menjadi pemimpin - pemimpin masa depan yang menyelaraskan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah usai memberi sambutan dalam kegiatan khatam Alquran murid SD Khairu Ummah di Ikur Koto, Koto Tangah, Kota Padang, Rabu (19/6). Sebanyak 69 murid SD ini lulus dengan baik, sekaligus khatam Alquran tahun ini.Mahyeldi mengatakan, khatam Alquran bukan berarti selesai saja sampai di situ, tetapi justru ini awal untuk memahami isi Alquran dan mengamalkannya dalam kehidupan. "Karena tantangan perkembangan zaman ke depan akan jauh lebih besar, sehingga aqidah harus dibentengi dengan penanaman nilai - nilai Alquran sejak dini," katanya.
Sementara itu, Kepala SD Khairu Ummah Ernawati menjelaskan, Yayasan Pendidikan Islam Khaira Ummah memang menerapkan kepada peserta didiknya "Tamat SD Khatam Alquran", bahkan setiap lulusan diwajibkan untuk hafal satu juz Alquran atau minimal hafal juz amma. "Rata - rata lulusan SD Khaira Ummah sudah hafal juz amma karena kita memang menerapkan demikian," ungkap Ernawati.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Khaira Ummah, Redinal yang diwakili Bendahara yayasan tersebut Hamdani menyebutkan, untuk menunjang kualitas proses belajar mengajar, pihaknya terus berupaya meningkatkan fasilitas sekolah seperti kelengkapan mobiler serta pembangunan gedung yang representatif.
"Saat ini kita berupaya meningkatkan fasilitas baik mobiler maupun penambahan lokal. Sejauh ini kita masih membangun dengan kemampuan sendiri serta dibantu dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Dinas Pendidikan," sebutnya.
Hamdani mengaku belum mendapat bantuan dari pihak lain, baik swasta maupun lembaga lain seperti parpol dan sebagainya. "Kita belum dibantu oleh pihak swasta begitu juga dari lembaga - lembaga lain. Kita masih membangun sesuai dengan kemampuan yayasan," sebutnya. [padang-today.com]
posted by @A.history
Irwan Prayitno : Ispektorat Merupakan Mitra Kerja, Bukan Ancaman
Padang - Dalam rapat konsolidasi dan pemutakhiran data inspektorat yang digelar di Kota Padang, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menghimbau kepada Bupati/Walikota, Kepala SKPD ataupun pejabat agar tidak lagi berpikiran negatif ataupun mengedepankan rasa takut terseret kasus hukum, ketika menggunakan anggaran untuk pembangunan daerah.
Untuk itu, para pejabat yang memiliki kebijakan anggaran diminta selalu berkonsultasi dengan satuan pengawas internal, inspektorat ungkapkan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno seusai membuka rapat konsolidasi dan pemutakhiran data inspektorat dari 9 Provinsi, yang digelar di Padang.
Menurut Gubernur Irwan Prayitno, inspektorat di Sumatera Barat bukan sekedar auditor yang menjalankan tugasnya mencari temuan-temuan kesalahan penganggaran, melainkan mitra kerja Pemerintah yang memberikan pembinaan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan demikian, indikator keberhasilan inspektorat saat ini bukan lagi ditentukan dengan banyaknya temuan kesalahan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah, akan tetapi inspektorat dinilai sukses jika pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah minim dari kesalahan.
Gubernur juga berpesan kepada pejabat daerah sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, ataupun pimpinan proyek untuk tidak mengedepankan rasa takut oleh jeratan hukum dalam menggunakan anggaran pembangunan.
Mereka dihimbau untuk rutin berkonsultasi dengan pengawas internal inspektorat, serta memperdalam pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan pengalokasian anggaran.
Gubernur Irwan Prayitno meyakini, jika seluruh kuasa penguna anggaran di daerah menjalin kemitraan yang baik dengan satuan pengawas internal, maka kemungkinan kesalahan pengalokasian dan penggunaan angaran daerah yang terjadi secara berulang, dapat diminimalisir.
Rapat konsolidasi dan pemutakhiran data inspektorat yang digelar di Kota Padang, diikuti oleh seribu 115 orang perwakilan dari inspektorat wilayah 1, meliputi 9 Provinsi diantaranya, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi yang digelar mulai 12 sampai 14 Juni besok. (indowarta/TGS)
posted by @A.history
