Mohamad Sohibul Iman, Penyiar Radio yang Jadi Presiden Partai - 2

Profesi penyiar radio itu merupakan pekerjaan pertama yang dilakoni Sohibul muda setelah dia menyandang gelar sarjana di Jepang. Pekerjaan itu hanya berlangsung dua tahun. Sohibul mengakhiri profesi kepenyiaran berbarengan dengan kelulusan pendidikan di tingkat S-2. Pada tahun 1994, Sohibul resmi meraih gelar Master of Engineering dari Takushoku University, Tokyo.

Merasa telah kenyang menempa diri dalam budaya disiplin tinggi di Jepang, Sohibul pulang ke tanah air. Di Indonesia, Sohibul bergabung menjadi peneliti Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

Memasuki 1998, Indonesia bergejolak dirundung semangat reformasi usai tumbangnya kekuasaan Orde Baru. Partai-partai baru pun mulai bermunculan. Sohibul sempat bergabung dengan Partai Keadilan (PK) sebagai Ketua Departemen IPTEK-LH, DPP PK.

Oleh karena terdapat aturan pegawai negeri sipil tidak diperkenankan jadi pengurus partai, Sohibul pun memilih keluar dari partai yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Kala itu, Sohibul memilih lanjut meneruskan karier sebagai peneliti dengan bergabung di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (1998-2005). Selama itu pula Sohibul sembari menempuh pendidikan S-3 di Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST).

Dunia akademisi Sohibul semakin matang. Usai menerima gelar S-3, Sohibul dipercaya menjadi Rektor Universitas Paramadina (2005-2007). Sampai pada tahap ini, capaian dunia akademik Sohibul bisa dibilang telah mencapai puncaknya.

Lepas dari Paramadina, Sohibul mencoba peruntungan menjadi konsultan teknologi di dunia perusahaan. Namun rupanya dunia konsultan itu tidak cukup mengembangkan bakatnya di dunia organisasi yang sudah dia tekuni sepanjang kariernya.

Pada 2009, Sohibul pun akhirnya kembali ke pangkuan PKS yang kemudian menjadi kendaraan politik untuk mengatar dia duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Di sinilah pengalaman akademik dan organisasi Sohibul bersinergi dengan wawasan politik yang sempat dia enyam pada masa awal reformasi.

Kredibilitas dia di panggung politik teruji. Pada 2013-2014 dia ditunjuk PKS untuk menampuk kursi Wakil Ketua DPR menggantikan Anis Matta yang memilih fokus menjabat Presiden PKS.

Setahun berselang, 2015, estafet jabatan itu kembali terjadi. Kini giliran Sohibul berada di pucuk kepemimpinan partai.

Sumber: http://www.cnnindonesia.com

posted by @Adimin

Mohamad Sohibul Iman, Penyiar Radio yang Jadi Presiden Partai - 1

JAKARTA (20/9) – Lahir dan dibesarkan di Tatar Pasundan, Tasikmalaya, Mohamad Sohibul Iman sudah menempa diri dalam organisasi sejak dia duduk di bangku Sekolah Dasar. Mulai dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) hingga Praja Muda Karana (Pramuka) dijajal Sohibul hingga dia menginjak remaja di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Aktivitas ekstrakulikuler di luar kegiatan akademik pria kelahiran 5 Oktober 1965 itu terus berlanjut setelah dia hijrah dari Tasikmalaya untuk menimba ilmu di Institut Pertanian Bogor. Persinggahan dia di Kota Hujan tidak lama. Pendidikan di IPB hanya tuntas sampai di Tingkat 2.

Sohibul memilih hijrah lebih jauh dalam arti harafiah. Dia memutuskan mengejar beasiswa ke Jepang dengan berbekal penguasaan dasar bahasa Jepang yang dia peroleh dari kursus selama enam bulan di Jakarta.

Di Jepang, Sohibul tidak langsung kuliah. Dia masih butuh mempertajam penguasaan bahasa Jepangnya yang belum maksimal. Pada 1987-1988, Sohibul muda lantas menghabiskan waktunya di Negeri Sakura dengan menjalani kursus bahasa Jepang di Takushoku University, Tokyo.

Perjuangannya tidak sia-sia. Usai diterima di Waseda University, Tokyo, Sohibul pun akhirnya menyandang gelarBachelor of Engineering pada 1992.

Pada saat yang bersamaan, Sohibul muda kala itu sudah mulai menjalin hubungan akrab dengan Uswindraningsih Titus, mahasiswi yang sama-sama sedang studi di Jepang lewat program beasiswa. Perempuan yang kelak menjadi belahan jiwa Sohibul itu adalah adik dari temannya di IPB yang pernah memberi tahu tentang program beasiswa.

Tapi gelar sarjana di Negeri Samurai itu belum cukup bagi Sohibul muda. Dia masih haus ilmu dan mengincar gelar S-2 di Takushoku University, tempat dia kursus pertama kali saat tiba di Jepang.

Bagaimanapun, Sohibul tak ingin menyia-nyiakan gelar sarjananya. Sembari menempuh pendidikan S-2, Sohibul pun lantas memilih untuk berkarier sebagai penyiar di Radio Jepang NHK.

Sumber: http://www.cnnindonesia.com

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Belajar dari Melesetnya Asumsi Dasar APBN-P 2015

Jakarta (22/9) – Pemerintah bersama Komisi XI DPR-RI baru saja menyepakati asumsi-asumsi makro yang menjadi dasar untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Rapat kerja yang dilaksanakan pada hari Selasa malam (22/9) di kompleks Senayan tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, serta Gubernur BI.

Asumsi-asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2016 tersebut disepakati sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3%, target inflasi 4,7%, rata-rata nilai tukar rupiah Rp13.900 per dollar AS, serta suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5%.

Adapun target terkait indikator pembangunan ialah penurunan angka kemiskinan menjadi 9%-10%, gini ratio sebagai indikator kesenjangan menjadi 0,39, tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5%, serta IPM sebesar 70,10

Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam, dalam rapat kerja ini, mendorong pemerintah agar bekerja keras untuk merealisasikan hal tersebut.

“Walau saya melihat angka-angka tersebut masih cukup ambisius, namun saya berharap semoga bisa tercapai. Syaratnya adalah pemerintah harus konsisten memperkuat kepercayaan pasar dan publik. Pemerintah harus fokus dan bekerja sama dengan BI untuk mewujudkanya,” jelas Ecky.

Selain itu, Ecky juga meminta pemerintah belajar dari pengalaman realisasi APBN-P 2015 yang banyak meleset dari asumsinya.

"Pemerintah harus belajar dari pengalaman realisasi APBN-P 22015 yang banyak meleset dari asumsinya. Jangan ada lagi kegaduhan-kegaduhan politik dari mulai intrik antar penegak hukum, hingga perang statemen di publik antarmenteri yang membawa sentimen negatif kepada publik dan pasar,” jelas Ecky yang juga anggota Badan Anggaran ini.

Selain itu, menurut alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini, pemerintah harus mendorong belanja negara yang efektif, jangan terlambat seperti sekarang.

"Anggaran perlu terserap dengan baik sebab belanja pemerintah akan memberi stimulus bagi perekonomian. Serta pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan yang maksimal bagi sektor riil,” tambah Ecky.

Ecky mengakui ke depan kondisi eksternal perekonomian global sedang jelek cuacanya, "Tapi jangan hanya bisa mengeluh, sebab pemerintah masih punya ruang untuk bermanuver,” tutup Ecky.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Pesan Sosial dalam Ibadah Haji dan Qurban

Jakarta (22/9) – Di bulan Dzulhijjah ada dua ibadah yang disyariatkan Allah kepada umat Islam. Dua ibadah ini adalah haji dan qurban.

Ketua Bidang Pembangunan Umat dan Dakwah (BPUD) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilman Rosyad menyampaikan ada pesan sosial yang tersirat dari keduanya.

“Haji dan qurban adalah ibadah yang disyariatkan Allah. Keduanya bukan sekedar ritual, tapi memiliki pesan sosial,” kata Hilman di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (22/9).

Haji, menurut Hilman adalah undangan khusus dari Allah kepada siapa yang dipilih-Nya. Selain itu, haji juga diharapkan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.

“Haji itu limited edition, tahun ini ada sekitar 160 ribu jamaah dari Indonesia yang menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur sehingga menjadi lebih taat dan lebih peduli sesama,” kata Hilman.

Ia juga menuturkan nilai-nilai yang tersirat dalam ibadah qurban. Menurut Hilman, umat Islam diajarkan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam ibadah ini. Hewan yang disembelih bukan hewan sembarangan, tapi memang hewan qurban terbaik.

“Qurban melatih kaum muslimin untuk mempersembahkan yang terbaik. Dari sini diharapkan lahir DPR yang diisi orang-orang terbaik, Presiden yang terbaik,” kata Hilman.

Haji dan qurban diharapkan membawa efek positif bagi kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat ibadah sosial seperti haji dan qurban diharapkan menjadi solusi atas masalah-masalah bangsa.

“Apapun kebaikannya niatkan karena Allah, nanti Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Masalah Indonesia bisa diselesaikan jika kita sabar dan taat kepada Allah,” kata Hilman.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Pembangunan Umat dan Dakwah (BPUD) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilman Rosyad. (Istimewa)

posted by @Adimin

Fraksi PKS Berharap Tak Ada Pelonggaran Penjualan Minuman Beralkohol

Jakarta (22/9) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan adanya pelonggaran penjualan minuman beralkohol (minol) atau bir akibat beleid Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang memberi keleluasaan daerah untuk menetapkan lokasi penjualan minol. Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Pemerintah mengatasi krisis. Ketentuan soal penjualan bir masuk dalam relaksasi atau deregulasi dalam paket ekonomi.

"Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 mengatur peredaran penjualan minuman beralkohol golongan A, seperti larangan penjualan di minimarket-minimarket. Aturan ini pun dinilai masih longgar karena penjualan di supermarket dan hotel-hotel berbintang tetap diperbolehkan," kata Jazuli Juwaini, di sela-sela aktivitas ibadah haji, Makkah, Selasa (22/9).

Dengan adanya relaksasi dan deregulasi, lanjut Jazuli, dikhawatirkan penjualan minol di daerah-daerah semakin longgar. Menurut Jazuli, jangan sampai karena daerah diberi keleluasaan menetapkan lokasi penjualan minol, lalu minol menjadi lebih mudah diperoleh atau bahkan bebas dijual karena karakteristik daerah tertentu.

Lebih jauh Jazuli menambahkan, Fraksi PKS sangat menyayangkan jika hanya karena alasan ekonomi, investasi, atau menggenjot pariwisata sampai melonggarkan aturan penjualan minol. Jazuli menegaskan, apapun alasannya minol bisa merusak generasi bangsa. "Kita memahami pemerintah butuh pendapatan, tapi jangan hanya karena itu lalu abai terhadap kerusakan generasi," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Itulah sebabnya, lanjut legislator dari dapil Banten ini, peredaran minol perlu diatur dan ditertibkan dengan ketat di Indonesia, tidak bebas seperti di beberapa negara Barat. "Negara kita adalah negara Pancasila yang menghormati sendi-sendi agama, pengaturan ketat peredaran minol tentu sangat dibenarkan," pungkas Jazuli.

Diketahui, Kemendag mengeluarkan paket deregulasi pengaturan penjualan minol dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan atau memberikan izin soal tempat penjualan bir di daerah masing-masing, namun tak berlaku untuk di minimarket. Dalam paket deregulasi, terdapat revisi Peraturan Dirjen (Perdirjen) Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015, yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin