Gubernur Minta : Bentuk Tim Terpadu Penanganan Keamanan

PADANG — Gubernur Irwan Prayitno meminta bentuk tim terpadu sekaligus menyusun rencana aksi dalam penanganan keamanan di kabupaten/kota. Ini dimaksudkan agar jelas upaya pemerintah dalam penciptaan suasana aman, damai dan sejahtera.

“Ini juga sekaligus menjadi jawaban komprehensif atas kebutuhan hukum masyarakat dalam penanganan konflik,’’ kata gubernur seperti disampaikan Kepala Badan Kesbanglinmas Sumbar, Irvan Khairul Ananda kepada Singgalang, Rabu (3/4) di Padang.

Menurutnya, pembentukan tim terpadu tersebut, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Di dalamnya diamanatkan bagaimana terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional.

Kemudian ditujukan pula untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Irvan menjelaskan, salah satu faktor lahirnya Inpres tersebut beranjak dari kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kurang kondusif belakangan.

Berdasarkan data, selama 2012 saja di republik ini setidaknya terjadi 114 kali konflik dengan menelan korban meninggal dunia 89 orang, luka-luka 620 orang. Korban dominan, masyarakat, juga TNI/Polri. Konflik tersebut, dipastikan terjadi di lingkungan masyarakat,  mulai lingkungan RT, RW, desa/nagari hingga kecamatan. Bisa dipicu soal sosial, perbatasan, lahan, ras, etnis, politik lokal maupun sumber daya alam.

“Banyaknya terjadi konflik menunjukkan masih lemahnya kita dalam menegakkan konstitusi dan lebih memprihatinkan lagi pemerintah dicap gagal menegakkan jaminan kebebasan, toleransi dan kehidupan bersama yang damai bagi seluruh warga negara," jelas Irvan.

Tim terpadu penanganan keamanan itu diharapkan dapat menjaga kondisi daerah stabil, aman dan damai. Oleh karena itu di dalamnya, dilibat semua elemen masyarakat.

“Mujur di Sumbar relatif aman, karena karena kedewasaan bersikap dan juga pengaruh budaya yang menjunjung tinggi kebersamaan di tengah keberagaman,’’ imbuh Irvan. (015)

*harian singgalang

posted by @A.history

PKS Larang Anggotanya Plesiran Ke Luar Negeri

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri guna membahas beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang sedang digodok di Komisi DPR.

Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tidak akan mengizinkan anggotanya untuk plesiran ke luar negeri. Sebab, PKS mengaku akan lebih fokus bekerja untuk rakyat.

"Kami secara prinsip, PKS 2013 ini tidak mengizinkan kunker ke luar negeri. Kami akan lebih fokus bekerja untuk rakyat," kata Hidayat kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Menurut dia, pihaknya akan mengkaji RUU yang sedang di bahas di beberapa komisi dari data-data yang diperoleh. Menurutnya, hal itu akan lebih mengurangi dana dan lebih maksimal.

"Kami akan meminta perwakilan kami di luar negeri. Sehingga kami akan mengkajinya disini," ujarnya.

Dia menegaskan, seluruh fraksi DPR yang hendak plesiran ke luar negeri dapat membuahkan hasil. Sehingga dapat dipertanggungjawaban kepada publik. "Kami mengingatkan yang berangkat secara profesional dan bertanggungjawab kepada publik," tegasnya.

Komisi III DPR yang membidangi hukum akan melakukan plesiran ke Eropa untuk studi banding RUU KUHP dan KUHAP yang di dalamnya terdapat pasal santet. Sementara, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan akan melakukan kunker ke Ukraina dan Turki mulai 13-19 April 2013.

Kunjungan kerja itu berkaitan dengan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI. Berikut jadwal kunjungan kerja ke Ukraina dan Turki yang diterima dari Sekretariat Komisi I DPR RI.

13 April 2013, Pukul 17.50 WIB take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Istambul, Turki.

14 April 2014 Pukul 07.55 waktu Istambul take off dari Istambul menuju Kiev, Ukraina dan tiba di Kiev, Ukraina pukul 09.55 waktu Ukraina.

15 April 2013 Pukul 09.30 Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Duta Besar RI untuk Republik Ukraina dilanjutkan dengan pertemuan dengan Parlemen Ukraina.

16 April 2013 - Kunjungan Komisi I DPR RI ke Industri Pertahanan Ukraina dengan agenda mendengarkan penjelasan pimpinan perusahaan Industri Pertahanan Ukraina yang dilanjutkan dengan tanya jawab.

17 April 2013 Kembali ke Istambul dan RDP dengan Konjen RI.

18 April 2013 Kunjungan Komisi I DPR RI ke objek-objek yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi I DPR RI

19 April 2013 Kembali ke tanah air pukul 00.40 waktu Istambul. 

*sumber : inilah.com

posted by @A.history

Abraham Samad Melanggar Etika Karena Geram Terhadap Koruptor?

 by Don Alejandro

  * Keknya seru juga nih bahas keputusan komisi etik. Ikut bahas ah mumpung masih anget.

  * Dengan diumumkannya keputusan komisi etik (KE), banyak orang menganggap permasalah ini telah selesai. Namun nggak demikian menurut aku.

  * Aku bakal coba zoom perkara2 yang sedikit diekspose oleh media karena menurut aku masih banyak yg luput dari perhatian kita.

  * KE telah menetapkan bahwa Bram (Abraham Samad) telah melanggar kode etik meski nggak terbukti secara langsung membocorkan sprindik. Sanksi sedang.

  * Ada beberapa kesalahan Bram yaitu; lalai, berkomunikasi dengan pihak eksternal KPK dan nggak kordinasi pasca bocornya sprindik.

  * Fakta lainnya adalah Bram nggak bersedia memberikan BB untuk dicloning & karena hal ini pula bram dianggap nggak kooperatif thd KE.

  * Aku coba intip isi BBM Bram buat Tri Suharman & aku kopas ada yg disingkat pada item 8.

  * Jgn sebut Namaku dulu Soalx sy yg ambil alih kasus ini spy bisa jalan, sy pake kekerasan sdikit, makax sy tdk mau tambah runyam.

  * Dari isi BBM tsb secara psycholinguistik bisa diambil kesimpulan bahwa dia sangat geram dan geregetan karena kasus hambalang mandeg.

  * BBM Bram tsb jadi klop dgn pengakuan Wiwin yang ngerasa jengkel ke koruptor. Jengkel karena nggak jadi tersangka juga kale he he he...

  * Jangan2 Bram juga nih yang ngeluh ke bang Rivai ttg leletnya proses penentuan tersangka Anas. Kenapa Bram sering curhat ke luar?

  * Ada fakta lain dimana hasil temuan KE justru meyakinkan dugaan aku ttg adanya faksi di KPK pada kicau yang lalu.

  * Salah satu hasil temuan KE adalah adanya komunikasi yg kurang lancar diantara pimpinan KPK. Ini sih bahasa halus dari nggak akur he he..

  * Aku udah berkali2 bilang bahwa adanya konflik di KPK adalah sesuatu yang kurang produktif dan itu jelas sebuah masalah.

  * Sulit buat ngebantah terjadinya perpecahan di KPK meski banyak yang nyangkal perpecahan ini. Maka aku bilang semuanya belum berakhir.

  * Lalu Peran Adnan PP apa sampe dinyatakan bersalah melanggar kode etik pegawai KPK? Ini yang belum jelas karena nggak info yg jelas.

  * Adnan PP hanya disebut telah melakukan pelanggaran etika dengan pasal yang sama dengan Bram yaitu pasal 6 ayat 1.

  * Kalo dilihat dari pasalnya, Adnan PP melanggar etika komunikasi dgn pihak eksternal berupa publikasi pencabutan tanda tangannya pd sprindik.

  * Sebenarnya, pelanggaran etika oleh bram & Adnan ini hanya pelanggaran prosedural diluar prinsip keadilan sebenarnya.

  * Mrk bukan berkomunikasi dengan pihak yg berperkara apalagi menemui pihak yang berperkara. merekayasa saksi perkara apalagi nggak bgt :D

  * Bram lalai, kurang pengawasan adalah hal manusiawi meski ini patut jadi pelajaran. tapi apakah keputusan KE ini telah benar?

  * Jangan2 keputusan KE ini bersifat politis dan terdapat unsur kongkalikong untuk kepentingan "saling menyelamatkan" atau barter kpntingan.

  * Andai benar terjadi barter atau dagang sapi kasus dalam keputusan ini, Sangat berbahaya dalam penyelesaian Century, Hambalang, sapi dll.

  * 1 yang pasti, Ini hanya babak baru KPK setelah terjadi pelanggaran serius meski aku bisa maklumi bung wiwin bocorin karena geregetan :D

  * @SamadAbraham jangan risau dgn kesalahan karena kami tahu anda orang yang pas duduk disana. Selamat menjalankan tugas, bro!

*sumber: http://chirpstory.com/li/65674

posted by @A.history