Mengenal Lebih Dekat Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

Jakarta (11/8) - Mohamad Sohibul Iman, lahir di Tasikmalaya, 5 Oktober 1965. Mulai aktif berorganisasi sejak duduk dibangku SD, SMP dan SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Sohibul Iman memulai keaktifan organisasinya di pramuka dan OSIS. Pada masa kuliah, Sohibul Iman aktif di organisasi seputar pendidikan dan profesi baik di dalam maupun luar negeri.

Pria yang akrab disapa Sohibul Iman ini, sempat kuliah di IPB, Bogor, Jawa Barat. Namun, pada 1987 Sohibul Iman hijrah ke Tokyo, Jepang, untuk menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan program beasiswa penuh.

Sebelum terjun ke dunia politik, bapak dari 3 putra dan 2 putri ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Di dunia pendidikan, Sohibul Iman pun aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Bahkan, Sohibul Iman pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina, Jakarta.

Awal terjun di dunia politik, Sohibul Iman bergabung dengan Partai Keadilan (PK) pada 1998. Saat itu, Sohibul Iman diamanahi sebagai Ketua Departemen Ilmu Pengetahun dan Teknologi - Lingkungan Hidup (IPTEK-LH) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PK. Setelah itu, pada 2005 hingga 2010 diamanahi sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi (Ekuintek) DPP PKS. Pada 2010 hingga 2015, Sohibul Iman diamanahi sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Selain itu, Sohibul Iman juga diamanahi sebagai anggota Majelis Syuro PKS periode 2005-2010 dan 2010-2015.

Di parlemen, Sohibul Iman mulai menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Di tengah perjalanan sebagai anggota DPR, pada 2013-2014 Sohibul Iman diamanahkan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang menggantikan Anis Matta, yang saat itu terpilih sebagai Presiden PKS. Kemudian, di periode kedua, yakni 2014 Sohibul Iman kembali terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Jabar 11 yang meliputi Kota/Kabupaten Tasikmalaya dan Garut.

Di awal pengabdiannya sebagai anggota DPR, Sohibul Iman diamanahkan sebagai Wakil Ketua Komisi XI yang menbidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Pada 2010 hingga 2011, diamanahkan sebagai anggota Komisi VII yang membidangi Energi IPTEK dan LH.

Pada 2011 hingga 2012, Sohibul Iman dipindahkan ke Komisi yang membidangi industri, perdagangan, KUKM, dan BUMN, yakni Komisi VI. Di saat yang bersamaan, Sohibul Iman juga diamanahkan sebagai anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Pada 2013 hingga 2014, Sohibul Iman kembali diamanahkan sebagai anggota Komisi XI. Di periode 2014 sampai dengan sekarang, Sohibul Iman mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, kesenian dan pariwisata.

Selama periode pertama, Sohibul Iman juga berkiprah di beberapa Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus), baik terkait legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Selain itu, di MPR RI Sohibul Iman juga diamanahi sebagai anggota Tim Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dan Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan.

Kini, tepatnya pada 10 Agustus 2015, Allah menakdirkan Sohibul Iman sebagai Presiden PKS menggantikan Anis Matta. Sohibul Iman terpilih sebagai Presiden PKS berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat.

Presiden PKS yang juga aktif dalam dijejaring sosial media Twitter dengan akun @msi_sohibuliman ini, merupakan presiden keenam yang dimiliki PKS sejak bernama PK. Pertama Nur Mahmudi Ismail, lalu Hidayat Nur Wahid, dilanjutkan dengan Tifatul Sembiring, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Anis Matta. [pks.id]

posted by @Adimin

“Islam Nusantara”: Islamisasi Nusantara atau Menusantarakan Islam? [1]

Islam tidak memerlukan predikat atau sifat lain. Jika Islam diberi sifat yang lain, justru akan mempersempit Islam itu sendiri

BELAKANGAN ini makin ramai diskusi di media sosial dan forum-forum tentang term “Islam Nusantara”. Agus Sunyoto, Wakil Ketua PP Lesbumi NU, menjelaskan istilah ini.

“Definisi Islam Nusantara, menurut saya, adalah Islam yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara yang memiliki ciri khas tersendiri, yang kelihatan berbeda sama sekali dengan Islam yang mainstream dilakukan di Timur Tengah. Tetapi ada juga sambungan-sambungan dan kaitan-kaitan dari pengaruh Timur-Tengah”, kata Agus Sunyoto dalam wawancara di Majalah AULA Mei 2015.

Dari segi terminologi, istilah “Islam Nusantara” kurang tepat. Karena bisa membawa pada pengertian bahwa  Islam Nusantara merupakan bagian dari jenis-jenis Islam yang banyak. Kita harus menyatakan bahwa Islam itu satu dan tidak plural (banyak). Adapun yang nampak banyak, sebenarnya adalah ‘madzhab’, aliran pemikiran, pemeluk dan lain-lain.

Menyematkan sifat pada kata Islam perlu hati-hati.

Pengggunaan kata sifat yang ditempelkan kepada Islam, misalnya “Islam Jawa”, Islam Bali”, “Islam Arab”, “Islam China”, “Islam Pluralis” “Islam Sekular” dan lain-lain akan membuat kesan bahwa Islam itu plural.

Prof. Syed M. Naquib al-Attas, pakar sejarah Islam Melayu, menekankan pemakaian bahasa secara benar sehingga makna yang benar mengenai istilah dan konsep kunci yang termuat didalamnya tifak berubah atau dikacaukan.  Setiap terminologi kunci mengandungkan sebuah paradigma (Syed M Naquib al-Attas,Islam dan Sekularisme, hal. 198).

Karena itu, term ‘Islam’ tidak memerlukan predikat atau sifat lain. Jika Islam diberi sifat yang lain, justru akan mempersempit Islam itu sendiri. Maka, seharusnya yang tepat adalah istilah “Muslim Nusantara” karena hakikatnya pemeluk Islam itu terdiri dari banyak bangsa dan suku, termasuk didalamnya Muslim yang ada di Nusantara ini. Atau lebih tepat menggunakan istilah “Islam di Nusantara”. Karena agama Islam telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk di Nusantara.

Kesan Islam itu plural dalam term “Islam Nusantara” merupakan bagian dari misi liberalisasi agama Islam. [Baca juga: “Islam Nusantara”, Makhluk Apakah Gerangan?]

Pemahaman bahwa Islam itu tidak satu tapi banyak merupakan proyek liberalisasi dengan mengusung ideologi relativisme dan pluralisme. Menggiring kepada sikap pembiaran terhadap model-model Islam yang lain yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Aroma relativisme dan permisivisme mendompleng dalam terminologi “Islam Nusantara” bisa disimak dalam pendapat Agus Sunyoto. Dia mengatakan: “Kalau dikumpulkan ya kelompok-kelompok dari aliran kepercayaan macam-macam itu sebetulnya yang mewarisi Islam Nusantara. Saya lama meneliti golongan kebatinan yang beraneka ragam. Karena mereka memiliki traidisi yang sama, tradisi kebudayaan dan keyakinan yang sama pula” (majalah AULA, Mei 2015 hal. 17).

Menurut pendapat tersebut, aliran kebatinan dan aliran-aliran kepercayaan — yang dipengaruhi animisme dan dinamisme — dimasukkan dalam rumpun model “Islam Nusantara” yang harus dirawat tidak boleh disalahkan.* (bersambung)

Oleh  A.Kholili Hasib

hidayatullah

posted by @Adimin

Pemblokiran Media Islam dan Jebakan Huntington [2]

DARI  kasus doktrin ‘preemptive strike’ ini tampak bagaimana pola pikir ‘bahaya Islam’ atau ‘ancaman Islam’ yang dikembangkan ilmuwan seperti Huntington, berjalan cukup efektif. Dengan doktrin itu, AS dapat melakukan berbagai serangan ke sasaran langsung, meskipun tanpa melalui persetujuan PBB. Pola pikir Huntington, bahwa ‘Islam’ lebih berbahaya dari ‘komunis’ juga tampak mewarnai kebijakan politik dan militer AS tersebut.

Tentu saja, yang penting kemudian adalah pendefinisian siapa yang dimaksud sebagai “musuh baru yang lebih bahaya dari komunis?” Dalam Who Are We? Huntington menyebut, yang disebut sebagai Islam militan bukan hanya Usama bin Ladin atau al-Qaida group. Tetapi, banyak kelompok lain yang bersifat negatif terhadap AS. Kata Huntington, sebagaimana dilakukan oleh Komunis Internasional dulu, kelompok-kelompok Islam militan melakukan protes dan demonstrasi damai, dan partai-partai Islam ikut bertanding dalam pemilihan umum. Mereka juga melakukan kerja-kerja amal sosial.

Dengan definisi dan penggambaran seperti itu, banyak kelompok Islam yang dimasukkan ke dalam kategori militan, dan layak diserang secara dini.  Tanpa menampilkan sebab-sebab dan fakta yang komprehansif, misalnya, Huntington menulis, bahwa selama beberapa dekade terakhir, kaum Muslim memerangi kaum Protestan, Katolik, Kristen Ortodoks, Hindu, Yahudi, Budha atau Cina. (In recent decades, Muslims have fought Protestan, Catholic, and Orthodox Christians, Hindus, Jews, Buddhists, and Han Chinese). Ia tidak menjelaskan, apakah dalam kasus-kasus itu kaum Muslim diperangi dan dizalimi, atau Muslim yang memerangi. Dalam menyinggung kasus Bosnia, misalnya, dia  tidak memaparkan bagaimana kaum Muslim menjadi korban kebiadaban yang tiada tara di Bosnia. Dan ketika itu, AS dan sekutunya menjadi penonton yang baik atas pembasmian umat Muslim.

Samantha Power, dalam bukunya “A Problem from Hell: America and The Age of Genocide” (London: Flamingo, 2003), membongkar habis-habisan sikap tidak peduli AS terhadap praktik pembasmian umat manusia di berbagai tempat, termasuk di Bosnia.  Buku ini memenangkan hadiah Pulitzer tahun 2003. Dalam kasus Bosnia, tulis Samantha, AS bukan hanya tidak berusaha menghentikan pembasmian etnis Muslim, tetapi malah memberi jalan kepada Serbia untuk melaksanakan kebiadaban mereka. (Along with its European allies, it maintained an arms embargo against the Bosnian Muslims from defending themselves). Untuk Bosnia, Samanta yang menjadi saksi berbagai kebiadaban Serbia di Bosnia, menulis judul “Bosnia: No More than Witnesses at a Funeral”.

Sebagaimana ilmuwan “neo-orientalis”  lainnya, seperti Bernard Lewis, Huntington juga tidak mau melakukan kritik internal terhadap kebijakan AS yang imperialistik – sebagaimana banyak dikritik oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Noam Chomsky, Paul Findley, dan Edward Said. Ia tidak mengakui bahwa kebijakan AS yang membabi buta mendukung kekejaman dan penjajahan Israel adalah keliru dan menjadi satu sebab penting tumbuhnya ketidakpuasan dan kemarahan kaum Muslim dan umat manusia. Ia hanya mau menunjukkan bahwa Islam adalah potensi musuh besar dan bahaya bagi Barat dan AS khususnya. Ia menampilkan polling-polling di sejumlah negeri Islam yang menunjukkan, sebagian besar kaum Muslim sangat tidak menyukai kebijakan AS. Misal, sebuah polling di sembilan negara Islam, antara Desember 2001-Januari 2002, menampilkan realitas opini di kalangan Muslim, bahwa AS adalah “kejam, agresif, sombong, arogan, mudah terprovokasi dan bias dalam politik luar negerinya.”

Tetapi, Huntington tidak mau menampilkan fakta bahwa kebencian masyarakat Barat (Eropa dan rakyat AS sendiri) terhadap kebijakan-kebijakan politik AS juga sangat besar. Bahkan, jauh lebih besar dari apa yang terjadi di kalangan Muslim. Di dunia Islam, tidak ada demonstrasi besar-besaran diikuti ratusan ribu sampai jutaan orang dalam menentang AS seperti yang terjadi di berbagai negara Eropa dan di dalam AS sendiri. Banyak ilmuwan dan tokoh AS, seperti Prof. Chomsky, William Blum, yang tanpa ragu-ragu memberi julukan AS sebagai ‘a leading terrorist state’, atau ‘a rogue state’. Karena itu, sangatlah naif, bahwa ilmuwan seperti Huntington ini justru mencoba menampilkan fakta yang tidak fair dan sengaja membingkai Islam sebagai musuh baru AS. Bahkan ia menyatakan, “The rhetoric of America’s ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam.”

Huntington, Bernard Lewis, dan kawan-kawannya terus berkampanye agar negara-negara Barat lain juga mengikuti jejak AS dalam memperlakukan Islam sebagai alternatif musuh utama Barat, setelah komunis. John Vinocur, dalam artikelnya berjudul “Trying to put Islam on Europe’s agenda”, (International Herald Tribune, 21 September 2004), mencatat, “But Huntington insists Europe’s situation vis-à-vis Islam is more acute.”  Skenario inilah yang dirancang kelompok “Neo-konservatif” di AS, yang beranggotakan Yahudi-Zionis, Kristen fundamentalis, dan ilmuwan konfrontasionis. (Lihat buku The High Priests of War “ (Washington DC: American Free Press, 2004), karya Michel Colin Piper).

Tanpa pendefinisian yang jelas terhadap “Islam militan”, maka itu akan menyeret  kaum Muslim lainnya. Itu, misalnya, menimpa Thariq Ramadhan dan Yusuf Islam, yang dilarang memasuki AS. Begitu juga ribuan warga Muslim yang menerima perlakuan tidak manusiawi.  Dalam sub-bab berjudul “The Search for an Enemy”, Huntington mencatat, bahwa pasca Perang Dingin, AS memang melakukan pencarian musuh baru, yang kemudian menemukan musuh baru bernama “Islam militan”, setelah peristiwa WTC.  Huntington menulis: “Some Americans came to see Islamic fundamentalist groups, or more broadly political Islam, as the enemy, epitomized in Iraq, Iran, Sudan, Libya, Afghanistan under Taliban, and to lesser degree other Muslim states, as well as in Islamic terrorist groups such as Hamas, Hezbollah, Islamic Jihad, and the al-Qaeda network… The cultural gap between Islam and America’s Christianity and Anglo-Protestanism reinforces Islam’s enemy qualifications. And on September 11, 2001, Osama bin Laden ended America’s search. The attacks on New York and Washington followed by the wars with Afghanistan and Iraq and more diffuse “war on terrorism” make militant Islam America’s first enemy of the twenty-first century.”

Di sini, tampak,  bahwa sangatlah sulit dunia Islam menerima standar AS dalam soal Islam militan. Dunia Islam, misalnya, secara keseluruhan tetap menolak memasukkan Hamas di Palestina, sebagai kelompok teroris, sebab mereka melakukan perjuangan membebaskan negeri mereka dari penjajahan Israel. Buku Who Are We? memang masih merupakan kelanjutan garis berpikir Huntington dalam soal Islam dari buku The Clash of Civilizations.  Sebagaimana Lewis, Huntington sudah jauh-jauh hari mengingatkan Barat agar mereka waspada terhadap perkembangan Islam. Sebab, Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah menggoyahkan dan mengancam peradaban Barat. (Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt, and it has done at least twice).  

Karena itulah, Huntington memperingatkan, pertumbuhan penduduk Muslim merupakan satu faktor destabilitas terhadap masyarakat Muslim dan lingkungannya. Jumlah besar kaum muda Muslim dengan pendidikan menengah akan terus memperkuat kebangkitan Islam dan militansi Islam, militerisme, dan imigrasi. Hasilnya, pada awal-awal abad ke-21, Barat akan menyaksikan kebangkitan kekuatan dan kebudayaan non-Barat dan sekaligus benturan antar-masyarakat non-Barat atau dengan Barat.

Sebagaimana buku The Clash of  Civilizations, buku Who Are We? perlu dicermati dalam konteks skenario politik global terhadap Islam, yang sebenarnya merupakan satu upaya “viktimisasi Islam” untuk menutupi berbagai kesalahan kebijakan AS dan sejumlah sekutunya.

Kini, silakan dicermati, mengapa situs-situs Islam itu diblokir? Allah Maha Tahu dan Allah tak pernah tidur

DR. Adian Husaini

posted by @Adimin

Pemblokiran Media Islam dan Jebakan Huntington [1]

Oleh: Dr. Adian Husaini

PADA akhir Maret 2015, umat Islam Indonesia dihebohkan oleh peristiwa pemblokiran sejumlah media on-line Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Setidaknya ada 19 situs Islam yang diblokir, seperti panjimas.com, muslimdaily.net, kiblat.net, dakwahmedia.net, hidayatullah.com, era muslim.com, dan lain-lain. Seperti dilaporkan oleh www.harianterbit.com, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang juga Direktur Deradikalisasi Irfan Idris, menjelaskan, ada empat kriteria situs dinilai mengajarkan radikalisme.

“Ajakan propaganda mengafirkan pihak lain, tafkiri. Presiden dikafirkan, pemerintah dikafirkan, pemerintah thogut, pemerintah syirik,” katanya di Jakarta, Selasa (31/3/2015). Hal ini dikatakannya kepada perwakilan tujuh situs Islam yang mengajukan protes karena diblokir oleh Kementerian Kominfo Kemudian mendukung dan mengajak bergabung dengan ISIS atau Negara Islam. “Memaknai jihad dengan sempit,” katanya.

Selain itu ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Ia mengatakan, pihaknya memiliki tim kecil untuk menganalisis situs-situs yang dinilai radikal.

Terkait dengan 19 situs yang diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT, menurut dia, pihaknya mempunyai bukti-bukti materiil terkait situs-situs yang dinilai radikal. “Ada buktinya, saya ada gambarannya,” katanya.

Ketika catatan ini dibuat, berbagai pihak sudah memberikan pandangannya tentang kasus tersebut. Catatan ini tidak akan memasuki wilayah itu. Biarlah BNPT  dan Kemkominfo mempertanggungjawabkan tindakannya, di dunia dan akhirat. Secara ringkas, dalam pandangan saya, jika situs-situs Islam itu melakukan tindakan yang salah – menurut ajaran Islam – mereka wajib diingatkan, diberitahukan kesalahannya, sebelum dijatuhi sanksi. Dengan pemberitahuan itu, maka situs-situs Islam itu bisa memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitasnya, sehingga semakin baik dan bermanfaat.

Jika situs-situs itu menyampaikan kebenaran Islam sebagai pelaksanaan kewajiban dakwah, dan kemudian diblokir, maka yang rugi justru pihak Kemkominfo dan BNPT sendiri. Sebab, mereka telah melakukan kezaliman dan menghalang-halangi orang menyampaikan dakwah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala. (QS An-Nahl:125).

Tindakan itu akan menghadapkan mereka dengan Allah sendiri. Sementara para pengelola situs Islam itu justru diuntungkan, karena mereka mendapatkan pahala dan terbuka peluang besar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala.

Karena itu, kita mengimbau, agar semua pihak – khususnya yang muslim – segera menyelesaikan masalah ini dengan baik, melalui mekanisme musyawarah dengan hati yang ikhlas dan menekan perasaan dendam dan kebencian. Pada catatan kali ini, ada baiknya kita menelaah kembali pemikiran Samuel Huntington yang berisi saran-saran bagaimana seharusnya dunia Barat – khususnya AS – memandang dan memperlakukan Islam.

Bagian ini pernah saya terbitkan sebagai satu artikel di Harian Republika, saat Huntington baru saja menerbitkan bukunya yang baru berjudul Who Are We? Tahun 2004. Meskipun sudah berlalu 10 tahun, tulisan itu masih sangat relevan untuk kita telaah dan renungkan, agar kita tidak terjebak dalam pemikiran dan skenarionya yang merugikan kita sebagai satu umat dan satu bangsa.

****

Nama Samuel P. Huntington identik dengan wacana “Clash of civilizations”, meskipun wacana ini sudah diluncurkan oleh Bernard Lewis, melalui artikelnya berjudul “The Roots of Muslim Rage” di jurnal  Atlantic Monthly, September 1990. Artikel Lewis ini merupakan persiapan untuk menentukan siapa “musuh baru” Barat pasca Perang Dingin.

Huntington kemudian mempopulerkan wacana Lewis. Pemikirannya tentang “clash of civilizations” –  khususnya antara Islam dengan Barat – masih terus menjadi perbincangan luas. Bukan karena kualitas ilmiah wacana populer tersebut, tetapi karena banyaknya kecocokan antara pemikiran dan saran Huntington dengan perkembangan politik global saat ini. Khususnya, kebijakan politik Barat (terutama AS) terhadap Islam.

Buku terkenalnya, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,  lebih ditujukan sebagai bahan nasehat bagi pengambil kebijakan politik Barat, khususnya AS, dan bukan untuk satu kajian ilmiah dalam ilmu sosial.  Ia menulis dalam pengantar bukunya: “This book is not intended to be a work of social science. It is instead meant to be an interpretation of the evolution of global politics after the Cold War. It aspires to present a framework, a paradigm, for viewing global politics that will be meaningful to scholars and useful to policymakers.”

Tahun 2004, Huntington kembali meluncurkan buku barunya, berjudul “Who Are We?: The Challenges to America’s National Identity” (New York: Simon&Schuster, 2004). Huntington adalah ilmuwan politik dari Harvard University yang juga dikenal sebagai penesehat politik kawakan Gedung Putih. Disamping pernah menduduki jabatan-jabatan prestisius di bidang akademis, Huntington juga aktif terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri AS. Tahun 1977-1978 ia bekerja di Gedung Putih sebagai ‘Coordinator of Security Planning for the National Security Council’.

Jika di dalam The Clash of  Civilizations Huntington masih tidak terlalu tegas menyebut “Islam” sebagai alternatif musuh baru bagi Barat, maka dalam bukunya, Who Are We? ia menggunakan bahasa yang lebih lugas, bahwa musuh utama Barat pasca Perang Dingin adalah Islam – yang ia tambah dengan predikat “militan”. Namun, dari berbagai penjelasannya, definisi “Islam  militan” melebar ke mana-mana, ke berbagai kelompok dan komunitas Islam, sehingga definisi itu menjadi kabur.

Dalam Who Are We? Huntington menempatkan satu sub-bab berjudul “Militant Islam vs America”, yang menekankan, bahwa saat ini, Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama AS. (This new war between militant Islam and America has many similarities to the Cold War). Jadi, Huntington memang menggunakan istilah ‘perang’ (war) antara AS dengan Islam militan. Jika saat berperang dengan Uni Soviet yang memiliki persenjataan seimbang dengan AS, masih digunakan istilah “Perang Dingin” maka sekarang predikat “Dingin” sudah tidak ada lagi.

Penggunaan istilah “war” merupakan refleksi kebijakan baru politik AS sebagaimana disarankan Huntington. Saat berdialog dengan Anthony Giddden, pada late spring 2003, Huntington mendukung dilakukannya “preemptive strike” terhadap kaum militan.

Nasehat Huntington memang telah dijalankan. Pada awal Juni 2002, doktrin preemptive strike (serangan dini) dan defensive intervention (intervensi defensif) secara resmi diumumkan. Melalui doktrin ofensifnya yang baru ini,  AS telah mengubah secara radikal pola “peperangan” melawan “musuh”. Sebelumnya, di masa Perang Dingin saat menghadapi komunis, AS menggunakan pola containtment (penangkalan) dan deterrence (penangkisan). Kini menghadapi musuh baru – yang diberi nama Islam militan – AS menggunakan pola preemptive strike dan defensive intervention.

*.. (Bersambung)

posted by @Adimin

Kebijakan Jokowi, adalah refleksi Cara Pandangnya Tentang Indonesia

Teringat akan wawancara Jokowi dalam acara Mata Najwa, tak lama berselang setelah beliau dinyatakan menang sebagai Presiden ke-7 RI oleh Mahkamah Konstitusi ( MK). Ketika ditanya oleh Najwa Shihab,"Sebagai seorang Presiden, apa pandangan Bapak tentang Indonesia?"

Mau tahu apa jawaban Jokowi pada saat itu? Setelah lama berpikir lantaran tak siap dengan pertanyaan tersebut, lantas seperti biasa dengan gaya khasnya tersenyum-senyum, Jokowi pun menjawab,"Indonesia itu sangat lekat dengan kemiskinan!"

Mendengar jawaban sang Presiden, Najwa Shihab pun sempat terdiam beberapa saat dengan kening berkerut serta pandangan terpana (tak percaya). Mungkin Najwa Shihab bingung dan tak menyangka sama sekali, bila cuma beginilah jawaban seorang Presiden yang notabene selalu diklaim oleh para pecintanya sebagai negarawan sejati saat ditanya tentang konsep negara Indonesia. Sebuah jawaban yang sangat dangkal dan terlalu naif kedengarannya, sekaligus juga merendahkan Indonesia sebagai sebuah negara yang kaya dan berdaulat.

Bertolak dari "konsep" Jokowi tentang Indonesia ini, saya pun akhirnya tersadar dan selanjutnya sangat memahami bahwa apa-apa yang dikerjakan Jokowi dalam bentuk kebijakannya sekarang ini, memang seiring-sejalan dengan pola pikir atau cara pandangnya selama ini tentang negara kita tercinta. Bahwa Indonesia itu memang identik dengan kemiskinan dan selamanya akan menjadi (dibuat) miskin.

Konsep atau cara pandang tentang kemiskinan ini pun kemudian direalisasikan lewat kebijakan-kebijakan Jokowi yang selalu berkoar dengan slogan "pro rakyat"nya. Menaikkan harga BBM yang jelas-jelas mencekik leher rakyat, sehingga menyebabkan angka kemiskinan kian meningkat. Selanjutnya mengeluarkan kartu-kartu sakti  seperti KIS, KIP dan termasuk pula PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera), semua ini tak lain merupakan penterjemahan dari konsep atau cara pandang Jokowi sebagaimana yang beliau paparkan dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab malam itu. Amboi, tidak meleset sama sekali!

Dengan kebijakan-kebijakannya ini, Jokowi seolah-olah ingin mengatakan serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memang merupakan sebuah negara miskin dan terbelakang. Lihatlah rakyat Indonesia yang kerab berteriak-teriak (demo) menolak kenaikkan harga BBM karena mereka merasa tak mampu membeli BBM dengan harga tinggi tersebut. Juga karena tak kuat menahan himpitan beban ekonomi yang semakin berat.

Namun di sisi yang lain banyak rakyat Indonesia yang berharap mendapatkan dana kompensasi dari dicabutnya subsidi BBM tersebut. Bahkan mereka rela antri berjam-jam lamanya di kantor pos hanya untuk mendapatkan uang yang cuma sebesar 400 ribu saja, yang mana tidak diketahui akan berapa lama program bagi-bagi uang ini akan diberlakukan. Tragisnya lagi "kartu sakti" ala Jokowi ini telah memakan korban jiwa seorang nenek di kota Solo belum lama ini. Bukankah semua ini mencerminkan bagaimana buruk dan kusamnya wajah Indonesia di mata dunia? Sama persis dengan apa yang ada di kepalanya Jokowi. Ironis bukan?

Kembali kepada jawaban Jokowi tadi, barangkali bukan hanya Najwa Shihab saja yang pada saat itu mendengar secara langsung, saya dan mungkin juga para penonton lainnya yang kebetulan menyaksikan acara tersebut melalui televisi, saya jamin pasti akan melongo, terkejut sekaligus geleng-geleng kepala. Tak mampu berkata-kata lagi (speechlees).

Namun apapun itu adanya, ternyata memang cuma sebatas itulah kualitas serta kapasitas seorang Jokowi sebagai Presiden dari sebuah negara besar bernama Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka meskipun terdengar "lucu" dan miris tentu saja, sebagian dari rakyat Indonesia telah memilihnya. Jadi apapun yang dilakukannya ataupun kebijakan yang dikeluarkannya sekarang harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagai bentuk konsekuensi atau resiko dari pilihan yang sudah diambil dan ditentukan.

Wallahu a'lam...

Oleh: Ria Dahlia
 

posted by @Adimin

“Surat Terbuka untuk Presiden Baru”

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  Yang terhormat Bapak Presiden RI yang baru…

Semoga Bapak Presiden dan keluarga senantiasa mendapat perlindungan dan bimbingan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya menulis surat terbuka ini tepat pada 17 Agustus 2014, pagi hingga siang hari, dari sebuah perkampungan. Mudah-mudahan surat ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban saya sebagai Muslim dan rakyat Indonesia. Juga, semoga ini merupakan upaya sekedarnya, dalam rangka mensyukuri kemerdekaan RI ke-69 ini, karena kemerdekaan RI merupakan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala.

Bapak Presiden yang terhormat…   

Sekedar mengenang kembali sejarah kemerdekaan kita. Proklamasi Kemerdekaan RI terjadi pada hari Jumat, 9 Ramadhan 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1945.  Proklamasi kemerdekaan dikatakan sebagai titik kulminasi perjuangan fisik dan diplomasi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia, terutama dipelopori oleh para ulama, telah melakukan berbagai bentuk perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda, utamanya menjalankan politik kolonial dengan berporos kepada tiga bentuk penjajahan, yaitu “gold, gospel, and glory”.

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika para ulama Islam menjadi motor dalam perjuangan melawan penjajah, yang dalam istilah Islam disebut sebagai Perang Sabil.  Sebagai contoh, adalah surat yang dikirim oleh Syekh Abdul Shamad al-Palimbani, seorang ulama terkenal asal Palembang yang menetap di Mekkah, kepada Sultan Mangkubumi (Hamengkubuwono I). Surat bertanggal 22 Mei 1772 itu berbunyi sebagai berikut: “Tuhan telah menjanjikan bahwa para Sultan akan memasuki (surga), karena keluhuran budi, kebajikan, dan keberanian mereka yang tiada tara melawan musuh dari agama lain (sic!).  Di antara mereka ini adalah raja Jawa yang mempertahankan agama Islam dan berjaya di atas semua raja lain, dan menonjol dalam amal dalam peperangan melawan orang-orang agama lain (sic!).”  

Dalam suratnya yang lain kepada Pangeran Paku Alam, atau Mangkunegara, Syekh al-Palimbani juga antara lain menulis: ”Selanjutnya, Yang Mulia hendaknya selalu ingat akan ayat al-Quran, bahwa sebuah kelompok kecil akan mampu mencapai kemenangan melawan kekuatan besar. Hendaklah Yang Mulia juga selalu ingat bahwa dalam al-Quran dikatakan: ”Janganlah mengira bahwa mereka yang gugur dalam perang suci itu mati” (al-Quran 2:154, 3:169)… Alasan panji-panji ini dikirimkan kepada Anda adalah bahwa kami di Makkah telah mendengar bahwa Yang Mulia, sebagai seorang pemimpin raja yang sejati, sangat ditakuti di medan perang. Hargailah dan manfaatkanlah, insya Allah, untuk menumpas musuh-musuh Anda dan semua orang kafir.” (Surat al-Palimbani dikutip dari buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, karya Prof. Dr. Azyumardi Azra, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 360-361).

Dalam Babad Cakranegara disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro menolak gelar putra mahkota dan merelakan kedudukan itu untuk adiknya, R.M Ambyah. Dikutip dalam buku Dakwah Dinasti Mataram: “Rakhmanudin dan kau Akhmad, jadilah saksi saya, kalau-kalau saya lupa, ingatkan padaku, bahwa saya bertekad tak mau dijadikan pangeran mahkota, walaupun seterusnya akan diangkat jadi raja, seperti ayah atau nenenda. Saya sendiri tidak ingin. Saya bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Besar, berapa lamanya hidup di dunia, tak urung menanggung dosa (Babad Diponegoro, jilid 1 hal. 39-40).”

Begitulah, tingginya semangat para pejuang dan pahlawan dalam melawan penjajahan. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia melihat Proklamasi Kemerdekaan pada 9 Ramadhan 1364  Hijriah atau 17 Agustus 1945 sebagai suatu berkat dan rahmat dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala, seperti ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenea ketiga: ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan seterusnya.  Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan dipandang sebagai rahmat Allah, bukan hanya sekedar hasil perjuangan manusia.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk sampai kepada kemerdekaan, sejatinya telah melalui jalan yang panjang; telah dilakukan dengan sungguh-sungguh bahkan telah mengorbankan jiwa, harta, dan segala sesuatu yang tidak sedikit nilainya. Bahkan, perjuangan itu juga terus disertai dengan doa, sehingga bangsa Indonesia meyakini, bahwa Kemerdekaan adalah anugerah Allah Allah Subhanahu Wata’ala.

Karena itu, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Bapak Presiden memiliki tanggung jawab yang mulia untuk mengajak masyarakat kita agar dapat mensyukuri kemerdekaan kita dengan benar, sesuai dengan tata cara dan panduan dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala.

Ulama besar kita, Imam al-Ghazali, sudah mengingatkan para pemimpin melalui karya monumentalnya, yaitu Kitab Ihya’ Ulumiddin: “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan” (Ihya’ Ulumuddin II hal. 381). (Lihat, http://insistnet.com/nasihat-politik-imam-al-ghazali/).

Jadi, mengikuti nasehat Imam al-Ghazali tersebut, Bapak Presiden dan segenap jajaran pemimpin bangsa, berpotensi besar untuk memperbaiki atau merusak masyarakat Indonesia. Namun, Imam al-Ghazali juga mengingatkan bahwa pemimpin rusak karena tindakan para ulama yang telah rusak, karena mereka terjebak dalam penyakit cinta harta dan kedudukan. Bahkan, pada bagian-bagian awal Kitab Ihya’ ini,  Imam al-Ghazali banyak mengingatkan bahaya ulama yang jahat (ulama as-su’), yang disebut sebagai “ulama dunia”.

*****

Melalui surat ini, saya juga ingin mengungkap kembali, bahwa tujuan kemerdekaan kita telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bapak Presiden,… jelas sekali negara kita berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa pun sudah sangat dijelaskan oleh para pendiri bangsa dan para ulama kita, yakni “Tauhid”.  Konsep Tauhid tidak patut disejajarkan dengan ateisme atau sekulerisme. Dalam makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, menyatakan:  “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.”

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, diantaranya: “Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.”

Bapak Presiden Yang Terhormat…  

Semoga Bapak Presiden senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Allah Subhanahu Wata’ala untuk menjaga dan mengembangkan kalimah Tauhid yang Bapak yakini sebagai seorang Muslim. Kemudian, dalam Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan, bahwa tujuan pembentukan negara merdeka ini adalah untuk: “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bapak Presiden… Nabi kita, Nabi Muhammad saw, pernah mengabarkan, bahwa salah satu dari tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari Kiamat, dimana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, adalah “Pemimpin yang adil”. Sila kedua Pancasila juga menekankan pentingnya manusia Indonesia punya sifat adil dan beradab.

Bapak Presiden,… bersyukurlah kita sebagai Muslim…  karena diberi panduan yang jelas tentang makna kata “adil”. Sebagai contoh dalam al-Quran disebutkan, (yang artinya): “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang dekat  dan melarang dari yang keji, dan yang dibenci, dan aniaya. Allah mengingatkan kalian, supaya kalian ingat.” (QS 16:90).

Prof. Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar,  menjelaskan tentang makna adil dalam ayat ini, yaitu  “menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya.” Lawan dari adil adalah zalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. “Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai,” tulis Hamka.

Jadi, adil bukanlah tidak berpihak. Tidak adil, jika seorang memberi kedudukan yang sama antara penjahat dengan polisi. Tidak adil pula orang yang menyamakan antara yang “sesat” dengan yang “lurus”; antara yang “berilmu” dengan yang “jahil”. Iman dan kufur tidak sama derajatnya. Pun tidak adil jika seseorang memberi fasilitas yang sama antara pelacur dengan perempuan yang shalihah.

Semoga Bapak Presiden termasuk dalam deretan “pemimpin yang adil” yang dapat menjalankan amanah sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga nanti berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala di Hari Akhir.

Terkait dengan masalah adil dan beradab, pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari juga menjelaskan makna adab dalam kitab beliau, Adabul Alim wal-Muta’allim: ”Kaitannya dengan masalah adab ini, sebagian ulama lain menjelaskan, ”Konsekuensi dari pernyataan tauhid yang telah diikrarkan seseorang adalah mengharuskannya beriman kepada Allah (yakni dengan membenarkan dan meyakini Allah tanpa sedikit pun keraguan). Karena, apabila ia tidak memiliki keimanan itu, tauhidnya dianggap tidak sah. Demikian pula keimanan, jika keimanan tidak dibarengi dengan pengamalan syariat (hukum-hukum Islam) dengan baik, maka sesungguhnya ia belum memiliki keimanan dan tauhid yang benar. Begitupun dengan pengamalan syariat, apabila ia mengamalkannya tanpa dilandasi adab, maka pada hakikatnya ia belum mengamalkan syariat, dan belum dianggap beriman serta bertauhid kepada Allah.

Oleh: Dr. Adian Husaini
 
posted by @Adimin

Di Jawa Barat PKS Berhasil Raih 11 Kursi Untuk DPR RI

BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempati urutan terbesar kelima dalam perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Jawa Barat untuk DPR RI. PKS meraih PKS 1.903.561 suara atau 8,98 persen.

Kalkulasi wartawan berdasarkan formulir DB1 yang dikonversikan dengan bilangan pembagi pemilih (BPP), PKS diprediksi menempatkan 11 kadernya di DPR RI.

Jika dibandingkan dengan suara Partai Demokrat di peringkat keempat yang mencapai 1.931.014 suara atau 9,11 persen, total suara PKS memang lebih kecil. Tapi jika dikalkulasikan dengan BPP, raihan kursi PKS jauh lebih banyak dari Demokrat (ini karena perolehan suara PKS merata di semua Dapil. PKS berhasil meraih kursi di tiap dapil yang ada di Jabar. Dari 11 Dapil se-Jabar, PKS berhasil meraih 11 kursi alias 1 kursi tiap Dapil -red).

Dari sederet nama yang ada, terdapat sejumlah incumbent di DPR RI di antaranya Ledia Hanifa, Mahfudz Siddik, Muhamad Sohibul Iman, dan Yudi Widiana.

Tapi untuk data pasti siapa yang lolos dari PKS baru akan ditentukan pada 13 Mei nanti berdasarkan penghitungan yang dilakukan KPU Jawa Barat.

Berikut ini daftar caleg PKS dari dapil Jawa Barat yang diprediksi lolos ke DPR RI:

(Propinsi Jawa Barat dibagi 11 Dapil untuk DPR RI) 

1. Ledia Hanifa - Jawa Barat I

2. Ma'mur Hasanudin - Jawa Barat II

3. Ecky Awal Mucharam - Jawa Barat III

4. Yudi Widiana Adia - Jawa Barat IV

5. TB Soenmandjaja - Jawa Barat V

6. Mahfudz Abdurrahman - Jawa Barat VI

7. Sa'duddin - Jawa Barat VII

8. Mahfudz Siddiq - Jawa Barat VIII

9. Nur Hasan Zadi - Jawa Barat IX

10. Surahman Hidayat - Jawa Barat X

11. Mohamad Sohibul Iman - Jawa Barat XI (ris)

[okezone]

posted by @Adimin

[Kilas Balik PKS] Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera

Sebuah partai politik kembali lahir. Kali ini, ratusan ribu kader dan simpatisan Partai Keadilan (PK) memenuhi kawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Ahad (20/4) siang. Mereka berkumpul untuk menghadiri deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pimpinan Al-Muzamil Yusuf yang akan menjadi peserta Pemilihan Umum 2004. Deklarasi ini sekaligus menandai peleburan PK ke dalam partai baru ini setelah gagal memenuhi electoral threshold atau ketentuan batas minimum perolehan suara pada Pemilu 1999. Tampak hadir mantan Presiden PK M. Hidayat Nurwahid, Sekretaris Jenderal PK Muhammad Anis Matta, ekonom Derajat Wibowo, dan bekas Ketua Senat Universitas Indonesia Rama Pratama.

Berdasarkan pemantauan SCTV, sejak pagi tadi, massa PKS mengalir dari sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Ada pula yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka tampak memenuhi sekeliling panggung berukuran 15 X 5 meter yang disiapkan di selatan Monas.

Di sela-sela acara tersebut, Hidayat mengungkapkan, peleburan ini bertujuan memperkuat posisi PKS sebagai partai gerakan politik dan dakwah. Maklum, PK pada Pemilu 1999 gagal memenuhi ketentuan electoral threshold. Itulah sebabnya, mereka meleburkan diri pada PKS agar dapat mengikuti pesta demokrasi lima tahunan tersebut [baca: Hidayat Nurwahid: Kami Siap Mengantisipasi Electoral Threshold]. Kendati demikian, Hidayat sendiri tak memiliki posisi penting dalam tubuh partai baru itu.

Langkah partai berlambang dua bulan sabit itu memang tak mulus melaju ke Pemilu 2004. Soalnya partai berbasis massa Islam ini terjegal Undang-undang Pemilu mengenai syarat electoral threshold--partai politik yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal dua persen dari kursi DPR tak bisa ikut dalam pemilu berikutnya. Pada Pemilu 1999, PK hanya berhasil meraih tujuh dari 500 kursi Parlemen. Padahal syarat minimal dipatok mesti memenuhi 10 kursi. Lantaran tak mencapai angka minimal, PK tidak bisa ikut Pemilu 2004. Kecuali, PK yang dideklarasikan di Jakarta pada 9 Agustus 1998 ini bersedia mengganti nama partai dalam pendaftaran peserta pemilu [baca: DPR Mengesahkan UU Pemilu].

Seperti dilansir situs www.keadilan.or.id, Kamis malam silam, Majelis Syuro XIII PK telah merekomendasikan agar PK bergabung dengan PKS. Dalam kesempatan itu, Hidayat mengungkapkan, PK mau bergabung dengan PKS, pertama karena PK memiliki kedekatan visi dan misinya dengan PKS. Hal itu tampak dalam tujuan yang sama, yaitu ingin mensejahterakan rakyat. Hidayat menambahkan, PKS tak hanya memperjuangkan faktor keadilan sebagai solusi, tapi juga komitmen memperjuangkan keadilan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak.[liputan6]

posted by @Adimin

Anis Matta Ajak Seluruh Kader Doakan Andu

Makassar - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengajak seluruh kader PKS dan masyarakat untuk mendoakan almarhum Abdul Rahim Farisi (31), sekretaris DPD PKS Muna yang meninggal tadi malam (01/04) pukul 20:10 Wita.

"Mari kirimkan doa atas meninggalnya ikhwah kita, sek DPD PKS Kab. Muna jg caleg Kab. Muna sultra akhi Abdul Rahim Farisi" Tulis Anis Matta di akun twitternya @anismatta. Putra Sulsel itu juga mengabarkan bahwa telah tiba di Banjarmasin dalam rangka kampanye.

Andu panggilan akrab dari Abdul Rahim Farisi dikenal sebagai sosok yang sangat bersemangat dalam menjalankan agenda partai. Doa dari sahabat se nusantara sangat deras mengalir, itu bisa dilihat di wall facebook Abdul Rahim Farisi. 

[Munawir Syam/Humas PKS Sulsel]

posted by @Adimin

Cerita Komunitas Vespa Cegat Anis Matta di Rawamangun

Jakarta - Komunitas vespa Kalong Hideung punya cerita soal mencegat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Komunitas ini memang mendukung pencapresan Anis Matta di 2014.

Aksi 'cegat' ini dilakukan ketika Anis hendak menghadiri acara konsolidasi tim pemenangan pencapresan di IS Plaza, Jl Raya Pramuka, Jakarta Timur, kemarin (1/3). "Saat keluar tol di Rawamangun kita setop mobilnya," ujar anggota komunitas Kalong Hideung, Rasto saat dihubungi, Minggu (2/3/2014).

Anis yang saat itu menaiki Alphard langsung membuka kaca mobilnya. Seketika itu menurut Rasto, Anis bersedia naik vespa modifikasi buatan komunitas.

"Turun dari mobil dia naik vespa kita," ujarnya.

Rombongan pemotor vespa termasuk komunitas pengendara motor Thunder melaju ke lokasi acara. Rasto menyebut komunitasnya memang mendukung Anis Matta.

"Kita pernah kopi darat bersama Pak Anis, jadi ada kedekatan antara komunitas kami dengan dia," imbuh kader PKS ini.

Bagi komunitas yang bermarkas di Pademangan, Jakut ini, sosok Anis bisa dibilang merakyat. Anis menurut Rasto cukup ramah terhadap banyak orang termasuk anak muda. "Kita dukung dia secara personal," kata dia.

Rencananya Kalong Hideung dalam waktu dekat akan mengadakan touring bersama Anis. "Masih direncanakan untuk jarak dekat Bogor-Puncak. Kita sekalian sosialisasi pencapresan Anis," tuturnya. [detik]

posted by @Adimin

Masyumi dan Kebijakan Melawan Korupsi (1)

 PM M Natsir (Masyumi) menolak mobil Chevrolet Impala dan memilih mobil jadul merek DeSoto (foto: Soekarno di acara Masyumi)

SATU-PERSATU tokoh-tokoh partai dan politisi saat ini mesuk jeruji besi atas kasus korupsi. Bahkan termasuk politisi dari partai berbasis Islam.  Musibah ini, tentu saja menjado olok-olok yang cukup mengenaskan. Kelompok-kelompok di luar Islam seolah bernyanyi dan mencemooh, tentu saja, menyudutkan Islam di mana seolah ingin mengatakan, fakata nilai-nilai Islam tidak ada pengaruhnya dalam kancah politik dan dalam urusan bernegara.

Tentusaja ini sebuah bencana, karena pegiat partai berbasis Islam seharusnya sadar bahwa ketika mereka berpartai,  mereka membawa bendera yang lebih besar, yaitu agamanya sendiri. Pengharapan seperti ini amat tinggi di hadapat rakyat dan partai-partai lain yang tidak mengusung agama. Wajar jika mata jeli  berbagai kalangan, masyarakat, LSM, media massa  terus  mengintai setiap gerak-gerik politisi dan tokoh-tokoh dari partai Islam. Selain hanya  mencari celah, tentu saja mencari ibrah (tauladan).

Musibah yang sedang dialami para politisi sedang terjerat korupsi

Inilah yang mungkin luput kita sadari. Apa daya, sekali lagi, kita malas menengok sejarah barangsekejap. Padahal salah satu partai Islam terbesar bernama Masyum itelah menorah kan tinta perjuangan dalam usaha membasmi korupsi.

Korupsi memang bukan barang baru di negeri ini. Sejak di era pemerintah kolonial, korupsi menjangkiti kaum pribumi. Bahkan ketika kemerdekaan telah kita raih dari tangan penjajah, bau amis korupsi ternyata ikut melekat di tangan para politisi kita sejak dini. Karya semacam Korupsi (Pramoedya AnantaToer, 1961) dan Senja di Jakarta (MochtarLubis, 1970) menggambarkan betapa korupsi di kala itu sudah menjamur. Ketika itu praktek korupsi begitu menggurita, penuh manipulasi. Modus yang dikenal pada periode 1950-an adalah ‘Importiraksentas’ atau pengusaha ‘Ali-Baba’. Kebijakan nasionalisasi saat itu diakali para ‘Importiraksesntas.’ Sebuah akal-akalan perusahaan nasional (dalam negeri) yang menjual kembali izin impor kepada perusahaan asing. Begitu pula taktik ‘Ali-Baba’, sebuah modus yang berkedok importir pribumi untuk mendapatkan fasilitas impor dari pemerintah. Padahal di balik importer ini hanyalah pengusaha China atauBelanda. (The Deciline of Constitutional Democracy in Indonesia, Herbert, Feith.Equinox Publihshing. 2007. Singapura).

Maka hal semacam ini lazim disebut ‘Ali-Baba’ atau Ali-Willem.(baca: Partai Islam di Pentas Nasional , Deliar Noer, Pustaka Utama Grafiti. 1987. Jakarta)

Ketika itu, negara di bawah pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955). Pemerintah kala itu memang menggelorakan ekonomi nasional (termasuk nasionalisasi) dengan memberikan kredit-kredit pada pengusahanas ional.  namun, Menteri Keuangan saat itu, Iskaq Tjokrohadisoerjo (1953-1955), melakukan politik nasional dalam ekonomi dengan banyak diskriminasi.Ia mengutamakan pengusaha dari partai PNI saja, atau yang menyokong pemerintahan PNI (Ali) sehingga diberi kemudahan tanpa memperhatikan kemampuan.Termasuk salah satunya, perusahaan importir kertas baru, Inter Kertas, yang setengah dari sahamnya dimiliki oleh Sidik Djojosukarto.  Menteri Iskaq berbuat seperti ini, bukan tanpa alasan. Tampaknya PNI mengejar persiapan untuk pemilu tahun 1955.  Bahkan mengambil kebijaksanaan untuk menyokong dana partai. Bersama Ong Eng Die (keduanya dari PNI), mereka memerintahkan dana kementerian untuk disimpan di Bank Umum Nasional, suatu bank PNI. Mereka juga merombak personalia dan administrasi kementerian terutama yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian. Menteri Iskaq juga pernah membatalkan Koperasi Batik Indonesia sebagai satu-satunya importir cambrics, dan member lisensi ini kepada beberapa importir tak berpengalaman.Selain itu dia juga memberikan izin impor kertas untuk pemilu kepada suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki orang-orang PNI.

Kebijakan-kebijakan seperti ini mendapat tentangan keras dari partai Masyumi. Ketua Seksi Ekonomi dari parlemen, KH Tjikwan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) mengajukan mosi di parlemen untuk interpelasi, guna mempertanyakan kebijakan Menteri tersebut. Mosi untuk interpelasi diterima dengan suara bulat. Namun mosi tak percaya berakhir dengan kegagalan. Kegagalan ini lebih bersifat politis, yaitu pemihakan kekuatan antara oposisi dan partai yang ikut dalam kabinet. Walaupun begitu, Partai NU yang ikut serta dalam kabinet  turut mengirimkan nota politik yang berisi kekhawatiran tentang masalah ekonomi. Begitu pula PSII yang juga ikut dalam kabinet menyatakan tidak bertanggungjawab atas kelanjutan kebijakan menteri-menteri dari PNI itu.

Kabinet  Ali Sastroamidjojo menyerahkan kekuasaannya kepada Boerhanoeddin Harahap pada 12 Agustus 1955.Di sinilah kemudian Kabinet Boerhanoeddin yang berasal dari Masyumi membuktikan dirinya melawan korupsi dengan lantang.Kabinet Boerhanoeddin langsung melancarkan kampanye anti korupsi. Pasal lima  dari program kabinet ini adalah memberantas korupsi.  Kabinet ini langsung menyikat orang-orang yang terindikasi korupsi. Beberapa hari setelah dilantik, Mr. Djodi Gondokusumo, bekas Menteri Kehakiman ditangkap. Begitu pula Menteri Keuangan Ong Eng Die.  Rumah Iskaq Tjokroahadisurjo digeledah. Saat itu Iskaq sendiri sedang berada di luar negeri. Ia berkali-kali dipanggil pulang.Tetapi perjalanannya di luar negeri di perpanjang.

Dalam biografinya, ia mengakui, sebetulnya ia hendak pulang, tetapi di Singapura ia dijemput Lim Kay, yang diutus pimpinan pusat PNI.( Boerhanoeddin Harahap. Pilar Demokrasi. Busyairi, Badruzzaman Bulan Bintang, 1989, Jakarta). Iskaq sendiri tahun 1960 divonis bersalah oleh pengadilan, namun kemudian diselamatkan Soekarno dengan grasinya.Daftar orang-orang yang ditahan termasuk beberapa orang di badan penyelidik negara, pejabat kantor impor, serta pengusaha (importir).

Penangkapan merebak di mana-mana. Bandung, Surabaya, Sumatera tengah, Jawa tengah hingga Penang.Termasuk di Singapura, Konsul Jenderal Arsad Astra juga dipanggil pulang dan ditahan.

Delapan hari setelah dilantik, Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap – yang saat dilantik baru berusia 38 tahun- menjelaskan kebijakannya melawan korupsi, “Untuk memperbaiki kembali keadaan yang tak sehat dalam masyarakat, dan juga di dalam kalangan pemerintahan sebagai akibat dari tindakan-tindakan korup oleh berbagai orang, maka pemerintah menganggap perlu untuk menjalankan tindakan-tindakan yang keras dan tegas.”

Ia juga menegaskan tak pandang bulu membasmi korupsi, tanpa peduli partai, golongan atau agamanya. Ia kemudian juga menggencarakan perlawanan dengan memperluas kekuasaan Jaksa Agung. Ia membebaskan Jaksa Agung dari tiap pembatasan sehingga dapat bertindak terhadap siapa saja atas dasar hukum.

TIPIKOR Bukan organisasi pertama

Gebrakan yang lebih keras dari kabinet beliau adalah, saat kabinetnya mengeluarkan RUU Anti Korupsi yang memuat suatu exorbitant-recht. RUU itu mewajibkan kepada pegawai negeri atau orang lain untuk memberikan bukti-bukti yang menerangkan asal-usul harta benda (kekayaan) yang dimilikinya, yang biasa diistilahkan de bewijslast-omkeren.

RUU anti korupsi itu terdiri dari dua bagian.

Pertama, mengatur berbagai tindakan di dalamperadilan yang ketentuannya berlainan dengan peradilan biasa. Yaitu mengadakan pengadilan tersendiri-seperti juga untuk tindakan pidana ekonomi- dan terdakwa harus dapat menjawab dengan sejujurnya terhadap berbagai tuduhan kepadanya.

Bagian kedua, dari RUU tersebut adalah mengatur berbagai tindakan di luar peradilan. Bagian ini memungkinkan penyelidikan harta benda seseorang oleh Biro Penilik Harta Benda, untuk menyelidik besarnya harta dan kelegalan kepemilikan harta tersebut. Suatu praktek pencegahan korupsi yang akhirnya baru dimulai beberapa waktu belakangan ini. Di mana hari Pengadilan Tindak Pidana Korupski (TIPIKOR) dan lahirnya KPK.

RUU ini pun dibawa ke parlemen. Namun sayangnya RUU ini kandas setelah tidak mendapatkan dukungan memadai dari partai berpengaruh  seperti Partai NU. Boerhanoeddin sendiri tidak mengetahui sebab penolakan itu oleh Partai NU. Rangkaian usaha cabinet ini memberantas korupsi, seringkali dituduh sebagai aksi balas dendam, termasuk oleh PNI. Namun Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap menolaknya, ia menegaskan pemberantasan korupsi dilakukan secara, obyektif, hati-hati dan tidak asal tangkap.

*/bersambung  ke  Masyumi dan korupsi

posted by @Adimin

Melacak Jejak "Badai" PKS dari Perspektif Kolonialisme

Apakah Penghancuran PKS untuk Pelemahan Islam..? | Melacak Jejak "Badai" PKS dari Perspektif Kolonialisme.

Tulisan ini dilatarbelakangi keprihatinan perihal kasus daging impor di Indonesia. Bukan prihatin atas “prahara” yang menerpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS), atau berempati kepada oknum kader yang terlibat, ataupun pro dan kontra pada peristiwa itu sendiri —penulis bukan orang politik— tetapi inti keprihatinan ialah gegap propaganda di berbagai media seperti sudah diluar kelaziman. Telah melebihi kewajaran. Hal ini yang layak dikaji.  

Konsekuensi logis berupa “vonis sosial” via media memang telah melekat terhadap pihak-pihak yang terlibat hampir tanpa pembelaan, dan dalam perpolitikan, itu syah-syah saja karena merupakan resiko meski sesungguhnya tidak ada langkah mati dalam politik. Bahkan jamak di dunia politik, setiap tujuan niscaya membawa (ada) korban. Itu yang dinamai ‘tumbal politik’. Meskipun terkadang, terpaksa —atau mau tidak mau— harus mengorbankan kelompok, partai, rakyat bahkan keluarga sendiri.  

Membaca arah politik, jangan sampai tertipu dengan apa yang terjadi diatas permukaan, karena sering ia cuma deception, sekedar pengalihan situasi, dan lain-lain untuk memuluskan agenda utama. Entah apa. Namun lazimnya terkait “kekuasaan”. Manakala masuk ke rimba politik tanpa strategi dan taktik, maka ibarat kambing yang dipiara setelah besar harus siap dijual atau disembelih.

Terkait dugaan korupsi impor daging para kader PKS, kini berkembang kegelisahan di masyarakat soal trial by press serta caci maki berbagai elemen bangsa yang marak digebyarkan media. Sepertinya arah (indikasi) makian ingin menyudutkan, atau menjelek-jelekan ‘basis ideologi’ serta bendera landasan partai tersebut. Ini perlu dicermati. Dalam hal ini adalah Islam. Ya. Islam sebagai entitas, ia bukanlah ideologi, bukan pula aliran, ataupun suatu kepercayaan tertentu di masyarakat. Islam itu agama dari langit. Hal ini mutlak digugat jika tendensi cacian mengarah kesana.

Dan jika mengikuti gebyar media mainstream, tanpa sadar segenap elemen bangsa hampir-hampir larut atas hiruk–pikuk yang tersurat tanpa mampu melihat hal tersirat di balik semua itu. Bukankah kata Pepe Escobar, wartawan senior Asia Times, politik praktis itu bukan yang tersurat melainkan apa yang tersirat?

Sekali lagi, tulisan ini tak hendak turut campur dalam carut marut politik yang terbukti tidak memiliki arti apa-apa bagi Kepentingan Nasional RI (KENARI). Dinamika politik kita hampir tidak ada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. Cuma glamour di pesona dan cenderung high cost. Penulis sengaja menjauh dari gaduh kepentingan, berhening pikir sejenak — lalu mengkaji peristiwa secara total dan jernih, mencoba menyelami hal terdalam dari yang paling dalam. Inilah uraian sederhananya.

Benarkah Olong Agen Asing?

Melacak jati diri Ahmad Fathanah alis Olong akan meluas kemana-mana, terkait topik ini sebaiknya dimulai ketika ia ditangkap di Bangkok lalu dideportasi ke Australia (Aussie), oleh sebab terlibat human trafficing sekitar 353 orang ke Christmas Island, Aussie (1999).

Sebetulnya ia terancam 20 tahun penjara, tetapi hukuman dijalani 3 tahun karena dinilai “kooperatif” terhadap pemerintah federal. Entah kenapa. Informasi yang berkembang tentang “kooperatif” yang dimaksud karena Olong dekat dengan lingkaran dalam PKS. Sementara ada fakta bahwa saat itu ekspor sapi Aussie ke Indonesia terkendala akibat kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) RI Suswono menekan angka impor. Retorikanya: adakah deal khusus antara Aussie dengan Olong atas keringanan hukuman sehubungan dengan kendala serta prospek ekspor sapi Aussie ke Indonesia? Fakta lain yang menarik, Pak Suswono, Mentan RI itu dari PKS.

Menyimpang topik sebentar tetapi masih dalam koridor materi, bahwa dokumen Global Future Institute (GFI), Jakarta pimpinan Hendrajit mencatat, ketika mengamankan rencana kolonialisasi, pihak Barat menyiapkan beberapa metode dan modus operandi. Terkait kasus PKS, mungkin modus dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Membuat Sentimen Agama.

Ini merupakan metode dini atau permulaan, semacam mapping daerah target. Sudah tentu, latar belakang pemilik kekuasaan dipelajari lalu agama mayoritas “tuan penguasa” dijadikan alibi. Misalnya membuat sesuatu yang saat ini tengah dibenci publik. Terkait kasus ini tampaknya isu korupsi, “main” perempuan, isue suap — dianggap tepat; dan

(2) Menciptakan Agitasi.

Dibuat “peristiwa” yang mampu menimbulkan antipati publik terhadap target sasaran, tetapi sebaliknya menimbulkan simpati bagi organ yang memusuhi atau menangani. Misalnya, “diciptakan” kemudian ditinggalkan jejak buruk kiprah inner circle, atau rekam dosa para kader partai yang ditarget, dan lain-lain. Retorikanya: benarkah masuknya Olong ke lingkaran dalam PKS merupakan implementasi kedua metode di atas?

Berbasis circumstance evidence (bukti keadaan) tadi, berapa hipotesa pun membiak: apakah pihak asing tak suka ekspornya dikurangi kemudian Olong dikirim untuk bargaining ulang masalah kuota; ataukah impor daging hanya pintu masuk sedang tujuan Aussie sebenarnya ialah memperlemah partai ber-“ideologi” Islam; atau ada hipotesa nakal lain, bukankah Aussie merupakan perpanjangan Barat dan kepentingannya di Asia dalam rangka menghancurkan simbol agama mayoritas di Indonesia? (baca: Membongkar Falsafah Perang Barat di Dunia Islam dan Indonesia, di www.theglobal-review.com). Silahkan berhipotesa serta berargumen berbasis fakta, data dan logika.

Dalam diskusi terbatas di Forum KENARI (Kepentingan Nasional RI) pimpinan Dirgo D. Purbo terkuak fakta, bahwa sekitar 80-an persen APBN Australia tergantung Indonesia. Arti “tergantung” disini dapat dimaknai luas.

Barangkali pengiriman berbagai ekspor-impor (raw material) Aussie dari dan menuju berbagai benua mutlak harus melewati perairan Indonesia, atau mungkin republik tercinta ini sekarang dinilai sebagai sumber devisa Aussie dari sisi ekspor, dan lain-lain. Tampaknya data terakhir, Indonesia dianggap buffer zone bagi Australia. Inilah informasi yang nyata. Maka membaca serangan bertubi-tubi melalui media terhadap kasus PKS, boleh dibaca merupakan serangan asimetris asing melalui pintu “impor daging” yang kebetulan dalam Kabinet RI dikomandoi oleh orang PKS selaku Mentan RI.

ISAF dan Pola Kolonialisme

Masih ingat International Security Assistance Force (ISAF)? Itulah koalisi40-an negara pimpinan Amerika Serikat (AS) yang hendak menghancurkan Islam. Salah satu anggotanya adalah Aussie. Jujur saja, pamor koalisi itu kini memudar. Ya. ISAF itu “amuba”-nya NATO di Asia. Dan Paman Sam sebagai pemegang saham utama bertugas menyiapkan pasukan serta modal yang diperoleh melalui sharing negara anggota. Ia bebas memilih daerah jajahan.

Inggris misalnya, memiliki saham di Basra, Belanda mengkapling Uruzgan, Israel memilih Lebanon dan sebagian kota di Irak, sementara AS sendiri di Baghdad, demikian seterusnya. Inilah mapping kapling daerah koloni pasca serbuan militer AS beserta sekutu (NATO dan ISAF) di Irak (2003-2012).

Akan tetapi ketika ada perlawanan super dahsyat oleh tentara lokal di Irak —kapling-kapling itu pun akhirnya bubar— dalam logika perang, berita soal penebalan, atau penambahan pasukan koalisi di Irak dahulu dapat diartikan bahwa tentara asing banyak yang tewas di medan pertempuran. Tentara lokal mampu mengalahkan pasukan AS dan sekutu. Ini tak boleh dipungkiri, kendati media mainstream banyak melakukan edit dan kontra berita. Itu memang bagian metode kolonialisme. Dan kuat disinyalir bahwa Barat tidak mau sejarah berpihak kepada Islam.

Tercatat sebelum muncul perlawanan maha dashyat di Irak, sepertinya mereka ingin berbagi kue (kekuasaan). Bahkan lebih dari sekedar bagi-bagi kekuasaan, ISAF dan sekutunya berencana membuat umat Islam menjadi budak di negeri sendiri dan mengusung kelompoknya menjadi Tuan Tanah Baru.

Skenario itu sempat muncul di Negeri 1001 Malam meski akhirnya gagal. Terkait perspektif catatan ini, akan diurai sekilas perihal pola kolonialisasi di muka bumi. Ya. Membaca peta konflik dari aspek kolonialisme yang dikembangkan Barat, hampir dipastikan satu rute bahkan pararel dengan jalur-jalur (negara) yang memiliki potensi besar atas minyak, emas dan gas alam. Kelaziman pola adalah tebar duluan isu-isu aktual terkait budaya dan karakteristik di wilayah target. Setelah itu dimunculkan “tema” gerakan, dan seterusnya. Tema bisa berujud konflik internal, invasi militer, jajak pendapat, atau aksi massa non kekerasan sebagaimana Arab Spring di Tunisia, Yaman dan Mesir. Timor Timur misalnya, isu yang dilempar soal pelanggaran HAM oleh aparat, kemudian dimunculkan tema “konflik dan jajak pendapat”, dan ujung (skema) yang diraih ternyata minyak di Celah Timor yang kini digarap oleh Australia dan Thailand.

Pertanyaannya: jika dulu tak ditemukan potensi besar minyak di Celah Timor apakah bakal ada jajak pendapat di Timor Timur?

Baluchistan pun demikian juga. Isu yang ditebar tentang radikalisme dan separatis, tema yang diangkat soal referendum, sedang skemanya tetap minyak, minyak dan minyak. Apa tidak miskin Pakistan bila Baluchistan kelak memisahkan diri? Dan banyak lagi contoh lain.

Dengan demikian pola kolonialisme yang digelar selalu diawali dengan isu-isu (aktual), kemudian dimunculkan tema (gerakan) dan berakhir pada skema kolonial yang merupakan tujuan pokok. Hingga kapanpun dan dimanapun model kolonialisasi, skema utama hampir tidak berubah yakni penguasaan ekonomi dan pencaplokan sumberdaya alam (SDA). Kendati pada kasuistis tertentu bisa meluas ke sasaran lain, akan tetapi ujungnya dipastikan soal cengkraman ekonomi dan pendudukan SDA di daerah target. Pola ini tidak akan berbeda baik ketika memakai pola simetris (militer) maupun tata cara asimetris (non militer).

Kembali ke prahara PKS, tulisan sederhana ini tidak akan mengurai jauh mengapa PT Indoguna Utama tempat Olong ‘bekerja’ ternyata berpangkal di Paman Sam, tepatnya berada 141 Pierpont Avenue Salt Lake City, UT 84101 USA; atau kenapa PT tersebut membuka pula layanan jasa intelijen. Catatan ini juga tidak akan membahas kenapa perkara korupsi lainnya dengan kualitas dan kuantitas lebih besar justru “dibekukan”. Juga tak akan
diurai 40-an wanita yang menjadi “mainan” Olong, dan lain-lain. Terlalu berputar-putar malah bias kemana-mana, sedang itu hanya sekedar isu permulaan dalam tahapan kolonialisasi. Semacam jejak dosa yang sengaja “diciptakan”, ditinggalkan, lalu diungkap sendiri oleh sang agen ke publik.

Kajian ini mencoba membidik, bahwa gegap pemberitaan oleh media-mediamainstream terhadap PKS soal korupsi serta perempuan-perempuan di sekeliling Olong sesungguhnya merupakan propaganda di tahapan TEMA kolonialisme, akan tetapi sungguh menyedihkan segenap elemen bangsa malah larut ke dalam “tarian gendang” yang ditabuh asing.

Menyimak kasus PKS dari perspektif kolonialisme, bahwa tebaran isu asimetris perihal korupsi daging impor, itu hanyalah pintu masuk pertama. Sedang tema gerakan bertajuk pelemahan partai berbendera Islam, dalam hal ini adalah PKS itu sendiri. Ini jelas terbaca. Lihat saja, media lebih senang memuat berita para kaum hawa di sekeliling Olong daripada mengurai esensi unsur korupsi PKS. Dari aspek hukum, korupsi itu suatu perbuatan pidana namun blow up media malah menggebyarkan hal-hal di luar esensi korupsi kendati memang mata rantainya. Terkesan ada propaganda dahsyat disana-sini.

Selanjutnya tatkala berkembang argumen bahwa SKEMA kolonialisme cuma meminta tambahan kuota impor daging saja, boleh dan syah-syah saja. Tetapi bagi penulis jika sekedar target kuota terlalu kecil dibanding resiko serta akibat atas ‘kehancuran PKS’ di mata publik sebagai partai Islam yang besar, solid, militan dan memiliki prospek sebagai partai penguasa.

Dugaan penulis, SKEMA yang hendak ditancapkan oleh Barat justru pelemahan dan penghancuran Islam di Indonesia melalui modus adu domba sesama umat. Teori management by objective (MBO) mengajarkan, bahwa meraih tujuan cukup melalui capaian sasaran-sasaran antara saja. Dalam kasus di atas, penghancuran PKS hanya sekedar “sasaran antara” tetapi niscaya berefek pada tujuan pokok, yakni pelemahan Islam. Apakah ini yang tengah berlangsung? Itu loh partai Islam ternyata bejat! Mau juga korupsi, suka main perempuan! Amoral! dan lain-lain. Dan tampaknya, skenario dimaksud terus bergulir liar baik di gedung tinggi, di kampus-kampus, di jalan-jalan, di bangku sekolahan, bahkan di warung-warung kaki lima.

Selamat datang MBO! Selamat bermain metode agitasi dan sentimen agama di Indonesia!.

(M Arief Pranoto/Research Associate Global Future Institute (GFI)/Analisis The Golbal Review, 29-05-2013)

 

posted by @Adimin