Powered by Blogger.
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Search This Blog
Latest Post
July 19, 2017
posted by @Adimin
Penduduk Miskin Bertambah, Fraksi PKS Minta Pemerintah Tingkatkan Program Pengentasan Kemiskinan
Written By NeO on 19 July, 2017 | July 19, 2017
Badan Pusat Statistik (BPS) merilisjumlah masyarakat miskin di
Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut
bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang
mencapai 27,76 juta orang.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai kenaikan jumlah penduduk
miskin ini harus menjadi warning (peringatan) bagi Pemerintah untuk
mengevaluasi program pembangunan yang berorientasi untuk pengentasan
kemiskinan.
"Bertambahnya jumlah penduduk miskin sampai dengan bulan maret 2017
ini menunjukkan bahwa program pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan
oleh pemerintah belum mampu menyentuh masyarakat miskin, khususnya
didaerah perkotaan. Minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan
membantu daya beli masyarakat, berimbas kepada peningkatan jumlah
masyarakat miskin," ungkap Jazuli.
Hal ini, menurut Jazuli, tidak terlepas dari tingkat ketimpangan
(Gini Ratio) yang tidak bergeser signifikan. Rasio gini bulan maret 2017
adalah sebesar 0,393. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika
dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,394.
Tetapi, pemerintah perlu diwaspadai bahwa Gini Ratio di daerah perdesaan
pada Maret 2017 sebesar 0,320, naik dibanding Gini Ratio September 2016
yang sebesar 0,316.
"Penurunan angka gini ratio sebesar 0,001 point tidak signifikan
dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk. Angka Gini Ratio
masih terbilang tinggi dan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan.
Sekali lagi menunjukkan minimnya program-program pengentasan kemiskinan
dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat tidak
tergerek naik," tandas Jazuli.
Anggota Komisi I ini mengkritisi belanja infrastruktur pada APBN 2017
yang ditetapkan sebesar Rp 387,3 triliun, ternyata belum mampu secara
efektif berdampak buat masyarakat dengan kata lain multiplier effect-nya
belum terasa untuk perbaikan ekonomi masyarakat sebagaimana dijanjikan
pemerintah.
Untuk itu, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, tidak ada cara lain
Pemerintah harus meningkatkan jumlah dan efektivitas program-program
pengentasan kemiskinan.
"Pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pendapatan masyarakat
sehingga daya beli meningkat. Sebaliknya, jangan malah membebani
masyarakat dengan kebijakan pengurangan/pencabutan subsidi atau penaikan
berbagai macam tarif dan/atau kebutuhan dasar rakyat," pungkas Jazuli
posted by @Adimin
Label:
Berita Fraksi,
SLIDER,
TOPIK PILIHAN