WALI KOTA MAHYELDI: PERDA JAMIN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS

Padang, 23/2 (Antara) - Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Anasrullah, mengatakan pemerintah setempat akan memberikan kesempatan bagi kaum disabilitas untuk memperoleh pekerjaan melalui peraturan daerah.

"Ya, setiap 100 orang pegawai, pelaku usaha maupun pemerintah harus setidaknya mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas," katanya di Padang, Senin.

Ia mengatakan, hal tersebut juga telah dituangkan ke dalam paragraf III tentang pekerjaan, di ayat 29 huruf b.

Ia menyebutkan, dirinya akan selalu mengingatkan berbagai pihak baik itu dunia usaha, BUMD dan perusahaan swasta, terkait pengalokasian kuota penerimaan pegawai bagi penyandang disabilitas.

Ia menambahkan, penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas bukan merupakan kerugian, melainkan wujud dari adanya pengakuan kesetaraan.

Selain itu, pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi kaum disabilitas untuk menjadi aparatur negara.

"Kami akan melakukan pengkajian untuk membuka penerimaan pegawai bagi kaum disabilitas pada instansi pemerintah pada tahun anggaran mendatang," katanya.

Ketua Pansus II Perda pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas DPRD Kota Padang Zulhardi Z. Latif mengatakan dengan diajukannya ranperda tersebut, maka pemkot sudah mengakui hak penyandang disabilitas, dengan harapan perbedaan hilang.

"Untuk itu, kami mendorong Pemkot untuk segera mengeluarkan Perwako pendamping, sehingga Perda ini kuat," katanya.

Sementara itu, anggota Pansus II Elly Trisyanti mengatakan pihaknya menyetujui ranperda tersebut, dengan catatan perlu ada kajian dan pemikiran yang lebih setius dalam merumuskannya.

"Contohnya saja pada Pasal 134 berbunyi sanksi dijatuhkan kepada kepala sekolah, jika melanggar pasal 20, padahal kewenangan tersebut lebih besar di Dinas Pendidikan," katanya.

posted by @Adimin

Walikota Mahyeldi Lepas 54 Tim Pembersihan Hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk

Padang (26/2) — Membersihkan daerah aliran sungai sebagai antisipasi musibah banjir dan longsor harus dilakukan, minimal satu kali dalam satu tahun. Kegiatan pembersihan badan sungai tersebut harus menjadi kegiatan rutin dilakukan tim Pembersihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Hal itu ditegaskan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, ketika melepas 54 Petugas Pembersihan hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk, Senin (23/2) lalu.

"Dan bila perlu satu kali enam bulan kegiatan pembersihan aliran sungai di kota Padang bisa dilaksanakan BPBD Kota Padang," kata Mhyeldi.

Hal ini, lanjut Mahyeldi, untuk mengantisipasi terjadinya musibah banjir bandang yang akan menelan korban dan merugikan masyarakat. Sebab banjir bandang, Menurutnya, terjadi lantaran tidak sanggupnya badan sungai menampung air saat hujan deras terjadi.

"Serta masih dilakukan oleh sebahagian masyarakat penebangan kayu di hutan," ujar Mahyeldi.

Untuk itu, masih kata Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, 54 Tim Pembersihan yang melakukan aksi pembersihan hulu sungai bukit Patamuan, Batu Busuk dilengkapi 14 peralatan pemotong kayu (Sinsho), dan bekerja mulai dari Senin–Jumat (23-27/2/2015).

Kepada para petugas pembersihan aliran sungai tersebut, Mahyeldi meminta, agar dicatat dan didokumentasikan setiap kondisi disepanjang 10 KM aliran sungai tersebut. Hal ini dilakukan, agar jelas terhadap pekerjaan yang akan dilakukan.

“Pada hari terakhir, saya akan ikut bersama petugas pembersihan di hutan Patamuan membersihkan aliran sungai dimaksud,” tambah Mahyeldi.

Selain itu, lanjut Mehyeldi, setiap yang menggangu arus aliran sungai patamuan harus disingkirkan, pohon rebah ke badan sungai serta perkayuan yang menumpuk di badan sungai segera diselesaikan. "Setelah itu batu-batu, serta tanah yang menumpuk dan menghalangi aliran air sungai juga dikemas dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi danau-danau kecil pada badan sungai," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Padang dedi Henidal memaparkan, setidaknya ada 6 titik pembersihan yang akan dilakukan di sepanjang hulu Sungai Bukit Patamuan Batu Busuk. "Lama pekerjaan 5 hari, semua tim pembersihan menginap di tenda darurat yang disediakan di hutan Patamuan, termasuk bekal makanan untuk mereka. Tak ada cerita pulang lagi. Lalu masalah medan yang akan dihadapi, bebatuan besar, tumpukan perkayuaan yang tersangkut pada batu-batu besar. Setelah itu, disisi sungai juga banyak tanah longsor yang akan jatuh ke badan sungai. Ini yang harus diwaspadai oleh tim pembersihan saat bekerja," paparnya.

Terakhir, lanjjt Dedi, disetiap kawasan yang rawan longsor akan ditancapkan rambu-rambu pemberitahuan kepada masyarakat, bahwa pada titik itu daerah berbahaya. "Kemudian semua pekerjaan yang akan dilakukan diharapkan bisa diselesaikan dengan baik. Dan selama pekerjaan pembersihan mencapai hasil yang maksimal," ujarnya.

Foto: Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP menyerahkan Sinsho,  peralatan pemotong kayu untuk pembersihan aliran sungai Patamuan Batu Busuk kepada Tim pembersih aliran sungai di halaman PLTA PT.Semen Padang Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Senin (23/2)* Yurizal.

posted by @Adimin

Aplikasi "DPR KITA" untuk Menata Demokrasi

Ledia Hanifa Amalia ketika raker Fraksi PKS (foto: Arief Karel)

Jakarta (25/2) - Wakil ketua komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanafi mengatakan, aplikasi 'DPR Kita' menjadi kesempatan besar yang dimiliki DPR untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Bahkan, ia menilai, hadirnya aplikasi 'DPR KITA' menjadi terobosan besar dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu juga harus terus disosialisasikan terutama kepada para anggota DPR.

"Jadi ini menjadi kesempatan besar untuk mengedukasi masyarakat dan tidak hanya itu dapat juga memberi edukasi kepada anggota dewan itu sendiri terkait penyerapan aspirasi masyarakat," ujar Leida, di Jakarta, Selasa (24/2).

Tidak hanya itu, aplikasi ini dapat menjadi bentuk lain sumbangsih atas penataan demokratisasi di Indonesia. Bahkan secara khusus, Ledia juga menyebut, aplikasi ini bisa menjadi sarana klarifikasi untuk para anggota DPR terutama terkait adanya pemberitaan-pemberitaan yang kurang tepat soal kinerja DPR.

Namun, Leida berharap, aplikasi ini bisa tersambung dengan akun-akun media sosial, seperti twitter dan facebook, yang sudah lebih dahulu dimiliki oleh anggota DPR.

Selain itu, aplikasi ini bisa dikembangkan tidak hanya di smartphone. Hal ini terkait dengan jangkauan yang luas kepada para konstituen yang berada di daerah. "Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan, bagaimana dengan yang ada di pelosok daerah-daerah," ujar Ledia. [www.republika.co.id ]

posted by @Adimin

Mobil Dinas Mendadak Ngangkot, Mahyeldi Lanjut Naik Ojek

Padang (26/2) - Mobil dinas Walikota Padang Mahyeldi dan mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Padang lainnya tertangkap kamera sedang mengajak para pelajar yang terlantar akibat tidak menemukan angkot untuk berangkat ke sekolah. Walikota Mahyeldi yang saat itu sedang berada di dalam mobilnya 'mendadak ngangkot' mengajak para pelajar di lokasi Simpang 3 Pasar Bandar Buat.

Walikota Mahyeldi juga memberikan instruksi lisan kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) padang, khususnya pemegang mobil plat merah untuk turut membantu mengangkut penumpang yang terlantar.

Setelah mobil dinas bernomor polisi BA 1 A dipenuhi penumpang, Mahyeldi beserta staff meneruskan perjalanan menuju Simpang By Pass Lubuk Begalung Menaiki Ojek untuk pemantauan langsung di lapangan.

"Terima kasih Pak Wali!" ujar dua tukang ojek, sambil tersenyum dan mengungkapkan rasa senangnya.

Hal ini dilakukan Pemko Padang, karena sebagian besar pengusaha dan sopir angkot, khususnya yang melewati jalur Pasar Raya Padang - Gadut dan Indarung, melakukan aksi mogok, Kamis (26/02) pagi. Aksi mogok ini terkait pengalihan pengoperasian aangkalan angkot yang baru.

[Humas PKS Sumbar]

posted by @Adimin