Tugas Besar Pemuda Indonesia Belum Selesai

Jakarta (28/10) - Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa ada tugas besar sejarah pemuda Indonesia yang belum selesai hingga saat ini.

"Indonesia sudah mempunyai Sumpah Setia kesatu yakni tanggal 28 Okt 1928. Ini landasan luar biasa yang mendahului zaman. Bersatu dalam berbangsa, bertanah air dan berbahasa persatuan sebelum ada negara," kata Mardani di gedung DPP PKS, Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Sumpah kedua, kata Mardani, ketika Indonesia mendeklarasikan Proklamasi 1945.

"Hal ini menyatukan semua dalam satu wadah bernama negara. Dan sumpah ketiga tahun 1982 ketika Perjanjian Juanda menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang tidak terpisah. Hingga.wilayah laut dalam rangkaian kepulauan adalah milik Indonesia," jelas lulusan Universiti Teknologi Malaysia itu.

Sumpah keempat, lanjut Mardani, ketika bangsa Indonesia memulai reformasi 1998 menjadi negara domokratis dan menjadikan hal-hak publik sejajar dengan kepentingan negara.

"Dan kita masih menuju sumpah kelima menjadikan Indonesia sejahtera dalam bentuk kesatuan infrastruktur dan ekonomi. Hingga dimana pun kita berada harga seliter beras, satu sak semen hingga satu kilogram gula adalah sama. Baik di Jakarta, di Puncak Jaya hingga di.pedalaman Kalimantan," pungkas Mardani. 

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS: Memilih Pemimpin karena Faktor Agama tak Apa-apa

Persaingan untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta kian memanas. Berbagai cara, termasuk menggunakan isu SARA, digunakan sejumlah oknum untuk memenangkan calon yang didukung.

Namun, kondisi itu berbanding terbalik dengan suasana yang ada di Jawa Timur (Jatim). Menurut sejumlah pihak, isu SARA tidak laku di Jawa Timur, khususnya menjelang Pilkada Jatim.

Itu seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan. Arif mengatakan, Jatim memiliki karakter yang berbeda dengan Jakarta.

"Isu SARA itu seharusnya sudah lewat. Jadi pasti tidak akan efektif di Jawa Timur ini, apalagi dalam Pilkada Jatim nanti," kata Arif usai kegiatan Sarasehan Sumpah Pemuda Gema Keadilan, di Surabaya, Kamis, 27 Oktober 2016.

Meski demikian, Arif menilai keliru jika melarang masyarakat memilih pemimpin saat Pilkada berdasarkan kesamaan agama. Sebab, selama ini, masyarakat menilai pemimpin yang seagama saat Pilkada adalah perilaku SARA.

"Padahal itu tidak apa-apa, dan sesuatu yang wajar memilih pemimpin berdasarkan agamanya. Yang tidak boleh itu menjelek-jelekkan agama lain, karena itu menyinggung perasaan dan melanggar aturan," kata Arif.

Sumber: Viva.co.id


posted by @Adimin

Empat Catatan Fraksi PKS terhadap Pengesahan APBN 2017

Jakarta (27/10) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal memberikan empat catatan khusus terhadap APBN 2017 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, Rabu (26/10).

Empat catatan tersebut adalah, pertama, tujuan utama disusunnya APBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu sangatlah penting untuk menjaga kredibilitas dari APBN yang dibuat dengan memastikan akurasi dari target-target yang telah ditetapkan dan memastikan realisasinya tercapai,” jelas Refrizal di Jakarta, Kamis (27/10).

Kedua, waspadai keseimbangan primer. Defisit APBN semakin besar mencapai Rp 108,97 T atau meningkat Rp 4 Triliun dari APBN-P 2016 hal ini mencerminkan posisi kemandirian fiskal.

“Bila keseimbangan primer defisit, itu artinya pemerintah ada dalam posisi gali lubang tutup lubang karena terjebak dalam lingkaran menarik utang untuk membayar bunga utang,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Ketiga, mengenai target penerimaan pajak. Refrizal menyarankan agar lebih serius dan kreatif dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak, dimana dalam beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Saat ini tax ratio Indonesia masih sangat rendah di kisaran 11,52%, sedangkan rata-rata negara ASEAN ada di angka 19-21%.

“Pasca Tax Amnesty, pemerintah harus serius melanjutkan reformasi perpajakan salah satunya adalah dengan mengamandemen paket UU Perpajakan seperti seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, serta penguatan kelembagaan, pembinaan aparat perpajakan, akses data dan informasi, dan lain-lain,” tegas Refrizal.

Keempat, penetapan suku bunga SPN sebesar 5,3% kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk mencapai single digit policy.

“Dalam pandangan saya, seharusnya suku bunga SPN dapat lebih rendah dikisaran angka 5%. Suku bunga yang tinggi mencerminkan risiko negara yang relatif tinggi dan mempengaruhi biaya fiskal ke depan,” tutup Refrizal.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin