Walikota Padang Terpilih Jadi Ketua Indonesia-IOLGF

PADANG -- Secara aklamasi, akhirnya 70 Kabupaten/Kota yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, mempercayakan Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo sebagai Ketua Indonesia – Indian Ocean Local Government Forum (Indonesia-IOLGF). Penetapan ini, melalui hasil dari rapat komisi yang berlangsung alot selama dua hari di Mercure Hotel, Selasa dan Rabu (8-9/9).

Disampaikan Mahyeldi, melalui Indonesia-IOLGF kali ini, telah menandakan untuk terciptanya kerja sama dari kabupaten/kota tersebut, dalam menyamakan persepsi untuk menghadapi IORA pada 20-23 September mendatang.

“Dari organisasi ini, kita juga berharap dapat membuka cakrawala berfikir masing-masing kabupaten/kota. Sehingga dampak positif dan peluang strategis akan dirasakan pada event IORA nanti,” ujar Mahyeldi.

Disamping itu, pada Indonesia-IOLGF ini, masing-masing kabupaten/kota memajukan daerahnya masing-masing khususnya dalam memperkuat poros maritim NKRI sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Diantaranya, seperti menyelamatkan masyarakat terkait penanggulangan bencana. Maka untuk itu, ini akan menjadi suatu bahagian dari Indonesia untuk menawarkan kerja sama kepada negara-negara IORA nantinya. Semoga ini menjadi fokus kita bersama untuk bersinergi dengan negera-negara IORA nantinya. Kita juga berharap, semoga Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada kabupaten/kota khususnya yang memiliki resiko bencana tentunya,” imbuhnya. [humas dan protokol kota Padang]

posted by @Adimin

Persiapan Munas PKS Sudah 80 Persen

DEPOK (9/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mematangkan gelaran Musyawarah Nasional ke-4 yang akan dilaksanakan di kawasan Depok, 12-15 September 2015. Sejumlah amanat partai dan rekomendasi juga akan ditelurkan mengiringi pelantikan pengurus baru PKS periode 2015-2020.

Usai rapat konsolidasi Panitia di Depok, Rabu (9/9), Ketua Panitia Pengarah Suswono mengatakan, persiapan teknis sudah mencapai 80 persen. "Lokasi Munas, akomodasi peserta, acara pendukung dan agenda-agenda persidangan relatif tidak ada kendala," ujar Suswono, mantan Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini.

Menurut Suwono, Munas PKS ke-4 kali ini akan meneguhkan posisi PKS sebagai partai berazas Islam yang siap memberikan warna kepemimpinan politik yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. "Tema 'berkhidmat untuk rakyat' akan menjadi semangat untuk dibawa seluruh peserta, baik di pengurus pusat maupun pengurus wilayah," tutur Suswono.

Nantinya, ujar Suswono, peserta membawa pulang hasil Munas diantaranya target membangun reputasi partai yang bersih, peduli, dan profesional. "Ciri bersih, pedulI, dan profesional adalah semangat kader untuk berkhidmat," terangnya. Dengan alasan itu pula, gelaran Munas ini akan ditopang pendanaannya dari kader sendiri melalui gerakan lima puluh ribu atau Galibu. [pks.id]

posted by @Adimin

Evaluasi Besaran Biaya Administrasi Token Listrik

JAKARTA (9/9) –  Anggota Komisi XI DPR RI  Ecky Awal Mucharam meminta PT PLN mengevaluasi besaran biaya administrasi bank yang dibebankan kepada pelanggan dalam pembelian token listrik. 

Demikian disampaikan Ecky saat ditanya di Kompleks Parlemen, mengenai polemik token listrik prabayar yang sedang hangat belakangan ini, pada Rabu (9/9).

“Perhatian saya justru kepada biaya administrasi token listrik yang kelihatannya nominalnya tidak terlalu besar, tapi saya rasa tetap memberatkan rakyat kecil. Bagi mereka uang dalam nominal tersebut tetap berarti. Apalagi, dalam sebulan, mereka bisa membeli pulsa beberapa kali dalam nominalnya yang cukup besar,” jelas Anggota Legislatif (Aleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut. 

Sebagaimana diketahui, setiap transaksi pembelian token listrik prabayar, pelanggan dibebani biaya administrasi yang bervariasi antara 1.600-3000 rupiah sesuai dengan ketentuan bank yang bekerjasama dengan PLN. 

“Bayangkan berapa uang yang dikumpulkan bank tiap tahunnya dari 13 juta lebih pelanggan listrik prabayar (data pelanggan tahun 2014). Apalagi bank juga sudah bisa mendapat keuntungan dari pengelolaan uang yang disetor di muka ini,” sambung Ecky.

Sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen, Ecky berharap PLN dapat sesegera mungkin mengevaluasi besaran nominal biaya administrasi ini. 

“Biaya administrasi bank ini harus dievaluasi dalam rangka perlindungan terhadap konsumen sekaligus mencerminkan  keadilan bagi rakyar pelanggan listrik token,”  tutup Ecky.

Sumber: Humas PKS DPR RI

posted by @Adimin

KPU dan Bawaslu Jangan Langgar Aturan

Jakarta (9/9) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’duddin mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tidak boleh menabrak aturan yang ada terkait pendaftaran pasangan calon.

Hal itu disampaikan Sa’duddin, menyikapi masih adanya persoalan pada tahap pencalonan di daerah-daerah yang memiliki calon tunggal pada Pilkada Desember 2015.

“Masih adanya potensi permasalahan hukum yang diakibatkan oleh kebijakan KPU, yang tidak sesuai aturan Undang-Undang khususnya terkait aturan tahapan pilkada,” kata Sa’duddin, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Sa’duddin memaparkan, untuk menyikapi daerah yang masih memiliki calon tunggal, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon dari partai politik berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu itu, lanjut Sa’duddin, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran KPU Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Blitar, dan Kota Surabaya.

Menurut Sa’duddin, langkah KPU tersebut potensial bermasalah. Sebab, jelas Sa’duddin, pada dasarnya Bawaslu oleh Undang-Undang (UU) diberikan kewenangan, hanya untuk mengeluarkan keputusan yang terkait dengan pelanggaran dan sengketa pilkada saja.

“Oleh karenanya, terbitnya Surat Edaran KPU yang berdasar pada rekomendasi Bawaslu sangat rawan untuk digugat atau dipermasalahkan secara hokum,” ungkap mantan bupati Kabupaten Bekasi itu.

Lebih lanjut Sa’duddin mengemukakan, terkait perpanjangan masa pendaftaran yang dilakukan kembali oleh KPU untuk Kota Surabaya, karena salah satu pasangan calon yakni Rasiyo-Dhimam Abror Duraid, dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan. Akibatnya, Kota Surabaya kembali memiliki calon tunggal, kondisi ini disikapi oleh KPU dengan melakukan kembali perpanjangan pendaftaran pada 6 sampai 8 September 2015. Menurut Sa’duddin, hal ini akan berpotensi menjadi masalah dan rawan digugat secara hukum.

“Sebab KPU terkesan memaksakan pelaksanaan pilkada di Kota Surabaya, padahal KPU memutuskan menunda untuk daerah lain yang masih memiliki calon tunggal,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta itu.

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’duddin.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

KMP Harus Fokus pada Transformasi Struktural

SERANG (8/9) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Indonesia memerlukan sistem perundang-undangan yang bisa mendukung sektor domestik. Oleh karena itu, ia berharap Koalisi Merah Putih (KMP) tetap fokus di DPR.

“Kita saat ini sedang mencari sistem perundang-undangan yang tepat. Untuk itu, saya berharap agar KMP tetap fokus di DPR,” kata Sohibul Iman di sela-sela silaturahim bersama kader PKS Banten di Serang, Ahad (6/9).

Menurut Sohibul Iman, KMP harus merancang upaya-upaya transformasi struktural, baik dalam masalah perekonomian, pengelolaan SDA, dan bidang-bidang lainnya.

“KMP sangat perlu merancang transformasi struktural dalam berbagai bidang. Upaya-upaya ini untuk mendukung domestik pemerintah,” kata legislator asal Tasikmalaya itu.

Seperti diketahui, pada Kamis (3/9/2015) pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP bersilaturahim di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta. Sohibul Iman mengungkapkan silaturahim berlangsung dengan hangat dan diwarnai aksi berbalas pantun. Pada pertemuan itu, Sohibul Iman berpesan KMP ke depan harus lebih fokus pada transformasi struktural. 

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto).

Sumber: Humas PKS Banten


posted by @Adimin