Pemerintah Jangan Terus Berhutang untuk Mengatasi Defisit Anggaran

Anggota DPR RI, Habib Nabiel Almusawa meminta Pemerintah agar jangan terus mengajari generasi mendatang dengan berhutang untuk mengatasi defisit anggaran.

“Kalau Pemerintah yang lalu dan saat ini terus menumpuk hutang maka sama saja dengan mengajari generasi mendatang untuk berhutang pula. Jika terus demikian, kapan hutang Pemerintah akan lunas?” kata Habib baru-baru ini.

Data di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan, total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2014 mencapai Rp 2.500,94 triliun. Sementara itu pada nota keuangan RAPBN 2015 disebutkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.762,3 triliun. Sedangkan total belanja negara sebesar Rp 2.019,9 triliun. Kekurangannya akan ditutupi dengan hutang.

“Jadi selama ini, trennya Pemerintah yang lalu mewariskan hutang kepada Pemerintah selanjutnya. Alih-alih melunasi hutang, Pemerintah yang selanjutnya itu malah menambah hutang untuk diwariskan kepada Pemerintah penerusnya. Tren ini harus dikurangi agar kelak negara tidak terjebak pada hutang yang tidak terbayar,” ujar anggota legislatif yang juga kader PKS itu.

Pemerintah, tambahnya, mesti berani untuk terus mengurangi hutang. Pemerintah dituntut kreatif mengantisipasi dan mengatasi defisit anggaran. Kalaupun terpaksa harus berhutang, lanjutnya, maka hutang yang dibuat tersebut diusahakan harus sudah lunas di akhir masa pemerintahan yang sedang berjalan sehingga tidak mewariskan tambahan hutang kepada Pemerintah berikutnya.

“Kembalilah kepada kebijakan anggaran berimbang seperti yang pernah dipraktekkan pada masa yang lalu, jika baik mengapa tidak dilakukan kembali. Generasi mendatang harus diajari cara bayar hutang, jika tidak demikian maka generasi mendatang akan tenggelam dalam hutang yang dibuat oleh generasi sebelumnya,” pungkas Habib

posted by @Adimin

IKHLAS, Sumber Kebahagiaan

Sepatutnya seorang Muslim senantiasa menimbang-nimbang aktivitas yang dilakukannya selama ini. Apakah sudah murni karena Allah, ada interes atau kepentingan semu lainnya? 

KETIKA seseorang melakukan kebaikan namun tidak diiringi dengan keikhlasan maka bisa dipastikan bahwa ia akan senantiasa diliputi perasaan kecewa, lebih-lebih kala kebaikan yang dilakukannya tidak diapresiasi orang lain.Ia bahkan akan mengalami penurunan motivasi yang sangat drastis, hingga tidak ada lagi semangat sedikitpun untuk melakukan kebaikan.

Sebaliknya, jika ada apresiasi dari orang lain, semangat melakukan kebaikan akan kembali meningkat tajam disertai gairah yang sangat luar biasa. Akan tetapi, motivasi yang demikian, sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa selain hanya menipu diri sendiri. Sebab, kita beramal tidak lagi karena Allah tapi karena manusia.

Padahal, Allah Ta’ala, memerintahkan kita beramal baik hanya karena-Nya. Sebagaimana yang Allah Ta’ala firmankan;

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي

“Katakanlah: “Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku.” (QS. Az-Zumar [39]: 14).

Mengenai bahasan ini, Syeikh Musthafa Masyhur dalam bukunya Fiqh Dakwah Jilid I mengutip pendapat seorang inspirator dari negeri piramida, Mesir, yakni Hasan Al-Banna.

Menurut Hasan Al-Banna, ikhlas itu adalah menunjukkan semua ucapan, amal dan jihadnya hanya kepada Allah semata. Karena mencari ridha dan kebaikan pahala-Nya, tapa mengharapkan keuntungan popularitas, kehormatan, reputasi, kemajuan dan keterbelakangan. Dengan keikhlasan ini seseorang akan menjadi pengawal fikrah dan aqidah. Bukan pengawal kepentingan dan keberuntungan.

Dengan demikian, maka sudah sepatutnya seorang Muslim senantiasa menimbang-nimbang aktivitas yang dilakukannya selama ini, apakah sudah murni karena Allah atau ada pretensi, interes, atau kepentingan semu lainnya?

Sebab jika tidak, maka amat disayangkan, amal baik yang dilakukan menjadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Ta’ala. Sebagaimana yang tergambar dalam satu hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi Wasallam.

“Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qays al-‘Asy’ari radhiyallahu anhu berkata, ‘Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin dikatakan berani, fanatisme golongan dan riya’. Manakah yang bernilai sabilillah? Rasulullah menjawab, ‘Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah bisa ditegakkan maka sesungguhnya ia telah berperang di jalan Allah.” (HR. Bukhari Muslim).

Dan, demikianlah sesungguhnya inti dari hidup ini, yakni ikhlas karena mengharap ridha-Nya, bukan yang lain. Sebagaimana ditegaskan Allah di dalam Al-Qur’an;

 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ 

 وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS:  Al-Bayyinah [98]: 5).

Tegas, Komitmen & Lemah Lembut

Apabila seorang Muslim memahami ikhlas dengan baik dan mengamalkannya sepenuh hati, maka ia akan tampil sebagai sosok yang tegas, komitmen dan lemah lembut. Hal inilah yang terjadi pada sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu.

Siapa tidak mengenal watak asli Abu Bakar, beliau adalah sosok sahabat yang pemalu, mudah menangis kala mendengar ayat-ayat Al-Qur’an dan sangat lemah lembut. Tetapi, kala ajaran Allah hendak dipisahkan, yakni antara zakat dan sholat, ia berubah 180 derajat menjadi pribadi Muslim yang sangat tegas.Bahkan, Sayyidina Umar yang terkenal sangat tegas pun seketika tidak bisa memilih apapun selain tunduk pada kebijakan khalifah pertama umat Islam itu.

Komitmen Abu Bakar terhadap kebenaran tidak tergoyahkan oleh apa pun juga. Entah itu senioritas, keilmuan atau pun prestise lainnya yang masih diyakini sebagian bangsa Arab. Jika ditanya, mengapa Abu Bakar demikian, tidak lain karena keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah.

Ikhlas seperti itulah yang diperlukan oleh setiap Muslim di negeri ini, khususnya para pemimpin dan pemangku kebijakan. Jika hal itu mampu diwujudkan, maka secara bertahap, segala permasalahan keumatan, kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, mari senantiasa perbaiki diri, terutama keikhlasan diri kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sebab, ikhlas inilah sebaik-baik jalan bagi setiap Muslim untuk benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah memberikan kekuatan diri kita untuk terus ikhlas dalam amal sholeh, dakwah dan jihad fii sabilillah.

posted by @Adimin

Pilih Pimpinan Pansus, Koalisi Merah Putih Kalahkan PDIP dan PKB

Kekuatan koalisi saat Pilpres 2014, mulai terlihat di DPR. Koalisi Merah Putih mengalahkan PDI Perjuangan dan PKB dalam pemilihan pimpinan Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

DPR telah menetapkan pimpinan pansus yang terdiri atas, Ketua Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Kemudian Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Wakil Ketua dari Fraksi PKS Fahri Hamzah. Dan Wakil Ketua dari Fraksi PAN Toto Daryanto. Keempatnya merupakan perwakilan Koalisi Merah Putih. Pansus Tatib akan menyusun mekanisme pemilihan ketua dan alat kelengkapan di MPR, DPR, dan DPD.

Anggota pansus dari PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, PKB memang mempersoalkan komposisi pimpinan pansus. Pasalnya, pansus akan menyusun mekanisme penentuan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Formasi pimpinan pansus yang ditetapkan, diisi oleh wajah lama. Yang hampir mirip dengan Pansus MD3. Menurut Malik, harusnya PDIP dan PKB memiliki hak untuk mendapatkan posisi sebagai pimpinan pansus. "Mbok yah susunan pimpinan pansus lebih moderat lah. Kalau yang kayak begini apa yah," kata Malik di gedung DPR, Rabu (27/8).

Harusnya, lanjut dia, dicarikan alternatif lain dalam pemilihan pimpinan pansus. Sehingga apa yang akan dikerjakan pansus tidak dipolitisasi untuk keuntungan satu kelompok saja. "Harusnya jangan politislah, harusnya lebih moderat," ungkap anggota Komisi II DPR tersebut.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan, pemilihan pimpinan pansus berjalan cukup alot. Lantaran PDI Perjuangan dan PKB menginginkan posisi pimpinan. PDIP mencalonkan TB Hasanuddin, dan PKB mencalonkan Hanif Dhakiri.

"Jadi tadi memang agak alot, bahkan alot sekali. Tapi akhirnya diputuskan lewat mekanisme permusyawaratan karena tidak lazim untuk pilih pimpinan pansus dengan votting," kata Priyo.

Meski sudah ditetapkan, menurut Priyo, perubahan formasi pimpinan masih dimungkinkan. Hanya saja, untuk dilakukan perubahan pansus harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. "Mana kala ada hal ihwal kepentingan yang dipandang perlu, dan lebih besar. Bisa dikocok ualang, diubah kepemimpinannya," jelas Priyo.

posted by @Adimin

“Surat Terbuka untuk Presiden Baru”

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  Yang terhormat Bapak Presiden RI yang baru…

Semoga Bapak Presiden dan keluarga senantiasa mendapat perlindungan dan bimbingan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya menulis surat terbuka ini tepat pada 17 Agustus 2014, pagi hingga siang hari, dari sebuah perkampungan. Mudah-mudahan surat ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban saya sebagai Muslim dan rakyat Indonesia. Juga, semoga ini merupakan upaya sekedarnya, dalam rangka mensyukuri kemerdekaan RI ke-69 ini, karena kemerdekaan RI merupakan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala.

Bapak Presiden yang terhormat…   

Sekedar mengenang kembali sejarah kemerdekaan kita. Proklamasi Kemerdekaan RI terjadi pada hari Jumat, 9 Ramadhan 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1945.  Proklamasi kemerdekaan dikatakan sebagai titik kulminasi perjuangan fisik dan diplomasi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia, terutama dipelopori oleh para ulama, telah melakukan berbagai bentuk perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Penjajahan Belanda, utamanya menjalankan politik kolonial dengan berporos kepada tiga bentuk penjajahan, yaitu “gold, gospel, and glory”.

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika para ulama Islam menjadi motor dalam perjuangan melawan penjajah, yang dalam istilah Islam disebut sebagai Perang Sabil.  Sebagai contoh, adalah surat yang dikirim oleh Syekh Abdul Shamad al-Palimbani, seorang ulama terkenal asal Palembang yang menetap di Mekkah, kepada Sultan Mangkubumi (Hamengkubuwono I). Surat bertanggal 22 Mei 1772 itu berbunyi sebagai berikut: “Tuhan telah menjanjikan bahwa para Sultan akan memasuki (surga), karena keluhuran budi, kebajikan, dan keberanian mereka yang tiada tara melawan musuh dari agama lain (sic!).  Di antara mereka ini adalah raja Jawa yang mempertahankan agama Islam dan berjaya di atas semua raja lain, dan menonjol dalam amal dalam peperangan melawan orang-orang agama lain (sic!).”  

Dalam suratnya yang lain kepada Pangeran Paku Alam, atau Mangkunegara, Syekh al-Palimbani juga antara lain menulis: ”Selanjutnya, Yang Mulia hendaknya selalu ingat akan ayat al-Quran, bahwa sebuah kelompok kecil akan mampu mencapai kemenangan melawan kekuatan besar. Hendaklah Yang Mulia juga selalu ingat bahwa dalam al-Quran dikatakan: ”Janganlah mengira bahwa mereka yang gugur dalam perang suci itu mati” (al-Quran 2:154, 3:169)… Alasan panji-panji ini dikirimkan kepada Anda adalah bahwa kami di Makkah telah mendengar bahwa Yang Mulia, sebagai seorang pemimpin raja yang sejati, sangat ditakuti di medan perang. Hargailah dan manfaatkanlah, insya Allah, untuk menumpas musuh-musuh Anda dan semua orang kafir.” (Surat al-Palimbani dikutip dari buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, karya Prof. Dr. Azyumardi Azra, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 360-361).

Dalam Babad Cakranegara disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro menolak gelar putra mahkota dan merelakan kedudukan itu untuk adiknya, R.M Ambyah. Dikutip dalam buku Dakwah Dinasti Mataram: “Rakhmanudin dan kau Akhmad, jadilah saksi saya, kalau-kalau saya lupa, ingatkan padaku, bahwa saya bertekad tak mau dijadikan pangeran mahkota, walaupun seterusnya akan diangkat jadi raja, seperti ayah atau nenenda. Saya sendiri tidak ingin. Saya bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Besar, berapa lamanya hidup di dunia, tak urung menanggung dosa (Babad Diponegoro, jilid 1 hal. 39-40).”

Begitulah, tingginya semangat para pejuang dan pahlawan dalam melawan penjajahan. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia melihat Proklamasi Kemerdekaan pada 9 Ramadhan 1364  Hijriah atau 17 Agustus 1945 sebagai suatu berkat dan rahmat dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala, seperti ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenea ketiga: ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan seterusnya.  Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan dipandang sebagai rahmat Allah, bukan hanya sekedar hasil perjuangan manusia.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk sampai kepada kemerdekaan, sejatinya telah melalui jalan yang panjang; telah dilakukan dengan sungguh-sungguh bahkan telah mengorbankan jiwa, harta, dan segala sesuatu yang tidak sedikit nilainya. Bahkan, perjuangan itu juga terus disertai dengan doa, sehingga bangsa Indonesia meyakini, bahwa Kemerdekaan adalah anugerah Allah Allah Subhanahu Wata’ala.

Karena itu, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Bapak Presiden memiliki tanggung jawab yang mulia untuk mengajak masyarakat kita agar dapat mensyukuri kemerdekaan kita dengan benar, sesuai dengan tata cara dan panduan dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala.

Ulama besar kita, Imam al-Ghazali, sudah mengingatkan para pemimpin melalui karya monumentalnya, yaitu Kitab Ihya’ Ulumiddin: “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan” (Ihya’ Ulumuddin II hal. 381). (Lihat, http://insistnet.com/nasihat-politik-imam-al-ghazali/).

Jadi, mengikuti nasehat Imam al-Ghazali tersebut, Bapak Presiden dan segenap jajaran pemimpin bangsa, berpotensi besar untuk memperbaiki atau merusak masyarakat Indonesia. Namun, Imam al-Ghazali juga mengingatkan bahwa pemimpin rusak karena tindakan para ulama yang telah rusak, karena mereka terjebak dalam penyakit cinta harta dan kedudukan. Bahkan, pada bagian-bagian awal Kitab Ihya’ ini,  Imam al-Ghazali banyak mengingatkan bahaya ulama yang jahat (ulama as-su’), yang disebut sebagai “ulama dunia”.

*****

Melalui surat ini, saya juga ingin mengungkap kembali, bahwa tujuan kemerdekaan kita telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bapak Presiden,… jelas sekali negara kita berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa pun sudah sangat dijelaskan oleh para pendiri bangsa dan para ulama kita, yakni “Tauhid”.  Konsep Tauhid tidak patut disejajarkan dengan ateisme atau sekulerisme. Dalam makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, menyatakan:  “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.”

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, diantaranya: “Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.”

Bapak Presiden Yang Terhormat…  

Semoga Bapak Presiden senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Allah Subhanahu Wata’ala untuk menjaga dan mengembangkan kalimah Tauhid yang Bapak yakini sebagai seorang Muslim. Kemudian, dalam Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan, bahwa tujuan pembentukan negara merdeka ini adalah untuk: “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bapak Presiden… Nabi kita, Nabi Muhammad saw, pernah mengabarkan, bahwa salah satu dari tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari Kiamat, dimana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, adalah “Pemimpin yang adil”. Sila kedua Pancasila juga menekankan pentingnya manusia Indonesia punya sifat adil dan beradab.

Bapak Presiden,… bersyukurlah kita sebagai Muslim…  karena diberi panduan yang jelas tentang makna kata “adil”. Sebagai contoh dalam al-Quran disebutkan, (yang artinya): “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang dekat  dan melarang dari yang keji, dan yang dibenci, dan aniaya. Allah mengingatkan kalian, supaya kalian ingat.” (QS 16:90).

Prof. Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar,  menjelaskan tentang makna adil dalam ayat ini, yaitu  “menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya.” Lawan dari adil adalah zalim, yaitu memungkiri kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. “Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat, pergaulan hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai,” tulis Hamka.

Jadi, adil bukanlah tidak berpihak. Tidak adil, jika seorang memberi kedudukan yang sama antara penjahat dengan polisi. Tidak adil pula orang yang menyamakan antara yang “sesat” dengan yang “lurus”; antara yang “berilmu” dengan yang “jahil”. Iman dan kufur tidak sama derajatnya. Pun tidak adil jika seseorang memberi fasilitas yang sama antara pelacur dengan perempuan yang shalihah.

Semoga Bapak Presiden termasuk dalam deretan “pemimpin yang adil” yang dapat menjalankan amanah sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga nanti berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Allah Subhanahu Wata’ala di Hari Akhir.

Terkait dengan masalah adil dan beradab, pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari juga menjelaskan makna adab dalam kitab beliau, Adabul Alim wal-Muta’allim: ”Kaitannya dengan masalah adab ini, sebagian ulama lain menjelaskan, ”Konsekuensi dari pernyataan tauhid yang telah diikrarkan seseorang adalah mengharuskannya beriman kepada Allah (yakni dengan membenarkan dan meyakini Allah tanpa sedikit pun keraguan). Karena, apabila ia tidak memiliki keimanan itu, tauhidnya dianggap tidak sah. Demikian pula keimanan, jika keimanan tidak dibarengi dengan pengamalan syariat (hukum-hukum Islam) dengan baik, maka sesungguhnya ia belum memiliki keimanan dan tauhid yang benar. Begitupun dengan pengamalan syariat, apabila ia mengamalkannya tanpa dilandasi adab, maka pada hakikatnya ia belum mengamalkan syariat, dan belum dianggap beriman serta bertauhid kepada Allah.

Oleh: Dr. Adian Husaini
 
posted by @Adimin