LGBT Lebih Berbahaya dari Terorisme dan Narkoba

Amuntai (29/2) – Anggota MPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual (LGBT) lebih berbahaya dibandingkan kejahatan terorisme dan narkoba.

Menurutnya, LGBT secara fitrah melanggar kodrat manusia dan agama, serta tidak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila yang menjadi landasan dalam bernegara.

“Pertama, hubungan sejenis ini melanggar kodrat. Seharusnya hubungan manusia itu antara lelaki dan perempuan, yang fungsinya untuk melanjutkan keturunan. LGBT mengakibatkan manusia tidak lagi memiliki keturunan, akhirnya kita akan mengalami putus generasi,” jelas Aboe saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Amuntai, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Sabtu lalu (27/2).

Kedua, LGBT melanggar Pancasila, khususnya Sila Pertama yang mengatur tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dalam kehidupan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Sebagai manusia kita diperintah Tuhan untuk kawin dan memiliki keturunan, karenanya kita memiliki UU Perkawinan,” jelas Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Ketiga, lanjut Aboe, Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 dan 29 telah mengatur bahwa semua warga negara wajib untuk mematuhi ajaran agama masing-masing yang dianutnya, termasuk mematuhi larangan untuk kawin sesama jenis.

“Bahkan dalam Islam secara tegas di contohkan bagaimana kaum Luth dibinasakan lantaran mengabaikan larangan tersebut. Oleh karenanya LGBT ini bertentangan dengan konstitusi kita,” papar politisi yang membidangi Hukum di DPR RI ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Negara Harus Aktif Melindungi Masyarakat dari Tayangan LGBT

Jakarta (27/2) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih mengapresiasi rencana pemerintah mengatur tayangan yang mempromosikan LGBT.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan berkoordinasi mengatur tayangan program di televisi yang terkesan 'mempromosikan' LGBT, salah satunya melalui penampilan artis pria yang berperilaku dan berpakaian sebagai wanita dan sebaliknya.

"Saya mengapresiasi karena negara, dalam hal ini pemerintah dengan segala komponennya, kan dibiayai oleh APBN yang berasal dari rakyat. Sudah seharusnya mereka mengurusi dan peduli dan mencarikan solusi yang terbaik buat rakyat, khususnya kaitan dalam isu perilaku Homoseksual dan Lesbian ini," kata Wirianingsih saat ditemui di Kantor DPP PKS, Kamis lalu (25/2/2016).

Wirianingsih berharap KPI tetap menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran di Indonesia agar industri penyiaran menayangkan tayangan yang wajar, normal dan bermartabat kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).

"Prinsipnya sih saya atas nama BPKK mendukung negara menyelamatkan keluarga dan anak Indonesia dari perilaku menyimpang," ujar wanita yang akrab disapa Wiwi ini.

Wirianingsih menyarankan KPI untuk melakukan sosialisasi muatan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sebagai contoh pada pasal 4 (c), bahwa industri penyiaran di Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural.

Selain itu KPI juga harus tegas dalam memberlakukan surat edaran yang melarang tayangan promosi LGBT dan larangan program siaran yang masih menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian seperti wanita dan sebaliknya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua BPKK DPP PKS Wirianingsih

posted by @Adimin

Mahyeldi: Kini ke Pasar Raya Tak Perlu Angkat Celana

PADANG - Sebelumnya, telah menjadi kebiasaan bagi warga yang berbelanja ke Pasar Raya Padang sambil mengangkat celana. Pasalnya, becek akibat genangan air karena drainase yang tersumbat membuat pembeli harus berjinjit sambil angkat celana ketika belanja.

Namun kini tak begitu lagi. Pasar Raya sejak dua tahun ini sudah jauh berubah. Terlebih setelah direvitalisasinya Pasar Raya Padang karena terkena bencana gempa.

"Kini ke pasar tak perlu lagi angkat celana. Masyarakat berdasi juga sudah bisa masuk pasar," kata Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo di sela-sela setahterima Pasar Inpres II Pasar Raya Padang, Sabtu (26/2) malam.

Pascagempa 2009 silam, pembangunan pasar kembali dikebut. Pengerjaan Pasar Inpres I, II, III dan IV dilakukan dengan memakan biaya mencapai Rp 326 Miliar. Dan sejak 2010, rehabilitasi pasar Inpres I, II dan IV (tahap I) dilakukan. Pembangunan pasar ini membuat pengunjung jadi aman dan nyaman berbelanja.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan Pasar Inpres Blok I selesai pada 2011, pembangunan Pasar Inpres Blok IV selesai pada 2015. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak," ujar Mahyeldi. 

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Inpres II (HIPPI 2), Syafrudin mengucapkan terimakasih dan menilai bahwa Walikota Padang dan jajarannya telah berkomitmen menyelesaikan dan membantu pedagang pascagempa beberapa tahun lalu.

"Kami juga menjadi saksi bahwa Pemko Padang juga telah melaksanakan program unggulan pembenahan pasar sesuai janji Walikota saat pilkada lalu untuk menyelesaikan masalah pasar dalam dua tahun," katanya di depan walikota.

Syafrudin menyebut bahwa seluruh pedagang telah menunggu saat-saat seperti sekarang ini. Karena telah empat tahun di penampungan dan sudah banyak pedagang terjerat hutang di bank dan bahkan ada yang tidak mampu lagi mengelola usahanya.

"Dengan selesainya pasar ini kami akui terdapat secercah harapan baru untuk menapaki dan menata kembali kehidupan pedagang yang diibaratkan orang sakit, keadaan sebagian besar pedagang koma untuk kembali sadar dan menjalani pemulihan," ungkapnya.

HIPPI bertekad menjadikan Pasar Inpres II lantai I sebagai pasar tradisional terbersih dan menjadi percontohan pengelolaan kebersihan yang baik. HIPPI bahkan telah menghitung kebutuhan tenaga cleanning service dan biayanya akan dioperasionalkan oleh koperasi sehingga pengunjung pasar menjadi nyaman dan betah.

"Untuk mewujudkan hal itu kami berharap dukungan Bapak Walikota dan membantu menempatkan pengawas dari Dinas Pasar untuk mengatasi kendala dari luar yang mungkin akan mengganggu kegiatan koperasi nantinya," pungkas Syafrudin.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Azwar Anas: Salut, Penataan Pantai Padang Tanpa Ribut-ribut

PADANG - Banyak pihak dulunya meragukan, Pantai Padang akan bisa bebas dari bangunan lapak pedagang serta perilaku-perilaku penyakit masyarakat. Nyatanya tidak, di tangan Walikota Mahyeldi dan Wakilnya Emzalmi, Pantai Padang kini semakin rancak setelah berhasil dibersihkan dari lapak-lapak pedagang. Penertiban tersebut dilakukan dengan mulus tanpa gejolak dari pedagang dan masyarakat sekitar. Malahan tak sedikit warga pedagang sendiri memberikan dukungan, mereka membongkar sendiri lapaknya serta turut pula bergotong royong membersihkan pantai.

Kenyataan bersihnya Pantai Padang dan berhasilnya pembebasan lahan pelebaran Jalan By Pass serta progres signifikan pembangunan Pasar Raya Padang yang dilakukan pasangan Kepala Daerah berjuluk Mahem ini tak ayal pula mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Sumatera Barat. Tidak kurang dari Azwar Anas, mantan Menteri di era Soeharto dan Gubernur Sumatera Barat pun menyampaikan apresiasi langsung. Azwar Anas menemui Walikota Mahyeldi secara khusus di Pantai Muaro, Berok Nipah, Minggu (28/2) untuk menyampaikan apresiasi dan dukungannya serta memberi beberapa masukan buat Pemerintah Kota Padang.

" Pantai Padang yang bersih seperti sekarang memang menjadi cita-cita saya sejak lama, namun banyak yang meragukan hal itu akan berhasil. Ternyata hal itu bisa terwujud, bahkan tanpa ada penolakan dan ribut-ribut. Saya sangat menghargai kerja keras Walikota (Mahyeldi) bersama jajaran di Pemko Padang," ujar Azwar Anas kepada wartawan.

Ia mengatakan, tak ada yang tidak bisa jika semua dibicarakan dengan masyarakat dan memberikan masyarakat pemahaman. Hal itu dilakukan Walikota Mahyeldi dan jajaran Pemko Padang sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat untuk pembangunan bisa dikerjakan bersama dengan melibatkan masyarakat.

"Saya minta kepada Walikota untuk meneruskan cita-cita mewujudkan Padang sebagai destinasi utama di Indonesia. Sebab Padang memiliki potensi pariwisata yang besar, bukan saja pantai, laut dan pulau-pulaunya, namun juga sungai dan alam perbukitannya," kata mantan Menko Kesra itu.

Tokoh sepuh yang memasuki usia 86 tahun ini mengatakan lebih lanjut, sejokyanya masyarakat mendukung pemerintah yang saat ini serius memperjuangkan nasib rakyatnya. Dengan memanfaatkan potensi Kota Padang yang luar biasa, kehidupan masyarakat juga akan lebih baik. "Saya optimis, kerja keras pemerintah akan menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat, untuk itu perlu didukung," sebutnya.

Kepada Walikota Mahyeldi, ia menyarankan agar mempercepat pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata. Diantaranya, membangun pedestrian yang baik sepanjang pantai agar dapat dimanfaatkan pengunjung berjalan kaki. "Buat pedestrian yang baik sepanjang pantai dan digunakan untuk pejalan kaki, ini akan lebih baik," kata Azwar Anas.

Saat menemui Walikota, tokoh urang awak itu hanya ditemani seorang supir. Sedangkan, pada kesempatan itu, Walikota Mahyeldi didampingi Sekda Nasir Ahmad serta sejumlah pimpinan SKPD usai melaksanakan gotong royong membersihkan pantai bersama masyarakat. Hadir diantaranya, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Medi Iswandi, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Bagian Humas dan Protokol Mursalim Nafis serta Camat Padang Barat. Sebelumnya gotong royong juga dihadiri anggota DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar dan Helmi Moesim.

sumber: humas dan protokol Kota Padang

posted by @Adimin