Kontrak Para Pemimpin dengan Allah (1)

pkspadang.com, BERBEDA dengan masyarakat biasa, ia lahir langsung menjadi rakyat tanpa melewati sejumlah seleksi. Sedangkan menjadi seorang pemimpin, tidak mudah dan sederhana. Ia diakui menjadi pemim- pin melalui proses yang panjang dan alami (natural). Terlebih dahulu ia diuji keunggulannya dalam sebuah komunitas  yang ia berada di dalam nya.

 

Amanah kepemimpinan ini telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala  kepada langit, bumi dan gunung, tetapi semuanya tidak menyanggupinya khawatir mengkhianatinya. Maka manusia siap memikulnya. Kemudian manusia berlaku zhalim karena miskin iman dan berbuat jahil karena kurang ilmu.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat [tugas-tugas keagamaan, wadzifah diniyyah] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS. Al Ahzab (33) : 72).

Memang,  tidak sederhana menjadi pemimpin. Disamping mendapatkan SK langsung dari Allah Subhanahu Wata’ala , pemimpin juga bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al Baqarah (2) : 30).

Bahkan, kemampuan kepemimpinan Nabi Adam as setelah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wata’ala .

عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruh nya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!." (QS: Al Baqarah (2) : 31).

Jadi, ada dua dimensi tanggungjawab yang dipikul di atas pundak seorang pemimpin. Yaitu, mengadakan kontrak vertikal dan kontrak horizontal. Jika seorang pemimpin khilaf terhadap Allah Subhanahu Wata’ala  maka Ia adalah Maha Pengampun. Sedangkan manusia, pada umumnya pendendam. Jika terjadi haqqul adami (hak-hak anak Adam) yang dirampas, maka ia menanggung dosa yang manggantung. Allah Subhanahu Wata’ala  tidak menghapus dosanya sebelum ia menyelesaikan dengan yang dipimpinnya.

Seorang yang lemah dalam kompetensi dan komiteman dalam memikul jabatan pemimpin akan berakhir dengan penyesalan.

Pernah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam mengingatkan kepada sahabat Abu Dzar Al Ghiffari untuk berambisi menjadi pemimpin, karena menurut beliau ia adalah seorang yang lemah. Kelemahan itulah yang menjadi kendala untuk menjalankan roda kepemimpinan.

Setidaknya ada dua persyaratan pokok yang harus dipenuhi sebagai seorang pemimpin.  Di antara dua kode etik komitmen, sebagaimana sifat yang melekat dalam diri para utusan-Nya, yakni shiddiq (jujur antara perkataan dan perbuatan) dan amanah (dapat dipercaya).

Kemudian dua kode etik kompentensi adalah Tabligh (memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan yang dipimpin) dan Fathonah (cerdas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya). Dua kode etik tersebut sudah menggambarkan sosok pemimpin yang ideal.

Keberhasilan dalam memikul amanat kepemimpinan, faktor keberuntungan dan keselamatannya di akhirat kelak.

ماَمِنْ عَشِيْرَةٍ اِلاَّ أَنْ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِياَمَةِ مَغْلُوْلَةٌ يَدَهُ اِلَى عُنُقِهِ اِماَّ أَطْلَقَهُ عَدْلُهُ أَوْ أُوْبَقَهُ جُوْرُه

“Tidak ada satu pun penguasa yang menanggung keperluan rakyat melainkan pada hari keadilannya atau dibinasakan oleh kezhalimannya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

اَلْمُقْسِطَوْنَ عَلَى مَناَبِرِ مِنْ نُوْرٍ الذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَماَ وَلُّوْ

"Para pemimpin yang adil akan tinggal di atas panggung-panggung yang terbuat dari cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan perkara dan mengurus ahli-ahlinya serta segala sesuatu yang diserahkan kepadanya.” (HR. Muslim, Nasai dan Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash).

Agar sukses melaksanakan kode etik tersebut, seorang pemimpin dituntut melaksanakan fungsi yang diembannya sebagaimana gelar yang disematkan pada seorang pemimpin dalam sejarah Islam. Gelar yang disematkan dalam diri pemimpin adalah Imam, Khalifah, Amir, Ra’in (khadim), dan Waliyyul Amr. Kelima gelar tersebut sekaligus menggambarkan fungsi yang dipikul di atas pundak seorang pemimpin. (bersambung)

Shalih Hasyim 

posted by @Adimin

Wawako Padang dan Anggota DPR RI Hermanto Jemput Aspirasi Petani di Kuranji

Padang -- Saat ini masyarakat sangat butuh perhatian dan pelayanan secara baik dan professional oleh pemerintah dan swasta, tidak lebih dari itu, maka itu, mari kita perhatikan secara seksama apa-apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat, di bidang sektor pertanian dan Perikanan/Kelautan, perlu diadakan pertemuan dan dialog langsung dengan kelompok tani. 

Sehingga apa yang kita inginkan akan dapat membuahkan hasil semaksimal mungkin oleh masyarakat tani untuk meningkatkan roda perekonomiannya, masayarakat sangat berharap dengan janji-jani para pemimpinnya, berupa bantuan dan sebagainya, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian kearah yang lebih baik, baik bagi para petani itu sendiri.

Disampaikan Wakil Walikota pada acara pertemuan dengan warga masyarakat Kelompok Tani se-Kecamatan Kuranji, bersama Anggota DPR RI FPKS, Hermanto dan Farhan Satria DPRD Sumbar menjeput Aspirasi sekaligus bersilahturahmi, Senin (3/6). Di Belakang Gedung Balai Sejarah Belimbing Kuranji Padang. 

Mahyeldi, katakan sangat berterima kasih sekali kepada Hermanto anggota DPR RI dan Farhan Satria Anggota DPRD Sumbar telah memenuhi undangan acara bersilahturahmi dengan warga para Petani se-Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Inilah sebagai bukti para pemimpin itu harus selalu dekat dengan rakyatnya, jadi apapun bentuk keluhan dan penderitaan dari masyarakat selalu dapat mencarikan solusi yang terbaik nantinya, ujar mahyeldi.

Di samping itu, saya berharap sangat pada para kelompok tani dapat merawat dan menjaga selalu barang bantuan dari pemerintah dengan baik, jangan barang bantuan disia-siakan seperti Mesin Handtractor dibiarkan berhujan dan berpanas, rawatlah barang itu dengan baik oleh para kelompok tani.

Kita semua harus bersyukur atas nikmat di berikan pada kita semua oleh Allah, mogah-mogahan bantuan ini tetap mengalir terus menerus, ibarat air mengaliri di sungai, berikanlah data-data para kelompok tani dengan jujur dan akurat, gunanya untuk lebih mempermudah mengetahui jumlah orang dalam suatu kelompok tani, jangan sampai ada data yang tompang tindih.

Selanjutnya, Hermanto Anggota DPR RI dari FPKS menyatakan bahwa komitmen kami untuk para petani di seluruh Indonesia jangan di ragukan lagi, baik disektor Pertanian, sektor Perikanan/kelautan dan sektor Kehutan, kami akan selalu berjuang demi kebaikan dan kesejahteraan para Petani dan Nelayan.

Di bidang sektor pertanian kami telah memberikan bantuan seperti mesin handtractor untuk para petani dan pompa air mengaliri sawah pertanian, disamping itu, kami juga memberikan bantuan pupuk organik kepada petani,

Di bidang perikan dan kelautan memberikan bantuan bibit ikan, dan bagaimana cara membudidayakan ikan serta pengelolaan hasil tanggapan ikan menjadi makanan Abon, sehingga dapat mengangkat kehidupan para nelayan, ujar Hermanto.

Kita berharap sekali kepada para petani, bentuklah kelompok-kelompok tani yang mempunyai pekarangan kosong dan dapat menanam apa saja di tanah kosong tersebut, jika 10 kelompok tani mempunyai lahan kosong minta bantuan bibit pohon buah-buahan dan pelihara ternak di lahan kosong tersebut, hal hasilnya nanti akan megasilkan sumber pendapatan.

Begitu juga dengan hutan lindung, Tanami pohon yang berumur pendek yang bersipat cepat panen, hasilnya akan dapat menambah pendapatan para petani, asal tidak menebang kayu yang ada di hutan lindung tersebut, ujar Angota DPR RI.

Farhan Saria menambahkan bahwa 62 % penduduk Sumatera Barat kehidupannya bertani, sehingga jam pekerja para petani sangat sedikit di sebabkan lahan pertanian sangat terbatas untuk di garap oleh para petani.

Sehingga hasil yang diharap sangat terbatas pula, maka itu para petani hendaknya dapat mencari solusi lainnya, seperti beternak ikan dan pelihara ternak untuk menambah pendapatan di samping sebagai petani, ujar Farhan. 

Ja’far sebagai ketua pelaksana acara silahrurahmi dan jeput Aspirasi Kelompok Tani se-Kecamatan Kuranji katakan bahwa di Kuranji terdapat 13 kelompok tani, anggota sangat banyak dan telah memiliki sebagian usaha di bidang pertanian dan peternakan.

Acara ini kami kemas jauh hari, sehingga yang kami undang telah dapat meluagkan waktunya bersama kita disini yakni kelompok tani, nantinya dapat berdialog secara langsung dengan Anggota DPR RI Hermanto, Farhan Satria dari DPRD Sumbar dan Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah.

Jadi saya berharap para petani se-Kecamatan kuranji dapat bertanya dan berdialog langsung dengan para pemimpin kita tersebut. Katakan apa saja yang di butuhkan oleh para Petani nantinya seperti bantuan mesin Handtroctor, ternak sapid an pupuk organik dan sebagai yang berhubungan dengan pertanian, ujarnya. [Taf/Minangkabaunews]

posted by @A.history

Mahyeldi: Pendidikan yang Terbaik adalah Keteladanan

Padang -- Pendidikan karakter bukan hanya untuk membentuk karakter para peserta didik, akan tetapi juga untuk meningkatkan kopetensi guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik sangat diperlukan keteladan karakter dari seorang guru. Pendidikan yang terbaik adalah keteladanan guru kepada muridnya

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP kepada jajaran Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Kepala Sekolah, dan Majelis Guru se-Kec. Nanggalo pada acara peringatan Israj Mi’raj di Masjid Raya Nagari Nanggalo Surang Gadang, Selasa (4/6).

Dijelaskan Mahyeldi, karakter seseorang akan terbentuk melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa pembiasaan akan sulit mengaplikasikannya, karena karakter ini sangat berkaitan dengan perilaku seseorang dalam kehidupan.

“Ketika seorang guru menjadi teladan bagi muridnya, dengan sendirinya karakter murid akan tercipta,” ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut dijelaskan, peran strategis kepala sekolah dan guru merupakan ujung tombak pendidikan karakter yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sekaligus memiliki kualitas perilaku yang mencerminkan karakter seorang pendidik, memiliki kecakapan hidup, sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didik dan lingkungan sekolah.

“Upaya pembentukan karakter juga tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan dimana saja kita berada, dan masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk karakter yang baik” terang Mahyeldi.

Ditambahkan, hanya guru yang berkarakter, dengan memiliki kopetensi yang akan berhasil dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik, sehingga kepuasan akan tercapai apabila anak didiknya berhasil. [lil/Minangkabaunews] 

posted by @A.history

Budiman PKS: DPRD Sikapi Laporan Masyarakat Terkait Investasi Lippo Group

PADANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang akan menyikapi surat penolakan yang dilayangkan masyarakat, terkait penolakan investasi Lippo Group di Kota Padang. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Budiman, S. Ag.

Dikatakannya, kekhawatiran masyarakat itu wajar, dan dewan siap mendukung masyarakat. Tentunya dengan bukti yang konkrit. "Kalau masyarakat menolak, kita akan pertimbangkan itu, karena lembaga dewan adalah perpanjangan tangan masyarakat," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sudah ada surat masuk ke DPRD, kata Budiman, yaitu dari Majelis Mujahidin, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), Paga Nagari, dan lain-lainnya. DPRD akan membahas surat tersebut dan akan memfasilitasi dengan Pemko serta investor.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan, kalau ada masukan masyarakat ke DPRD, wajib dewan menyikapi, yaitu dengan memanggil lembaga masyarakat yang melaporkan, Walikota Padang dan pihak investor. "Kita harus fasilitasi," cakapnya.

Jika investasinya sudah ditanam di sini, kata Muharlion lagi, Pemko harus bikin perjanjian dengan investor, apabila mereka melakukan misi kristenisasi pemko siap menutupnya. "Dilanjutkan atau tidaknya, tergantung kita bersama. Pemerintah hanya menjalankan aspirasi rakyat," urainya.

Muharlion mengakui, Pemko tak pernah membicarakan dengan dewan soal investasi Lippo Group. "Setahu saya tidak dibicarakan dengan dewan," tuturnya.

Islam itu rahmatan lil alamin, kata Muharlion lagi, artinya Islam itu menghormati keberagaman. Tak ada yang jadi masalah selama ini. Tapi kalau ummat Islam sudah terusik, maka investasi Lippo Group perlu dibicarakan ulang. "Kita harus duduk bersama membahas ini," ulas Sekretaris DPD PKS Kota Padang.

Lebih jauh Muharlion mengatakan, kalau Lippo Group murni berinvestasi tanpa ada embel-embel yang lain terkait misi kristeniasi, warga kota juga harus memberikan kesempatan. "Kalau murni investasi, kita harus dukung," tegasnya. [yahya/Sumbaronline]

posted by @A.history

Benarkah Penolakan Terhadap Kenaikan Harga BBM Bersubsidi tidak Pro Rakyat?

Jakarta -- Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang di iringi dengan program kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dimaksudkan untuk tetap dapat menyejahterakan rakyat meski BBM naik.

Namun penolakan terhadap kenaikan BBM maupun Program BLSM terus saja bergulir, mulai dari Mahasiswa, Pengamat Ekonomi, Pakar Politik maupun kalangan DPR. Tentu hal tersebut menjadi tanda tanya besar, khususnya bagi rakyat yang memang kurang memahami hitung-hitungan secara ekonomis terkait permasalahan BBM ini. Bagi rakyat kecil siapa saja yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, itulah pahlawan buat mereka.

Namun benarkah penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut ditunggangi oleh kepentingan politis semata dan terkesan tidak pro rakyat kecil. Patut kita cermati seluk beluk lahirnya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi beserta kompensasi berupa BLSM.

Pemerintah berdalih bahwa subsidi BBM menjadi penyebab defisit APBN, kalau tidak segera diatasi tentu akan sangat membahayakan perekonomian Indonesia. Tapi benarkah demikian?

Pada kenyataannya, Subsidi BBM di APBN 2013 hanya Rp Rp193,8 triliun atau sekitar 12% dari total APBN. Faktanya, anggaran untuk membiayai aparatur negara mencapai 79% dari APBN. Sementara untuk membayar gaji pegawai mencapai 21%. Jadi komponen subsidi BBM di APBN sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran lainnya.

Dan jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor migas, maka ketika subsidi BBM terus meningkat, penerimaan negara dari sektor migas juga meningkat. Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp 138,9 triliun. Lalu, pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp 220 triliun. Tahun 2012 lalu, penerimaan migas mencapai 265,94 Triliun

Jadi dalih pemerintah bahwa subsidi BBM menjadi penyebab defisit APBN jelas terbantahkan.

Untuk program BLSM, Pemerintah berdalih, dampak kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan pemberian dana bantuan langsung kepada rakyat miskin yang bersumber dari kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM bersubsidi.

Jika kita Belajar dari pengalaman Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagian besar warga miskin menggunakan dana BLT untuk konsumsi selama beberapa hari saja. Padahal, dampak kenaikan harga BBM berjangka panjang dan berdimensi luas.

Kenyataan juga menunjukkan, bahwa pada awal 2006 (setahun setelah kenaikan harga BBM) jumlah orang miskin melonjak menjadi 39,05 juta (17,75%). Artinya, program BLT saat itu tidak berhasil menekan dampak kenaikan harga BBM.

BLSM tidak membuat rakyat produktif dan mandiri. Artinya, sekalipun rakyat diberi BLSM, tidak ada peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Sebab, mereka tetap tidak punya pekerjaan dan tidak punya akses terhadap alat produksi.

Dan yang lebih mengejutkan, ternyata sebagian besar dana program BLSM ini didapat melalui pinjaman luar negeri dengan bunga tinggi. Dengan demikian, program ini tidak lebih sebagai strategi kapital untuk mendorong permintaan dengan utang-konsumsi.

Hal ini dibuktikan dengan data yang tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program).

Selain itu, juga dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3. Dengan demikian, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu.

Secara terpisah pengamat Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy menyoroti rencana pemerintah menggulirkan program BLSM tersebut.

“Jadi kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM. Soal BLSM bukan bersumber dari penghematan subsidi,” tegas Ichsanuddin di Jakarta, Minggu (2/6).

“Ayo berhitung. Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID, Bank dunia, dan ADB,” ujar dia.

Untuk bisa membuka masalah itu, dia menantang para pejabat negara berdebat membuka komponen biaya sampai membentuk harga jual untuk BBM yang sekitar 690 ribu barel diolah sendiri oleh Indonesia.

Dia menjelaskan harga BBM Rp 6500 – Rp 7000 per liter bisa saja diterima sebagai harga pasar. Hanya saja, dengan asumsi harga minyak di Nymex sebesar USD 100 per barrel, seharusnya harga BBM lebih murah untuk 690 ribu barel yang diproduksi sendiri itu.

“Sama saja pemerintah dusta,” tegas Ichsanuddin.

“Tidak berkah suatu kepemimpinan yang sarat dusta. Rakyatnya kena azab. Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi bermuslihat,” seloroh Ichsanuddin. (sbb/bdo/bsc)

*http://www.dakwatuna.com/2013/06/04/34476/benarkah-penolakan-terhadap-kenaikan-harga-bbm-bersubsidi-tidak-pro-rakyat/#axzz2VDp9fqgJ

posted by @A.history

Ini Penjelasan PKS Soal Ketidakhadiran di Rapat Setgab

Jakarta - PKS tak mengirimkan wakilnya dalam rapat koalisi Setgab di rumah dinas Wapres Boediono. PKS menyebut ketidakhadiran karena adanya perubahan undangan dari Setgab.

"Undangan untuk ketua fraksi dibatalkan, yang diundang ketua umum partai. Ketua umum PKS, sedang di Jombang, Jawa Timur," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, dalam pesan singkat, Selasa (4/6/2013).

PKS awalnya berniat hadir di rapat itu. Namun karena perubahan undangan, PKS tak jadi hadir.

"Awalnya kami dari pimpinan fraksi mau hadir, bahwa yang semula diundang adalah ketua fraksi, menjadi ketua umum partai. Maka, pimpinan fraksi membatalkan kehadirannya. Pembatalan kami terima sekitar jam 6 sore," ujarnya.

Sementara Presiden PKS Anis Matta mengaku tak mendapat undangan pada rapat itu.

"Terus terang saya belum mendapat undangan rapat itu. Yang saya tahu rapat tersebut dengan pimpinan fraksi," kata Anis kepada wartawan di sela-sela ziarah ke makam keluarga besar Ponpes Tebuireng Jombang, Selasa (4/6).

*http://news.detik.com/read/2013/06/05/000255/2264960/10/ini-penjelasan-pks-soal-ketidakhadiran-di-rapat-setgab?9911012

posted by @A.history

Kontrak Para Pemimpin dengan Allah Azza Wa Jalla (2)

DALAM siyasah Islamiyah (politik Islam) pemimpin dalam istilah Arab dikenal imam, artinya berada di depan (dapat dijadikan teladan). Dari kata Imam melahirkan kata turunan umm (ibu). Artinya seorang pemimpin seharusnya bisa dijadikan rujukan (referensi). Kemudian melahirkan kata turunan berikutnya umat. Maka, seorang pemimpin sepatutnya berpihak dan mencintai umat yang dipimpinnya. Jika seorang pemimpin dapat dijadikan keteladanan dan dirujuk serta mencintai yang dipimpin, maka disamping pemimpin tersebut secara formal memiliki legalitas maka secara informal legitimed.

Kedua, seorang pemimpin dikenal pula sebagai khalifah (pengganti). Maka, seorang pemimpin dituntut menyiapkan penerus dan pelanjut perjuangannya. Jadi, standar keberhasilan seorang pemimpin diantaranya ditentukan dalam ketrampilannya dalam mencetak kader yang berkualitas. Dalam kamus Bahasa Indonesia Oleh Purwodarminta kader adalah seseorang yang disiapkan sedemikian rupa untuk memikul tugas-tugas penting kepemimpinan dalam keluarga, institusi, partai dan negara.

Ketiga, seorang pemimpin dituntut memiliki ketegasan dalam memberikan intruksi (amir). Sebab, bagaimanapun kepandaian seorang pemimpin tetapi komando kebawah  mengalami disfungsi, maka sebenarnya keberadaannya tidak efektif.

Dua prajurit yang saling bekerjasama lebih baik daripada dua jendral yang saling berseberangan. Karena, kemampuan dalam membangun team work yang kompak, indikator keberhasilan kepemimpinan.

Keempat,  seorang pemimpin adalah pengembala dan pelayan yang dipimpinnya (ra’in dan khadim). Dia dicintai oleh yang dipimpinnya jika ia benar-benar mendengar dan melayani mereka. Sebagaimana perkataan Umar bin Khathab yang terkenal;  “Sayyidul Qaumi Khadimuhum” (penghulu suatu kaum adalah yang dapat melayani mereka). Kualitas kepemimpinan seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya berorasi (katsratur riwayah), tetapi banyaknya mendengar dan melayani (katsratul istima’ war ri’ayah).

Kelima, seorang pemimpin adalah yang dengan senang hati mengurus urusan yang dipimpinnya (waliyyul amr). Karena, ketika ia menjadi pemimpin bukanlah ia hanya milik keluarga dan kelompoknya, tetapi ia adalah milik umat. Oleh karena itu ia dituntut berjiwa besar (menampung segala karakter manusia). Ia dituntut berjiwa permadani (menampung berbagai watak manusia). Ia tidak berfikir duntuk kepentingan orang-orang terdekatnya saja, tetapi mengutamakan orang banyak, utamanya kaum lemah. Dimana kaum lemah adalah berjumlah mayoritas di mana pun dan kapan pun.

Kelima kriteria tersebut jika dilaksanakan dalam proses kepemimpinan, maka akan menjadi pemimpin yang legal dan legitimed. Ia pandai meletakkan dirinya, menyikapi dirinya, memandang dan mempersepsikan orang lain dalam sebuah komunitas. Ketika berada di depan dapat dijadikan teladan dan rujukan (ing ngarso sung tuladha), berada di tengah dapat membangun kelompok kerja (ing madya mangun karso), berada di belakang dapat memberikan motivasi (tut wuri handayani)

Oleh: Shalih Hasyim

posted by @Adimin