PKS Siapkan Bukti untuk Sidang Perdana di MK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sudah siap menyampaikan bukti-bukti untuk persidangan dalam sengketa gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Taufik Ridho mengatakan, pihak Prabowo-Hatta akan menyiapkan semua bukti-bukti untuk persidangan awal di MK pada tanggal 6 Agustus nanti.

"Data kan itu sudah siap semua. Nanti dipilih mana yang mau diajukan ke MK," kata Taufik di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).

Menurutnya, selain data, Prabowo-Hatta juga telah menyiapkan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Saksi yang akan diajukan tergantung permintaan dari MK.

"Bukti saksi itu tergantung dengan permintaan MK nantinya. Misalnya kata MK diperlukan tingkat provinsi 20 saksi yang dibutuhkan, ya kita datangi saksi itu," tandasnya.

Sebelumnya, Kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa telah resmi mendaftarkan gugatan hasil pemilihan umum presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Rabu (6/8/2014) rencananya sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. [dm/inilah]

posted by @Adimin

Wasekjen PKS: Kemunculan ISIS Tak Lepas dari Permainan Israel dan Barat

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terperdaya ajakan bergabung dalam gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mahfudz menuding kemunculan ISIS tak lepas dari permainan Israel dan negara Barat.

"Masyarakat muslim Indonesia harus pahami bahwa kemunculan ISIS tidak terlepas dari permainan Israel dan Barat untuk terus memelihara konflik di negeri-negeri muslim dengan memanfaatkan situasi konflik di negara-negara Timteng," ujar Mahfudz saat dihubungi, Minggu (3/8/2014) malam.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu menyebutkan Israel dan Barat memiliki kepentingan agar konflik horizontal terus berlangsung di Timur Tengah. Meski berlabel Islam, kata dia, ISIS justru akan menciptakan kegaduhan dan instabilitas baru.

"Jadi masyarakat muslim Indonesia harus cermat dan waspada. Apalagi ada nuansa sentimen konflik Sunni-Syiah," kata Mahfudz.

Untuk mencegah penyebaran luas ISIS, lanjut dia, pemerintah harus melakukan kontrol ketat dan antisipasi penyebaran informasi dan rekrutmen yang dilakukan melalui berbagai media. Namun, tambahnya, pemerintah jangan terjebak mengelola isu ISIS sebagai proyek antiterorisme baru.

Selain itu, Mahfudz juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir semua informasi terkait ISIS di dunia maya. "Kominfo punya kewenangan blokir situs dan info tentang ISIS," katanya.

Sebelumnya, beredar tayangan video di YouTube yang berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka. Hingga saat ini, video tersebut masih beredar. [KOMPAS]

posted by @Adimin