FPKS: Awasi dan Waspadai Penjualan BUMN Melalui Privatisasi

 Jakarta (1/9) – Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi dan mewaspadai penjualan BUMN melalui privatisasi. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

“Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan dalam menjaga aset BUMN agar tidak jatuh ke tangan asing. Fraksi PKS juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawasi dan mewaspadai penjualan BUMN berkedok privatisasi, sebagaimana yang terjadi di era-era sebelumnya,” tegas Nurhasan.

Diketahui, pemerintah akan melakukan privatisasi empat BUMN, sebagai konsekuensi dari penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN-P 2016 sebesar Rp 9 triliun yang telah disetujui oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Empat BUMN tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk (Rp 1,25 triliun), PT Wijaya Karya Tbk (Rp 4 triliun), PT Krakatau Steel Tbk (Rp 1,5 triliun), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (Rp 2,25 triliun).

Adapun mengenai syarat minimal kepemilikan saham pemerintah di masing-masing BUMN tersebut adalah 65,05 persen untuk PT Wijaya Karya Tbk, 70 persen untuk PT Jasa Marga Tbk, 80 persen untuk PT Krakatau Steel Tbk, dan 51 persen untuk PT Pembangunan Perumahan Tbk.

“Privatisasi kali ini akan diarahkan pada penerbitan saham baru (right issue). Dan kami akan terus mengawasi agar penerbitan saham baru tersebut pemerintah tetap dominan dalam penguasaan saham sesuai dengan proporsi minimalnya masing-masing, ” jelas Nurhasan.

Nurhasan menambahkan dari privatisasi ini diharapkan dapat memperbesar porsi pembagian deviden pemerintah daripada publik. Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada BUMN agar dapat berperan lebih besar dalam menunjang program-program prioritas pemerintah.

“Fraksi PKS apresiasi usaha pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui BUMN. Namun, pemerintah harus menjamin dana privatisasi empat BUMN plat merah tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan operasional, khususnya untuk membiayai proyek kereta cepat,” tegas Nurhasan.

Oleh karena itu, Nurhasan mendesak agar empat BUMN yang telah mendapatkan PMN tersebut, harus disiplin dalam penggunaan anggaran, sesuai dengan business plan yang telah disepakati dalam raker bersama dengan Komisi VI.

“Fraksi PKS, juga khususnya Komisi VI, akan terus mengawasi perbaikan kinerja manajemen, direksi, hingga kelembagaan BUMN tersebut agar sesuai dengan prinsip Good Cooperate Governance,” tambah Nurhasan.

Terakhir, Fraksi PKS juga berharap pemerintah memerhatikan kembali persoalan tuntutan DPR atas kejelasan status Menteri BUMN saat ini.

“Sebab, dalam hal-hal yang strategis tersebut, kehadiran Menteri BUMN dalam raker, tidak dapat digantikan dengan Menkeu. Justru, kehadiran Menteri BUMN sangat penting untuk mengambil kebijakan strategis dan politis secara cepat,” tutup Nurhasan. [fraksidpr.pks.id]

 

posted by @Adimin

PKS Terima Lawatan Parti Amanat Negara

Jakarta (31/8) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima lawatan Parti Amanat Negara (PAN) Malaysia. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Abdul Hakim menyambut baik kehadiran partai yang masih berusia satu tahun tersebut.

"Kami akan berbagi pengalaman di bidang khidmat kepada negeri. Malaysia dan Indonesia adalah wilayah yang tak terpisahkan, memiliki kesamaan historikal dan kesamaan akidah. Selamat datang di rumah sendiri ini, kami sangat senang dengan lawatan ini. Selain itu kami berharap juga melakukan hal yang sama, seperti tagline kami berkhidmat untuk rakyat," kata Abdul Hakim di MD Building Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2016).

Ketua Parti Amanat Negara kawasan Serdang, Malaysia Mazwan bin Johar mengatakan bahwa meski menjadi partai baru yang diisi orang dalam kancah perpolitikan Malaysia, mereka tetap ingin belajar kepada PKS.

"Kami ingin belajar sebagai partai baru meski diisi oleh orang lama. Di samping itu saya bawa pasukan baru, layanan yang diberikan PKS sangat baik meski kami bukan pimpinan baru. Tetapi mendapatkan layanan ini sangat menyenangkan," kata Mazwan dalam sambutan.

Sementara itu Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Mardani Ali Sera PKS setali tiga uang dengan yang dikatakan oleh Abdul Hakim, sebagai partai yang berkhidmat PKS sangat terbuka untuk tempat berbagi.

"Tagline berkhidmat untuk rakyat tagline kami, rakyat di sini bisa kami definisikan secara luas termasuk partai-partai yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kami layani akan kami layani. Parti Amanah Negara belajar kepada PKS bagaimana PKS menjalankan organisasi, sistem kaderisasinya, strategi pemenangan pemilu, termasuk bagaimana PKS membangun branding atau imagenya," ujar Mardani.

PKS, kata Mardani, memang harus berhubungan baik dengan partai-partai di luar negeri dan mengembangkan kerja sama dengan pihak mana pun.

"Bagaimana pun kami tetap perlu mengembangkan kerja sama dengan pihak luar. Misalnya jika ada contoh kasus TKI kita sedang bermasalah, tentu ada penyelesaian government to government (G to G) atau party to party (P to P). Kita bisa melakukan lobi dengan Parti Amanat Negara dan parti lain yang ada di Malaysia agar bisa membantu kasus WN kita yang ada di luar. Apalagi memang PKS bukan menjadi pemain nasional tapi juga menjadi aktor yang diakui manfaat dan pengaruhnya di dunia internasional," tukas doktor lulusan Malaysia.[pks.id]

 
posted by @Adimin

Pemko Siapkan Trotoar Khusus Disabilitas

VALORAnews - Tak lama lagi Kota Padang akan memiliki kawasan ramah disabilitas. Saat ini Pemerintah Kota Padang tengah menyiapkan trotoar yang ada di jalan Permindo bagi penyandang disabilitas (cacat).

Trotoar yang ramah bagi penyandang cacat di jalan Permindo itu akan dapat dimanfaatkan dengan baik. Trotoar cukup lebar dan dilengkapi panduan khusus bagi penyandang disabilitas itu akan memudahkan.

"Kawasan Permindo yang ramah disabilitas ini akan kita resmikan pada 30 September mendatang," terang Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat mengunjungi lokasi tersebut, Selasa (30/8/2016) siang.

Pantauan di sepanjang jalan Permindo, trotoar bagi penyandang disabilitas itu sedang diburu pengerjaannya. Pihak Dinas Pekerjaan Umum nampak masih menyiapkan lantai trotoar. Jika dipersentase, pengerjaan trotoar ini sudah 50 persen lebih.

Saat mengunjungi lokasi tersebut, cukup banyak pedagang yang masih 'menggalas' di atas trotoar tersebut. Mahyeldi juga mengimbau pedagang untuk tidak berjualan di atas trotoar tersebut. Dengan kesadaran sendiri, pedagang kemudian memindahkan dagangannya.

Selain melihat kondisi trotoar ramah disabilitas, parkir meter yang terdapat di jalan Permindo juga menjadi sorotan. Dipandu petugas Dinas Perhubungan, Syafdan Noerdin, Mahyeldi melihat langsung cara penggunaan parkir meter tersebut. Direncanakan parkir meter ini dilaunching mulai 1 September ini. [valora.co.id]

posted by @Adimin