Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 2 Habis

Keenam, alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp313 triliun meningkat Rp23 triliun harus konsekuen dalam eksekusinya, jangan lagi ada serapan rendah karena berpengaruh pada pergerakan roda ekonomi.

"Pemerintah juga jangan hanya fokus pada pendanaan proyek-proyek besar tapi termasuk proyek bersifat masif dan padat karya agar lebih langsung dirasakan rakyat dampaknya," ujar Jazuli.

Ketujuh, anggaran kesehatan Rp106 triliun (5% dari belanja negara) telah memenuhi amanat Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk itu pemerintah harus tingkatkan layanan dan infrastruktur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih buruk saat ini.

Kedelapan, transfer daerah naik menjadi Rp782 triliun, bahkan lebih tinggi dari belanja K/L. Pemerintah harus awasi dan dampingi agar efektif serapannya untuk percepatan pembangunan daerah, jangan hanya diparkir di bank-bank daerah.

Kesembilan, dana desa juga alami peningkatan menjadi Rp46,98 triliun (6% dari target 10 persen). Ke depan perlu ditingkatkan sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (10%) seiring dengan kesiapan dan kehandalan aparatur desa untuk mengelolanya bagi percepatan pembangunan desa.

"Dana desa harus jadi berkah bagi desa jangan sampai jadi petaka dan sumber korupsi/penyelewengan baru," tambah Jazuli.

Kesepuluh, alokasi subsidi nonenergi melalui bantuan-bantuan sosial nilainya Rp80,4 triliun harus didukung basis data yang valid dan sistem yang akuntabel, jangan sampai melenceng dari sasaran apalagi diselewengkan.

"Fraksi PKS akan serius mengawal RAPBN 2016 hingga disahkan nanti agar optimal berpihak pada rakyat yakni dalam meringankan kesulitan ekonomi dan (pada saat yang sama) meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkas politisi PKS asal Banten itu. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Ini Pandangan PKS Atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016 - 1

JAKARTA (20/8) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI telah menyampaikan pandangannya atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2015 yang lalu, pada Sidang Paripurna DPR, Kamis (20/8).

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai, ada sejumlah materi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang harus dikritisi maupun diapresiasi secara objektif dan proporsional oleh FPKS. 

Pertama, papar Jazuli, angka pertumbuhan yang ditetapkan 5,5% sesungguhnya menyelisihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 yang sebesar 6-7%. Meski lebih kecil angka tersebut sulit dicapai tanpa kerja keras pemerintah.

Kedua, Fraksi PKS menilai potensi ekonomi masih mungkin tumbuh lebih tinggi dan berkualitas. Sayangnya pemerintah belum memberikan arah yang jelas terkait dengan transformasi struktural ekonomi.

Ketiga, jargon trisakti terkait kemandirian ekonomi harus diakui masih sebatas retorika. Bagaimanaroadmap-nya, apa basis industri yang kuat untuk dikembangkan belum nampak jelas. Tanpa industrialisasi yang kokoh kita sulit menjadi bangsa produsen.

"Usul Fraksi PKS, hasil pertanian dan kelautan menjadi basis industri yang kita perkokoh, dan untuk itu perlu dukungan infrastruktur, regulasi, serta kebijakan yang berpihak," ujar Jazuli.

Keempat, lanjut Jazuli, pemerintah dan otoritas keuangan harus sinergis antisipasi dampak pelemahan rupiah yang sekarang sudah bertengger di angka Rp13.400 per dollar. Sebagai nahkoda pemerintah harus jelaskan paket kebijakan yang efektif dan eksesif untuk mengatasi dampaknya bagi pelemahan daya beli rakyat.

Kelima, pemerintah menetapkan target pendapatan negara Rp1.848 triliun dimana dari sumber perpajakan sebesar Rp1.565 triliun (naik 5,1%). Pemerintah perlu efektifkan pencapaiannya karena selama ini selalu tidak tercapai meski nilai target itu sesungguhnya juga jauh dari optimal. 

"Tax ratio selama beberapa tahun yang stagnan dan cenderung menurun harus ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih sangat mungkin ditingkatkan," imbuh Jazuli. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

PKS Selepas Anis (3 - Habis)

Dengan demikian, kalau toh ada perubahan, sifatnya akan aksentuasi saja. Ini akan terkait erat dengan karakter orangorang yang ada dalam DPTP. Baik Ketua MS maupun Presiden PKS yang tampak lebih kalem lebih dekat dengan gaya kepemimpinan yang disebut Herbert Feith sebagai administrator ketimbang solidarity maker.

Banyak yang melihat “pasangan” ini cocok dengan kebutuhan pascaturbulensi. Fokus kerja bisa jadi diarahkan pada soal-soal seperti regenerasi kepengurusan, pembagian tugas elite untuk pemantapan kembali akar rumput, dan hubungan lobi eksternal yang lebih kuat, ataupun pemeliharaan kemandirian partai atas usahausaha kolektif yang independen.

Perubahan yang juga mungkin terjadi sebagai efek dari post -Anis yakni kembalinya mereka yang selama ini menahan diri dan menjaga jarak ke pangkuan partai. PKS saat ini mungkin akan tampak menarik (lagi) bagi mereka karena terbebas dari bayang-bayang Anis. Hal yang mungkin juga akan bergeser adalah justru pandangan masyarakat terhadap partai ini sendiri.

Sosok Presiden Partai baru yang tidak kontroversi dalam makna sesuai dengan “standar persepsi dan kehendak” publik tampaknya cenderung akan membawa persepsi yang lebih positif terhadap partai ini. Lepas dari itu, berakhirnya era kepemimpinan Anis, yang bahkan cukup mengejutkan bagi beberapa kader, menunjukkan bahwa pengultusan adalah sesuatu yang dihindari dari partai ini. PKS (sekali lagi) telah membuktikan didahulukannya sistem.

Sekaligus membuktikan bahwa kekuatan Anis Matta dalam partai ini tidaklah tak terbatas, sebagaimana yang dibayangkan orang, yang berpadu dengan kebesaran jiwanya untuk bersedia undur diri sembari menyatakan bahwa dirinya tak lain adalah prajurit yang siap ditempatkan di mana pun untuk kebesaran partai.

Sumber: http://nasional.sindonews.com

Grafis: PKS Art

posted by @Adimin