PKS Padang Launcher for Android

Bagi pengguna Smartphone dengan System Operasi Android tidak perlu repot lagi menggakses Web PKS Padang. Tim Media PKS Padang baru-baru ini membuat Launcher PKS Padang, dengan adanya Luauncher tersebut membuat pengguna Smarphone akan lebih mudah mengakses tanpa melalui Google. Bagi yang ingin mendapatkan Launcher PKS Padang silahkan Klik disini.

posted by @A.history

250 Rumah Tak Layak Huni Direhabilitasi

Rumah layak merupakan kebutuhan penting bagi warga miskin. Kementerian Sosial berupaya memenuhinya dengan program "Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni". "Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya memenuhi kebutuhan rumah bagi warga miskin dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Hal ini disampaikan Menteri Sosial, Salim Segaf Aljufri, Minggu (28/4), pada pembukaan Rapat Kordinasi Pengembangan (Rakorbang) SDM dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial wilayah regional I .

Dikatakan Salim Segaf Aljufri, sesuai yang ditargetkan sebanyak 250 rumah sudah terbangun. Setiap rumah memperoleh bantuan sebesar Rp 10 juta, yang diperuntukkan untuk membeli material bangunan dengan memperhatikan unsur-unsur teknologi dan arsitekturnya, seperti tukang batu, tukang tembok, mandor, dan tukang kayu. Menurut Mensos, cepatnya pembangunan rumah tersebut, tidak lepas peran aktif masyarakat secara gotong royong dan semangat kesetiakawanan sosial. Tentunya, melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), unsur tokoh agama dan masyarakat, pemuda, aparat kepolisian dan TNI. "Saya bangga dengan semangat kebersamaan, sebagai cermin dari nilai-nilai kearifan lokal yang dari dulu hingga sekarang terbukti nyata sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kementerian Sosial (Kemensos) kata Mensos, berkomitmen untuk merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang berjumlah 2,3 juta di 33 provinsi. Upaya tersebut, untuk memotong mata rantai kemiskinan. Pemerintah memberikan perhatian pada tempat tinggal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). "Tersedianya hunian layak, diharapkan kepala keluarga dan penghuninya bisa berkonsentrasi dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga," harap Mensos. Kemensos memiliki alokasi Rp 10 juta per rumah untuk 15.000 rumah tidak layak huni setiap tahun. Untuk itu, Mensos mengapresiasi masyarakat Payakumbuh, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat yang turut serta mewujudkan 250 rumah.

Tahun ini, Kemensos telah membedah kampung di 26 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Sebagian besar yang sudah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Provinsi Jawa Barat (Lembang, Bekasi, Serang, Pandeglang, Bogor, Sukabumi); Jawa Tengah (Semarang, Wonosobo, Purworejo, Sukoharjo, Banyumas); Jawa Timur (Pacitan, Tulung Agung); Sumatera Barat (Payakumbuh, Padang); Maluku (Tulehu- Ambon); Maluku Utara (Pulau Morotai); Gorontalo (Bone Bolango); Sulawesi Utara (Sangihe, Tomohon, Marampit); Sulawesi Tenggara (Kendari); Sulawesi Tengah (Palu); Bengkuu (Kepahiang).

Dalam acara itu diserahkan paket bantuan Rp 2,6 miliar yang diperuntukkan untuk persiapan menghadapi bencana alam berupa, mobil RTU, Dumlap, Truck dan kendaraa TRC untuk beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penanggulangan bencana Kemensos tidak menggunakan istilah "Risk", sebab Risk sangat teknis. Kegiatan yang dilakukan bersifat jamak fokus pada pengelolaan "Perlindungan Sosial Korban Bencana" meliputi: perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian (bukan bantuan sosial "bagi" korban bencana).

Pada hakikatnya, keseluruhan proses kegiatan penanggulangan bencana untuk memenuhi "kapasitas" kemampuan masyarakat agar dapat lebih berdaya untuk menghadapi bencana yang akan datang. Artinya, kemampuan masyarakat untuk penanggulangan bencana harus terus menerus : Disiapkan (apa?), Diarahkan (Kemana?), Dilakukan (Bagaimana?), Dikendalikan (semestinya).

Cara sistematis, dibuat Sistem Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial. Penanggulangan bencana itu harus memiliki parameter jelas, terukur, termasuk ruang lingkup tugas personel seperti Tagana, Karang Taruna, PSM, Satgasos, dan lain-lain, melalui satu wadah dengan namaTim Reaksi Cepat (TRC), yang dalam kondisi kritis, dapat berfungsi sebagai PUSDALOPS. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Asset; Aset Penanggulangan Bencana milik Kemsos RI yang ada di Dinas Sosial provinsi/ kab./ kota yang belum dihibahkan ke Daerah tidak boleh alih fungsikan ke instansi lain.

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, harus mencapai hasil yang diharapkan: permasalahan sosial yang berkembang secara cepat, memiliki karakteristik beragam, sifatnya tidak terduga berpeluang dapat ditangani; permasalahan sosial yang selama ini luput dari perhatian atau tidak terprogram reguler dapat teridentifikasi; harapan publik terwadahi untuk mengatasi masalah sosial; Pemda lebih pro aktif terkait penanganan masalah sosial sebagai skala prioritas; citra Kementrian Sosial RI menguat di masyarakat; penanganan masalah sosial berjalan secara sistematis.

"Berbagai bantuan itu, selain komitmen Kemensos bagi kecepatan penanganan masalah sosial juga pemicu bagi Pemda untuk menggunakannya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat manfaat," ujarnya. (*)

*padang-today.com

posted by @A.history

Irwan Prayitno : Kita Mesti Taat Aturan dalam Setiap Kegiatan

Dalam kegiatan penanggulangan bencana, kita kadang sering lalai dalam administrasi pertanggungjawaban karena disibukan oleh pemberian pelayanan kebencanaan yang bersifat darurat, bukan kita mengabaikan sistem dan aturan, namun kondisi psikologis memberikan penyelematan secepatnya kepada masyarakat. Namun pada saat semua kondisi telah mampu kita atasi dengan baik melalui kebijakan, pada proses berikutnya kita disalahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sakitnya kajian itu dilakukan setelah massa darurat itu berlalu.

Ini disampaikan oleh gubernur Irwan Prayitno pada acara Penandatangan Nota Kesepakatan antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan BPKP perwakilan Sumbar, digubernuran, Senin siang (29/4). Hadir dalam kesempatan itu utusan BPKP pusat dan BNPB, Ka. BPBD se-Sumatera Barat, serta beberapa pejabat terkait. 

Lebih jauh Irwan Prayitno menyampaikan, dalam kondisi ini, kita yang ingin berbuat sebaik-baiknya kepada masyarakat, tidak lagi dinilai melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan yang berlaku. Contoh saat ini dalam kegiatan penanggulangan Rehab-Rekon Bencana Tsunami Mentawai yang hingga hari ini masih terkendala oleh pengadakaan material, kayu yang dalam UU mesti melalui tahapan dan aturan. Tidak ada boleh tambahan koma saja dalam pasal tersebut untuk kondisi darurat bencana. 

Para penilai, pemeriksaan selalu berlandaskan terhadap aturan hukum per pasal tanpa melihat kondisi yang sebenarnya, yang mestinya dapat sesegaranya dilakukan. “Dilakukan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan, berdampak hukum, tidak dilakukan masyarakat kita makin tertekan dengan kondisi hunian sementara yang fasilitasnya masih kurang dan sudah amat memprihatinkan,” katanya.

“Pemberian penilaian dari pihak BPK, terhadap hasil WDP atau WTP merupakan sesuatu yang amat diharapkan untuk kinerja yang lebih baik, akan tetapi ini juga memberikan kita, ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Karena itu BPKP sebagai mitra kerja hendaknya dapat memberikan solusi dan pandangan yang akurat, sehingga harapan masyarakat dapat dipenuhi secara baik, aturan hokum pun dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dirjen Penanggulangan Bencana BNPB Bintang Susmanto dalam kesempatan itu juga  menyampaikan, dana BNPB 70 persen diserahkan langsung kepada daerah, sementara 30 persen dana yang dikelola secara langsung oleh BNPB. Karena itu. untuk menghindari kesalahan dan mempermudah jalannya kegiatan penangguangan bencana di daerah, kita perlu bekerja sama dan mengikutsertakan BPKP yang ada di setiap daerah. 

“Jangan sampai kita setelah menyelesaikan persoalan bencana, malah mendapat bencana persoalan hukum di pengadilan karena kesalahan atau kekurangsempurnaan administrasi pertanggungjawaban,” tuturnya.

Selain itu, kita juga perlu revisi permendagri tentang dana tidak terduga yang ada dalam APBD, bagaimana dana tersebut dapat disesuaikan dengan mudah dalam kegiatan penanggulangan bencana di daerah, sehingga penyelamatan dan mengatasi persoalan kebencanaan sesegera dapat digerakan secepatnya. 

“Kita juga berharap setiap pemkab/ ko, provinsi selalu menganggarkan belanja kebencanaan sesuai dengan kondisi APBD masing-masing, sehingga tidak menghambat setiap kegiatan penanggulangan kebencanaan di daerah,” harapnya.(*)

*padang-today.com

posted by @A.history

Wawako. H. Mahyeldi: Dana RW dan RT Sebesar Rp5,9 Milyar

Add caption

PADANG, Keberhasilan program dan kegiatan disetiap kelurahan sangat ditentukan oleh kerja sama yang baik  antara pemimpin kelurahan (lurah) dengan pemimpin masyarakat seperti Ketua LPM, Ketua RW, Rt  serta tokoh masyarakat. Untuk itu dihimbau kepada  kepada lurah dan camat agar selalu  berupaya meningkatkan dan mejaga kerja sama dengan cara melakukan pertemuan  secara rutin  setiap bulan dengan mereka. Ini adalah hal penting, sambil merajut silaturrahim, sehingga terwujud rasa kekeluargaan, kebersamaan yang harmonis, dan persatuan di kelurahan.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP  dalam kegiatan penyerahan dana bantuan operasional Rt dan Rw se Kota Padang triwulan I (dari Januari-Maret 2013) kepada Camat Koto Tangah Amritha Luthan senilai Rp 5.928.960.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan  Juta Sembilan Ratus     Enam Puluh Ribu Rupiah) di masjid Raya balai Gadang, Koto Tangah. Untuk pencairannya diberikan secara bertahap, pertriwulan, dari Januari- Maret, Rp 1.477.050.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta  Lima Puluh Ribu Rupiah).

Wawako H.Mahyeldi  menyebutkan penyerahan dana operasional Rt dan RW ini Triwulan I  dipercayakan pada 3 kecamatan dengan jadwal sebagai berikut, Jumat 26 April di  masjid Raya Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah . Senin 29 April 2013 pukul 09.00 WIB di masjid Raya Tanjung Saba Kecamatan Lubuk Begalung. Selasa 30 April 2013 di masjid Bahrain Pasar Pagi, Purus, Kecamatan Padang Barat. 

 Untuk Triwulan 1 yang akan di serahkan kepada Camat sebagai berikut: 

1. Koto Tangah 678 RT dan 174 RW dana Operasional Rp.296.820.000.
2. Lubuk Begalung 505 RT dan 133 Rw dana operasional Rp.222.510.000
3. Kuranji 399 RT dan 95 RW dana operasional Rp.171.570.000
4. Padang Timur 319 RT dan 90 RW dana operasional Rp.143.070.000
5. Padang Utara 272 RT dan 70 RW dana operasional Rp.199.160.000
6. Padang Selatan 275 RT dan 72 RW dana operasional Rp.120.990.000
7. Padang Barat 228 RT dan 64 RW dana operasional Rp. 102.120.000
8. Nanggalo 225 RT dan 48 RW dana operasional Rp.94.410.000
9. Pauh 172 RT dan 52 RW dana operasional Rp.78.600.000
10. Lubuk Kilangan 183 RT dan 46 RW dana perasional Rp.79.710.000
11. Bungus TL. Kabung 105 RT dan 32 RW dana operasional Rp.48.090.000

Jumlah  RT 3.361 dan RW 876, jumlah  dana operasional Rp. 1.477.050.00

*Irwandi Rais padang.go.id

 posted by @A.history

3+1 Tips dari Anis Matta untuk Kader PKS Muda

Foto: Rachmadin Ismail/detikcom

Istanbul - Jatuh bangunnya sebuah peradaban ditentukan oleh gaya hidup bangsanya. Karena itu, diperlukan sebuah pola pikir yang bisa mempertahankan idealisme para penduduknya. Presiden PKS Anis Matta berbagi tips soal pola pikir tersebut.

Anis bicara dalam diskusi sederhana di benteng Konstantinopel di taman museum Panorama, Istanbul, Turki, Minggu (28/4/2013). Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid dan ketua Komisi I DPR dari PKS Mahfudz Siddik juga hadir. Tak lupa, puluhan kader PKS dari Jakarta dan luar negeri juga menyimak diskusi ini.

Di awal pidatonya, Anis bicara soal grafik peradaban. Menurut dia, ada tiga gaya hidup yang menunjukkan fase sebuah peradaban.

Pertama, peradaban yang naik karena didorong oleh ruh. Pada masa ini biasanya terjadi gaya hidup idealisme dari masyarakatnya. Sumber daya alam sedikit, namun produktivitas warga besar.

"Ini adalah generasi idealis. Sumber daya sedikit tapi didorong oleh cita-cita besar mampu membuat prestasi besar dengan sumber daya terbatas," ujarnya yang tampil dengan gaya santai.

Kedua, adalah peradaban datar yang didorong oleh sikap realistis. Di sini, sumber daya alam dan produktivitas masyarakat seimbang. "Stuck, tidak naik tapi tidak akan juga turun," imbuhnya.

Ketiga, peradaban yang mulai turun karena didorong oleh syahwat. Artinya, sumber daya sangat besar, namun produktivitasnya rendah.

"Ciri utamanya terjadi hedonisme," ujar Anis.

Sebagai bangsa dan partai politik, Anis menganjurkan masyarakat agar terus memperkuat ruh. Tujuannya supaya perkembangan bangsa terus naik.

Saat ini, pria asal Bone tersebut meyakini sudah terjadi pergantian kekuatan dari dunia Barat ke dunia Islam. Negara di barat cenderung turun peradabannya, sementara di dunia Islam, cenderung menguat. Dalam waktu 20-30 tahun lagi, Anis yakin perubahan ini akan terlihat jelas.

"Sekarang sudah terjadi shifting. Ini yang sedang terjadi, memang dominan tapi yang sedang turun kekuatan yang mendorong tidak ada, habis," imbuhnya.

Nah, untuk mendorong kekuatan ruh, Anis berbagi tips pola pikir yang baik untuk dilaksanakan. Tips itu ada empat jumlahnya, namun karena PKS saat ini mendapat nomor urut tiga, diubah jadi 3+1.

Pertama, seorang kader harus memiliki pola pikir desainer. Artinya, dia harus mampu berpikir kreatif atas sesuatu.

Kedua, seorang kader wajib memiliki mindset penakluk. Jangan pernah menyerah dalam berjuang. Apalagi takluk oleh rintangan.

Ketiga, Anis berpesan agar kadernya memiliki pola pikir eksperimen. "Coba aja dulu, kita harus menghilangkan ketakutan pada kesalahan dan kegagalan," pesannya.

Terakhir, pola pikir yang harus dimiliki adalah sebagai pencipta. Seorang pemimpin baik harus mampu berpikir di luar imajinasi orang lain. Dia juga harus mampu sebagai pencipta.

"Dengan 3+1 ini, saya yakin apa yang kita inginkan bisa tercapai," tegas Anis optimistis.

*news.detik.com

posted by @A.history