Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

 

 

Jakarta (18/2) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara yang bertajuk "Konsolidasi Partai untuk Sukses Pilkada 2015 dan Rekrutmen Kader" ini, dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu-Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela acara mengatakan, tema ini diambil karena PKS sedang fokus menyambut Pilkada 2015 dan juga program rekruetmen.

"Memang tahun ini kita ambil fokus kegiatan pada dua hal itu. Fokus pada Pilkada dan rekrutmen kader," kata Syahfan.

Syahfan menambahkan, PKS menargetkan kader-kadernya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada yang akan dimulai pada Desember 2015 mendatang. "Kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015," jelas Syahfan.

Selain itu, lanjut Syahfan, kegiatan yang digelar rutin oleh PKS ini juga sebagai ajang konsolidasi seluruh struktur PKS se-Indonesia. "Juga targetnya sebagai ajang konsolidasi untuk menyukseskan program rekruetmen kader nasional," ungkapnya.

Acara ini dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin. Selain itu, Presiden PKS Anis Matta juga dijadwalkan akan memberi arahan kepada peserta Election Update ke-8 ini.

Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridlo, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan seluruh jajaran pengurus DPP PKS. [pks.or.id]

posted by @Adimin

PKS: Jokowi Harus Konsisten dengan Ucapannya

 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus konsisten terhadap ucapannya yang menunggu hasil hasil sidang praperadilan untuk memutuskan nasib Budi Gunawan. Nasir percaya Jokowi akan mengambil sikap dalam waktu dekat.

"Presiden harus segera menghormati keputusan pengadilan. Kalau tidak, nanti dianggap melecehkan pengadilan. Bentuknya seperti apa, itu diserahkan kepada Presiden. Saya percaya, kok, Presiden bisa mengambil keputusan dengan tepat. Apalagi dia kan sudah menjadi Presiden, jadi kami tidak akan memberikan saran lagi. Kecuali kalau masih menjadi Walikota, ya, kami berikan saran," ujar Nasir Jamil ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (16/2) malam.

Nasir juga mendesak Jokowi untuk segera mengambil keputusan terkait kekosongan kursi Kapolri pasca keluarnya putusan sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Menurutnya, kekosongan posisi kepala di lembaga kepolisian itu akan berdampak buruk jika dibiarkan terlalu lama.

"Apa lagi yang harus dibantu? Kami sudah membantu dalam fit and proper test di Komisi III. Sekarang tinggal bagaimana Presiden memutuskan apa yang akan ia lakukan. Kami percaya bahwa Jokowi sangat tahu apa yang harus dia lakukan. Sangat berbahaya jika lembaga kepolisian tidak dipimpin oleh pimpinan yang definitif," ungkapnya.

Presiden Jokowi usai putusan praperadilan Budi Gunawan dibacakan, Senin (16/2) malam menggelar Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Bogor. Sayangnya, menurut Menteri Koordinator bidang politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, rapat tersebut tidak membahas soal putusan Hakim Sarpin Rizaldi.

"Tidak ada sama sekali (pembahasan soal putusan Budi)," ujar Tedjo usai sidang.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyampaikan Presiden akan mengangkat soal putusan Budi dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Sekarang mari kita sama-sama menunggu perkembangannya. Kita malam ini baru mau rapat dan kita harapkan teman-teman bisa menunggu rapat ini," ujar Marciano kepada wartawan sebelum menghadiri sidang.

Sebagai informasi, hampir satu bulan lembaga kepolisian di Indonesia tidak memiliki pimpinan definitif karena tertundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru karena tersandung kasus garitifikasi. Budi Gunawan terbebas dari jeratan kasus tersebut setelah hakim tunggal Sarpin Rizaldi memenangkan gugatannya terhadap KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2) pagi. (*)

 
posted by @Adimin

PKS tidak Menjamin Unas Online Bebas Dari Kecurangan

 

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ibnu Shobir tidak menjamin bahwa Ujian Nasional (Unas) nantinya bebas dari kecurangan, meskipun Komisi D sangat mendukung progam pemerintah pusat melakukan Unas secara online. 

Sebab, kata Ibnu, pada prinsipnya kecurangan itu timbul dari mental pihak masing-masing orang.

"Kecurangan itu tidak bisa dilihat dari sebuah alat tapi lebih di wilayah komitmen. Artinya, meskipun ujian dilakukan dengan menggunakan media apapun pasti akan ada kecurangan sebelum ada kesadaran yang dilakukakan oleh orangnya sendiri,"ucap Ibnu, seperti dilansir beritajatim.com, Senin (16/02/2015).

Ibnu menuturkan, yang harus ditanyakan adalah sifat dari kebenaran dan kejujuran dari semua pihak. Sebab, jika sudah berpegang teguh dengan kebenaran, dirinya menjamin masalah tentang kecurangan atau kebocoran soal Unas sudah dipastikan tidak akan terjadi.

"Karena sebuah kecurangan itu adalah problem mental dari orangnya. Dan tidak menutup kemungkinan lewat online pun kecurangan bisa dilakukan. Buktinya apa, dengan kertas saja bisa, mengunakan online pun pasti juga bisan pokoknya tergantung orangnya," tuturnya.

Namun, ungkapan Ibnu Shobir berbanding terbalik dengan anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah. Politisi asal fraksi PDI Perjuangan itu justru merasa yakin bahwa dengan dilakukanya Unas online kebocoran atau kecurangan tidak bakal terjadi di Surabaya. Sebab, hal tersebut sudah dipikirkan matang - matang oleh pemerintah pusat.

"Kemungkinan bocor itu sangat minim sekali, bahkan saya rasa tidak akan terjadi. Maka dari itu pemerintah pusat berani mencoba terobosan baru ujian nasional akan menggunakan secara online," ungkapnya.

Khusnul menambahkan, para siswa pasti sudah merasa siap dan mampu untuk mengerjakan soal Unas dilakukan dengan online. Sebab, komputer saat ini sudah sangat familiar di kalangan siswa. Namun, yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah nanti harus menyiapkan progam komputernya yakni software dan alat perangkat lainya agar saat digunakan tidak mengalami kendala.

"Karena nanti bisa jadi jika waktu siswa mengerjakan Unas tiba - tiba progamnya ngadat atau jaringanya lemot itu bisa menurunkan semangat dan mental para siswa. Dan juga sebagai catatan Unas ini adalah bukan menjadi patokan untuk syarat kelulusan. Tapi ada ujian sekolah dan ujian yang lain untuk mendukung nilai mereka (siswa)," pungkasnya.

Sedangkan untuk anggarannya, lanjut Khusnul, di Surabaya kurang lebih mencapai Rp. 100 sampai 200 juta dan ini murni adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak semua sekolah mengikuti Unas secara online. Tapi itu itu tidak menjadi masalah, pemerintah pasti akan menyiapkan secara khusus bagi sekolah yang tidak mengikuti Unas online," pungkasnya.[pksnongsa]

posted by @Adimin

Jujur Akui Terlambat, Walikota Padang Berikan Reward

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dibuat gerah dengan perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak mau jujur mengakui keterlambatan saat mengikuti upacara bulanan di pelataran parkir GOR H. Agus Salim Padang, Selasa (17/2).

Bahkan, para pegawai yang terlambat ini kebanyakan tak bergeming waktu diminta dengan kesadaran sendiri berbaris terpisah, kendati Walikota sudah mengulangi perintahnya berkali – kali.

Dari enam ratusan PNS yang hadir, hampir seratusan orang diantaranya terlihat datang terlambat. Tetapi, hanya 44 orang di antaranya yang mengakui keterlambatannya dan mengambil posisi pada barisan yang terpisah.

Hal ini dilakukan Walikota Mahyeldi sebelum menyampaikan amanatnya selaku inspektur upacara. Pada kesempatan ini, ia juga memimpin pegawai yang datang tepat waktu untuk mengucapkan sumpah agar tetap menjadi pegawai yang disiplin, jujur dan profesional.

“Bagi pegawai yang ikut bersumpah padahal terlambat, maka ia akan terkena efek dari sumpahnya sendiri,” kata Walikota di sela upacara yang diikuti juga oleh Wakil Walikota Emzalmi, Sekda Nasir Ahmad, pimpinan SKPD serta Camat dan Lurah tersebut.

Sedangkan ke 44 PNS yang telah berani maju untuk berbaris terpisah karena merasa terlambat dan tidak memakai atribut lengkap, Walikota mengapresiasi kejujuran mereka dengan memberikan reward 10 persen dari gaji pokok yang mereka terima untuk satu bulan.

“Kejujuran dan kedisiplinan, memang hal mutlak yang harus dimiliki seorang abdi negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, reward yang diberikan semata – mata karena kejujuran yang bersangkutan, namun untuk keterlambatan atau pelanggaran yang diperbuat bukan berarti harus diulangi lagi.

“Kita bisa saja memberikan sanksi, tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang patut dihargai,” ulas Wako. Dalam rangkaian upacara ini, Walikota didampingi Wawako dan Sekda juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba menulis berita tentang Padang Bersih. Pemenangnya, yaitu Holy Adib dari Harian Haluan (pemenang I), Zulkarnaini dari Harian Padang Ekspres (pemenang II), Syawaldi dari Harian Singgalang (pemenang III) dan Andri Besman dari Harian Singgalang (pemenang favorit). [humas]

posted by @Adimin