Bahaya Narkoba Ancam Nilai Berbangsa dan Bernegara di Kalangan Generasi Muda

Jakarta (6/9) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai bahaya narkoba, khususnya, di kalangan generasi muda, dapat mengancam nilai-nilai sebagaimana yang termaktub dalam Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Hal itu disampaikan Hidayat Nur Wahid pasca terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara kerjasama antara MPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ma’had Aly An-Nuaimy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

“MPR RI ditugaskan undang-undang untuk menyosialisasikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, yaitu NKRI, Pancasila, UUD, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu yang mengancam adalah kalau generasi muda Indonesia terpengaruh narkoba yang berarti menyimpang dari nilai empat pilar tersebut. Itulah karenanya penting BNN kami libatkan BNN agar selain juga menyadarkan, juga sekaligus menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba,” jelas Hidayat Nur Wahid.

Menanggapi itu, Kepala BNN Komjend Budi Waseso menyambut baik acara tersebut. Komjend Budi Waseso juga menilai bahwa peran generasi muda, khususnya mahasiswa, adalah untuk menyampaikan bahaya pengunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

“Ma’had Aly An-Nuaimy ini kan mahasiswanya berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di sinilah kita punya misi agar semangat pemberantasan narkoba bisa tersebar di seluruh penjuru tanah air,” jelas Budi Waseso

Diketahui, acara yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari Ma’had Aly An-Nuaimy ini juga sebagai bentuk serap aspirasi Hidayat Nur Wahid sebagai Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader Harus Hadir di Tengah Masyarakat, Tak Terpengaruh Capaian Politik

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes (berpeci)

Batam (5/9) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes senantiasa memotivasi para pengurus dan kader PKS di wilayah dan daerah agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan tidak terpengaruh oleh capaian politik. Siap untuk membantu mereka yang membutuhkan, menebar kebahagiaan, memberikan solusi konkret terhadap berbagai masalah di sekitarnya, utamanya dalam aspek "PKS", yaitu pendidikan, kesehatan dan sosial.

"Khidmat kita dalam melakukan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat, harus terus kita lakukan secara konsisten dan berkesinambungan, tidak terpengaruh oleh capaian politik kita. Karena keberkahan dakwah kita terletak pada khidmat tulus kita pada umat," katanya di kantor DPD PKS Kota Batam, Kepulauan Riau, Ahad (4/9/2016)

Selain itu, Fahmy Alaydroes juga menekankan bahwa amal nyata dalam berkhidmat untuk rakyat harus diimplementasikan dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, dalam berbagai bentuk kegiatan yang kreatif, inovatif, dan partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat yang ada.

Sementara itu Sekbid Kesra Teguh Firmansyah memaparkan bahwa penguatan Pusat Khidmat PKS ini merupakan manifestasi komitmen PKS dalam memaksimalkan kerja-karya berkhidmat untuk rakyat sesuai visi-misi, amanat Munas, serta arahan Ketua Majelis Syura dan Presiden PKS.

"Kegiatan di Kota Batam ini adalah bagian dari rangkaian panjang supervisi penguatan Pusat Khidmat PKS di berbagai wilayah dan daerah. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta," papar Teguh.

Acara tersebut dihadiri oleh Pengurus DPW PKS Kepulauan Riau, DPD PKS Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kab. Bintan, dan Kab. Karimun, serta utusan dari 12 DPC se Kota Batam, dan utusan dari berbagai lembaga mitra strategis yang ada di wilayah Kepulauan Riau.

Tim DPP PKS terdiri dari Pengurus Bidang Kesra, yaitu Fahmy Alaydroes (Ketua Bidang), A. Teguh Firmansyah (Sekretaris Bidang), Sulamul Munawaroh (Sekretaris Departemen Pendidikan), dan Dedi Sularso (Sekretaris Departemen Sosial). [pks.id]

posted by @Adimin

Tanpa Keberpihakan Tak Akan Ada Swasembada Sapi

MSI sedang kunjungi Pabrik Pengolahan Kopi beberapa pekan lalu (ilustrasi)

Data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa, saat ini Indonesia memiliki 6.2 juta peternak sapi. Lemahnya proses pembinaan terhadap para peternak sapi tersebut, menyebabkan sebagian dari para peternak hanya dibantu dari sisi pengadaan sapinya saja, baru sekedar punya ternak dan dapat beternak, tapi kurang dibimbing untuk menjadi pengusaha ternak sapi yang baik.

Dari 6.2 juta peternak sapi tersebut, sebagian besar adalah bertindak sebagai manajer usaha ternak mereka sendiri, dimana masing-masing memiliki 1 hingga 3 ekor sapi. Status sebagai pemilik sekaligus sebagai manajer ternak inilah yang ditengarai, menjadi penyebab lemahnya kemampuan manajerial dan pengelolaan sapi. Para peternak tidak punya rencana yang tepat, kapan harus dipelihara dan kapan saat yang tepat untuk dijual. Perilaku yang berkembang adalah Ketika butuh uang dijual, ketika tidak butuh tidak dijual, tidak peduli sapi jantan atau betina, sapi bunting atau tidak bunting.

Mengurus peternakan sapi memiliki skiil tersendiri, baik dalam kapasitas sebagai peternak mapun sebagai manajer peternakan, kedua fungsi tersebut memiliki perbedaan. Bahkan ada peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaannya, ada kejelasan keberpihakan pemerintah demi kepentingan peternak. Keberpihakan harus juga diberikan kepada peternak kecil, mereka bisa diorganisasi untuk bernisnis secara kelompok sebagaimana peternak di negara-negara maju.

Bisnis secara berkelompok bila berkembang akan menguntungkan, hal Ini memang bukan pekerjaan mudah. Kata kuncinya harus ada perubahan cara berfikir, khususnya para peternak yang selama ini merasa sudah nyaman dengan pola yang ada. Peternak harus diajarkan manajemen organisasi ternak yang baik, dan mereka harus memahami makna efisien dan produktivitas, harus memahami cara beternak yang baik dan benar.

Pemerintah seharusnya berperan menjadi fasilitator dan dinamisator dan tidak boleh dilupakan keterlibatan pelaku usaha industri pengolahan sapi yang menjadi pasar bagi peternak ketika berbisnis secara kelompok. Dan yang tak kalah penting peran dan dukungan secara politis dari kalangan Legislatif dalam menyukseskan upaya pemberdayaan ternak secara berkesinambungan.

Besarnya peran pemerintah dalam mewujudkan swasembada sapi menjadi sebuah keniscayaan. Namun kondisi faktual jalannya roda pemerintahan tidak berjalan integral. Masing-masing lembaga mementingkan egonya sendiri. Dan tragisnya ego sentris bukan ditingkat Kementerian atau di level eselon 1 tetapi terjadi di tingkat eselon lebih bawah, yakni subdirektorat (eselon 3). Setiap subdirektorat memiliki program sendiri yang tidak boleh bersinggungan dengan program subdirektorat lain. Jika bersinggungan justru menimbulkan masalah admisnitrasi keuangan negara. Dengan demikian sistem penganggaran turut berperan memunculkan ego lembaga yang demikian kuat. Akibatnya dinding pemisah antar lembaga kian menebal.

Mestinya triliunan rupiah yang dialokasikan di banyak kementerian khusus untuk peternakan diarahkan ke beberapa target yang sama melalui pengorganisasian yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. Mesti ada Tupoksi masing-masing setiap di lembaga utk mengarahkan anggaran ke target yang sama. Disisi ekternal pemerintah juga meminta agar perguruan tinggi untuk menyasar target yang sama dengan melakukan kerjasama program. Bentuk kerjasama perguruan tinggi dinilai sebagai pengabdian masyarakat yang memiliki kum bagi tenaga pengajar.

Mampukah pemerintah menjembatani ini semua, dan adakah kemauan untuk itu. Jika pemerintah Jokowi tidak berbenah diri jangan bermimpi swasebada sapi bisa terwujud.

Sekretaris Departemen Ketahanan Pangan DPP PKS

Achyar Eldine

[sumber:www.pks.id]


posted by @Adimin