PKS: Belum Ada Model Ideal Pengelolaan Kawasan Superblok

JAKARTA (16/12) – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai belum ada model ideal (succes story) dari pengelolaan kawasan Superblock di Indonesia. Hal itu terlihat dari kian kumuhnya kondisi kawasan Segitiga Emas di Pasar Senen atau semakin menurunnya tingkat perekonomian di kawasan Waduk Melati.

“Sayangnya, kita tidak dapat success storytentang Kawasan Superblock di Pasar Senen dan Waduk Melati. Yang terjadi, Superblock itu menyebabkan kondisi ekonomi yang semakin menurun. Kalau di Waduk Melati itu tempat-tempat jualan semakin sedikit. Kalau di Senen, kawasannya juga semakin kumuh. Itu dua tempat yang sedang kita amati,” jelas Sigit sebagai pemapar dalam Focus Group Discussion (FGD) “Menggagas RUU Pengelolaan dan Penataan Kawasan Terpadu” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

Sehingga, Sigit menilai persoalan Superblok tersebut menyisakan payung hukum yang belum tuntas. Oleh karena itu, perlu regulasi yang lebih kuat untuk menegaskan kembali persoalan yang lebih khusus dalam penataan kawasan terpadu, dibandingkan dengan Undang-Undang (UU) yang sudah ada saat ini, seperti UU Nomor 26/2007 tentang Tata Ruang, UU Nomor 23/1998 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Artinya, kalau tidak ada aturan yang menata kota dengan inisiatif private sector ini, bisa-bisa aturan tentang kebutuhan perumahan (back log), tata ruang, terbuka hijau, bahkan persoalan sosial-budaya seperti RT/RW, tidak termuat dalam payung hukum. Ini penting, agar semua tata rapi melahirkan masyarakat sejahtera lahir dan batin,” terang Sigit.

Diketahui, dalam FGD ini juga turut hadir Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR RI) sebagai pembicara kunci. Juga beberapa pemapar, seperti Gumilar Soemantri (Praktisi Sosiologi Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Praktisi Perkotaan), Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR), dan Sigit Sosiantomo (Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS). [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo.

posted by @Adimin

PKS: Diperlukan Regulasi Khusus Penataan Kawasan Superblok

JAKARTA (16/12) – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pesatnya arus urbanisasi di kota-kota besar, meniscayakan kehadiran kawasan untuk pemukiman, perdagangan, perkantoran, pendidikan, dan rekreasi dalam satu wilayah khusus (Superblok). Konsep ini, idealnya, dapat berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat polusi udara, juga mewujudkan ruang kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. 

“Namun, keberadaan kawasan Superblok di Indonesia malah menimbulkan permasalahan baru, dimana hanya orang menengah ke atas saja yang bisa mengakses, juga tidak adanya konektivitas yang positif antar blok gedung karena pengembang mengabaikan prinsip Control Urban Design Guidliness (CDGL),” jelas Sigit menjelang pelaksanaan acara Focus Group Discussion (FGD) “Menggagas RUU Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Terpadu”, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12), pukul 10.00-13.00 WIB.

Sehingga, Sigit menambahkan perlu adanya terobosan regulasi terhadap kawasan Superblock tersebut agar menerapkan konsep Densitas Campuran (mixed income and mixed density), dimana masyarakat menengah ke bawah pun bisa tinggal di kawasan Superblock ini. 

“Juga yang tidak kalah penting adalah perlunya kesiapan infrastruktur/utilitas kota dalam mengantisipasi kebutuhan dan dampak dari pesatnya pembangunan kawasan Superblok yang cukup tinggi ini,” papar Legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ini.

Untuk mempertajam masukan mengenai penyusunan regulasi tersebut, FGD ini juga akan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Gumilar Soemantri (Akademisi UI Bidang Sosiologi Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Praktisi Perkotaan), Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR), dan Sigit Sosiantomo (Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS). [kabarpks.com]

Keterangan Foto:  Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo.

posted by @Adimin

PKS Inginkan Akses Bagi Masyarakat Menengah Bawah di Superblok

Jakarta (16/12) – Tata ruang di perkotaan dalam bentuk kawasan terintegrasi (superblok) perlu didukung dengan syarat ada konsistensi tata ruang dan juga akses sosial bagi masyarakat menengah bawah.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwainimengatakan hal ini saat membuka Focus Group Discussion “Menggagas RUU Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Terpadu” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Senayan Jakarta,Rabu (16/12).

“Hadirnya superblok punya ide cukup bagus. Superblok itu lingkungan tempat hunian, kerja, hiburan, dan berbelanja sekaligus. Kita harus apresiasi, tapi gagasan ini tidak boleh melahirkan dampak buruk. Kemajuannya tidak boleh meminggirkan masyarakat tertentu. Akses sosial harus tetap terjaga,” ungkap Jazuli.

Jazuli memastikan Fraksi PKS mendukung pembangunan superblok di perkotaan, baik dari pemerintah maupun dari swasta.

“Kami dari PKS tidak ingin melihatnya dari satu sisi, tapi dari multiaspek. Kita tidak antipembangunan. Mustahil hidup di dunia tanpa pembangunan, tapi kami ingin integrasi yang tidak ada penonjolan yang mengurangi aspek lain. Kita seringnya ganti walikota, ganti tata ruangnya. Tidak ada konsistensi. Akibatnya ada banjir. Yang dulunya daerah resapan air, menjadi bangunan,” ungkap Jazuli.

Jazuli membuka diskusi yang menghadirkan dan memperdengar pendapat dari Gumilar Rusliwa Somantri (Sosiolog Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Pengamat Perkotaan), dan Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR). Masukan mereka akan diupayakan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo untuk menjadi Rancangan Undang-Undang terkait. kabarpks.com]

posted by @Adimin

Hermanto: Rencana Pemerintah Soal Swasembada Pangan Inkonsisten

JAKARTA (15/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai pemerintah inkonsisten dalam mewujudkan target Swasembada Pangan di Tahun 2017. Pasalnya, beberapa fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dari visi pemerintah tersebut.

“Pemerintah saat ini menargetkan Swasembada Pangan tercapai pada tahun 2017. Itu luar biasa sekali. Padahal, saat ini, kita masih impor soal pangan. Berbeda sekali dengan perencanaannya. Jauh panggang daripada api,” jelas Hermanto dalamFocus Group Discussion (FGD) bertema “Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Swasembada” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/12).

Hermanto menjelaskan, paradigma tentang pangan di pemerintahan saat ini, berbeda dari sebelumnya. Jika pemerintahan sebelumnya memiliki Paradigma Ketahanan Pangan, namun saat ini memiliki Paradigma Kedaulatan Pangan. “Sehingga, seharusnya, kita mulai dari sekarang mengonsumsi produk yang berasal dari hasil kerja keras kita. Bukan dari impor,” tegas Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Beberapa bukti dari adanya inkonsistensi pemerintah tersebut, misalnya, terkait alih fungsi lahan. Menurut Hermanto, Komisi IV telah menyiapkan anggaran untuk mencetak sawah baru. Namun, progres untuk mencetak lahan baru tersebut lebih lambat dibandingkan alih fungsi lahan. 

“Kepemilikan lahan oleh petani sangat sempit, hanya 0,25 hektar. Dalam beberapa data yang kami kumpulkan, perbandingan alih fungsi lahan dengan cetak sawah baru adalah 1:3. Jika cetak sawah baru besarnya 30.000 hektare per tahun, alih fungsi lahannya 100.000 per tahun,” jelas Hermanto.

Selain itu, inkonsistensi pemerintah dalam hal Swasembada Pangan juga terlihat dari tidak adanya singkronisasi kebijakan di level pemerintahan pusat. 

“Kementerian pertanian terus bertahan agar tidak melakukan impor, tapi Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya sebaliknya. Sehingga ini penting bagaimana untuk sinergi. Bahkan, isu kelangkaan impor sapi, juga kadang dimanfaatkan agar Kemendag punya pembenaran melakukan impor,” tegas Hermanto. 

Selain Hermanto, FGD ini turut menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Muhammad Syakir (Kepala Balitbang Kementerian Pertanian), Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila Lampung), dan HS Dillon (Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian). [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto.

posted by @Adimin

Keterbukaan Informasi Jadi Komitmen PKS

JAKARTA (16/12) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berkomitmen untuk menjadi partai yang mendukung keterbukaan informasi bagi publik.

Komitmen PKS ini diganjar dengan apresiasi Keterbukaan Informasi kategori partai politik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

PKS sendiri sudah mendapatkan apresiasi yang sama dua tahun berturut-turut. Apresiasi Keterbukaan Informasi merupakan raihan lembaga baik pemerintah, dunia usaha maupun partai politik yang dianggap mampu memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik. 

Apresiasi yang merupakan inisiatif Komisi Informasi Pusat ini dilakukan di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Dedi Supriadi, yang mewakili pimpinan partai menerima apresiasi tersebut, menyatakan cukup puas dengan raihan tahun 2015 ini. "Tentunya ini prestasi yang layak disyukuri, disamping menjadi cambuk untuk lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya," ujar Dedi usai memerima apresiasi. 

Menurut Dedi, dengan atau tanpa apresiasi dari KIP, PKS berkomitmen untuk menerapkan Good Party Governance (Tatakelola Partai yang Baik). "Salah satu wujudnya (tatakelola yang baik) yaitu memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang visi, misi, jajaran pengurus, program, dan kegiatan partai," tutur Dedi. 

Hal lain yang membuat partai politik juga wajib memberikan informasi kepada publik adalah karena parpol mendapatkan dana dari APBN yang sumbernya dari masyarakat. 

"Berapapun dana yang kami dapat dari masyarakat selalu mendapat audit dari pihak berwenang, dan terbuka untuk diakses publik," pungkas Dedi. [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi. 

posted by @Adimin