PKS Dorong Aktivasi Satgas Perlindungan Anak

JAKARTA (6/10) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BidpuanKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wirianingsih melayat ke keluarga korban kekerasan anak, P (9) di Kelurahan Rawa Lele, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (6/10/2015).

Dalam kesempatan duka cita ini, anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut menyampaikan bahwa PKS mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya kepada pelaku kekerasan terhadap korban.

"Saya turut berduka cita atas kejadian yang menimpa putri Bapak. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan pelaku kekerasan terhadapnya dapat segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum," pesan Wirianingsih kepada ayahanda almarhumah, Asep Saepulloh.

Dalam kesempatan ini pula Wirianingsih memberikan dukungan kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh yang mendampingi keluarga korban.

Wirianingsih mendukung langkah KPAI yang melakukan pendampingan psikis khususnya bagi ibunda korban. "Secara medis dan psikis, Ibunda terlihat masih terpukul atas kejadian ini. Kehadiran KPAI penting untuk menjaga kesehatan Beliau," tutur Pengurus Badan Musyawarah Organisasi Islam yang berpusat di Masjid Istiqlal ini.

PKS, Wirianingsih memaparkan, siap mendukung langkah KPAI untuk menggerakkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak mulai dari tingkat RT/RW. "Harus ada pencanangan kembali gerakan perlindungan anak nasional, mulai dari menteri, gubernur, sampai camat. Presiden yang harus instruksikan," tegas Wirianingsih.

Dalam kesempatan ini pula, Pemerhati Anak Seto Mulyadi menilai Revolusi Mental yang digaungkan Pemerintah harus mampu mengubah semua hal yang melanggar etika dan hukum.

"Termasuk mendirikan satgas untuk melaporkan pengaduan anak. Harus ada lembaga resmi yang fokus kepada anak, tidak bercampur dengan perempuan. Agar persoalan anak tidak melulu menjadi klaim antara ibu dan ayahnya," ujar Kak Seto.

Keterangan Foto: Ketua BidpuanKK DPP PKS Wirianingsih (kanan) bersama Ayahanda Almarhumah saat takziah ke kediaman keluarga korban kekerasan, P (9), di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (6/10). 

posted by @Adimin

PKS Berharap Paket Kebijakan Ekonomi III Bisa Gairahkan Partanian dan UMKM

JAKARTA (8/10) – Paket kebijakan ekonomi jilid III diharapkan bisa menstimulasi gairah sektor riil, khususnya di bidang pertanian dan UMKM.

"Paket kebijakan ekonomi jilid III ini juga diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat melalui penurunan harga BBM dan elpiji," ujar Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 8/10).

Selain itu, ungkapnya, pemerintah harus mempercepat dan mengefektifkan belanja serta melakukan stimulus lewat program-program cash transfer. Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Terkait dengan paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang dirilis pemerintah bulan lalu, menurut Ecky hampir tidak ada yang memiliki dampak jangka pendek. Manfaatnya baru terasa jangka panjang, paling cepat jangka menengah.

"Sebab menstimulasi investasi itu tak semudah hari ini membuat regulasi besok sudah ada swasta yang inves," pungkas Ecky.

Sumber: http://www.rmol.co



posted by @Adimin

Presiden PKS: Materi Revisi UU KPK Bukan Perbaikan Tapi Pelemahan

JAKARTA (7/10) – Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan untuk dibahas. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak tegas revisi itu. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan hal itu merupakan salah satu bentuk pelemahan bagi KPK.

"Betul (kami menolak). Setelah kami pelajari isi materi tersebut, ternyata sangat jauh dari isi materi yang PKS miliki. Isi materi itu bukan perbaikan, tapi pelemahan KPK. Jelas kami tidak dalam posisi itu," ujar Sohibul kepada Liputan6.com, Rabu (7/10/2015).

Dia menyatakan jika perubahan itu mengatasnamakan DPR, maka perlu dibicarakan antarfraksi dan dinyatakan dalam satu sikap DPR.

"Kalau itu jadi inisiatif DPR, maka harus ada penyampaian sikap fraksi-fraksi terlebih dahulu, lalu dibahas menjadi satu sikap DPR. Ini membutuhkan waktu yang panjang, tidak seperti yang terjadi kemarin, di mana kita 'dikejar waktu' untuk segera menyetujui materi-materi amandemen yang belum dibahas," tegas Sohibul.

Sohibul Iman menuturkan, kebutuhan untuk memperbaiki UU KPK setelah 15 tahun jelas ada. Tapi agar hasilnya konstruktif bagi pemberantasan korupsi dan bukan melemahkan, maka perubahan harus inisiatif pemerintah.

"Sebab pemerintah dapat dengan mudah mengonsolidasikan institusi penegak hukum untuk membuat usul perubahan. Setelah itu, diserahkan ke DPR. Lalu fraksi-fraksi di DPR memasukkan pendapat sikap partai masing-masing. Di situ akan terjadi proses yang konstruktif," pungkas Sohibul.

Sebelumnya, 6 fraksi di DPR mengusulkan perubahan UU KPK. Keenam fraksi itu, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Golkar. Usulan itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa 6 Oktober 2015.

Sumber: http://news.liputan6.com

posted by @Adimin

Sektor Riil Terpukul, Pemerintah Harus Segera Bertindak

Jakarta (08/10) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyoroti banyaknya perumahan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi sejak awal tahun ini. Demikian disampaikan Ecky seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan APINDO, KADIN, dan perwakilan serikat-serikat buruh di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Politisi PKS ini menganggap perumahan atau PHK yang makin marak terjadi ini merupakan tanda sektor riil sudah benar-benar terpukul akibat perlambatan ekonomi yang terjadi. "Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah yang lebih bisa berefek langsung kepada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli,” kata Ecky.

Sejak awal tahun hingga bulan September lalu ada sekitar 725 ribu orang yang sudah mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Bahkan di bulan September sendiri sekitar 210 ribu lebih pekerja mencairkan dana JHT. Sementara itu Dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan yang keluar sudah mencapai Rp 8,3 triliun.

Paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang dirilis pemerintah bulan lalu, menurut Ecky hampir tidak ada yang memiliki dampak jangka pendek. Manfaatnya baru terasa jangka panjang, paling cepat jangka menengah. "Sebab menstimulus investasi itu tak semudah hari ini membuat regulasi besok sudah ada swasta yang inves,” kata Ecky.

Ia berharap paket kebijakan ekonomi jilid III yang akan datang bisa menstimulus gairah sektor riil khususnya di bidang pertanian dan UMKM. Paket kebijakan ekonomi jilid III ini juga diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat melalui penurunan harga BBM dan elpiji. Selain itu, pemerintah harus mempercepat dan mengefektifkan belanja serta melakukan stimulus lewat program-program cash transfer. "Agar bisa menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya beli masyarakat menengah ke bawah,” kata Ecky.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Futsal Persahabatan PKS vs Perindo, Sohibul Iman Sarangkan Bola ke Gawang HT

Jakarta (7/10) - Tidak hanya piawai dalam politik, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman ternyata juga lihai dalam mengolah 'si kulit bundar' di lapangan hijau. Orang nomor satu di jajaran DPP PKS itu, berhasil menggocek hingga menyarangkan bola ke gawang lawan.

Kelihaian Sohibul Iman dalam memainkan bola terlihat saat PKS memenuhi 'tantangan' Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk bertanding futsal di lapangan futsal Kuningan Village, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/10) sore.

"Sebelum masuk DPR, sering main sepak bola, setelah jadi anggota DPR sudah jarang," ujar Sohibul Iman usai bertanding.

Sohibul Iman mengaku, sudah lama punya hobi bermain sepak bola. Bahkan sering bermain sepak bola sejak masih duduk di bangku kuliah saat di Jepang. Namun, sejak menjadi anggota DPR RI, mantan wakil ketua DPR ini mengaku hobinya mulai jarang dilakukan.

Pertandingan persahabatan yang digelar untuk menyambut HUT pertama Perindo itu, PKS berhasil menundukkan Perindo dengan skor 8-2. Sohibul Iman berhasil merobek gawang Perindo pada babak kedua.

Selain Sohibul Iman, Anggota Komisi III DPR Almuzammil Yusuf juga ikut bertanding di tim PKS. Sementara di tim Perindo, Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo ikut bertanding. Sebelum menghadapi PKS, Perindo lebih dulu menjajal ketangguhan Gerindra.

Selesai pertandingan, Sohibul Iman berbincang-bincang santai dengan HT. Pada kesempatan itu, Sohibul Iman berharap Perindo berkembang makin baik ke depan dalam rangka mendorong proses demokratisasi Indonesia.

"Semoga Perindo dapat ikut pemilu dan mendapat suara yang baik. Agar bisa sama-sama membangun bangsa," ujar Sohibul Iman.

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kaos putih) menyarangkan bola ke gawang Perindo dalam Pertandingan Futsal Persahabatan PKS vs Perindo di Lapangan Futsal Kuningan Village, Setia Budi, Jakarta, Rabu (7/10).  

posted by @Adimin

PKS : Jika Serius, Silahkan Pemerintah Ajukan Revisi UU KPK

JAKARTA (7/10) – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf menerangkan alasan Fraksi PKS menolak revisi UU KPK No.30 tahun 2002 di Badan Legislasi DPR RI, Selasa (6/10/2015). Namun menurut Muzzammil, PKS tetap mempersilahkan Pemerintah untuk mengajukan usulan perubahan UU KPK.

“Kami menolak revisi UU KPK inisiatif DPR. Jika pemerintah serius mengusulkan perubahan UU KPK silahkan ajukan revisi kepada DPR. Pemerintah akan mudah mengkoordinaskan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk memberikan masukan," papar Anggota Badan Legislasi DPR RI ini dalam keterangan persnya, Rabu (7/10/2015).

Menurut Muzzammil, jika usulan perubahan UU KPK datang dari Pemerintah maka fraksi-fraksi di DPR akan menanggapi sesuai visinya masing-masing.

“Masing-masing fraksi akan menentukan posisinya secara jelas melalui argumennya dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah). Tidak ada ruang samar-samar seakan-akan semua setuju dengan rancangan perubahan UU KPK yang ada sekarang," terangnya.

Kendati demikian, kata Muzzammil, tidak menutup kemungkinan adanya revisi UU KPK untuk menutupi kekurangan UU KPK bukan untuk melemahkan posisinya.

“Untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi, PKS mengusulkan adanya Komite Etik KPK yang permanen agar tidak terjadi politisasi dan kriminalisasi kasus di tubuh KPK. Jadi jika ada oknum pimpinan atau pejabat KPK yang melanggar dapat langsung diberi sanksi tegas," pungkasnya. 

posted by @Adimin