Tonton Teater Revolusi Burung, Kang Iman: PKS Dukung Seni Pertunjukan

JAKARTA (13/11) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyempatkan diri menikmati pertunjukan Teater Kanvas dengan naskah Revolusi Burung di Gedung Pertunjukan, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (12/11/2015) malam.

Sohibul yang datang dengan jajaran pengurus DPP PKS sengaja ingin menonton seni teater yang disutradarai Zak Sorga itu sebagai bentuk dukungan terhadap seni pertunjukan Tanah Air.

Berkemeja batik, pria yang akrab disapa Kang Iman ini menekankan jika PKS sebagai partai politik dan parai dakwah ingin menghidupkan seluruh sektor masyarakat, termasuk budaya. "Kita dukung penuh pertunjukan teater para budayawan dan seniman. Jadi tidak hanya politik saja," ujar Kang Iman.

Kang Iman larut dalam pertunjukan kritik sosial dengan judul naskah Revolusi Burung yang dipentaskan selama dua jam itu. Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Kang Iman melihat ada beberapa dukungan pemerintah untuk seni pertunjukan yang belum memadai. "Meski sudah ada program namun saya lihat masih belum memadai," tandasnya.

Revolusi Burung sendiri adalah pertunjukan ke-100 teater Kanvas. Lakon dalam pertunjukan tersebut mengisahkan sekelompok merpati yang merupakan mayoritas dalam bangsa burung salah memilih pemimpin.

"Jangan sampai salah memilih pemimpin dalam karung," ungkap penulis naskah sekaligus sutradara, Zak Sorga pasca pertunjukan. [pks.id]

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

JAKARTA (11/11) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar meminta pemerintah serius melakukan investigasi terhadap beredarnya beras impor asal Vietnam yang masuk dan beredar secara ilegal di Sumatera. Jika tidak ada respon yang baik dari pemerintah, dipastikan beras ilegal ini akan membanjiri sentra-sentra beras utama di Sumatera.

“Sejatinya temuan beras Vietnam ilegal ini sudah diketahui pemerintah dan bulog sejak lama, namun mereka seakan enggan melakukan investigasi terhadap masalah ini. Jika saja ada keseriusan pemerintah, tentu saja masalah tata niaga beras tidak akan berlarut–larut,” kata Rofi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jambi Laode Amijaya Kamaludin menyebutkan beras Vietnam ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun. Beras Vietnam ini ilegal karena importasinya tidak dilakukan oleh Perum Bulog dan tidak tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Situasi ini ditegaskan oleh peneliti beras dari Universitas Cantho Vietnam yang menyebutkan produksi beras Vietnam mengalami surplus 6-7 juta ton per tahun. Kelebihan produksi tersebut diserap oleh Cina sebanyak 2 juta ton, Indonesia 1-1,5 juta ton, dan Filipina 0,5-1 juta ton.

“Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan importasi beras di Tahun 2015, namun dalam perkembangannya wacana impor datang silih berganti dari pihak pemerintah sendiri. Sejalan dengan itu, proses audit kebutuhan data beras nasional tidak kunjung sinkron antara kementerian teknis, otoritas data, dan konsumen,” kata Rofi.

Politisi PKS ini menyatakan keberadaan beras impor ilegal telah meresahkan petani lokal karena komoditas ini harganya lebih murah, mudah disamarkan, dan sulit dideteksi perbedaannya dengan beras lokal. Melihat kondisi tersebut, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut.

Pertama, secara teknis melakukan verifikasi dan identifikasi pintu-pintu masuk tidak resmi yang seringkali dijadikan tempat masuk beras impor ilegal. Kedua, penguatan regulasi dengan membangun sistem koordinasi yang efisien antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Bulog dan aparat penegak hukum berbasis real time dan terintegrasi. Ketiga, penegakan hukum yang serius terhadap pelaku penyeludupan beras ilegal baik secara administratif maupun hukum positif agar mampu memberikan efek jera.

“Keberadaan beras impor ilegal dikhawatirkan menjadi salah satu basis data pemerintah terkait kesediaan cadangan beras nasional. Apa yang kita anggap beras lokal ternyata campuran beras impor ilegal, hal ini perlu diversifikasi secara serius,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi ini. [pks.id]

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Presiden PKS: Pahlawan Bukan Gelar Bawaan atau Rekaan

JAKARTA (11/11) - Hari Pahlawan Nasional di Indonesia diperingati setiap 10 November. Artinya, hari ini (Selasa, 20/11) rakyat Indonesia memperingati Hari Pahlawan.

Bagi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, pahlawan bukan gelar bawaan atau rekaan, tapi penghormatan atas jasa-jasa bagi nusa dan bangsa.

"Mari berkarya tuk rakyat dan negeri tercinta," kata dia lewat akun @msi_sohibuliman, Selasa (10/11).

Menurut anggota DPR ini, hakikat kepahlawanan adalah kontribusi dan dedikasi, bukan atribusi. Berkarya nyata lebih esensi daripada gelar itu sendiri. "Ayo berkarya!" ajaknya.

Ia menjelaskan, menjadi pahlawan tidak harus muluk-muluk. Mulailah dari hal-hal kecil. Berlaku jujur itu ciri seorang pahlawan. Tidak malas itu ciri seorang pahlawan. Tidak memgambil hak orang lain itu ciri seorang pahlawan. Mau memberi dan berbagi itu ciri seorang pahlawan.

"Dan menjaga kepentingan dan ketertiban umum itu juga ciri pahlawan," demikian Sohibul Iman. [pks.id]

Sumber: http://www.rmol.co/

posted by @Adimin

Suksesi Kepemimpinan di PKS, Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Pancasila

Oleh: Elly Sumantri 

Masih ingat kita bunyi dari sila keempat Pancasila? 'Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan' itulah bunyinya. Salah satu dasar dari lima pondasi yang membangun bangsa dan negara ini. Pancasila juga disebut sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu di antara banyak partai di Indonesia yang sejak didirikannya memilih Islam sebagai ideologi partainya. Itu artinya setiap nafas pergerakan partai ini adalah Islam. Maka wajar jika PKS menisbatkan diri sebagai partai dakwah.

Namun, ada yang unik dari partai Islam ini. Walaupun tidak menjadikan Pancasila  sebagai ideologi partai, tapi partai ini -entah disadari atau tidak- telah menjalankan nilai-nilai Pancasila secara benar, terutama pada sila keempat. Penulis fokus membahas sila ini karena berkaitan dengan situasi dan kondisi kekinian demokrasi di Indonesia.

Kembali pada 'keunikan' PKS. Sebagaimana telah disebutkan diawal tadi, bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi ala barat yang notabene ada demokrasi liberal. Suara terbanyak adalah pemegang kekuasaan dan pemilik kemenangan. Hal itu juga telah diterapkan oleh partai-partai lain di Indonesia sehingga merusak satu pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimama demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang ruhnya adalah kebijaksanaan bukan pemaksaan, demokrasi yang prakteknya adalah musyawarah mufakat melalui perwakilan bukan suara terbanyak.

Begitu banyaknya gontok-gontokan antara para elit partai politik membuktikan adanya pemaksaan pada pengambilan keputusan di partai tersebut. Ada juga pimpinan partai yang tidak pernah berganti dari masa ke masa, dialah pendiri, dialah ketua, atau dialah ketua dewan pembina. Ini juga membuktikan demokrasi dan kaderisasi tak berjalan di partai tersebut. Maka sangat wajar, pada tataran bernegara, ada mantan kepala negara atau pimpinan lembaga negara merasa masih memiliki kekuasaan, jadilah ia mengidap post power syndrome.

Berbeda dengan PKS, pergantian kepemimpinan tak perlu gaduh. Tah, sudah ada Majelis Syuro yang bertugas mengambil keputusan strategis. Bukannya tidak alot tanpa rintangan, tetap ada. Tapi resikonya tidak terlalu besar dan tidak ada yang dikorbankan. Misalkan dalam pemilihan Ketua Majelis Syuro. Majelis Syuro menetapkan tiga calon, KH Hilmi Aminudin, DR Hidayat Nur Wahid dan DR Salim Segaf Al Jufri. Alot untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketuanya, alot karena semuanya menolak. Hingga akhirnya mereka bertigalah yang diminta bermusyawarah untuk menetukan sendiri siapa yang akan menjadi pimpinan. Dengan legowo, KH Hilmi Aminudin menyerahkan 'jabatan'nya kepada dua 'junior'nya dan terpilihlah DR Salim Segaf Al Jufri sebagai Ketua MS dan DR Hidayat Nur Wahid sebagai Wakilnya.

Bagaimana dengan tataran pelaksananya (pengurus harian). Saya masih ingat dengan perkataan Anis Matta ketika semasa menjadi Presiden PKS, "Ada panglima yang cocok saat perang dan ada panglima yang cocok saat damai." Saya melihat ungkapan ini adalah ungkapan seorang kader sejati yang menempatkan dirinya sebagai prajurit bukan pimpinan atau pemilik partai. Dengan suksesnya Anis Matta menghantarkan PKS keluar dari badai dengan ditandai tidak hancurnya PKS pada Pemilu 2014 sebagaimana banyak diprediksi oleh pengamat, maka tugasnya sebagai panglima saat perang telah usai.

Tak ada debat, tak ada saling ancam, tak ada saling lapor polisi dan tak ada Sidang Majelis Syuro tandingan apalagi Munas tandingan. Semua berjalan lancar walau sang Panglima saat perang telah digantikan, sebab komitmennya bukanlah pada jabatan tapi pada kontribusi. Dimanapun ditempatkan, sebagai seorang prajurit harus ikhlas dan siap. Seperti Khalid bin Walid, sang Panglima Besar yang sukses menyiutkan nyali Romawi dan memporak-porandakan Persia. Di saat karir militernya sedang di puncak, Khalifah Umar menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Banyak tawaran dari 'tetangga' untuk memberontak pada Madinah. Tapi apa jawab Khalid? "Aku berjuang bukan karena Umar, tapi aku berjuang karena Allah". Pernyataan itu jelas menunjukan sikap ksatria Khalid yang makin memperkuat Islam dan menggentarkan musuh, walaupun hingga wafatnya ia tetap menjadi prajurit biasa.

Inilah pola dan tradisi demokrasi PKS, demokrasi tanpa rusuh, demokrasi tanpa gaduh, demokrasi Pancasila yang sebenarnya bukan demokrasi liberal ala Barat. Demokrasi Pancasila yang diilhami oleh ajaran Islam dari para pendiri bangsa ini.

I Love Indonesia...


posted by @Adimin

"Fenomena dan Prospek PKS"

Oleh: M. Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Setelah melakukan pergantian pengurus yang terkesan mendadak belum lama ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar musyawarah nasional (munas) di Jakarta.

Ada dua hal yang menarik ketika kita mencermati "partai dakwah" ini. Pertama, fenomena pergantian kepengurusan. Kedua, bagaimana partai ini menata diri menghadapi hari depannya sebagai partai kader. Terkait dengan pergantian kepengurusan, tampaknya ada pesan penting di dalamnya, bahwa sirkulasi elite merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. PKS menunjukkan, bahkan posisi Ketua Majelis Syuro partai yang dipegang oleh sosok historis KH Hilmi Aminuddin pun bisa diganti oleh yang lain. Jadi, ada pesan depersonalisasi, kalau bukan demitologisasi, partai.

Pergantian pengurus juga menarik karena PKS melanjutkan tradisinya menghadirkan sosok baru sebagai presiden partai. Ia tampak ingin menunjukkan bahwa siapa pun kader bisa menduduki jabatan itu sebagai amanah yang harus dijalankan. Kini, PKS berada di bawah kepemimpinan Sohibul Imam sebagai presiden dan Salim Sagaf Aljufrie sebagai Ketua Majelis Syuro untuk periode 2015-2020.

Sohibul diharapkan bisa memberi warna baru dalam partainya. Ini dikaitkan dengan latar belakang pendidikannya dan pengalaman politiknya di parlemen. Sedangkan Salim Sagaf punya pengalaman langsung berkiprah sebagai politikus hingga puncak kariernya menjadi salah satu menteri.

Selanjutnya, dari segi penataan internal organisasi, PKS terlihat berupaya memperkuat kelembagaan partainya. Terjadinya pergantian pengurus yang rapi dan tanpa gejolak, bagaimanapun menunjukkan adanya sistem yang berjalan baik, terlepas dari kritik soal adanya ketertutupan. Paling tidak, PKS punya modal soliditas. Partai ini belajar dari pengalaman dinamika konflik internal sebelumnya, juga dalam hal diterpa kasus besar yang mendera Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq.

Soliditas partai tampaknya juga hadir dari keprihatinan bersama para kader dan keberhasilan motivasi Anies Matta, yang boleh dikatakan telah berhasil menyelamatkan PKS dari ujian elektoral. Dalam Pemilu 2014, PKS dan sejumlah partai Islam diperkirakan oleh banyak lembaga survei jeblok, kalau bukan kolaps dalam perolehan suara. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dalam Pemilu 2009, PKS meraup dukungan 8,204,946 suara (7,88 persen), dan pada 2014 dukungan suara naik menjadi 8,480,204, kendatipun secara persentase 6,79 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa PKS didukung oleh massa pemilih yang juga solid.

Munas kali ini merupakan momentum bagi PKS untuk menata perkaderannya, tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi juga untuk pengembangan partai. Kepentingan internal jelas, bahwa PKS sebagai partai kader dituntut untuk senantiasa merawat basis perkaderannya untuk tetap percaya dan bekerja. Tapi itu saja belum cukup, karena manakala dikaitkan dengan target perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019, PKS harus mengembangkan diri bergerak keluar. Maka para kader tentu akan lebih baik bilamana diarahkan sebagai duta-duta partai yang efektif dan percaya diri.

Kalau itu yang akan ditempuh, PKS tidak lagi membutuhkan pencitraan artifisial, melainkan suatu langkah kolektif dan intensif yang dilakukan semua kader, bahwa mereka punya konsep dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. PKS ditantang untuk menunjukkan kembali kepada publik luas bahwa jargon politiknya sebagai partai dakwah yang bersih dan profesional bisa dihadirkan kembali sebagai roh penggerak perjuangan partai ini.

Secara politik, PKS sesungguhnya sudah punya modal baik di pusat maupun-kendatipun tidak merata benar-di daerah-daerah. Dari sini, peta politik PKS, khususnya secara electoral, sudah terbentuk sedemikian rupa. Pilkada serentak 2015, karena itu, menjadi ujian yang penting bagi PKS untuk mempertahankan atau bahkan memperluas peta politiknya di daerah-daerah. Peluang untuk yang terakhir ini cukup tinggi.

Sedangkan secara elektoral dalam Pemilu 2019, PKS juga punya peluang untuk meningkatkan dukungan suara dan kursi, apabila kader-kadernya memang siap bersaing. Perkembangan eksternal partai-partai Islam, khususnya, juga akan mempengaruhi prospek elektoral PKS. Saat ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai Islam yang "paling senior" tengah terlanda perpecahan, dan apabila jalan keluarnya tidak mulus, konstituennya bisa jadi akan lebih memilih partai Islam yang dinilai lebih mapan dan solid. Dalam hal ini, PKS bisa menjadi alternatif utamanya.

Soliditas PKS tampaknya akan dilengkapi dengan pilihan politiknya yang konsisten dalam konstelasi politik nasional. Para elite PKS telah menegaskan bahwa partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan, sebagai dalam istilah Sohibul Imam "oposisi loyal". Konsistensi ini penting, dan publik tetap akan melihat sejauh mana PKS memperlihatkan wajahnya di parlemen sebagai kekuatan kritis. Dari sini, prospek PKS untuk diapresiasi positif oleh masyarakat sangat terbuka. [tempo]


posted by @Adimin

Fragmen Kehidupan, Dimana Kita Berhenti?

Oleh: Nandang Burhanudin

Fase-fase hidup kita selalu dihiasi fragmen. Ada yang keren beken. Ada yang busuk bak ayam tiren. Semua merenda sebuah cerita, apakah kita menjadi pemenang kehidupan atau pecundang.

Sebagai misal. Jika berbicara seputar Erdogan. Tak habis-habisnya terpapar keajaiban-keajaiban menakjubkan. Di tengah kehidupan yang penuh dusta dan angkara murka. Erdogan seolah menjadi oase harapan. Bahwa tak semua pemimpin dunia ini urakan.

Namun beda halnya dengan As-Sisi di Mesir atau Jokowi di Indonesia. Fragmen-fragmen kehidupan yang ditampilkan, selalu membuat sesak dada tak berkesudahan. As-Sisi melebihi malaikat maut. Datang mengancam siapapun yang berusaha unjuk tangan. Sedangkan Jokowi melebihi penyakit Aids. Membuat siapapapun dag-dig-dug berkepanjangan.

Dalam skala personal. Kita dihadapkan fenomena seorang LHI. Manusia terpidana 18 tahun, atas tuduhan penyuapan yang belum terjadi. Aroma hukuman berbau politis dan konspirasi. Namun Mahasuci Allah. Dalam penjara itulah, LHI menjadi manusia yang tengah dibersihkan, luar dalam.

Bandingkan dengan Abraham Samad. Ia sendiri yang blak-blakan membuka rekaman telpon LHI dengan wanita yang ternyata sah secara negara dan agama sebagai istrinya. Tapi tak lama kemudian, AS meraih predikat lebih mengenaskan. Sebagai penikmat wanita yang justru bukan istrinya.

Di titik ini saya memahami. Setiap dosa itu ada limit, ada batas maksimal. Boleh jadi, banyak yang mengira saya adalah orang baik atau orang shalih. Tapi pada dasarnya, Allah masih menutupi aib diri yang penuh borok dan bobrok ini. Pun di sisi lain, ada orang yang kita vonis sebagai manusia bejat dan jahat. Tapi ternyata, karena kejahatan dan kebejatannya itu, ia mengakrabkan diri dengan taubat.

Kawan! Tak ada kebahagiaan selain kita berada dalam gerbong perjuangan bersama Islam. Tidak pernah berhenti saat kita terhempas atau terjerumus dosa, sebesar apapun itu. Pun tidak pernah bangga dengan taat dan ibadah, sebesar apapun itu. Karena kita tak tahu, di halte mana tempat penghentian kita saat wafat. Kita hanya berusaha, agar Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah.

Mari berdoa, agar diri kita atau anak keturunan kita ada yang mirip dengan Erdogan atau Mursi di saat hidup atau seperti Syaikh Ahmad Yasin dari Palestina, Syaikh Hasan Al-Banna dari Mesir, Syaikh Omar Mokhtar dari Libya, Buya Hamka dan M. Natsir dari Indonesia saat wafat.

posted by @Adimin

Perda Islam dan Ijtihad Politik

Perda bernuansa syariat Islam yang sukses dilakukan Patabai adalah sebagai bentuk ijtihad penegakan syariat Islam dalam konteks formal-struktural

PENEGAKAN Syariat Islam di Indonesia seolah jadi isu yang tidak pernah mati. Sejak lama, perjuangan umat Islam untuk menegakkan syariat Islam di Tanah Air tidak pernah surut. Baik usaha secara kultural maupun struktural-konstitusional. Sejak tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus, ekspektasi penerapan syariat Islam umat Islam tidak begitu signifikan. Meski begitu, umat Islam tidak putus asa dan masih berjuang dengan segala cara. Salah satunya yang dilakukan Nangro Aceh Darussalam yang telah dapat privillege khusus dari pemerintah berupa otonomi khusus (otsus) untuk menegakkan Syariat Islam.

Hal serupa juga dilakukan di bumi Sulawesi Selatan. Perjuangan ini dilakukan oleh sejumlah tokoh dan ulama yang tergabung dalam Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang dikomandani langsung oleh putra pejuang legendaris Sulsel, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar. Meski begitu, usaha untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia bagian timur ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perjuangan KPPSI agar Sulawesi Selatan dapat otsus penegakan syariat Islam sampai sekarang belum terwujud. Salah satu sebabnya, belum dapat rekomendasi dari gubernur untuk diajukan ke pemerintah pusat.

Sepanjang sejarah, penegakan syariat Islam di Tanah Air selalu diwarnai pro-kontra. Hal itu karena syariat Islam masih dipandang negatif dengan sederet stigma miring. Syariat Islam dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena ada hukum potong tangan dan rajam. Tak sedikit orang yang takut jika syariat Islam diberlakukan. Khususnya kaum sekular-pluralis. Mereka menentang habis-habisan dan secara terang-terangan penegakan syariat Islam. Tak hanya itu, aktivis syariat Islam juga dicitrakan buruk, seperti kelompok radikalis, ekstrimis, dan subversif. Padahal, syariat Islam tidak sesempit pandangan mereka.

Kendati perjuangan KPPSI agar Sulsel dapat otsus penegakan syariat masih jauh, bukan berarti tidak memiliki sumbangsih terhadap pembangunan negara. Setidaknya, penegakan syariat Islam berupa Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Islam yang digulirkan di Kabupaten Bulukumba jadi bukti bahwa syariat Islam telah memberikan sumbangsih signifikan terhadap pembangunan daerah. Hal itulah yang dirasakan Mantan Bupati Kabupaten yang terletak di ujung Selatan Provinsi Sulsel ini yang menjabat selama dua periode, 1995-2000 dan 2000-2005, Drs. H. Andi Patabai Pabokori.

Andi Patabai tergolong sukses memimpin Kabupaten Bulukumba. Dari sisi APBD naik signifikan. Begitu juga tingkat kriminalitas. Dari yang sebelumnya angka kriminalitas tinggi, setelah kepemimpinannya turun drastis. Seluruh Muslimah mengenakan pakaian Muslim. Masyarakat Muslim Bulukumba pun pandai membaca Al Quran. Kegiatan keagamaan selalu semarak. Non Muslim pun merasakan manfaatnya hingga tak sedikit yang justru mendukung perda. Gara-gara kesuksesan itu, dia pun dipercaya masyarakat untuk jadi Bupati selama dua periode. Katanya, bahkan, seandainya boleh mencalonkan untuk ketiga kali, masyarakat berharap dia maju kembali jadi Bupati.

Ketika pertama memimpin Bulukumba, Patabi cukup miris melihat kondisi masyarakatnya. Kriminalitas tinggi. Pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian kerap kali terjadi. Begitu juga miras banyak diperjual belikan. Karena itu, dia berfikir, cara untuk menanggulangi itu semua hanya satu: dengan syariat Islam. Patabai pun berfikir simpel. Syariat itu tidak mesti harus dengan rajam dan potong tangan. Tapi, hal-hal sederhana, seperti baca tulis Al-Quran, melarang penjualan miras, kewajiban mengenakan baju muslimah bisa mencegah praktik kriminalitas.

Dia yakin dengan itu masyarakat di Bulukumba bisa hidup aman, nyaman, dan tenang. Konsep format atau wadah penerapan syariat Islam yang dilakukan Patabai berupa Perda bernuansa Islam. Dia membuat empat Perda. Antara lain: Pertama, Perda Nomor: 03 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol. Kedua, Perda Nomor: 02 Th. 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah. Ketiga, Perda Nomor: 05 Th. 2003, tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah. Keempat, Perda Nomor : 06 Th. 2003 tentang Pandai Baca Al Quran bagi siswa dan Calon Pengantin.

Perda-perda itu ternyata sangat efektif. Dalam tempo dua tahun, masyarakat telah merasakan efeknya. Kriminalitas turun drastis. Tidak ada lagi orang jualan miras. Tidak ada lagi pencurian. Bahkan, katanya, binatang peliharaan dan kendaraan jika dibiarkan di luar rumah pada malam hari akan aman. Khususnya untuk zakat. Pendapat zakat naik drastis. Patabai mewajibkan jajaran pejabat daerah untuk menyisihkan gajinya untuk zakat. Dana itu pun bisa terkumpul ratusan juta rupiah per bulan dan bisa digunakan untuk membantu masyarakat.

Apa yang terjadi di Bulukumba sebenarnya potret baik penegakan syariat Islam. Meski masih berupa empat perda. Hal itu menandakan jika syariat Islam ditegakkan akan memberikan manfaat, bukan mafsadah. Hal itu sekaligus menepis ketakutan sejumlah kelompok dan tanggapan miring tentang syariat Islam bahwa syariat Islam itu menyelamatkan, bukan saja umat Islam, tapi juga non-Muslim.

Ijtihad

Perda bernuansa syariat Islam yang sukses dilakukan Patabai adalah sebagai bentuk ijtihad penegakan syariat Islam dalam konteks formal-struktural. Syariat Islam itu tidak mesti identik dengan atau menunggu daulah Islamiyah atau khilafah Islam. Format wadah syariat Islam bersifat fleksibel, tidak absolut (qothi’). Hal itu membuka ruang ijtihad. Ijtihad itu justru satu sisi lebih efektif dalam membumikan Islam dalam konteks formal.

Diskursus wadah penerapan syariat Islam juga mengemuka dalam kongres KPPSI yang diadakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar 7-9 Maret ini. Amir KPPSI, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar mengatakan tidak ada dalil qothi baik dalam al Quran maupun hadits yang mengatakan daulah Islamiyah. Karena itu, wadah syariat Islam bersifat ijitihadi dan fleksibel. Fleksibelitas itu bisa diterjemahkan ke berbagai cara. Bisa melalui otonomi khusus, bisa melalui perda-perda syariat Islam, atau daerah Islam binaan. Tergantung probabilitas yang paling memungkinkan.

 

Karena itu, apa yang dilakukan mantan Bupati Bulukumba patut ditiru. Setidaknya, dengan digulirkannya perda-perda bernuansakan syariat Islam bisa membantu pembangunan daerah dengan menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi dan religiusitas masyarakat

Oleh : Syaiful Anshor

posted by @Adimin

Sebelas Rambu Bagi Seorang Pemimpin

Pertama : Niat Ikhlas.
 

Seorang pemimpin dalam memegang jabatannya itu harus diniatkan semata-mata hanya untuk menegakkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ia akan memperoleh yang dijanjikan Allah kepadanya, jika melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik. Karena setiap amal tergantung niat pelakunya, dan keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada niatnya dalam memegang kepemimpinan itu; apakah untuk memperkaya diri atau semata-mata Lillahi Ta'ala.
Kedua : Pemimpin Harus Dari Kaum Laki-Laki.
Seorang wanita tidak boleh diangkat menjadi pemimpin, baik untuk komunitas tertentu, skala kecil, apalagi untuk masyarakat yang lebih luas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمْرَهُمْ اِمْرَأََةٌ.
"Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita".[1]

Salah satu hikmahnya, karena wanita memiliki beberapa kelemahan dan kondisi yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan tugas. Wanita memiliki akal dan fisik yang lemah, serta tidak terlepas dari kondisi tertentu, misalnya haidh, nifas, melahirkan, menyusui, dan lain-lain.
Ketiga : Tidak Meminta Jabatan.
Secara syar'i, meminta jabatan adalah dilarang kecuali dalam kondisi tertentu. Seseorang yang menginginkan suatu jabatan dan berusaha dengan sungguh untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan terhormat dalam pemerintahan, kemungkinan besar ia akan mengorbankan agamanya demi mencapai keinginannya itu. Dia pun rela melakukan apa saja, meskipun merupakan perbuatan maksiat demi mendapatkan atau untuk mempertahankan kedudukan yang telah ia raih. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita meminta jabatan. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengingatkan, betapa berat tanggung-jawab jabatan tersebut pada hari Kiamat nanti. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.
"Kalian selalu berambisi untuk menjadi penguasa, padahal akan membuat kalian menyesal pada hari Kiamat kelak. Sungguh hal itu (ibarat) sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan" [2]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengingatkan seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Radhiyallahu 'anhu akan bahayanya memegang sebuah jabatan pemerintahan serta berat dan besarnya tanggung jawab yang akan dipikul. Beliau bersabda:
يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ.
"Ya Abu Dzar, aku lihat engkau seorang yang lemah dan aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. Janganlah engkau memimpin dua orang dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim".[3]
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda kepada 'Abdur-Rahmân bin Samurah Radhiyallahu 'anhu.
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن سمرة لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
Ya 'Abdur-Rahmân, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan. Apabila jabatan itu diberikan kepadamu dikarenakan engkau memintanya, maka jabatan itu sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Namun apabila jabatan itu diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Jika engkau bersumpah atas suatu perkara, setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik dari sumpahmu, maka tunaikan kafaratnya dan lakukan apa yang lebih baik".[4]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah menolak pemintaan salah seorang sahabat yang datang meminta agar diberi sebuah jabatan. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.
إِنَّا- والله- لَا نُوَلِّي هَذَا الأمرَ أحدًا سَأَلَهُ وَلَا أحدًا حَرَصَ عَلَيْهِ.
"Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang memintanya dan berambisi untuk mendapatkannya." [5]
Alasan penolakan ini, karena setiap orang yang berambisi tentu berani melakukan apa saja demi mendapat jabatan atau demi mempertahankannya. Oleh karena itu, selayaknya jangan berambisi dan berusaha untuk mendapatkan jabatan pemerintahan. Sebab hal itu dapat menghalangi taufiq Allah Azza wa Jalla, sehingga sepenuhnya akan dibebankan kepadanya. Sikap ambisius akan mendorongnya berbuat aniaya dan dosa besar demi mendapatkan dan mempertahankannya. Namun, bila jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya bahkan tidak menyukainya, maka Allah akan memberinya taufiq dan akan membantunya dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.
Sebagian orang berdalih bolehnya meminta jabatan dengan mendasarkan kepada kisah Nabi Yûsuf Alaihissallam yang meminta kedudukan kepada Raja Mesir, sebagaimana diceritakan oleh Allah:
"Yusuf berkata: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)". [Yûsuf/12:55].
Untuk membantah dalih di atas, berikut ini kami nukilkan bantahan dari Syikh 'Abdul-Malik ar- Ramadhani dalam kitab Madârikun-Nazhar: "Padahal sebenarnya beliau meminta jabatan itu setelah memperoleh kesaksian dari Allah, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:
"Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan". [Yûsuf /12:55].
Ahli sastra Arab dapat membedakan antara kata al-hâfîzh (dalam arti orang yang bisa menjaga) dengan kata al-hâfîzh (dalam arti orang yang pandai menjaga). Begitu juga kata al-'Âlîm (orang yang mengetahui) dengan kata al-'Âlîm (orang yang sangat mengetahui).Perhatikan benar-benar perbedaan ini, karena merupakan salah satu rahasia Al-Qur`ânul-Hakim!
Sungguh mengherankan melihat segelintir orang yang mempersilakan dirinya menerima jabatan-jabatan politik -meski sistem parlemen tersebut kafir dan keji- lantas menjadikan perbuatan Nabi Yûsuf Alaihissallam tadi sebagai alasannya. Mereka lupa bahwa Nabi Yûsuf Alaihissallam tidak pernah meminta jabatan, akan tetapi penguasalah yang menawarkan jabatan kepadanya. Tawaran itupun baru diterima setelah sang penguasa memberikan jaminan keamanan dan kebebasan, tanpa ada pemaksaan, penyingkiran, pemecatan, jebakan, tawar-menawar dan tuntutan-tuntutan!
Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Yûsuf tersebut:
"Dan Raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku," maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami". Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan". [Yûsuf/12:54-55].
Sedangkan para aktifis politik dewasa ini hanya mengandalkan keimanan dan terlalu percaya diri. Sehingga setan datang melukiskan khayal, seolah-olah mereka adalah orang yang kuat dalam memegang kebenaran. Padahal hakikatnya mereka telah melebur dalam undang-undang produksi manusia. Wallahul-Musta'an. Adapun Nabi Yûsuf Alaihissallam, ia sama sekali tidak mengorbankan agamanya demi kepentingan politik. Nabi Yûsuf Alaihissallam tidak mengerahkan kemampuan dalam berpolitik secara syar'i, dan tidak menerapkan undang-undang rajanya yang kafir itu dengan mengatasnamakan kepentingan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya:
"Tiadalah patut Yûsuf menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui". [Yûsuf/12:76].[7]
Anggaplah alasan-alasan mereka itu kita terima, maka kita bantah dengan kaidah Ushul Fiqih: "Syariat sebelum kita tidak lagi menjadi syariat bagi kita, jika bertentangan dengan syariat kita". Dalam masalah ini perbuatan Nabi Yûsuf Alaihissallam itu bertentangan dengan syariat kita. Karena kita dilarang meminta jabatan, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abdur-Rahmân bin Samurah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku: "Wahai Abdur-Rahmân, janganlah meminta jabatan. Jika engkau diberi jabatan karena memintanya, niscaya engkau akan dibebani. Jika engkau diberi jabatan tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong dalam melaksanakannya". Muttafaqun 'alaihi.
Kita bantah pula, sesungguhnya Nabi Yûsuf Alaihissallam telah mendapat rekomendasi dari Allah, dan beliau Alaihissallamhanya melaksanakan yang diperintahkan Allah. Artinya, seluruh manusia pasti terkena hukum: "Karena, jika engkau diberi jabatan karena memintanya, niscaya engkau akan dibebani" kecuali orang-orang yang dijaga oleh wahyu sehingga bisa terhindar dari kesalahan.
Adapun orang-orang berlagak pintar itu tunduk kepada undang-undang yang sedang atau akan berlaku. Bahkan sebelum menduduki jabatan, mereka harus bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi yang berlaku. Begitulah kenyataannya! Kita tidak pernah melihat kenyataan selain itu. Sungguh aneh orang yang ingin menyingkirkan kekufuran dengan membawa kekufuran baru.
Secara singkat, dalam hal ini dapat kita simpulkan lima jawaban.
1. Nabi Yûsuf Alaihissallam tidak meminta jabatan, namun hanya ditawari, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Adapun perkataan "jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)", ini merupakan penjelasan tentang spesialisasi yang beliau miliki dan pilihan secara pribadi.
2. Nabi Yûsuf Alaihissallam terhindar dari tekanan Raja dan dapat melaksanakan syariat Islam secara baik. Dua hal ini mustahil dapat diterapkan pada undang-undang sekuler sekarang ini.
3. Nabi Yûsuf Alaihissallam mendapat rekomendasi dari Allah karena kedudukan beliau selaku rasul. Beliau terhindar dari gangguan-gangguan yang bisa menimpa orang lain.
Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin: Bahwa Amirul-Mukminin 'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu 'anhu mengangkat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu menjadi Gubernur Bahrain. Lalu Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu pulang dengan membawa uang sebesar 10.000 dinar. Maka Umarpun berkata kepadanya: "Hai musuh Allah dan kitab-Nya, apakah engkau telah mengumpulkan kekayaan sebanyak ini?"
Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu menjawab: "Aku bukan musuh Allah dan kitab-Nya, akan tetapi aku musuh terhadap orang yang memusuhi Allah dan kitab-Nya!
"Lalu dari mana harta sebanyak itu?" selidik Umar.
"Dari ternak kuda-kudaku beranak pinak, dari hasil bumiku, dan dari hadiah yang datang terus-menerus," jawab Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu. Merekapun menyelidikinya dan mendapati kebenaran pengakuan Abu Hurairah Radhiyalahu 'anhu tadi.
Setelah itu 'Umar Radhiyallahu 'anhu memanggilnya kembali untuk diserahi jabatan, namun Abu Hurairah menolaknya. Umar Radhiyallahu 'anhu berkata kepadanya: "Apakah engkau tidak suka pekerjaan ini, padahal orang yang lebih baik daripadamu menerima tawaran seperti ini, yakni Nabi Yûsuf Alaihissallam?!"
Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu menjawab: "Yûsuf Alaihissallam adalah seorang nabi, putera seorang nabi, dan cucu seorang nabi. Sedangkan aku, hanyalah Abu Hurairah putera Umaimah. Aku takut terhadap tiga kesulitan sebagai akibat dari dua perkara".
"Mengapa tidak engkau katakan lima perkara saja!" sergah Umar Radhiyallahu 'anhu.
Jawab Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu "Saya takut berkata tanpa ilmu dan memutuskan perkara tanpa belas kasih, akibatnya aku dipukul, hartaku dirampas dan kehormatanku dicemarkan!"[8]
4. Syariat sebelum kita bukanlah syariat bagi kita bila bertentangan dengan syariat kita. Dalam masalah ini meminta jabatan seperti yang dilakukan Nabi Yûsuf Alaihissallam bertentangan dengan syariat kita.
5. Nabi Yûsuf Alaihissallam menduduki jabatannya untuk menjalankan misi kerasulan. Sekiranya ada yang boleh mengikuti perbuatan Nabi Yûsuf Alaihissallam tersebut, maka ia harus seorang pewaris nabi, yaitu ulama mujtahid.
Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata: "Jika tindakan semacam itu dibenarkan, maka seorang alim boleh merekomendasikan dirinya untuk menempati kedudukan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai ulama. Hal itu termasuk menceritakan nikmat-nikmat Allah kepadanya sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang telah dianugerahkan itu" [9]. Wallahu a'lam.
Keempat : Berhukum dengan Hukum Allah.
Ini merupakan kewajiban terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dan penguasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah". [al-Mâ`idah/5:49].
Memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan seorang pemimpin. Jika ternyata ia menyimpang dari hukum Allah, maka ia bukanlah orang yang pantas untuk mengemban jabatan itu.
Kelima : Menjatuhkan Hukum Secara Adil Diantara Manusia.
Ini juga termasuk kewajiban terbesar yang harus diemban oleh seorang penguasa. Allah Subhanhu wa Ta'ala berfirman:
"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". [Shâd/38:26].
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
"...dan (menyuruh kamu) agar senantiasa bersikap apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil .." [an-Nisâ`/4:58].
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.
"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, pada hari Kiamat kelak, ia berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla yang Maha pengasih. Kedua tangan Allah sebelah kanan. (Mimbar tersebut) diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam berhukum mereka, keluarga mereka, dan yang mereka kuasai" [10]
Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib bersikap adil terhadap rakyatnya dan memberikan perlakuan yang sama di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
"... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..." [al-Mâ`idah/5:8].
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
مَا مِنْ أَمْيرٍ عَشَرَةٍ إِلَّا وَهُوَ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكَّهُ العَدْلُ أَوْ يُوْبِقَهُ الجورِ.
"Tidaklah seorang lelaki memimpin sepuluh orang, kecuali ia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu pada hari Kiamat. Kebaikan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan, atau dosanya akan membuat dirinya celaka" [11].
Keenam : Siap Memenuhi Kebutuhan Rakyat dan Mendengar Keluhannya.
Seorang pemimpin harus membuka pintunya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, mendengarkan pengaduan orang-orang yang teraniaya dan keluhan mereka. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَ حَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ.
"Tidaklah seorang pemimpin atau seorang penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan, keperluan serta orang-orang fakir, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya" [12]
Hadits ini merupakan ancaman keras dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap pemimpin yang menutup pintu dari rakyat yang dipimpinnya.
Ketujuh : Memberi Nasihat Kepada Rakyatnya dan Tidak Mengkhianatinya.
Seorang pemimpin harus selalu memberi nasihat yang baik kepada rakyatnya tentang segala perkara berkaitan dengan urusan dunia maupun agama. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.
"Tak seorang pemimpinpun yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak pernah letih dari mengayomi dan menasihati mereka, kecuali pemimpin itu akan masuk ke dalam surga bersama mereka" [13].
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:
مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
"Tidaklah seorang hamba yang mendapat amanah dari Allah untuk mengayomi rakyat, lantas ia meninggal pada hari meninggalnya dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah telah haramkan surga baginya". [14]
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:
الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.
"Dari Tamim ad-Daari, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Diin (agama) itu adalah nasihat," kami bertanya: "Untuk siapa?" Beliau menjawab: "Untuk Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya".[15]
Masyarakat juga harus memberikan nasihat kepada pemimpin dan tetap mentaatinya, selama mereka tidak disuruh kepada perkara yang dilarang Allah. Jangan sampai mereka melepaskan diri dari ketaatan dan melakukan pemberontakan walau bagaimanapun buruknya penguasa itu. Kecuali bila terlihat kekufuran yang nyata, dan ada dalil yang jelas tentang pengkafiran tersebut dari Allah.
Kedelapan : Pemimpin Jangan Menerima Hadiah.
Jika ada rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin, hampir bisa dipastikan, dibalik itu mereka ingin agar sang pemimpin dekat dengannya dan menyukai dirinya. Maka seorang pemimpin janganlah menerima hadiah-hadiah semacam ini. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
الهَدِيَّةُ إِلَى الإِمَامِ غَلُوْلٌ
"Hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin adalah pengkhianatan" [6].
Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:
هَدَايَا العُمَّالِ غَلُوْلٌ
"Hadiah-hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah pengkhianatan".[17]
Demikian juga, semua orang yang bertugas melayani urusan kaum muslimin, ia tidak boleh menerima hadiah dan jangan ada sedikitpun yang disembunyikannya. Berapapun hadiah yang diterimanya, harus ia serahkan kepada pemerintah. Jangan ada sedikitpun yang dijadikan sebagai milik pribadi. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
"Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk mempimpin lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih, maka pada hari Kiamat nanti ia akan datang membawanya" [18]
Salah seorang gubernur Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ada yang berkata: "Yang ini untuk kalian dan yang ini dihadiahkan untukku," lantas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا.
"Amma ba'du, mengapa pejabat yang kami angkat berkata: "Yang ini dari hasil pekerjaan kalian, sementara yang ini khusus dihadiahkan untukku?" Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, lalu ia tunggu, apakah masih ada orang yang mau memberikan hadiah untuknya ataukah tidak?" [19]
Kesembilan : Seorang Pemimpin Harus Mengambil Penasihat dari Kalangan Orang-Orang Shâlih.
Seorang pemimpin harus mengambil penasihat dari kalangan orang-orang shâlih yang mampu mengingatkannya saat ia lupa, dan membantunya saat teringat, selalu mengawasinya agar bersikap baik dan berlaku adil, memberinya nasihat dan pengarahan, serta mendorongnya untuk berbuat baik dan menjaga ketakwaan. Dengan cara ini, maka semua urusan pasti lurus.
Adapun penasihat yang buruk, tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan darinya. Karena mereka tidak dapat membantu untuk berbuat kebajikan, bahkan akan membantu setan untuk menggelincirkan si pemimpin. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى.
"Tidak ada nabi yang Allah utus, dan tidak pula ada seorang pemimpin yang Dia angkat, kecuali mereka mempunyai dua jenis teman dekat. Teman yang menyuruhnya untuk berbuat baik serta selalu membantunya dalam berbuat baik, dan teman yang menyuruhnya berbuat untuk jahat serta selalu mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Orang yang selamat, ialah orang yang memang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala" [20].
Kesepuluh : Seorang Pemimpin Harus Bersikap Ramah Terhadap Rakyat.
Sebagaimana dikatakan para ulama salaf, seorang pemimpin harus bersikap sebagai anak terhadap orang-orang tua, sebagai saudara untuk yang sebaya, dan sebagai orang tua terhadap anak-anak. Ia harus bersikap lembut, ramah serta menyayangi mereka, dan tidak membebaninya dengan urusan yang tidak mereka sanggupi. Dengan sikap ini, sebagai pemimpin, ia berhak mendapat doa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.
اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ
"Ya Allah, bagi siapa yang menjadi penguasa umatku, lalu ia menyulitkan mereka, maka timpakanlah kesulitan kepadanya. Dan barang siapa yang menjadi penguasa umatku, lalu ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia.". [21]
Kesebelas : Jujur Menjalankan Semua Urusan yang Berkaitan dengan Kaum Muslimin.
Dalam hal ini, seorang pemimpin harus membantu ahli sunnah serta membasmi ahli bid'ah dan pelaku kerusakan, mengibarkan panji amr ma'ruf nahi mungkar serta panji-panji jihad fi sabilillah, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan, agama, harta kaum muslimin dan lain-lain.
Ia juga harus mengevaluasi kinerja para pejabat dan pegawainya secara kontinyu, memperhatikan cara mereka menjalankan tugas, dan sikap mereka terhadap rakyat. Ia juga harus memilih jalan terbaik dalam menyelesaikan semua problem masyarakat. Para bawahan juga diharuskan memberi laporan-laporan secara jujur dan rinci mengenai tugas yang telah dilakukan. Sesungguhnya ia akan mempertangungjawabkan semua tugas dan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

posted by @Adimin

Mengatur Telkom dari Lapangan Golf, wow..wow..wow...wow... enak sekaleeee..

Siang awal Mei lalu. Wahyu Sakti Trenggono tengah berbincang dengan ketujuh koleganya di ruang tunggu Jakarta Golf Club Rawamangun, Jakarta Timur. Bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) ini kemudian mengeluarkan ponsel genggamnya. Sejurus ia memencet salah satu nomor yang tersimpan di dalamnya. Melalui pengeras suara, bunyi nada panggilan pun terdengar jelas.

Ketujuh koleganya pun menutup mulut rapat-rapat. Mereka mendengarkan dengan seksama suara telepon genggam Trenggono yang menanti jawaban. Begitu diangkat, pebisnis yang dijuluki ”raja menara base transceiver station (BTS)” ini langsung menyapa dan memberi kabar. ”Pak Hatta, kawan-kawan kita sudah kumpul. Kawan-kawan ini nantinya yang akan mengamankan kita,” kata sumber yang ikut dalam pertemuan itu, menirukan Trenggono.

Dari seberang telepon, pria yang dipanggil Pak Hatta itu pun menimpali. “Tolong diatur yang baik. Pak Trenggono tentu lebih tahu untuk tugas-tugas selanjutnya.” Pemilik suara dari seberang telepon itu tak lain adalah Muhammad Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Tujuh kolega Trenggono itu di antaranya Arif Yahya, Alex J Sinaga, Rinto Dwi Hartomo, dan Abdul Satar.

Konteks pembicaraan mereka, lanjut sumber, dalam rangka persiapan calon direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). ”Itu langkah-langkah awal pertemuan. Selanjutnya, pada saat mau dieksekusi, langsung dikumpulkan di rumahnya Pak Hatta Rajasa di Cipete,” tutur sumber itu kepada Prioritas Rabu pekan lalu.

Menjelang penentuan direksi Telkom dan Telkomsel, lanjut sumber, mereka kerap melakukan pertemuan. Karena Trenggono hobi main golf, pertemuan pun kebanyakan dilakukan dari satu lapangan golf ke lapangan golf yang lain. Paling sering di Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun dan Klub Golf Bogor Raya. ”Setiap pertemuan, selalu ada komunikasi dengan Pak Hatta Rajasa,” katanya.

Kegemaran Trenggono bermain golf diamini penjaga rumahnya, Muslim. Menurut dia, Trenggono yang tinggal di Jalan Cendana Raya Nomor 89, Bekasi Barat, Jawa Barat, lebih sering ke lapangan golf ketimbang ke kantor. ”Bapak (Trenggono) hobi sekali. Kalau ada turnamen pasti ikut. Karena bisnisnya kan dapat di golf,” kata Muslim. Pernyataan senada juga disampaikan pihak Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun. ”Sepekan bisa tiga kali. Kadang siang, kadang sore,” kata Erna, Kasir Proshop JGC.

Sepekan setelah perbincangan di telepon itu, tepatnya 11 Mei 2012, Arif Yahya terpilih menjadi Direktur Telkom lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telkom. Ia menggantikan Rinaldi Firmansyah untuk masa jabatan 2012 – 2017. Arief Yahya sebelumnya menjabat Direktur Enterprise and Wholesale.

Pergantian ini tentu mengagetkan. Mengingat banyak pihak yang mengatakan Rinaldi tak bakal tergeser. Apalagi, berdasarkan RUPS Luar Biasa Telkom yang digelar awal 2011, Rinaldi bakal meneruskan jabatannya hingga 2015. Tak kalah penting, saat ini kinerja Telkom sedang bagus-bagusnya. Pendapatan bersih perusahaan telekomunikasi plat merah itu, di tahun 2011 saja mencapai Rp 10,965 triliun.

Sakti Wahyu Trenggono

Berada di pucuk pimpinan Arief Yahya diberi kewenangan penuh memilih susunan direksi di bawahnya oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Bersih-bersih pun segera dilakukan. Semua jajaran direksi warisan Rinaldi dibabat habis. Satu-satunya yang tersisa tinggal Indra Utoyo, sebelumnya menjabat Chief Information Technology.

Tak berhenti di situ, sepekan kemudian, tepatnya 16 Mei 2012, Arief yang datang dengan gaung Solid, Speed, dan Smart (3S) itu juga langsung merombak pejabat teras Telkomsel. Alex Janangkih Sinaga ditahbiskan menjadi Dirut Telkomsel menggantikan Sarwoto Atmosutarno. Lalu berlanjut ke jajaran direksi.

Pergantian besar-besaran itu disinyalir sarat kepentingan politik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Riad Oscha Chalik mengatakan, perombakan tersebut sebagai upaya memperkuat gerbong si rambut perak alias Hatta Rajasa di perusahaan plat merah itu. Untuk membangun gerbong itu, dipercayakan kepada Trenggono.

Riad menuturkan, kondisi Telkom saat ini sudah seperti partai politik. Ketuanya Dirut Telkom dan Ketua Hariannya Dirut Telkomsel. “Lalu ada Sekjennya, yaitu Rinto. Dia ini tanpa jabatan, tapi tim lobi kanan kiri,” ungkap Riad. Selain itu, ada nama Mukhlis Moechtar, Komisaris Telkomsel. “Dia orangnya Hatta Rajasa,” tuturnya. Ditanyakan kemungkinan alasan perombakan itu, Riad menjawab, “Untuk konsolidasi 2014.”

Terkait hal ini, Hatta Rajasa bungkam. Saat dikonfirmasi usai mengisi diskusi di Kampus Stikes Aisyiyah, Yogyakarta, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diam membisu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, kecuali wajahnya langsung memerah.

Upaya Prioritas mengkonfirmsi Trenggono pun tak menuai hasil. Pria kelahiran Semarang ini terkesan ogah menanggapi. Beberapa pesan pendek yang dikirim ke telepon genggamnya tak direspon. Begitu juga puluhan panggilan, tak digubr

- See more at: http://www.prioritasnews.com/2012/10/22/mengatur-telkom-dari-lapangan-golf/#sthash.JtTRd9e1.dpuf

Perombakan besar-besaran pejabat teras PT Telkom ditengarai sarat kepentingan politik. Hatta Rajasa disebut-sebut terlibat dalam permainan itu. - See more at: http://www.prioritasnews.com/2012/10/22/mengatur-telkom-dari-lapangan-golf/#sthash.JtTRd9e1.dpuf

Perombakan besar-besaran pejabat teras PT Telkom ditengarai sarat kepentingan politik. Hatta Rajasa disebut-sebut terlibat dalam permainan itu.

Perombakan besar-besaran pejabat teras PT Telkom ditengarai sarat kepentingan politik. Hatta Rajasa disebut-sebut terlibat dalam permainan itu. - See more at: http://www.prioritasnews.com/2012/10/22/mengatur-telkom-dari-lapangan-golf/#sthash.JtTRd9e1.dpuf

Siang awal Mei lalu. Wahyu Sakti Trenggono tengah berbincang dengan ketujuh koleganya di ruang tunggu Jakarta Golf Club Rawamangun, Jakarta Timur. Bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) ini kemudian mengeluarkan ponsel genggamnya. Sejurus ia memencet salah satu nomor yang tersimpan di dalamnya. Melalui pengeras suara, bunyi nada panggilan pun terdengar jelas.

Ketujuh koleganya pun menutup mulut rapat-rapat. Mereka mendengarkan dengan seksama suara telepon genggam Trenggono yang menanti jawaban. Begitu diangkat, pebisnis yang dijuluki ”raja menara base transceiver station (BTS)” ini langsung menyapa dan memberi kabar. ”Pak Hatta, kawan-kawan kita sudah kumpul. Kawan-kawan ini nantinya yang akan mengamankan kita,” kata sumber yang ikut dalam pertemuan itu, menirukan Trenggono.

Dari seberang telepon, pria yang dipanggil Pak Hatta itu pun menimpali. “Tolong diatur yang baik. Pak Trenggono tentu lebih tahu untuk tugas-tugas selanjutnya.” Pemilik suara dari seberang telepon itu tak lain adalah Muhammad Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Tujuh kolega Trenggono itu di antaranya Arif Yahya, Alex J Sinaga, Rinto Dwi Hartomo, dan Abdul Satar.

Konteks pembicaraan mereka, lanjut sumber, dalam rangka persiapan calon direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). ”Itu langkah-langkah awal pertemuan. Selanjutnya, pada saat mau dieksekusi, langsung dikumpulkan di rumahnya Pak Hatta Rajasa di Cipete,” tutur sumber itu kepada Prioritas Rabu pekan lalu.

Menjelang penentuan direksi Telkom dan Telkomsel, lanjut sumber, mereka kerap melakukan pertemuan. Karena Trenggono hobi main golf, pertemuan pun kebanyakan dilakukan dari satu lapangan golf ke lapangan golf yang lain. Paling sering di Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun dan Klub Golf Bogor Raya. ”Setiap pertemuan, selalu ada komunikasi dengan Pak Hatta Rajasa,” katanya.

Kegemaran Trenggono bermain golf diamini penjaga rumahnya, Muslim. Menurut dia, Trenggono yang tinggal di Jalan Cendana Raya Nomor 89, Bekasi Barat, Jawa Barat, lebih sering ke lapangan golf ketimbang ke kantor. ”Bapak (Trenggono) hobi sekali. Kalau ada turnamen pasti ikut. Karena bisnisnya kan dapat di golf,” kata Muslim. Pernyataan senada juga disampaikan pihak Jakarta Golf Club (JGC) Rawamangun. ”Sepekan bisa tiga kali. Kadang siang, kadang sore,” kata Erna, Kasir Proshop JGC.

Sepekan setelah perbincangan di telepon itu, tepatnya 11 Mei 2012, Arif Yahya terpilih menjadi Direktur Telkom lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telkom. Ia menggantikan Rinaldi Firmansyah untuk masa jabatan 2012 – 2017. Arief Yahya sebelumnya menjabat Direktur Enterprise and Wholesale.

Pergantian ini tentu mengagetkan. Mengingat banyak pihak yang mengatakan Rinaldi tak bakal tergeser. Apalagi, berdasarkan RUPS Luar Biasa Telkom yang digelar awal 2011, Rinaldi bakal meneruskan jabatannya hingga 2015. Tak kalah penting, saat ini kinerja Telkom sedang bagus-bagusnya. Pendapatan bersih perusahaan telekomunikasi plat merah itu, di tahun 2011 saja mencapai Rp 10,965 triliun.

Berada di pucuk pimpinan Arief Yahya diberi kewenangan penuh memilih susunan direksi di bawahnya oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Bersih-bersih pun segera dilakukan. Semua jajaran direksi warisan Rinaldi dibabat habis. Satu-satunya yang tersisa tinggal Indra Utoyo, sebelumnya menjabat Chief Information Technology.

Tak berhenti di situ, sepekan kemudian, tepatnya 16 Mei 2012, Arief yang datang dengan gaung Solid, Speed, dan Smart (3S) itu juga langsung merombak pejabat teras Telkomsel. Alex Janangkih Sinaga ditahbiskan menjadi Dirut Telkomsel menggantikan Sarwoto Atmosutarno. Lalu berlanjut ke jajaran direksi.

Pergantian besar-besaran itu disinyalir sarat kepentingan politik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Riad Oscha Chalik mengatakan, perombakan tersebut sebagai upaya memperkuat gerbong si rambut perak alias Hatta Rajasa di perusahaan plat merah itu. Untuk membangun gerbong itu, dipercayakan kepada Trenggono.

Riad menuturkan, kondisi Telkom saat ini sudah seperti partai politik. Ketuanya Dirut Telkom dan Ketua Hariannya Dirut Telkomsel. “Lalu ada Sekjennya, yaitu Rinto. Dia ini tanpa jabatan, tapi tim lobi kanan kiri,” ungkap Riad. Selain itu, ada nama Mukhlis Moechtar, Komisaris Telkomsel. “Dia orangnya Hatta Rajasa,” tuturnya. Ditanyakan kemungkinan alasan perombakan itu, Riad menjawab, “Untuk konsolidasi 2014.”

Terkait hal ini, Hatta Rajasa bungkam. Saat dikonfirmasi usai mengisi diskusi di Kampus Stikes Aisyiyah, Yogyakarta, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diam membisu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, kecuali wajahnya langsung memerah.

Upaya Prioritas mengkonfirmsi Trenggono pun tak menuai hasil. Pria kelahiran Semarang ini terkesan ogah menanggapi. Beberapa pesan pendek yang dikirim ke telepon genggamnya tak direspon. Begitu juga puluhan panggilan, tak digubr

http://www.prioritasnews.com/2012/10/22/mengatur-telkom-dari-lapangan-golf/

posted by @Adimin