Wako Mahyeldi, Lepas Mahasiswa Asal Minang Ke Al Azhar Mesir

 

PADANG -- Sebelum berangkat untuk melanjutkan pendidikan menuju Kampus Universitas Al Azhar di Mesir, lulusan atau para alumni dari berbagai Madrasah Aliyah atau pesantren di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, berpamitan dengan Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo di kediaman Rumah Dinas Walikota, Jl A Yani 11 beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan kali ini, 8 orang perwakilan serta didampingi pembimbingnya, Ust Mulyadi, diterima wako beserta istri, Ny Harneli Bahar.

Dalam kesempatan itu, wako mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang akan melanjutkan pendidikan kuliah S1 di Kampus Al Azhar beberapa tahun ke depan. Mahyeldi pun mendoakan, semoga semuanya dapat sukses dalam perkuliahan dan setelah tamat bisa mengabdi ke kampung halamannya masing-masing.

“Adik-adik semua bukan mewakili atas nama pribadi saja, namun juga mewakili daerah dan bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah melaksanakan perkuliahan dengan baik dan jaga nama baik kita selama di sana. Harapan kami, semoga semuanya bisa sukses di sana,"ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Ust Mulyadi mengatakan, rombongan calon mahasiswa/mahasiswi yang berangkat kuliah ke Al Azhar kali ini sebanyak 45 orang. Dari semuanya, telah melalui tahap seleksi pertama di Pekanbaru lalu di Kemenag pusat dan seleksi terakhir di Kampus Al Azhar.

“Alhamdulillah, mereka telah berhasil dan lulus dengan mendapat beasiswa kuliah dari Al Azhar University. Insya Allah pekan depan mereka sudah mulai kuliah,” sebut Mulyadi. [humas dan protokol kota Padang]

posted by @Adimin

PKS Eratkan Silaturahmi dan Minta Masukan Ormas Islam Nasional

JAKARTA (8/9) - Bidang Pembangunan Umat (BPU) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan Silaturahmi dan Ta'aruf Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dengan Pimpinan Ormas-Ormas Islam di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Selasa (8/9) malam.

Sekretaris BPU DPP PKS, H. Ika Fitriandi mengatakan acara ini merupakan undangan dari Ketua Majelis Syuro PKS kepada pimpinan ormas Islam terkait perkenalan DPTP PKS yang baru.

"Jadi memang sepenuhnya hari ini silaturahmi. Selain itu, kami meminta masukan dari seluruh ormas yang ada di Indonesia untuk langkah DPTP PKS ke depan," katanya.

Rangkaian acara Silaturahmi bersama ormas Islam, lanjut Ika, dimulai dengan ta'aruf, yaitu memperkenalkan DPTP PKS yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Syuro (MS) PKS, Dr Salim Segaf Al Jufri.

"Acara dimulai dengan ta'aruf, setelah itu MS ingin mendapatkan masukan dari seluruh ormas Islam untuk menjadi bahan DPTP PKS melangkah ke depan," pungkas Ika.

Hadir pula pada kesempatan itu Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua MS PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, serta pimpinan ormas-ormas Islam nasional. Di antaranya pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Mathlaul Anwar, Persatuan Ummat Islam, Persatuan Islam (PERSIS), Syarikat Islam (SI), serta Al Irsyad Al Islamiyah.

Selain itu, pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Persaudaraan Muslim Indonesia (PARMUSI), Front Pembela Islam (FPI), Perguruan Islam Asy Syafiiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Wahdah Islamiyah, Rabithah Alawiyah, Al Ittihadiyah, dan Jamiatul Wasliyah juga menjadi undangan kali ini.

Sebelumnya pada Kamis (3/9) DPTP PKS juga mengadakan silaturahmi sekaligus perkenalan bersama pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) di MD Building, Jakarta. Hadir pada kesempatan itu Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Hak Jamaah Haji Banyak Terabaikan

 

 

JAKARTA (9/9) – Hak jamaah haji Indonesia tahun 2015 banyak terabaikan. Kisruh soal visa terlambat keluar yang menimpa sebagian calon jamaah telah memberi efek domino hingga ke Tanah Suci. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan hal ini melalui siaran persnya, Rabu (9/9), usai melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji pada 3-8 September 2015.

“Ada koper jamaah sudah tiba di Tanah Suci, pemiliknya belum bisa berangkat dan terpisah dari rombongan karena visa belum keluar. Sehingga, jadwal keberangkatan sebagian jamaah dimajukan. Namun muncul lagi kendala karena gelang informasi yang mereka kenakan tidak sama dengan alamat tinggal yang tersedia. Hal ini cukup membingungkan dan merepotkan setibanya di Tanah Suci,” papar Ledia.

Perubahan jadwal keberangkatan dan kedatangan, tidak hanya menyusahkan calon jamaah haji, tetapi juga pihak-pihak lain. Panitia haji di Tanah Suci harus melakukan regrouping dan memindahkan alamat. Pembimbing ibadah, ketua rombongan, dan berbagai pihak harus mengantisipasi perubahan. Bahkan petugas medis sampai harus mencari-cari pasien mereka.

“Regrouping ini sama sekali bukan perkara mudah. Pembimbingan dan pengontrolan menjadi lebih sulit dilakukan. Padahal , calon jamaah haji Indonesia banyak yang lanjut usia, jamaah resti (yang memiliki resiko tinggi dalam urusan kesehatan), atau gabungan keduanya. Belum lagi secara psikologis ada ketidaknyamanan bagi jamaah haji dan rombongan yang terpisah maupun yang terkena regrouping,” katanya.

Tidak hanya itu, dalam beberapa momen sidak di Tanah Suci, legislator Fraksi PKS ini juga menemukan persoalan haji yang sudah bertahun-tahun menjadi bahan evaluasi, namun masih saja terulang. Diantaranya soal pemadatan jamaah dalam satu ruangan dan bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan.

“Setiap jamaah haji berhak atas ruang minimal 4 meter persegi di dalam satu ruangan. Tetapi, ketentuan ini masih banyak dilanggar. Satu kamar ukuran kecil rata-rata diisi sampai 6 jamaah. Bahkan ada satu kamar berisi 11 jamaah, 8 diantaranya lansia dan hanya memiliki satu kamar mandi. Begitu pula petugas kesehatan laki-laki dan perempuan ada yang ditempatkan dalam satu kamar. Padahal sudah sejak tiga tahun lalu kami secara tegas melarang penempatan laki-laki dan perempuan dalam satu kamar,” tegas Ledia.

Temuan-temuan ini, lanjut Ledia, segera ditindaklanjuti dengan perombakan karena terkait hak para jamaah. Namun, Ledia khawatir masih ada beberapa pondokan yang punya masalah serupa, tetapi belum terungkap. Misalnya penumpukan jamaah belum nampak karena belum semua calon jamaah haji tiba di Tanah Suci.

“Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh melakukan perbaikan penyelenggaraan haji sejak di Tanah Air. Segala temuan yang menjadi catatan Komisi VIII dalam pengawasan kemarin, sebenarnya adalah persoalan-persoalan yang bisa diantisipasi sejak awal. Sehingga, masalah yang sudah menjadi bahan evaluasi tahun-tahun lalu seharusnya tidak terjadi lagi,” pungkasnya. [kabarpks.com]


posted by @Adimin