PKS Kutuk Penyerangan Israel ke Al Aqsa

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk tindakan Israel yang tega menyerang masjid Al Aqsa, Yerusalem. Sebagai bangsa yang ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam konstitusi, Indonesia harus berupaya untuk membantu mengentikan serangan agresi Israel.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan sebagian masyarakat dunia banyak yang salah menganalisa Israel. "Yang sering membuat ulah ialah Israel, tapi bangsa Palestina yang disudutkan," ucapnya kepada Republika.co.id, Sabtu (19/9). 

Menurut dia, bangsa di dunia harus obyektif melihat permasalahan antara Israel dan Palestina. Jika memang ingin hidup damai berdampingan, Israel harusnya jangan seenaknya memperluas wilayahnya dengan mencaplok wilayah Palestina. Apalagi sampai mengganggu dan menyakiti rakyat Palestina. "Masa orang mau beribadah di masjid diancam dan diserang," kata Jazuli keheranan.

Beribadah dan memeluk agama adalah hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya jangan hanya mengeluarkan kecaman. "PBB bukan pengamat, mereka punya otoritas untuk terlibat aktif. Hentikan serangan itu," kata Jazuli. Untuk tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, melanggar HAM, dan mengganggu ketertiban dunia, PBB harus berani bergerak, jangan hanya lewat kecaman semata. [ROL]

posted by @Adimin

PKS Di Era Khidmah Kepada Rakyat

Kader PKS dalam sebuah aksi. (depoklik.com)

Oleh: Adi Supriadi

Semangat melayani sepertinya sudah mendarah daging di dalam tubuh PKS dan kader-kadernya. Ketika mottonya , tagline “Bersih, Peduli dan Profesional” ini sangat populer bagi siapa saja. Tagline “Bersih, Peduli dan Profesional” lebih menekankan pada semangat melayani dengan bahasa “Peduli”, kemudian ketika diganti dengan “Apapun yang Terjadi Kami Tetap Melayani” dan pada akhirnya kini intisari tagline PKS tidak jauh berbeda yaitu “Berkhidmat kepada Rakyat”, hanya saja dengan ada kata “rakyat” semakin jelas fokusnya ke mana, yaitu kepada rakyat. Apakah selama ini tidak kepada rakyat? Mungkin sudah, tetapi belum menjangkau semua lapisan orang, jika sudah menyebut “rakyat” maka siapapun dia, apapun kondisinya maka harus dilayani oleh PKS. Dalam bahasa PKS, pelayanan disebut “berkhidmat”.

Khidmat itu bermakna melayani, sama dengan istilah bahasa Arab untuk asisten rumah tangga “khadimah” yang artinya pelayan/pembantu, dan sejatinya setiap kader dakwah adalah khadimah ummah atau “Pelayan Umat”. Bahwa setiap muslim itu adalah dai. Setiap dai adalah pelayan umat, khadimatul ummah. Melayani rakyat atau berkhidmat kepada rakyat adalah tugas mulia kenabian karena semua Nabi dari Adam AS sampai Rasulullah SAW adalah pelayan umat (Baca : Rakyat).

Hakikat kehadiran seorang dai adalah pelayan umat dan hakikat kehadiran sebuah Partai Dakwah adalah pelayan rakyat. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan, Jika Dai tetap akan melayani umat apapun balasan umat kepadanya. Semoga pesan “Berkhidmat kepada Rakyat” ini menjadi ruh baru perjuangan dakwah PKS di Indonesia dan dihayati seluruh kadernya di dunia sampai Republik ini kembali menemui kejayaannya.

Khidmat atau pelayanan dapat mengandung arti memfasilitasi, pelayanan sangat berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain agar dapat menimbulkan simpatik bagi orang tersebut. Menurut Harbani (2007:128) pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai “aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Rakyat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari siapa pun terlebih dalam hal ini dari organisasi partai politik dan tentunya dari kader dakwah.

Jika PKS merujuk kepada sebuah pelayanan prima, maka di sana akan muncul kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. PKS bisa menjadi partai nomor 1 di Indonesia jika bisa menerapkan ini secara keseluruhan.

Di dalam organisasi kepartaian, pelayanan kepada rakyat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada rakyat bukan hanya kepada para pemilihnya melainkan kepada siapa pun yang berpotensi memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya organisasi politik mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat secara keseluruhan.

Kualitas pelayanan (khidmah) yang baik akan menimbulkan rasa puas dan sikap positif dari rakyat terhadap kehadiran partai politik. Hal ini dikarenakan kepuasan merupakan perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja seseorang dan harapannya.

Rakyat akan sangat puas apabila dirinya mendapat pelayanan dengan baik, dan tentunya hal tersebut akan membawa kesan positif dalam diri setiap rakyat khususnya terhadap kinerja politisi ataupun kader dakwah yang ada dalam partai politik. Tingkat kepuasan rakyat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan program “Berkhidmat Kepada Rakyat” yang digalang PKS. Di mana semakin besar manfaat yang dirasakan rakyat, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh politisi. Sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan partai politik.

Jadi, hakikat dari penyelenggaraan sebuah khidmat itu adalah kemampuan memenuhi harapan-harapan para pengguna jasa PKS, apakah itu kader, keluarga kader, umat Islam ataupun rakyat seluruh Indonesia. Kualitas pelayanan dapat dikatakan prima jika selalu ada saat dibutuhkan, terjangkau semua kalangan, sesuai dengan porsinya, dengan menjamin rasa keadilan dan perlakuan yang sama. Jika ini dilaksanakan, maka PKS akan menjadi partai yang dapat diandalkan membawa Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. [adi/dakwatuna]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Meminta Rencana Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara Dialihkan

JAKARTA (19/9) - Berkenaan dengan rencana kenaikan tunjangan pejabat negara (termasuk tunjangan bagi Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya) dalam APBN-P 2015 Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap sebagai berikut: 

Pertama, mencermati kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi, adalah tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan.

Kedua, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, yang pada awalnya, menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi/prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat. 

Ketiga, tidak pada tempatnya saat ini menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara. Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang.

Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi. Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin